RPJP Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN Bagian ini memuat tentang latar belakang penyusunan Perubahan RPJP Daerah, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini menyajikan gambaran umum kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. 6 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Bagian ini menyajikan permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan dan upaya peningkatan pelayanan. Selanjutnya permasalahan pembangunan tersebut menjadi salah satu komponen dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang. Selain permasalahan, isu strategis Daerah dirumuskan dengan juga mempertimbangkan isu internasional yang dikaitkan dengan pembangunan Daerah, kebijakan nasional, kebijakan regional dan dokumen perencanaan Daerah seperti RTRWP. BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH Bagian ini menyajikan Visi dan Misi Daerah yang menggambarkan keadaan atau cita-cita yang diinginkan dari hasil pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun sampai dengan Tahun 2025. BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH Dalam bagian ini diuraikan arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan disertai indikator dan target pencapaian yang terukur ke dalam tahapan pembangunan sesuai dengan periodesasi RPJM Daerah. BAB VI : PENUTUP BAB ini memuat hal-hal penting yang perlu diperhatikan pada masa transisi dan kaidah pelaksanaan untuk mencapai arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah, guna mewujudkan Visi dan Misi RPJP Daerah.
3.Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Maret 2019 Diundangkan di Bandung pada tanggal 4 Maret 2019 SEKERTARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd IWA KARNIWA LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR : (7-68/2019) GUBERNUR JAWA BARAT, ttd MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2005-2025 I. UMUM Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah pasca ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar perubahan RPJP Daerah, yaitu: A. Terjadi perubahan yang mendasar berkaitan dengan terbitnya kebijakan nasional, yaitu sebagai berikut:
1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
B. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJP Daerah menunjukkan bahwa:
1.Substansi RPJP Daerah yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sehingga perlu dilakukan perubahan kedua atas RPJP Daerah;
2.Terjadi perubahan metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
3.Terjadi perubahan jumlah dan jenis sektor untuk penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); dan
4.Belum dicantumkannya indikator kinerja sasaran pokok yang terukur setiap periode/tahap untuk menjadi instrumen pengukuran kinerja pembangunan jangka menengah selama beberapa periode pembangunan, 9 untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka panjang.
Terdapat target indikator kinerja IPM, namun masih menggunakan metode penghitungan lama. Untuk itu perlu dirumuskan kembali indikator kinerja dan targetnya sebagai alat ukur penilaian capaian sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Perubahan RPJP Daerah ini merupakan perubahan kedua dari RPJP Daerah. Saat ini pelaksanaan RPJP Daerah akan memasuki tahap/periode ke-4 (empat) (tahun 2018-2023). Untuk itu, perlu dirumuskan kembali arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok yang mampu mempercepat perwujudan Visi dan Misi RPJP Daerah. Perubahan RPJP Daerah disusun dengan pendekatan proses, meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan Daerah. Tahapan penyusunan Perubahan RPJP Daerah meliputi:
1.persiapan penyusunan;
2.penyusunan rancangan awal;
3.penyusunan rancangan;
4.pelaksanaan Musrenbang;
5.perumusan rancangan akhir; dan
6.penetapan.
Dalam pelaksanaan tahapan ini, selain melibatkan Pemerintahan Daerah, juga melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Perubahan Kedua RPJP Daerah melalui berbagai tahap dialog sektoral maupun dialog lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Proses ini juga melibatkan masyarakat luas melalui media massa dan elektronik. Selain itu dibuka ruang publik agar masyarakat dapat berperan serta secara langsung dalam penyusunan Perubahan Kedua RPJP Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I