DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Sistematika RPJMD, Isi Dan Uraian RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten… Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang...
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17.Peraturan...
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dengan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
24.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
25.Peraturan...
25.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
29.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
31.Peraturan...
31.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 88);
32.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dengan BUPATI BOGOR,

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Kabupaten Bogor memasuki tahapan ke empat untuk periode perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023, sekaligus merupakan tahapan penghujung berakhirnya periode perencanaan jangka panjang tahun 2025. Tahapan keempat ini difokuskan pada optimalisasi seluruh urusan pemerintahan daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bogor.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
7.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
9.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber- sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
10.Permasalahan...
10.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
11.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.
15.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Karateristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1 Wilayah Administratif Kabupaten Bogor secara geografis terletak di antara 16º21' - 107º13' Bujur Timur dan 6º19' - 6º47' Lintang Selatan. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan dengan luas wilayah 298.620,26 Ha.

Pasal 2

RPJMD berkedudukan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan dan perencanaan perangkat daerah.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 3

RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Dalam rangka menyusun perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, hal mendasar yang wajib diidentifikasi, dirumuskan dan dianalisis oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah terkait apa saja dan sejauhmana permasalahan-permasalahan daerah yang belum terselesaikan hingga akhir periode perencanaan sebelumnya. Menemukan permasalahan pembangunan menjadi dasar dalam penentuan isu strategis yang akan diselesaikan hingga akhir periode perencanaan.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perbedaan RKPD Tahun Anggaran 2019 dengan Peraturan Daerah ini, maka RKPD Tahun Anggaran 2019 harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor. Ditetapkan... Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 28 Juni 2019 BUPATI BOGOR, ttd ADE YASIN Diundangkan di Cibinong pada tanggal 28 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR, ttd BURHANUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT : (4/105/2019) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN, ADE JAYA MUNADI Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 196606021997031001 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang . ....................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ....................................................... I-3 1.3 Hubungan Antar Dokumen ....................................................... I-7 1.4 Maksud dan Tujuan .................................................................. I-9 1.5 Sistematika Penulisan .............................................................. I-10 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................ II-1 2.1 Aspek Geografis dan Demografi ............................................... II-1 2.1.1 Karateristik Lokasi dan Wilayah........................................ II-1 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ........................................ II-9 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ................................................... II-27 2.1.4 Kondisi Umum Demografi ................................................. II-31 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................. II-52 2.3 Aspek Daya Saing Daerah ......................................................... II-73 2.4 Aspek Pelayanan Umum............................................................ II-76 2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar ........................................... II-76 2.4.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ................... II-90 2.4.3 Layanan Urusan Pilihan ................................................... II-96 2.5 Pencapaian Sasaran Perubahan RPJMD 2013-2018 ........................... II-132 2.6 Pencapaian Suistanable Development Goals (SDGS) .................. II-148 2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ....................... II-165 2.8 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) .......................... II-170 2.9 Pencapaian Kerjasama Daerah .................................................. II-175 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH................................... III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..................................................... III-1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .............................................. III-2 3.1.2 Neraca Daerah ................................................................. III-23 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu............................ . III-28 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran........................................ III-34 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah ............................................ III-39 3.3 Kerangka Pendanaan................................................................ III-44 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.................................... III-44 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan................................ . III-54 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ...... IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan ................................................... IV-1 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..................................... IV-1 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 4.1.2 Aspek Daya Saing Daerah................................................ IV-3 4.1.3 Aspek Pelayanan Umum.................................................. . IV-3 4.2 Isu-Isu Strategis....................................................................... IV-15 4.2.1 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024................................ IV-16 4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 2023................................. ........................... IV-18 4.2.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar...................... IV-28 4.2.4 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan............. IV-53 4.2.5 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor .................................. 1V-55 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................. V-1 5.1 Visi.......................................................................................... . V-1 5.2 Misi........................................................................................... V-3 5.3 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN.................................................................. .................... V-5 5.4 Tujuan dan Sasaran................................................... .............. V-7 5.5 Program Pembangunan daerah ................................................. V-11 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. VI-1 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif........................................................ ...... VI-1 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial..................... . VI-7 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah................................................................ VI-43 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait BUMD .................... VI-44 6.5 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 ...................... VI-44 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.................................................... VII-1 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan......................................... VII-1 7.2 Program Perangkat Daerah........................................................ VII-3 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.. VIII-1 BAB IX PENUTUP Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng .............................. II-3 Tabel 2.2 Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2016............ II-4 Tabel 2.3 Luas Wilayah Sungai dan DAS ........................................ II-6 Tabel 2.4 Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor .. II-7 Tabel 2.5 Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor.... II-7 Tabel 2.6 Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor ............................................................ II-9 Tabel 2.7 Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 ................... II-15 Tabel 2.8 Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor ............................................................ II-19 Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2018 (Juta Rupiah) .................................................................. II-24 Tabel 2.10 Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha, Tahun 2018**) .................................................... II-25 Tabel 2.11 Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan ........................................................................ II-26 Tabel 2.12 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bogor 2018 .......... II-28 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Pertumbuhan Penduduk Tahun 2018 ............................ II-32 Tabel 2.14 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018 .................................... II-39 Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan, Tahun 2018 .................................................................... II-41 Tabel 2.16 Perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan sawah di Kabupaten Bogor ............................................................ II-42 Tabel 2.17 Daya dukung pangan beras Kabupaten Bogor tahun 2018 ..................................................................... II-42 Tabel 2.18 Daya Dukung Pangan (beras) Kabupaten Bogor tahun 2023 ..................................................................... II-43 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.19 Ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air bersih per kecamatan di Kabupaten Bogor ................................ II-48 Tabel 2.20 Kualitas Air Sungai Berdasarkan Parameter Fisika dan Biologi di Kabupaten Bogor Tahun 2016 .................. II-51 Tabel 2.21 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Konstan (Triliun) ........................................ II-52 Tabel 2.22 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) ......................................... II-54 Tabel 2.23 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2018 ........................................................... II-55 Tabel 2.24 Inflasi Kabupaten Bogor dan Gabungan 7 Kota Jawa Barat periode Januari – September Tahun 2018 (2012=100) ..................................................................... II-60 Tabel 2.25 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .... II-58 Tabel 2.26 Indeks Gini Di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........ II-59 Tabel 2.27 Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............................... II-64 Tabel 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................................................... II-66 Tabel 2.29 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............................. II-70 Tabel 2.30 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............................. II-70 Tabel 2.31 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................... II-71 Tabel 2.32 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................... II-72 Tabel 2.33 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................... II-72 Tabel 2.34 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-73 Tabel 2.35 Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapitadi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ................................................ II-74 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.36 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-74 Tabel 2.37 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-75 Tabel 2.38 Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-77 Tabel 2.39 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-77 Tabel 2.40 Persentase Sekolah Pendidikan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ......................... II-78 Tabel 2.41 Rasio Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................... II-78 Tabel 2.42 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-79 Tabel 2.43 Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-80 Tabel 2.44 Jumlah Tenaga Medis dan Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-80 Tabel 2.45 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-82 Tabel 2.46 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............... II-83 Tabel 2.47 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-84 Tabel 2.48 Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2013-2018 ..................................................................... II-84 Tabel 2.49 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......... II-85 Tabel 2.50 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-86 Tabel 2.51 Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-86 Tabel 2.52 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-87 Tabel 2.53 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bogor Tahun 2013- 2018 .................................................................... II-88 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.54 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ................................................ II-88 Tabel 2.55 Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................................................................... II-88 Tabel 2.56 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-89 Tabel 2.57 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-90 Tabel 2.58 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................................................................... II-91 Tabel 2.59 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-91 Tabel 2.60 Rasio Penduduk ber-KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............................... II-92 Tabel 2.61 Rasio Koperasi Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................................................................... II-92 Tabel 2.62 Jumlah nilai investasi berskala nasional (trilyun) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .............................. II-93 Tabel 2.63 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............................... II-94 Tabel 2.64 Kebudayaan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ....... II-94 Tabel 2.65 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-95 Tabel 2.66 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-96 Tabel 2.67 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-96 Tabel 2.68 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-97 Tabel 2.69 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................................................................... II-98 Tabel 2.70 Ekspor Bersih Perdagangan (US$) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ..................................................................... II-99 Tabel 2.71 Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-99 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.72 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........................... II-100 Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ........ II-101 Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 ........................... II-134 Tabel 2.75 Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018 . II-149 Tabel 2.76 Profil BUMD Kabupaten Bogor ....................................... II-166 Tabel 2.77 Komposisi Saham PT. BPR LPK Parungpajang ................ II-169 Tabel 2.78 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ................................................ II-171 Tabel 2.79 Rekapitulasi kerjasama Daerah Tahun 2014-2018 .......... II-176 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2013-2018................ III- 5 Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............................................. ... III- 18 Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.................................. III-22 Tabel 3.4 Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ......... III-24 Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 ................................ III-35 Tabel 3.6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 .................................................. III-37 Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 ................................ III-39 Tabel 3.8 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018............................................................ III-41 Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018............................................................ III-43 Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023.................. .......................................... III-44 Tabel 3.11 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023............................................................. III-55 Tabel 3.12 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023............................................................. III-55 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.13 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor untuk Pendanaan Pembangunan Daerah pada Kurun Tahun 2019-2023.......... ....................................... III-56 Tabel 3.14 Proyeksi Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Tahun 2019-2023...................................................III-58 Tabel 5.1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023........................................................... . V-9 Tabel 6.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.................. VI-3 Tabel 6.2 Pembagian Wilayah Pengembangan …………………………… VI-13 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019.................................. VI-45 Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023.................................. VI-49 Tabel 6.5 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023.................................. VI-83 Tabel 6.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.................... VI-106 Tabel 6.7 Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.................... ......................................... VI-110 Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023................................. VII-2 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019..................VII-5 Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023................ VII-42 Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bogor Tahum 2019-2023............................................................ VIII-2 Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ...... VIII-3 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Hasil/Outcome Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ....... VIII-5 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rancanagan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen .................................... I-9 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor ............ II-1 Gambar 2.2 Peta Morfologi Kabupaten Bogor ............................... II-3 Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor ................ II-4 Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor ......................... II-5 Gambar 2.5 Peta DAS di Kabupaten Bogor .................................. II-6 Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten Bogor .................................. II-8 Gambar 2.7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor .......................... II-8 Gambar 2.8 Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil ................................. II-26 Gambar 2.9 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bogor Berdasarkan BPBD dan BKP5K Kabupaten Bogor Tahun 2014 ............................................................. II-27 Gambar 2.10 Peta Kawasan Banjir Kabupaten Bogor ..................... II-29 Gambar 2.11 Peta Keretakan Tanah Kabupaten Bogor ................... II-30 Gambar 2.12 Peta Kawasan Peka Erosi Kabupaten Bogor .............. II-31 Gambar 2.13 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2017-2018 ............................................................... II-33 Gambar 2.14 Sex ratio Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2017 ............................................................. II-35 Gambar 2.15 Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Tahun 2017 ................. II-36 Gambar 2.16 Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2018 .......................................... II-37 Gambar 2.17 Kepadatan Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2017 .............................. II-37 Gambar 2.18 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor, Tahun 2017 ............................................................. II-38 Gambar 2.19 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2018 ............................ II-40 Gambar 2.20 Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017 .............................................................. II-45 Rancanagan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Gambar 2.21 Ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017 .................................................................. II-46 Gambar 2.22 Peta selisih ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor.......................................................... II-47 Gambar 2.23 Pola spasial sebaran ambang batas daya dukung air Kabupaten Bogor tahun 2017 ................................. II-47 Gambar 2.24 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2018 (%) .................................................. II-56 Gambar 2.25 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018 ........................................................ II-57 Gambar 2.26 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Juta).......................................................... II-58 Gambar 2.27 Gini ratio menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ................................................................. II-60 Gambar 2.28 Indeks Williamson Kabupaten Bogor 2013-2017 ........... II-61 Gambar 2.29 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018 ............................. II-63 Gambar 2.30 IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017 ............. II-65 Gambar 2.31 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2013-2018* .................................................................. II-66 Gambar 2.32 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bogor 2013-2018* .................................................................. II-67 Gambar 2.33 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor 2013-2018 ................................................................... II-68 Gambar 2.34 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2012-2018 ................................................................... II-69 Gambar 3.1 Rata-rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018..................................... III-5 Gambar 3.2 Rata–Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018 ................................................. III-8 Gambar 3.3 Rata–Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Bogor Tahun 2014-2018....................................................... III-14 Gambar 3.4 Rata–Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2014-2018 ............................. III-15 Gambar 3.5 Rata–Rata Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2013-2018 ........................................................ III-19 Rancanagan Akhir RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Gambar 3.6 Rata–Rata Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2013-2018......................................... III-20 Gambar 5.1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat ......................................... V-5 Gambar 5.2 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan ...... V-6 Gambar 5.3 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan tema rancangan teknokratik RPJMN ..................................... V-7 Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD ........... VI-2 Gambar 6.2 Peta Wilayah Pengembangan ........................................ VI-14 Gambar 6.3 Peta Rencana Struktur Ruang............................. ......... VI-17 Gambar 6.4 Peta Jaringan Prasarana Wilayah......................... ........ VI-30 Gambar 6.5 Peta Rencana Pola Ruang..................................... ........ VI-42 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Merujuk pada proses pemilihan kepala daerah, pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Bogor melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Periode 2018-2023. Berdasarkan hasil pilkada tersebut, telah ditetapkan pasangan Ade Yasin dan Iwan Setiawan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor Periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penetapan KPU Nomor : 240/PL.03.7-BA/3201/KPU- Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018. Adapun pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih telah dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32- 7435 tanggal 25 September 2018. Bupati dan wakil bupati terpilih yang telah dilantik berkewajiban menyusun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 sesuai periode masa bhakti sebagaimana ketentuan Pasal 1 nomor 26 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah, serta berkewajiban menetapkannya dalam bentuk peraturan daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan salah satu bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tentang Pemerintahan Daerah yang menuntut agar daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui undang-undang ini, RPJMD menjadi representasi adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan pada aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Disamping itu, RPJMD juga merupakan representasi dari pengaturan yang bersifat afirmatif, dimulai dari pemetaan urusan pemerintahan daerah yang akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Di sisi lain, RPJMD juga menggambarkan adanya hubungan sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah dalam upaya mencapai visi, melalui pelaksanaan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan tahun demi tahun berdasarkan kewenangan urusan konkuren daerah. Dengan demikian dibutuhkan adanya perencanaan yang baik dan berkualitas serta bersinergi dengan perencanaan pusat dan daerah, agar menghasilkan output, outcome, impact dan benefit bagi masyarakat. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2018-2023 yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Dengan adanya Rancangan Teknokratik RPJMD tersebut, diharapkan RPJMD dapat disusun dengan mempertimbangkan perencanaan teknokratik, sesuai dengan kewenangan konkuren daerah, yang terintegrasi dengan perencanaan politis kepala daerah dalam visi dan misi yang disampaikan saat kampanye. Berdasarkan pentahapan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005- RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2025, substansi arah pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah mengoptimalkan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan. Hal ini menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan, dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 dapat memayungi seluruh upaya pencapaian target kinerja daerah yang terinci dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan perencanaan tahunan perangkat daerah (Rencana Kerja Perangkat Daerah) hingga tahun 2023. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7); 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
18.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
24.Peraturan Meneteri Dalam Negeri No 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
26.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembar Daerah Nomor 237);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96).
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3); 1.3 Hubungan Antar Dokumen Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat, di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta daerah kabupaten/kota yang berbatasan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan terkait hubungan antar dokumen perencanaan adalah Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Di sisi lain, hubungan antar dokumen tersebut merupakan bentuk dari sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 159-160 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan substansi sebagai berikut:
1.Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilaksanakan diantaranya dalam penyusunan RPJMD.
2.Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR serta pembangunan antar daerah.
3.Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dilakukan dengan menelaah kebijakan nasional yang berdampak dan harus dipedomani oleh daerah.
4.Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dilakukan oleh Kabupaten Bogor dengan menelaah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang berdampak dan harus dipedomani oleh Kabupaten Bogor.
5.Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan.
6.Mempedomani RTRW sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 dalam penyusunan RPJMD, dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.
7.Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.
8.Mempedomani RPJM Nasional yaitu Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
9.Mempedomani RPJMD Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor dengan arah serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah sebagaimana tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023.
10.Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya. Hubungan antar dokumen disajikan sebagai berikut : SINERGI DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD RKPD PROVRPJPD PROV RPJMD RENJA PD RTRW NAS RPJPN RTRW PROV RPJMD PROV RPJMNPUSAT KAB/KOTA PROVINSI RKP RENSTRA K/L RENSTRA PD PROV RENJA PD PROV RTRW KAB/KOTA RENSTRA PD RKPD PROGRAM PRIORITAS NAS Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah :
1.sebagai dasar bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 I-10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
2.sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3.sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 1.5 Sistematika Penulisan Sistematika RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut : Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:  sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur;  sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi;  sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten);  sebelah tengah : berbatasan dengan Kota Bogor. 2.1.1.2. Kondisi Fisik Wilayah

a.Topografi Secara topografi, Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28% berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62% berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53% berada pada ketinggian 500–1.000 meter dpl, 8,43% berada pada ketinggian 1.000–2.000 meter dpl dan 0,22% berada pada ketinggian 2.000–2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.2 Peta Morfologi Kabupaten Bogor
b.Kemiringan Lereng Wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8% hingga >40%. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8% merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,76 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng >40% yakni seluas 9.800,52 Ha. Secara lebih lengkap, data luas Kabupaten Bogor berdasarkan Kemiringan Lereng disajikan pada Tabel dan Gambar berikut: Tabel 2.1 Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng No Kelas Lereng (%) Persentase Luas (Ha) 1 0 – 8 43,64% 130.320,76 2 8-15 23,38% 69.806,34 3 15-25 17,94% 53.580,79 4 25-40 11,76% 35.113,54 5 > 40 3,28% 9.800,52 Total 100% 298.620,26 Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor
c.Klimatologi Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70% dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata–rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata– rata sebesar 146,2 mm/bulan Tabel 2.2 Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2016 Bulan Suhu Udara Kelembaban Udara Curah Hujan Hari Hujan Maks Min Rata- rata Maks Min Rata- rata Januari 26,4 32,1 23,7 53 98 86 462 23 Februari 25, 7 30,8 23,3 64 98 89 507 26 Maret 26,5 32 23,7 55 98 86 450 24 April 26,7 32,7 24 55 98 85 558 26 Mei 27,1 32,6 24,1 50 97 84 330 16 Juni 26,2 31,9 23,1 50 99 84 373 30 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Bulan Suhu Udara Kelembaban Udara Curah Hujan Hari Hujan Maks Min Rata- rata Maks Min Rata- rata Juli 26,1 32 22,8 52 97 83 293 29 Agustus 26,1 32,2 22,7 40 97 82 316 26 September 26,2 31,8 23,2 53 97 83 439 28 Oktober 26 31,1 23 54 98 86 398 29 November 26 31,5 23,3 58 98 87 355 30 Desember 26 30,9 23 55 97 82 117 27 Rata-rata 24,4 29,6 21,8 50 91 79 462 23 Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka tahun 2017 Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor
d.Hidrologi Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 9 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu: (1) DAS Cidurian; (2) DAS Cimanceuri; (3) DAS Cisadane; (4) DAS Ciliwung; (5) DAS Cileungsi; (6) DAS Cikarang; (7) DAS Cibeet; (8) DAS Ciberang; (9) DAS Ciberureum. Data mengenai luas wilayah sungai dan DAS disajikan pada tabel berikut. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.3 Luas Wilayah Sungai dan DAS No Wilayah Sungai Dan DAS Persentase (%) Luas (ha) 1 WS Cidanau - Ciujung - Cidurian 13,90% 41.505,98 DAS Cibeureum 1,41% 4.207,46 DAS Ciberang 2,99% 8.938,77 DAS Cidurian 9,50% 28.359,75 2 WS Ciliwung – Cisadane 66,16% 197.572,13 DAS Cileungsi 12,75% 38.069,83 DAS Ciliwung 8,67% 25.899,88 DAS Cimanceuri 8,47% 25.293,48 DAS Cisadane 36,27% 108.308,94 3 WS Citarum 19,94% 59.542,14 DAS Cibeet 14,86% 44.377,92 DAS Cikarang 5,08% 15.164,23 Total 100,00% 298.620,26 Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Daerah aliran sungai terluas adalah DAS Cisadane dengan luas 108.308,94 Ha, kemudian disusul oleh DAS Cibeet dengan luas 44.377,92 Ha. Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.5 Peta DAS di Kabupaten Bogor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
e.Geologi dan Jenis Tanah Kondisi geologi Kabupaten Bogor terdiri dari jenis batuan batu gamping, batuan intrusi, batuan tersier, endapan permukaan, gunung api muda dan gunung api tua. Jenis batuan gunung api muda merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. Tabel 2.4 Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor No Jenis Batuan Persentase (%) Luas (ha) 1 Batu Gamping 2,42% 7.223,40 2 Batuan Intrusi 2,89% 8.615,26 3 Batuan Tersier 6,67% 19.925,32 4 Endapan Permukaan 24,08% 71.906,73 5 Gunung Api Muda 47,55% 141.980,41 6 Gunung Api Tua 16,40% 48.969,15 Total 100,00% 298.620,26 Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdapat 16 jenis yang tersebar di seluruh wilayah. Assosiasi Latosol merah dan latosol coklat kemerahan dengan luas 74.488,47 Ha mendominasi jenis tanah di bagian utara. Luasan jenis tanah di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Tabel 2.5. Tabel 2.5 Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor No Jenis Tanah Persentase (%) Luas (ha) 1 Aluvial 9,35% 27.915,97 2 Andosol 1,07% 3.188,24 3 Asso Lat mrh lat clk kemrh 24,94% 74.488,47 4 Asso andosol regosol 1,31% 3.914,10 5 Asso Lat clk lat kekuningan 3,05% 9.116,70 6 asso Lat clk lat kemerahan 7,43% 22.175,73 7 asso Lat clk regosol 7,47% 22.311,77 8 Asso podsolik kng hidromof kelabu 0,63% 1.890,28 9 Gromosol 5,19% 15.503,31 10 Komp Lat red kekng lat ckl kmrh dan lits 15,17% 45.310,18 11 Komp red merah kekng pod merah kekng 3,14% 9.385,37 12 Pod merah kekuningan 10,71% 31.993,87 13 Podsolik kekuningan 3,85% 11.506,28 14 Podsolik merah 3,31% 9.890,23 15 Regosol 2,68% 7.999,74 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Jenis Tanah Persentase (%) Luas (ha) 16 SNG 0,68% 2.030,02 Total 100% 298.620,26 Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.6 Peta Geologi Kabupaten Bogor Sumber : KLHS RPJMD Kab. Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi perlu dikembangkan adalah pertanian dengan luas lahan 39.000 Ha atau 13,06 % dari luas Kabupaten Bogor. Selain potensi produksi tanaman pangan tanaman, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian. Berdasarkan peraturan ini pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor dibagi dalam beberapa Zona sebagaimana tercantum dalam table berikut : Tabel 2.6 Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor Zona Kecamatan Arah Pengembangan 1. Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo Agrosilvopastoral, yaitu pengembangan agroforestry yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan 2. Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan Agroekowisata yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan 3. Ciampea, Tenjojaya, Dramaga, Ciomas Industri non-farm yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan 4. Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur Industri perdesaan dan pengembangan UMKM, yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan 5. Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin Diversifikasi pertanian dan agroekowisata 6. Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 7. Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede Pertanian perkotaan dan industri. Pengembangan urban agriculture bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya 8. Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukinman RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor,2018 Selain meningkatkan produksi tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor. Periode tahun 2018 – 2023 ke depan setiap kecamatan didorong untuk mengembangkan satu komoditi unggulan primer (pertanian, peternakan dan perikanan), satu komoditi unggulan sekunder (UKM pengolahan) dan satu komoditi unggulan tersier (jasa pariwisata).
1. 1.Pertanian Tanaman Pangan Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan tanaman pangan, antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Pengembangan Talas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Produksi Talas tahun 2018 mencapai 12.690 ton, sentra komoditi ungulan talas di Kecamatan Cigombong dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Dramaga, Caringin, Cibungbulang dan Pamijahan. Sedangkan produksi ubi kayu pada tahun 2018 mencapai 101.276 ton, sentra komoditi terdapat di Babakan Madang dan Sukaraja dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Cibungbulang, Cibinong, Citeureup dan Sukamakmur. Varietas yang telah dikembangkan adalah Varietas bentul, bulkok, hijau dengan pertimbangan varietas tersebut mempunyai potensi hasil produksi yang cukup tinggi yaitu 50-100 ton/ha dengan kadar pati 25-31%, sedangkan untuk varietas yang biasa ditanam oleh petani hanya mampu memproduksi sebesar 20 - 25 ton/ha, sehingga peluang terjadinya peningkatan produksi cukup tinggi. Komoditi unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas AC kuning dan AC putih dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng, dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang dan Leuwisadeng. Produksi ubi jalar yang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dihasilkan selama tahun 2018 sebanyak 52.839 ton, hal ini dipengaruhi oleh jenis penggunaan varietas unggul, bantuan sarana produksi (saprodi), dan tindakan pengamanan produksi selama masa panen hingga pasca panen. Belum terbentuk sentra ubi jalar, tetapi akan diarahkan di Kecamatan Ciomas. Penumbuhan agribisnis komoditas ubi jalar dan ubi kayu telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis produk dari umbi segar menjadi tepung halus atau tepung tapioka setelah adanya bimbingan teknis dan bantuan alat pengolahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kegiatan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para petani.
2. 2.Pertanian Hortikultura Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditi unggulan hortikultura, antara lain : Jambu Biji, Pepaya, Rambutan, Manggis, Tanaman Obat, Tanaman Hias dan Nanas. Produksi Jambu Biji Kristal tahun 2018 mencapai 5.217 ton, dengan sentra komoditi unggulan diarahkan ke Kecamatan Rancabungur dan Dramaga, sedangkan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Jasinga, Cigombong, Cigudeg dan Pamijahan. Sentra komoditi unggulan tanaman Pepaya dikembangkan di Kecamatan Rancabungur, sedangkan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Caringin, Jasinga, Cigudeg dan Tenjo, dengan produksi mencapai 6.140 ton pada tahun 2018. Komoditas Rambutan banyak dikembangkan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo dan Rumpin, dengan produksi mencapai 17.376 ton pada tahun 2018. Komoditas Manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan ke negara-negara Timur Tengah. Pengembangan Manggis telah menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Good Agricultural Practices dalam budidayanya. Lokasi sentra komoditi unggulan manggis terdapat di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg Sukamakmur dan Jasinga wilayah pengembangannya di Kecamatan Nanggung, dengan produksi mencapai 6.543 ton pada tahun 2018. Sentra komoditi unggulan tanaman obat diarahkan di Kecamatan Cileungsi dengan wilayah RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pengembangan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo, Ciseeng, Nanggung dan Gunung Sindur. Sentra komoditi unggulan tanaman hias diarahkan di Kecamatan Tamansari dengan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Megamendung, Gunung Sindur dan Ciseeng.
3. 3.Perkebunan Komoditi unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, pala dan cengkeh. Produksi kopi pada tahun 2018 sebanyak 3.210 ton. Sentra komoditi unggulan kopi ada di Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cisarua, Cigombong, Babakan Madang, Megamendung dan Cariu. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun. Pada tahun 2018 produksi karet rakyat sebesar 109 ton. Sentra komoditi unggulan karet adalah Kecamatan Jasinga, wilayah pengembangannya terdapat di Kecamatan Tanjungsari. Sentra komoditi unggulan pala diarahkan di Kecamatan Sukajaya, sedangkan sebagai wilayah pengembangannya adalah Kecamatan Leuwisadeng, Caringin, Cigombong, Ciawi, Cijeruk dan Tamansari. Produksi pala pada tahun 2018 sebesar 366 ton, daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Sentra komoditi unggulan cengkeh diarahkan di Kecamatan Nanggung dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cijeruk adapun produksi cengkeh tahun 2018 sebesar 168 ton. Sentra komoditi cengkeh yaitu di Kecamatan Caringin, Cariu, Cigudeg, Cijeruk, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung dan Pamijahan.
4. 4.Perikanan Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018 produksi ikan konsumsi sebanyak 122.131 ton dan Benih ikan konsumsi sebanyak 5.545.494 RE, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dengan komoditi unggulan ikan lele, ikan gurame dan ikan mas. Komoditas lele dikembangkan di Kecamatan Ciseeng, Parung dan Kemang. Komoditas gurame merupakan unggulan yang dikembangkan di Dramaga dan Bojonggede. Selain itu, daerah potensial lainnya adalah Parung. Sedangkan komoditas ikan mas merupakan unggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pamijahan dan Leuwiliang. Komoditas unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 283.469 RE. Sentra komoditi unggulannya diarahkan di Kecamatan Ciampea dan Cibinong, dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Parung.
5. 5.Peternakan Komoditas unggulan usaha peternakan pada tahun 2018 antara lain sapi perah yang mencapai populasi sebanyak 8.269 ekor, dengan produksi susu Kabupaten Bogor Tahun 2018 sebesar 18.014.842 liter atau 132,78% dari target sebesar 13.567.384 liter. Sentra komoditi unggulannya terdapat di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Cijeruk. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk, yaitu selain susu juga yoghurt dan bahan makanan lainnya. Komoditas peternakan lainnya yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan tahun 2018 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 18.853 ekor. Sentra komoditi unggulannya terdapat di Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan Tanjungsari. Konsumsi protein hewani asal ternak Kabupaten Bogor sebesar 6,29 gram/kapita/hari. Konsumsi protein hewani salah satunya didukung oleh produksi daging, susu dan produksi telur. Mengenai komoditi telur yang dominan didukung oleh produksi dari ayam ras petelur dengan populasi ayam ras petelur pada tahun 2018 sebanyak 4.823.943 ekor. Adapun produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 47.405.812 kg.
6. 6.Pariwisata Daya tarik wisata Kabupaten Bogor merupakan perpaduan antara karakter alamnya yang kuat, kebudayaan dan kepurbakalaan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kawasan Puncak merupakan kawasan primadona yang sampai saat ini belum tergantikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bogor-Halimun dan sekitarnya dengan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Gunung Gede-Pangrango dan KSPN Gunung Halimun Salak, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), yaitu KPPN Bogor-Ciawi dan KPPN Alam Perkotaan Bogor-Depok. Dalam konteks perencanaan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu KPPP alam perkotaan Bogor Depok dan sekitarnya, serta KPPP Ekowisata Gunung Halimun Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya. Dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bogor yang disusun pada tahun 2014, pengembangan pariwisata diarahkan menjadi 5 (lima) Destinasi Pariwisata Kabupaten, 8 (delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan 15 (lima belas) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten sebagai berikut : 1) Destinasi wisata perkotaan, terdiri dari KSP Cibinong, KSP Sentul dan KSP Minapolitan serta KPP Parung, KPP Cibinong, dan KPP Sentul. Daya tarik unggulannya adalah Fasilitas perkotaan, Taman Budaya Sentul, Sentul City, Sirkuit Sentul, Jungle Land, Wana Wisata Gunung Pancar, Giri Tirta Kawah Hitam, Air Panas Tirta Sanita dan Kawasan Minapolitan; 2) Destinasi wisata MICE dan rekreasi, terdiri dari KSP Puncak, KSP Tamansari dan KSP Lido, serta KPP Puncak, KPP Tamansari dan KPP Lido. Daya tarik unggulannya adalah Wana Wisata Curug Panjang, Curug Cilember, Taman Wisata Riung Gunung, Agrowisata Gunung Mas, PTPN Ciliwung, Curug Kembar, Wana Wisata Citamiang, Telaga Warna, Curug Tujuh Cilember, Kopo, Tugu Utara, Tugu Selatan, Curug Nangka, Curug Sawer, Setu RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tamansari, Bumi Perkemahan Sukamantri, Tirta Zamzam, PPKA Bodogol, Curug Jingkrak, Telaga Malingping, Lido, Pancawati, Curug dan Cikaracak; 3) Destinasi wisata warisan budaya dan pendidikan, terdiri dari KSP Ciaruteun serta KPP Jasinga, KPP Parungpanjang, KPP Batutulis dan KPP Dramaga. Daya tarik unggulannya adalah Batutulis Ciaruteun, Pasir Angin Cibungbulang, Situs Kampung Muara dan Situs Kerajaan Horotan; 4) Destinasi wisata kreatif, terdiri dari KPP Gunungputri, KPP Tanjungsari dan KPP Sukamakmur. Daya tarik unggulannya adalah Setu Gunungputri, Outbond Cioray, Tebing Cagak, Goa Landak, Goa Bajing, Goa Gajah, Goa Sangiang, Goa Lalai, Karst Tajur dan Air Panas Cigekbrong; 5) Destinasi wisata ekowisata, terdiri dari KSP Gunung Salak Endah serta KPP Halimun dan KPP Gunung Salak Endah. Daya tarik unggulannya adalah PTPN Cianten/Puraseda, Air Panas GSE Lokapurna, Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Ngumpet, Curug Cihurang, Kawah Ratu, Air Panas Ciparay dan Curug Luhur. Pada Tabel 2.5. di bawah ini dijelaskan secara rinci jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2018 baik wisatawan yang berasal dari dalam negeri (domestik), maupun wisatawan yang berasal dari luar negeri (mancanegara) berdasarkan masing-masing Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Bogor. Tabel 2.7 Potensi Daya Tarik Wisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2018 No. Pengelola/ Objek Wisata Kunjungan Wisatawan WISNUS WISMAN JUMLAH 1 2 3 4 5 A Kecamatan Caringin Resort Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) Bodogol/ TNGGP 730 - 730 1 Konservasi Alam Bodogol Caringin - - - 2 Curug Cisuren - - - 3 Curug Cipadaranten - - - 4 Curug Cikaweni - - - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Pengelola/ Objek Wisata Kunjungan Wisatawan WISNUS WISMAN JUMLAH 5 Curug Santa Monika - - - 6 Wisata Arum Jeram 17.563 1.432 18.995 - RPTN Cimande (TNGGP) 291 - 291 7 Curug Cikaracak - - - B Kecamatan Megamendung - RPTN Tapos - - - 8 Curug Naga - - - 9 Wana Wisata Curug Panjang (Perum Perhutani KPH Bogor) 37.295 211 37.506 10 Taman Wisata Matahari (Swasta) 1.170.441 24.635 1.195.076 C Kecamatan Cisarua - RPTN Cisarua 893 - 893 11 Curug Beret - - - 12 Boru Bolang - - - 13 Baru Jeruk 979 - 979 14 Bumi Perkemahan Citamiang 1.141 - 1.141 15 Curug Kembar Batu Layang (Perhutani) 587 - 587 16 Trek Sepeda Puncak Kondang (Perhutani) 1.740 - 1.740 17 Taman Safari Indonesia 1.740.861 151.259 1.892.120 18 Telaga Warna 48.784 3.412 52.196 19 Wisata Agro Gunung Mas 441.568 - 441.568 20 Taman Wisata Riung Gunung - - - 21 Curug Cilember 235.224 41.947 277.171 22 Taman Melrimba 30.600 12.300 42.900 23 Wisata Alam Gunung Kencana (Perhutani) 6.770 - 6.770 D Kecamatan Babakan Madang 24 Curug Barong Lewihejo (Perhutani dan LMDH) 25.786 41 25.827 25 Curug Putri Kencana (Perhutani dan LMDH) 6.838 5 6.843 26 Sirkuit Sentul - - - 27 TWA Gunung Pancar 78.370 82 78.452 28 Sentul Eco Edu Tourism Forest 16.758 - 16.758 29 Alam Fantasi/ Taman Budaya 46.641 - 46.641 30 JungleLand 498.319 7.520 505.839 31 Agrowisata Bukit Hambalang 80.816 - 80.816 32 Air panas Gunung Pancar - - - E Kecamatan Sukamakmur 33 Curug Arca - - - 34 Curug Ciherang 58.857 26.892 85.749 35 Curug Cipamingkis 30.415 403 30.818 36 Curug Cibereum 508 - 508 F Kecamatan Tenjolaya 37 Aldepos 18.749 - 18.749 G Kecamatan Tamansari 38 Curug Luhur - - - 39 Curug Nangka - - - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Pengelola/ Objek Wisata Kunjungan Wisatawan WISNUS WISMAN JUMLAH H Kecamatan Pamijahan 40 Pemandiaan Air Panas GSE 29.506 18 29.524 41 Curug Cigamea 15.934 9 15.943 42 Curug Seribu 12.068 225 12.293 43 Curug Ngumpet 22.601 59 22.660 44 Wana Wisata Buper Gunung Bunder 196 - 196 45 Ekowisata Kawah Ratu - - - 46 Curug Batu ampar - - - 47 Curug Ciparay - - - 48 Wisata Alam Mustika Manik 20.410 19 20.429 49 Curug Cihurang - - - 50 Curug Pangeran 82.558 123 82.681 51 Wisata Alam Ranggon Hills 35.926 38 35.964 52 Cipanas Karang Endah 4.000 - 4.000 53 Curug Gua Lumut 6.660 - 6.660 54 Curug Balong Endah 11.718 5 11.723 I Kecamatan Ciampea 55 Kampung wisata Cinangneng - - - 56 Gunung Kapur Ciampea 4.000 - 4.000 57 Kampung Wisata Rumah Joglo - - - J Kecamatan Cigudeg 58 Goa Gudawang 7.100 - 7.100 K Kecamatan Leuwiliang 59 Panorama Pabangbon 95.494 - 95.494 60 Curug Cikuluwung 500 - 500 61 Bukit Bintang 28.661 - 28.661 62 Bakukung 775.495 - 775.495 L Kecamatan Cibungbulang 63 Curug Lembah Pelangi - - - 64 Taman Air Gunung Handeleum - - - M Kecamatan Rumpin 65 Gunung Munara 500 20 520 N Kecamatan Parung 66 Pemandian Air Tirta Sayaga 142.415 936 143.351 O Kecamatan Cileungsi 67 Taman Wisata Mekarsari 206.352 15.016 221.368 P Kecamatan Cijeruk 68 Cibalung Happyland 75.651 - 75.651 69 Warso Farm - - - Q Kecamatan Cigombong 70 Telaga Malimping 667 - 667 71 Taman Teknologi Pertanian (TTP) 1.151 - 1.151 72 Rekreasi Lido - - - R Kecamatan Citeureup 73 Kebun Wisata Pasir Mukti 44.244 - 44.244 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Pengelola/ Objek Wisata Kunjungan Wisatawan WISNUS WISMAN JUMLAH 74 Goa Garunggang 20 - 20 75 Goa cikekenceng 324 - 324 S Kecamatan Klapanunggal 76 Goa Cidomba 94 - 94 77 Goa Ciasem 87 - 87 78 Goa Cikarae 141 - 141 T Kecamatan Tanjungsari 79 Penangkaran Rusa/ WW Giri Jaya 819 - 819 U Kecamatan Cariu 80 Curug Green Canyon Cariu 10.000 60 10.060 81 Curug Cilalay 3.500 20 3.520 V RHU (REKREASI HIBURAN UMUM) - - - Gunung Geulis Golf 11.291 22.123 33.414 PSP Golf 46.040 4.596 50.636 Palm Hills Golf 35.486 19.325 54.811 Lido Golf (renovasi rumput) - - - Water Kingdom 141.142 - 141.142 Villa Khayangan 237.071 - 237.071 Gelanggang Olah raga (Kolam Renang) 134.168 640 134.808 Gelanggang Olah raga (Arena Futsal) 38.098 - 38.098 Gelanggang Olah raga (Fitness) 7.076 - 7.076 Arena Bernyanyi (Karaoke) 5.730 - 5.730 Refleksi 170.711 2.000 172.711 Desa Wisata (25 Desa wisata) 110.149 4.560 114.709 TOTAL 7.173.278 339.931 7.513.209 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, tahun 2018
7. 7.Pengembangan Geopark Geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang sederhana dan relatif mudah, murah, fleksibel & efektif dalam melestarikan dan melindungi warisan bumi yang sekaligus dapat mensejahterakan rakyat. Sejak Tahun 2015 Konsep Geopark sudah menjadi program Unesco, melalui Jejaring Internasional Unesco Global Geopark. Dalam membangun Geopark suatu kawasan memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (outstanding), didalamnya termasuk mempunyai nilai arkeologi, ekologi (biodivessity) dan budaya (cultural), pada pengelolaannya masyarakat lokal dan otoritas setempat bekerjasama melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniakan kekhasan secara Geografis. Terdapat empat gunung yang mengelilingi Kabupaten Bogor yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun. Selain itu Kabupaten Bogor berada tidak jauh dari Ibu Kota Negara Repubik Indonesia DKI Jakarta. Berdasarkan posisi geografis ini Kabupaten Bogor mempunyai fungsi penting secara regional yaitu : (a) Merupakan salah satu kantung permukiman penduduk Jabodetabek (15% penduduk tinggal di Kab. Bogor); (b) Penyediaan Lahan Pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (39 rb. ha lahan pertanian) dan (c) Perlindungan tata air untuk wilayah sekitarnya. Hal ini tentunya berdampak pada konsep pengembangan wiilayah di Kabupaten Bogor, pada satu sisi terjadi tarik menarik kepentingan pemanfaat wilayah untuk kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat di sisi lain ada kewajiban mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan tata air yang berarti terbatasnya ruang untuk berusaha. Konsep Geopark diharapkan dapat menjawab berbagai rencana pengembangan kawasan yang dapat mengenerate pendapatan daerah tanpa harus kehilangan fungsi perlindungan tata air. Potensi geo diversity, bio diversity dan cultural diversity yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan calon pengembangan kawasan geopark tersaji pada table 2.8 dibawah ini. Tabel 2.8 Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE 1 CIAMPEA 3.304,42 Gunung Kapur Ciampea Kampung wisata Cinangneng Kampung Wisata Rumah Joglo Cakrawala Nuansa Nirwana 2 JASINGA 14.340,74 Curug Idas Panorama Pabangbon Situs Garisul (makam raja-raja Islam) Setu Kadongdong KK Dungus Iwul Makam Mbah Muhyidin Curug Bandung KK Yan Lapa Situs Mbah Sohib RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE Pangradin Setu Jantungeun KDHTK Haur Bentes Situs Gedong Sawah, ds Pamagersari Curug Perang Jugalayaja Perkebunan Sawit Sungan Cidurian Perkebunan Karet 3 LEUWILIANG 9.103,30 Curug Lontar Bukit Bintang Trek Motorcross Curug Cipuraseda Perkebunan Manggis Rakyat Situs PLTA Karacak Curug Cikoneng/Muara Tilu PTPN VIII Cianten Arung Jeram Cianten Curug Lontar Camping Ground Cianten Situs Waduk Gunung Bubut Curug Cicandra Situs Bendung Cianten Curug Cibeureum Air Panas Cipanas 4 LEUWISADENG 3.539,12 Kawasan Gunung Api Purba Perkebunan Manggis Situs Moseleum Van Motman 5 NANGGUNG 16.369,12 Eks Pertambangan bawah tanah Antam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Pengamatan elang, Pengamatan Oa, Habitat Anggrek Raksasa, Hutan Hujan Tropis, Aneka fauna) Pendopo Bupati Curug Sawer Perkebunan The Nirmala (Sinas Mas) Situs Pasir Jambu Leuwi Bongbang Nirmala Rose Situs Kramat Mbah Kudung Setu Nirmala Agromedika Situs Kramat Mbah Langgar Curug Macan Persawahan dengan terasering Kampung Malasari Kampung Malani (Pencak silat, Pertanian) Desa Wisata Malasari 6 PAMIJAHAN 12.486,01 Pemandiaan Air Panas GSE, Kp Ciparay Wana Wisata Buper Gunung Bunder Desa Wisata Ciasihan Curug Cigamea, Kp Rawa Bogo ds Gunung Sari Wisata Alam Mustika Manik Desa Wisata Gunungsari Curug Seribu, Kp Rawa lega ds Gunungsari Wisata Alam Ranggon Hills Situs Pancuran Tujuh RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE Curug Ngumpet, Kp Cimudal ds Gunungsari Situs Kuta Gegelang Ekowisata Kawah Ratu Tugu Eyang Cakrabuana Curug Batu ampar Desa Wisata Ciasmara Curug Ciparay Curug Batu Kursi Curug Saderi Curug Cihurang Curug Pangeran Curug Gua Lumut Sumber air panas Cipanas Karang Gunung Menir 7 TENJO 8.321,53 DW Dodol 8 TENJOLAYA 3.681,50 Curug Ciampea (Green Lagoon) Wisata Edukasi dan Konservasi Tanaman Obat Lokal Aldepos Curug Segitiga Desa Wisata Tapos 1 Curug Dua Desa Wisata Gunung Malang Curug Gendang Kawasan Situs Cibalay (Situs Endong Kasang, Balai Kambang, Kebon Kopi, Jami Piciing, Batu Bergores, Cipangantehan, Pasir Manggis dan Arca Domas) Curug Goong Curug Sawer Curug Cipeteuy 9 TAMANSARI 3.885,69 Curug Luhur Rumah Ulat Sutra Kampung Budaya Sindang Barang Curug Nangka Taman Kupu-kupu Pura Jagatkarta Tanaman Hias Viara SNI Desa Wisata Tamansari Desa Wisata Pasir Eurih Desa Wisata Sukajadi Highland Park Resort Situs Pasir Kramat Calobak Situs Batu Tapak 10 SUKAJAYA 16.090,48 Kampung Teletubies, kiara pandak Perkebunan Kelapa Sawit Kampung Adat Urug, desa kiara pandak RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE Curug Ciaspa, kiara pandak Pemandangan Persawahan Batu Tapak, kiara pandak Curug Kembang, Pasir madang Pemandangan Sungai Cibadak Desa Wisata Kiara Sari Pembuatan Gula Kawung Pembuatan Sapu Awis 11 RUMPIN 13.696,17 Gunung Munara Desa Wisata Gobang Kampung Rol Panongan 12 CISEENG 4.129,07 Minapolitan Desa wisata Ciseeng 13 CUGUDEG 17.771,23 Goa Gudawang Pemandangan Persawahan Situs Batu Tapak tenjoleat Curug Rahong Pemandangan Perkebunan Sawit, ds cigudeg Batu Dakon Sumur Tujuh Curug Sigeulis, ds wargajaya Pemandangan Perkebunan Karet, ds cigudeg Batu Tapak Kawasan pertambangan (karst) DPW Cipining Angklung Gubrag Setu Cinyiru Danau Quarry 14 CIBUNGBULANG 3.845,42 Curug Lembah Pelangi Taman Air Gunung Handeleum Prasasti Ciaruteun Situs Museum Pasir Angin 15 PARUNG Pemandian Air Panas Tirta Sanita Sumber : Dokumen Pengusulan Geopark Pongkor, 2018 Didasarkan pada semangat yang tinggi dari berbagai pihak, sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah strategis untuk menghadirkan konsep Geopark di Kabupaten Bogor dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 556/177/kpts/perUU/2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Pongkor pada tanggal 26 Maret 2018. Kemudian setelah melalui berbagai penilaian persyaratan, maka pada tanggal 30 November 2018 Geopark Pongkor ditetapkan sebagai Geopark Nasional bersama dengan 8 (delapan) kawasan Geopark Nasional lainnya, yaitu Geopark Silokek, Geopark Sianok, Geopark Maninjau dan Sawahlunto di Sumatera Barat, Geopark Natuna di Kepulauan Riau, Geopark Pongkor di Jawa Barat, Geopark Karangsambung dan Geopark RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Karangbolong di Jawa Tengah, Geopark Banyuwangi di Jawa Timur dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Lebih istimewanya lagi, Kabupaten Bogor dipercaya menjadi tuan rumah dalam penyampaian sertifikat tersebut yang disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata, Arief Yahya. Penunjukkan geopark Pongkor sebagai tuan rumah menunjukkan bahwa Geopark Pongkor memiliki nilai terbaik diantara 8 (delapan) geopark nasional lainnya. Target berikutnya dari Geopark Pongkor adalah mendapatkan sertifikat Unesco Global Geopark (UGG), menyusul empat Geopark lain yang sudah lebih dulu berstatus UGG, yaitu Geopark Gunung Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh dan Geopark Gunung Rinjani.
8. 8.Pengembangan UMKM di Kabupaten Bogor Pemerintah dengan berbagai kebijakannya selalu mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk terus berkembang dan berkesinambungan. Menurut World Bank, sumber penghidupan masyarakat Indonesia sangat bergantung pada sektor UMKM. UMKM ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Kontribusi sektor UMKM dalam PDRB Kabupaten Bogor pada 2018 yaitu sebesar 28,45%. Sektor usaha UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Bogor, karena dengan sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dengan majunya sektor usaha UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran. Sejalan dengan langkah pemerintah untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat, keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pembangunan ekonomi perlu dicermati, mengingat tingkat produktivitas UMKM harus terus dikembangkan disamping Usaha Besar. Tantangan persaingan yang ketat dalam hal mutu/kualitas maupun jumlah produksi UMKM dibanding dengan barang-barang lain termasuk produk impor/luar kabupaten Bogor, masih menjadi prioritas dalam memperluas akses pasar di dalam maupun di luar negeri. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pada tahun 2018 peranan UMKM dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor diprediksi mencapai Rp 63,03 triliun atau berkontribusi sebesar 28,45 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor yang terdiri atas usaha mikro sebesar Rp 17,09 triliun (7,72 %), usaha kecil sebesar Rp 20,77 triliun (9,38 %) dan menengah sebesar Rp 25,16 triliun (11,36 %). Tabel 2.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2018**) (Juta Rupiah) Lapangan Usaha Mikro Kecil Menengah Besar Jumlah UMKM I SEKTOR PRIMER 4.275.581 3.759.318 3.890.772 5.628.689 17.554.359 11.925.671 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.044.977 3.181.401 2.921.501 1.259.776 11.407.655 10.147.879 B Pertambangan dan Penggalian 230.604 577.917 969.271 4.368.913 6.146.704 1.777.792 II SEKTOR SEKUNDER 3.093.338 6.868.215 13.641.548 116.913.143 140.516.243 23.603.100 C Industri Pengolahan 2.565.204 4.096.163 8.453.742 102.870.525 117.985.635 15.115.110 D Pengadaan Listrik dan Gas 458 7.410 9.662 263.930 281.460 17.530 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 245 7.342 23.597 207.741 238.926 31.185 F Konstruksi 527.430 2.757.299 5.154.546 13.570.947 22.010.223 8.439.276 III SEKTOR TERSIER 9.725.168 10.144.845 7.627.083 35.979.754 63.476.850 27.497.096 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.213.186 3.185.229 4.460.770 18.862.716 29.721.902 10.859.185 H Transportasi dan Pergudangan 3.646.028 2.756.682 686.657 1.301.810 8.391.177 7.089.366 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 701.435 618.962 984.417 3.490.151 5.794.965 2.304.814 J Informasi dan Komunikasi 1.756.895 1.426.266 309.850 563.910 4.056.922 3.493.012 K Jasa Keuangan dan Asuransi 16.756 22.936 46.413 1.060.905 1.147.010 86.105 L Real Estat 144.712 138.755 68.880 1.324.383 1.676.730 352.346 M,N Jasa Perusahaan 6.689 8.444 17.083 396.766 428.982 32.216 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 40.001 485.801 238.070 2.887.053 3.650.926 763.873 P Jasa Pendidikan 59.306 732.850 402.020 2.690.030 3.884.207 1.194.177 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 22.685 89.123 73.764 874.304 1.059.876 185.572 R,S,T, U Jasa lainnya 117.473 679.796 339.160 2.527.724 3.664.154 1.136.430 Produk Domestik Regional Bruto 17.094.087 20.772.377 25.159.403 158.521.586 221.547.453 63.025.867 Persentase 7,72 9,38 11,36 71,55 100,00 28,45 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Ket: **) Angka Sangat Sementara Dari total 63,03 triliun kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor, sebesar Rp 11,93 triliun merupakan kontribusi dari sektor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR primer. Kontribusi UMKM pada sektor sekunder sebesar Rp 23,60 triliun. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap nilai tambah sektor tersier adalah sebesar 27,50 triliun. Dengan demikian, berdasarkan distribusi persentasenya, peran UMKM terlihat menonjol pada sektor tersier, yaitu sebesar 43,63 persen dari total PDRB UMKM Rp 63,03 triliun. Banyaknya unit UMKM menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan peluang ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran sekaligus sebagai upaya peningkatan roda pembangunan ekonomi. Tabel 2.10 Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha, Tahun 2018**) Lapangan Usaha Mikro 2018 Kecil 2018 Menengah 2018 Besar 2018 Jumlah 2018 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 131.658 1.944 191 11 133.804 B Pertambangan dan Penggalian 820 49 9 55 933 C Industri Pengolahan 23.655 3.492 1.605 308 29.059 D Pengadaan Listrik dan Gas 167 68 7 10 253 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 656 77 44 5 782 F Konstruksi 17.657 2.739 1.252 150 21.798 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 130.753 9.565 1.028 198 141.544 H Transportasi dan Pergudangan 58.453 3.159 38 14 61.665 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 57.546 2.837 610 76 61.069 J Informasi dan Komunikasi 222.162 11.766 315 8 234.251 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.020 164 67 66 1.316 L Real Estat 13.849 1.506 238 91 15.683 M,N Jasa Perusahaan 3.205 527 186 205 4.122 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7.598 997 107 12 8.714 P Jasa Pendidikan 5.066 638 166 56 5.926 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.297 179 19 19 1.515 R,S,T,U Jasa lainnya 13.539 1.634 111 55 15.339 Produk Domestik Regional Bruto 689.101 41.341 5.993 1.339 737.773 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Ket: **) Angka Sangat Sementara Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, sebagaimana terlihat dalam gambar peta bahwa Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tersebar pada Zonasi Peruntukan Ruang Perdesaan (PD) dan Peruntukan Ruang Perkotaan (PP) sebagai berikut. Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 Gambar 2.8 Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil Berdasarkan Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan Tahun 2014 dan 2015, bahwa rencana pengembangan UMK unggulan dengan 1). Meningkatkan pengembangan produk UMK, 2). Meningkatkan SDM dan kelembagaan, 3). Meningkatkan pemasaran dan kemitraan dan 4). Meningkatkan sarana dan prasarana UMK. Tabel 2.11 Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan No. Kecamatan Kluster Komoditas Unggulan Sekunder (UMK) 1 Pamijahan, Tenjolaya, Ciawi, Cisarua, Sukaraja, Megamendung, Cigombong, Cigudeg, Tajurhalang, Tenjo, Rumpin, Gunung Sindur, Jonggol, Cariu, Parung, Parung Panjang, Rancabungur. Aneka Makanan 2 Bojonggede, Cibinong, Dramaga, Cileungsi, Sukamakmur, Babakan Madang Aneka Minuman 3 Caringin, Cijeruk, Kemang, Ciomas dan Tamansari, Cibungbulang Alas Kaki 4 Klapanunggal Kerajinan/Boneka 5 Gunung Putri Kerajinan/Sangkar Burung 6 Ciampea Kerajinan/Tas 7 Citeureup Kerajinan/Logam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 27 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 8 Jasinga, Tanjungsari Kerajinan/Kayu 9 Ciseeng, Nanggung Kerajinan/Logam 10 Sukajaya Konveksi 11 Leuwisadeng dan Leuwiliang Bata Merah Sumber : Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan, Bappeda Tahun 2014 dan 2015 2.1.3. Wilayah Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Bogor ini cukup luas, selain itu, letak geografi dan topografi lahannya yang labil sehingga rawan terjadi bencana seperti longsor, angin kencang atau angin ribut (puting beliung), banjir dan bencana lainnya. Berdasarkan data indeks risiko bencana Indonesia 2013, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan wilayah Kabupaten Bogor urutan no. 281 dari 496 Kabupaten/Kota atau tingkat kerentanan tinggi daerah rawah bencana di Indonesia (Gambar 2.2). Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.9 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bogor Berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor Tahun 2017 Kabupaten Bogor berada di peringkat kelima setelah Bogor sebagai daerah rawan bencana di Indonesia. Sementara, total kejadian bencana di wilayah Bogor sepanjang tahun 2018 sebanyak 634 kejadian bencana, dengan rincian 39 bencana banjir, 156 bencana longsor, 188 bencana puting beliung, 232 kebakaran, dan 251 bencana lainnya. Kejadian bencana tersebut tersebar di 40 kecamatan yang berada di Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.12 Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Bogor 2018 No Kecamatan Bencana Alam Lonsor Banjir DLL P.Beliung Total Kategori 10 Nanggung 4 0 10 0 14 Agak Rawan 20 Leuwiliang 2 0 3 0 5 Rawan 21 Leuwisadeng 2 0 1 3 6 Cukup 30 Pamijahan 12 0 5 12 29 Tahan 40 Cibungbulang 0 1 8 5 14 Tahan 50 Ciampea 2 0 8 10 20 Cukup 51 Tenjolaya 0 0 0 2 2 Cukup 60 Dramaga 9 0 1 5 15 Cukup 70 Ciomas 13 3 4 19 39 Rawan 71 Tamansari 2 0 2 7 11 Agak Rawan 80 Cijeruk 12 0 10 15 37 Sangat Rawan 81 Cigombong 9 1 7 12 29 Sangat Rawan 90 Caringin 15 1 11 20 47 Sangat Rawan 100 Ciawi 14 6 4 7 31 Rawan 110 Cisarua 12 6 8 4 30 Cukup 120 Megamendung 15 2 11 10 38 Sangat Rawan 130 Sukaraja 5 4 3 3 15 Cukup 140 Babakan Madang 4 0 16 9 29 Tahan 150 Sukamakmur 2 1 9 0 12 Tahan 160 Cariu 0 0 4 1 5 Cukup 161 Tanjungsari 0 0 2 3 5 Cukup 170 Jonggol 0 0 3 1 4 Cukup 180 Cileungsi 0 0 2 0 0 Cukup 181 Klapanunggal 2 0 10 2 14 Tahan 190 Gunung Putri 0 0 13 2 15 Tahan 200 Citeureup 2 0 8 4 14 Rawan 210 Cibinong 1 4 13 4 22 Rawan 220 Bojong Gede 4 1 3 4 12 Cukup 221 Tajur Halang 0 0 3 0 3 Cukup 230 Kemang 3 0 3 4 10 Cukup 231 Rancabungur 3 1 7 3 14 Cukup 240 Parung 0 0 1 1 2 Cukup 241 Ciseeng 0 0 3 0 3 Cukup 250 Gunung Sindur 0 0 2 0 2 Cukup 260 Rumpin 0 0 8 1 9 Cukup 270 Cigudeg 2 1 7 7 17 Tahan 271 Sukajaya 2 0 15 3 20 Rawan 280 Jasinga 3 7 16 2 28 Tahan 290 Tenjo 0 0 7 1 8 Tahan 300 Parung Panjang 0 0 0 1 1 Cukup Sumber: BPBD Kabupaten Bogor Tahun 2018 Tabel 2.12 menunjukkan bahwa daerah yang rawan bencana dalam kategori sangat rawan adalah Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Caringin, dan Megamendung. Kecamatan Cijeruk, Cigombong, Caringin, dan Megamendung rawan angin puting beliung. Kecamatan Leuwiliang, Ciomas, Ciawi, Citeureup, Cibinong dan Sukajaya masuk dalam kategori rawan dengan penyebab longsor dan angin puting beliung. Kecamatan Nanggung RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 29 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dan Tamansari masuk dalam kategori agak rawan dengan penyebab longsor dan angin puting beliung. Kawasan rawan banjir, berdasarkan keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Dari peta di bawah, dapat dilihat, daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang. Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036 Gambar 2.10 Peta Kawasan Banjir Kabupaten Bogor Kawasan rawan gempa, Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang, dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah. Selengkapnya karakteristik kerentanan gerakan tanah dapat dilihat pada peta berikut. Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036 Gambar 2.11 Peta Keretakan Tanah Kabupaten Bogor Kawasan rawan letusan gunung berapi, terletak di :
9. 1.Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan;
10. 2.Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
11. 3.Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya. Kawasan rawan gerakan tanah, Bencana longsor, adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Jika dianalisis lebih jauh, tingginya frekuensi kejadian longsor salah satunya diakibatkan oleh topografi lahan di Kabupaten Bogor yang berbukit-bukit, serta rusaknya kawasan perbukitan saat ini karena telah banyak menjadi kawasan terbangun dan pembangunan akses (Jalan-jalan arteri), seperti di daerah Ciawi, Cisarua, dan Megamendung. Selain itu, banyaknya kawasan tambang di kecamatan tertentu menjadi pemicu lain terjadinya longsor. Pengaruh kawasan tambang ini lebih besar terhadap kejadian erosi, sehingga RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kebanyakan di kawasan tambang seperti di Kecamatan Cigudeg dan Citeureup menjadi daerah peka erosi tinggi. Potensi bencana longsor dapat terlihat salah satunya dari peta peka erosi berikut. Sumber : RTRW Kab. Bogor 2016-2036 Gambar 2.12 Peta Kawasan Peka Erosi Kabupaten Bogor 2.1.4. Kondisi Umum Demografi Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,20 persen. Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas akan membawa ke arah kemajuan pembangunan, sebaliknya penduduk yang tidak berkualitas akan menjadi beban dalam pembangunan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Laki-laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan 2.018 2.018 2.018 Nanggung 45.080 42.220 87.300 0,09 Leuwiliang 63.508 59.635 123.143 0,65 Leuwisadeng 38.965 35.953 74.918 0,31 Pamijahan 73.047 69.422 142.469 0,38 Cibungbulang 69.156 65.365 134.521 0,51 Ciampea 83.031 78.716 161.747 0,79 Tenjolaya 30.328 29.089 59.417 0,59 Dramaga 56.546 55.628 112.174 0,95 Ciomas 94.305 90.642 184.947 2,28 Tamansari 54.876 51.520 106.396 1,41 Cijeruk 46.481 42.515 88.996 1,14 Cigombong 53.868 51.714 105.582 1,82 Caringin 64.989 61.866 126.855 0,91 Ciawi 61.453 57.629 119.082 1,41 Cisarua 65.061 60.777 125.838 0,98 Megamendung 56.724 52.072 108.796 1,05 Sukaraja 107.104 102.562 209.666 1,98 Babakan Madang 65.576 61.959 127.535 2,26 Sukamakmur 41.177 38.744 79.921 0,47 Cariu 22.905 22.781 45.686 0,51- Tanjungsari 26.298 25.581 51.879 0,07 Jonggol 74.593 72.365 146.958 1,85 Cileungsi 183.421 179.490 362.911 4,46 Kelapa Nunggal 64.039 60.829 124.868 3,01 Gunung Putri 235.316 241.096 476.412 5,01 Citeureup 120.013 115.503 235.516 1,74 Cibinong 223.770 217.627 441.397 3,37 Bojong Gede 179.357 172.655 352.012 4,60 Tajur Halang 64.750 62.121 126.871 2,92 Kemang 58.319 55.714 114.033 2,22 Ranca Bungur 28.187 26.452 54.639 0,70 Parung 75.871 71.560 147.431 2,97 Ciseeng 59.944 56.181 116.125 1,69 Gunung Sindur 69.515 66.356 135.871 3,06 Rumpin 73.440 68.070 141.510 0,74 Cigudeg 66.106 60.588 126.694 0,57 Sukajaya 30.065 27.816 57.881 0,10 Jasinga 49.847 46.852 96.699 0,09 Tenjo 37.170 35.037 72.207 0,71 Parung Panjang 69.077 64.927 134.004 2,06 Kabupaten Bogor 2.983.278 2.857.629 5.840.907 2,20 Wilayah Kecamatan Jumlah Penduduk (Jiwa) Pertumbuhan Penduduk Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Pertumbuhan Penduduk 2018 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Tabel 2.13 menunjukkan bahwa di Kecamatan Gunung Putri memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 476.412 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 5,01% dari total penduduk Kabupaten Bogor. Kecamatan Cibinong menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk 441.397 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 3,37%. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Cariu dengan jumlah penduduk 45.686 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,51% dari total penduduk Kabupaten RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Bogor. Kecamatan Tanjungsari menempati urutan terendah kedua dengan jumlah penduduk 51.879 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,07%.  Pertumbuhan Penduduk Perubahan jumlah penduduk antar tahun menggambarkan angka pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bogor tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 sebesar 2,20 persen (Gambar 2.13). Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.13 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bogor, 2017-2018 Kecamatan Cibinong, sebagai ibukota Kabupaten Bogor, pertumbuhan penduduk mencapai 3,37 persen. Pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Gunung Putri, Bojonggede dan Cileungsi masing-masing sebesar 5,01 persen, 4,60 persen dan 4,46 persen. Keempat kecamatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tersebut memiliki pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Bogor (2,20%). Secara keseluruhan ada 11 kecamatan dengan pertumbuhan penduduk di atas pertumbuhan rata-rata kabupaten Bogor (2,28%) diantaranya Kecamatan Gunung Putri (5,01%), Bojonggede (4,60%), Cileungsi (4,46%), Cibinong (3,37%), Gunung Sindur (3,06%), Klapanunggal (3,01%), Parung (2,97%), Tajur Halang (2,92%), Ciomas (2,28%), Babakan Madang (2,26%) dan Kemang (2,22%). Dari gambar di atas juga memperlihatkan bahwa Kecamatan Sukajaya, Jasinga, Nanggung, dan Tanjungsari memiliki pertumbuhan yang relatif kecil, justru Kecamatan Cariu memperlihatkan pertumbuhan negatif.  Sex Ratio (Rasio Jenis Kelamin) Indikator Demografi selain jumlah dan pertumbuhan penduduk, hal yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Sex ratio Kabupaten Bogor pada tahun 2017 sebesar 104, artinya setiap 100 orang perempuan terdapat 104 orang laki-laki. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Bogor memiliki sex ratio di atas 100, yang berarti berlaku umum bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Namun ada satu kecamatan yang nilai sex ratio-nya kurang dari 100 yaitu sebesar 97,66 terjadi di Kecamatan Gunung Putri (Gambar 2.14). RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.14 Sex ratio Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan Tahun 2017  Distribusi Penduduk Distribusi penduduk dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas dan kemudahan akses suatu wilayah. Jika dilihat menurut tipe daerah, daerah dibagi menjadi 2 tipe, yaitu daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Menurut Peraturan Kepala BPS Nomor 37 tahun 2010, Daerah Perkotaan didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya. Sedangkan daerah perdesaan didefinisikan sebagai suatu wilayah administratif setingkat desa/kelurahan yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, persentase rumah tangga RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pertanian, dan sejumlah fasilitas perkotaan, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum dan sebagainya (Gambar 2.8). Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.15 Jumlah dan Distribusi Penduduk menurut Tipe Daerah di Kabupaten Bogor, Tahun 2017 Gambar di atas memperlihatkan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor untuk daerah perkotaan sebanyak 4.928.107 jiwa atau 86 persen jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah perdesaan yang hanya sebanyak 786.902 jiwa (14%). Pada tahun 2016, distribusi penduduk terbesar berada di Kecamatan Gunung Putri sebesar 7,94 persen, kemudian Kecamatan Cibinong sebesar 7,47 persen. Ini memberi petunjuk bahwa Kecamatan Gunung Putri masih menjadi tujuan sebagai kawasan industri sekaligus tujuan tempat pemukiman dan Kecamatan Cibinong memiliki daya tarik karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Distribusi penduduk dapat kita lihat pada Gambar 2.16 dimana ada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Gunung Putri, Cibinong, Cileungsi Bojonggede dan Citereup dengan distribusi penduduk di atas 4,06 persen penduduk Kabupaten Bogor. Kemudian Ada 4 (empat) kecamatan dengan distribusi penduduk terendah dengan distribusi penduduk kurang dari 1 persen penduduk Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Cariu, Tanjungsari, Rancabungur, dan Sukajaya. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.16 Distribusi Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kecamatan, Tahun 2018  Kepadatan Penduduk Kepadatan penduduk mencerminkan banyaknya penduduk tiap satuan luas wilayah dalam km2. Luas wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah yang dimungkinan penduduk bermukim atau hanya luas daratan tidak termasuk laut ataupun perairan seperti sungai, waduk atau setu. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu : Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.17 Kepadatan Penduduk menurut Tipe Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 1) memperberat beban penduduk pada lahan; 2) menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran; 3) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga biaya meningkat. Gambar 2.17 menggambarkan kepadatan penduduk menurut daerah perkotaan dan daerah perdesaan. Pada gambar tersebut terlihat kepadatan penduduk di daerah perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan. Pada tahun 2017 kepadatan penduduk di daerah perkotaan mencapai 4.865 jiwa/km2, sedangkan di daerah perdesaan 477 jiwa/km2 atau dengan komposisi perkotaaan dan perdesaan 10:1. Peta kepadatan penduduk disajikan pada Gambar 2.18. Jika diperhatikan peta kepadatan penduduk, terlihat bahwa kepadatan sedang hingga tinggi berada di kecamatan yang terletak di sekitar Kota Bogor sehingga membentuk seperti cincin. Kepadatan penduduk ini jika tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jhingan (2008) mengemukakan pengaruh buruk kepadatan penduduk yang tinggi terhadap perekonomian yang dalam hal ini pendapatan per kapita. Kondisi ini akan semakin parah apabila persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah. Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.18 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor, Tahun 2017 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pada Tabel 2.14 juga dapat kita lihat bahwa kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bojonggede dengan tingkat kepadatan 12.419 jiwa/km2. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Ciomas dengan tingkat kepadatan 9.916 jiwa/km2. Kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Tanjungsari dengan tingkat kepadatan 327 jiwa/km2. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Sukajaya dengan tingkat kepadatan 371 jiwa/km2. Tabel 2.14 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2018 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017  Piramida Penduduk Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur dapat disajikan dalam bentuk piramida penduduk seperti terlihat pada Gambar 2.12. Piramida Penduduk Kabupaten Bogor tergolong penduduk muda (expansive) menuju “transisi”. Adapun ciri-ciri Piramida Expansive adalah: (1) Sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, (2) Kelompok usia tua jumlahnya sedikit, (3) Tingkat kelahiran bayi tinggi, (4) Pertumbuhan penduduk tinggi. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 40 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.19 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2018 Piramida Kabupaten Bogor gemuk di tengah menunjukkan penduduk Kabupaten Bogor tergolong penduduk usia produktif dan jika dilihat proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dari 60 persen (66,81%). Hal ini sekaligus menunjukkan angka beban tanggungan tergolong rendah (Gambar 2.19).  Dependency Ratio Penyajian data penduduk menurut kelompok umur seringkali disederhanakan menjadi tiga kelompok, yaitu kurang dari 15 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun atau lebih. Penggolongan seperti ini antara lain untuk melihat struktur penduduk “tua” atau “muda”. Penduduk dikatakan “muda” apabila proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun sekitar 40 persen atau lebih, sebaliknya dikatakan ”tua” apabila proporsi penduduk pada usia 65 tahun ke atas di atas 10 persen dari total penduduk. Implikasi tingginya jumlah penduduk usia produktif mengindikasi bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor merupakan pekerjaan rumah yang harus mendapat perhatian serius. Penduduk usia produktif dan tidak produktif erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (berusia 15-64 tahun). RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Bogor Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan, Tahun 2017 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Rasio ketergantungan anak merupakan perbandingan anak (penduduk usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan lanjut usia merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio beban ketergantungan Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 2.14. Hasil proyeksi penduduk menunjukan bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor tahun 2017 sebesar 43,69 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,68 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 49,37 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 50 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). 2.1.5. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup
a.Daya Dukung Penyedia Bahan Pangan Penentuan status daya dukung penyedia pangan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan ambang batas, yaitu dengan menyelisihkan ambang batas terhadap jumlah penduduk eksisting, nilai selisih yang negatif menunjukkan bahwa status DDLH pangan wilayah tersebut telah melampaui. Perhitungan data dukung pangan menggunakan Permen LH No. 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi dalam BPS Kabupaten Bogor. Total produksi padi 2017 mencapai 547.233 Ton, dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR konversi Gabah Kering Giling/GKG ke beras sebesar 62,74% maka diperkirakan produksi beras mencapai 336.262 ton. Sedangkan angka konsumsi beras (kg/orang/tahun) sebesar 86,23 maka kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Barat adalah 697.809 ton. Dengan demikian Kabupaten Bogor memiliki nilai daya dukung pangan sebesar 0,70 atau mengalami defisit beras sebesar 361.557 ton. Informasi ini menjadi perhatian karena pertumbuhan penduduk memberikan tekanan terhadap konversi lahan pertanian. Tabel 2.16 Perbandingan jumlah penduduk dan luas lahan sawah di Kabupaten Bogor Tahun Jumlah penduduk (Jiwa) Luas Lahan sawah (Ha) 2010 4.340.060 48.484 2015 5.331.149 45.799 2016 5.459.668 44.547 2017 5.715.009 47.154 Proyeksi 2023 6.918.277 42.394 Sumber : Data Dinas Pertanian dan kehutanan, Data BPS Prediksi daya dukung pangan di Kabupaten Bogor tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangan proyeksi jumlah penduduk serta laju konversi lahan pangan. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk, maka jumlah penduduk Kabupaten Bogor tahun 2023 diperkirakan mencapai 6.918.277 jiwa sedangkan luas lahan sawah dengan laju konversi lahan pangan rata-rata sebesar 3,9%, maka luas lahan sawah pada tahun 2023 diperkirakan menjadi 42.394 Ha. Berdasarkan asumsi tersebut maka daya dukung pangan tiap kecamatan di Kabupaten Bogor tahun 2023 dapat diprediksi sebagai berikut. Tabel 2.17 Daya dukung pangan beras Kabupaten Bogor tahun 2017 No Kecamatan Produksi beras (ton) Penduduk (jiwa) Konsumsi beras (ton) DDL Pangan Status 1 Nanggung 15.691 87.207 7.520 2,09 Suplus 2 Leuwiliang 16.055 121.597 10.485 1,53 Suplus 3 Leuwisadeng 9.859 74.504 6.424 1,53 Suplus 4 Pamijahan 26.524 141.443 12.197 2,17 Suplus 5 Cibungbulang 8.141 133.222 11.488 0,71 Defisit 6 Ciampea 4.618 159.258 13.733 0,34 Defisit RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 43 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Kecamatan Produksi beras (ton) Penduduk (jiwa) Konsumsi beras (ton) DDL Pangan Status 7 Tenjolaya 10.935 58.739 5.065 2,16 Suplus 8 Dramaga 1.613 110.068 9.491 0,17 Defisit 9 Ciomas 2.538 176.599 15.228 0,17 Defisit 10 Tamansari 4.335 103.409 8.917 0,49 Defisit 11 Cijeruk 4.808 86.982 7.500 0,64 Defisit 12 Cigombong 4.842 101.757 8.775 0,55 Defisit 13 Caringin 8.092 124.584 10.743 0,75 Defisit 14 Ciawi 5.727 115.749 9.981 0,57 Defisit 15 Cisarua 1.626 123.397 10.641 0,15 Defisit 16 Megamendung 4.297 106.544 9.187 0,47 Defisit 17 Sukaraja 219 201.435 17.370 0,01 Defisit 18 Babakan Madang 1.131 121.831 10.505 0,11 Defisit 19 Sukamakmur 29.352 79.210 6.830 4,3 Suplus 20 Cariu 20.544 46.216 3.985 5,16 Suplus 21 Tanjungsari 22.084 51.844 4.471 4,94 Suplus 22 Jonggol 28.908 141.569 12.207 2,37 Suplus 23 Cileungsi 4.145 331.605 28.594 0,14 Defisit 24 Klapanunggal 7.727 117.470 10.129 0,76 Defisit 25 Gunungputri 356 430.592 37.130 0,01 Defisit 26 Citeureup 1.525 227.375 19.607 0,08 Defisit 27 Cibinong 544 412.256 35.549 0,02 Defisit 28 Bojonggede 203 320.800 27.663 0,01 Defisit 29 Tajurhalang 549 119.583 10.312 0,05 Defisit 30 Kemang 1.040 109.013 9.400 0,11 Defisit 31 Rancabungur 984 53.891 4.647 0,21 Defisit 32 Parung 302 138.807 11.969 0,03 Defisit 33 Ciseeng 1.602 112.237 9.678 0,17 Defisit 34 Gunungsindur 1.466 127.699 11.011 0,13 Defisit 35 Rumpin 16.431 139.452 12.025 1,37 Suplus 36 Cigudeg 18.896 125.305 10.805 1,75 Suplus 37 Sukajaya 11.873 57.805 4.985 2,38 Suplus 38 Jasinga 16.014 96.595 8.329 1,92 Suplus 39 Tenjo 12.623 71.211 6.141 2,06 Suplus 40 Parungpanjang 12.833 128.530 11.083 1,16 Suplus Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka, 2017 dan diolah Tabel 2.18 Daya Dukung Pangan (beras) Kabupaten Bogor tahun 2023 Kecamatan Produksi beras (Ton) Penduduk (Jiwa) Konsumsi beras (Ton) DDL Pangan 2023 Status Nanggung 14.577 93.131 10.617 1,37 Surplus Leuwiliang 14.915 127.521 14.537 1,03 Surplus Leuwisadeng 9.159 80.428 9.169 1,00 Surplus Pamijahan 24.641 147.367 16.800 1,47 Surplus Cibungbulang 7.563 139.146 15.863 0,48 Defisit Ciampea 4.290 165.182 18.831 0,23 Defisit Tenjolaya 10.159 64.663 7.372 1,38 Surplus Dramaga 1.498 115.992 13.223 0,11 Defisit Ciomas 2.358 182.523 20.808 0,11 Defisit Tamansari 4.027 109.333 12.464 0,32 Defisit Cijeruk 4.467 92.906 10.591 0,42 Defisit Cigombong 4.498 107.681 12.276 0,37 Defisit RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 44 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kecamatan Produksi beras (Ton) Penduduk (Jiwa) Konsumsi beras (Ton) DDL Pangan 2023 Status Caringin 7.517 130.508 14.878 0,51 Defisit Ciawi 5.320 121.673 13.871 0,38 Defisit Cisarua 1.511 129.321 14.743 0,10 Defisit Megamendung 3.992 112.468 12.821 0,31 Defisit Sukaraja 203,451 207.359 23.639 0,01 Defisit Babakanmadang 1.051 127.755 14.564 0,07 Defisit Sukamakmur 27.268 85.134 9.705 2,81 Surplus Cariu 19.085 52.140 5.944 3,21 Surplus Tanjungsari 20.516 57.768 6.586 3,12 Surplus Jonggol 26.856 147.493 16.814 1,60 Surplus Cileungsi 3.851 337.529 38.478 0,10 Defisit Klapanunggal 7.178 123.394 14.067 0,51 Defisit Gunungputri 330,724 436.516 49.763 0,01 Defisit Citeureup 1.417 233.299 26.596 0,05 Defisit Cibinong 505,376 418.180 47.673 0,01 Defisit Bojonggede 188,587 326.724 37.247 0,01 Defisit Tajurhalang 510,021 125.507 14.308 0,04 Defisit Kemang 966 114.937 13.103 0,07 Defisit Rancabungur 914,136 59.815 6.819 0,13 Defisit Parung 280,558 144.731 16.499 0,02 Defisit Ciseeng 1.488 118.161 13.470 0,11 Defisit Gunungsindur 1.362 133.623 15.233 0,09 Defisit Rumpin 15.264 145.376 16.573 0,92 Defisit Cigudeg 17.554 131.229 14.960 1,17 Surplus Sukajaya 11.030 63.729 7.265 1,52 Surplus Jasinga 14.877 102.519 11.687 1,27 Surplus Tenjo 11.727 77.135 8.793 1,33 Surplus Parungpanjang 11.922 134.454 15.328 0,78 Defisit Sumber : Hasil Analisis, 2018 Wilayah kecamatan yang memiliki basis kegiatan ekonomi industri, perdagangan dan jasa mengalami defisit pangan seperti Kecamatan Cibinong, Citeureup, Cileungsi, Gunungputri, Bojonggede dan Parung. Sementara 9 kecamatan dengan surplus daya dukung pangan besar dengan nilai di atas 2 meliputi kecamatan Nanggung, Pamijahan, Tenjolaya, Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol, Sukajaya dan Tenjo. Wilayah kecamatan lain yang daya dukung pangannya surplus dengan angka antara 1 – 2, meliputi Leuwiliang, Leuwisadeng, Rumpin, Cigudeg, Jasinga dan Parungpanjang. Sementara berdasarkan hasil analisis daya dukung tahun 2023, terjadi penambahan jumlah kecamatan yang mengalami defisit pangan yaitu Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Parungpanjang.
b.Daya Dukung Penyedia Air Perhitungan serta analisis daya dukung lingkungan dan ambang batas jasa ekosistem penyedia air, didahului dengan menghitung kebutuhan dan ketersediaan jasa ekosistem penyedia air. Sumber daya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 45 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR air yang digunakan berasal dari air permukaan. Setelah itu, kebutuhan air yang diperhitungkan adalah kebutuhan air domestik oleh penduduk, kebutuhan air untuk keperluan irigasi lahan pertanian tertentu, dan kebutuhan air untuk industri. Pola spasial kebutuhan air total di Kabupaten Bogor ditunjukkan pada Gambar 2.20, dapat dilihat bahwa kebutuhan paling besar tersebar di sebagian besar wilayah perkabupatenan Kabupaten Bogor yaitu pada Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Jonggol. Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.20 Kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 46 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.21 Ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor tahun 2017 Selisih ketersediaan air dapat bernilai negatif maupun positif, dengan ketersediaan air bernilai negatif menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih suatu wilayah lebih besar dibandingkan ketersediaannya sehingga lingkungan hidup wilayah tersebut tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air bersih penduduk di atasnya. Secara visual, selisih antara ketersediaan dengan kebutuhan air bersih di Kabupaten Bogor bernilai positif yang hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor mampu mendukung kebutuhan penduduk Kabupaten Bogor akan air bersih seperti yang ditunjukkan pada Gambar .. dan Tabel ... Namun, sebagian kecil wilayah pada Kecamatan Lembursitu dan sebagian besar wilayah Kecamatan Citamiang memiliki selisih ketersediaan bernilai negatif. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 47 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.22 Peta selisih ketersediaan air bersih di Kabupaten Bogor Tahun Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.23 Pola Spasial Sebaran Ambang Batas Daya Dukung Air Kabupaten Bogor tahun 2017. Berdasarkan hasil perhitungan ambang batas dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki ambang batas tinggi berada di wilayah RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 48 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, dan Kecamatan Cibinong. Sedangkan ambang batas terendah tersebar di wilayah Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Tanjungsari. Daerah dengan ambang batas rendah rentan terhadap kelangkaan air dimasa mendatang khususnya jika terdapat pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang siginifikan serta adanya dampak perubahan iklim. Tabel 2.19 Ketersediaan, kebutuhan, dan selisih air bersih per kecamatan di Kabupaten Bogor No Kecamatan Ketersediaan (m 3 /tahun) Kebutuhan domestik (m3/tahun) Kebutuhan Lahan (m3/tahun) Kebutuhan Industri (m3/tahun) Selisih (m3/tahun) 1 Nanggung 165.095.636,31 3.820.236,00 70.026.454,96 3.924.344,07 87.324.601,29 2 Leuwiliang 93.745.026,00 5.359.017,60 62.228.394,59 4.116,45 26.153.497,36 3 Leuwisadeng 37.857.784,80 3.271.290,60 58.818.120,57 912.491,22 -25.144.117,59 4 Pamijahan 151.185.029,27 6.216.227,40 134.205.467,14 396.232,27 10.367.102,46 5 Cibungbulang 48.877.349,54 5.862.411,00 84.205.695,18 38.199,04 -41.228.955,68 6 Ciampea 46.101.765,38 7.029.330,60 54.998.974,23 1.338.642,36 -17.265.181,81 7 Tenjolaya 47.583.636,28 2.587.090,80 60.890.762,99 3.939.453,24 -19.833.670,74 8 Dramaga 38.182.135,75 4.867.012,20 41.221.847,77 38.157,65 -7.944.881,87 9 Ciomas 43.270.787,49 7.920.047,40 14.275.980,75 763.669,31 20.311.090,03 10 Tamansari 64.388.177,14 4.595.145,60 45.188.302,39 884.547,13 13.720.182,02 11 Cijeruk 75.386.742,30 3.853.918,20 72.963.041,39 309.224,81 -1.739.442,10 12 Cigombong 73.616.444,18 4.541.622,00 61.729.901,32 9.423.984,03 -2.079.063,17 13 Caringin 113.752.763,95 5.506.185,60 85.159.824,11 132.111,13 22.954.643,10 14 Ciawi 65.319.079,43 5.143.302,60 47.986.559,16 26.310,15 12.162.907,52 15 Cisarua 89.478.102,51 5.458.093,20 84.069.870,79 59.218,29 -109.079,77 16 Megamendung 69.469.685,98 4.715.858,40 82.604.355,09 12.743.450,75 -30.593.978,27 17 Sukaraja 76.582.363,50 9.005.236,20 61.332.918,90 24.325,17 6.219.883,23 18 Babakan Madang 108.676.720,10 5.462.692,20 96.044.155,49 9.461.654,81 -2.291.782,40 19 Sukamakmur 190.297.411,83 3.484.158,60 211.667.463,93 1.612.107,86 -26.466.318,56 20 Cariu 79.023.907,57 2.011.339,80 58.875.550,05 148.897,05 17.988.120,68 21 Tanjungsari 112.946.016,83 2.270.679,60 177.751.772,79 60.909,89 -67.137.345,46 22 Jonggol 174.271.438,00 6.319.945,80 155.711.941,52 622.687,73 11.616.862,96 23 Cileungsi 117.377.611,75 15.216.733,20 49.191.559,12 7.883.984,85 45.085.334,57 24 Klapanunggal 101.580.567,02 5.309.348,40 77.225.948,38 35.007,82 19.010.262,41 25 Gunungputri 108.848.571,37 19.871.884,80 40.192.507,50 340.167,22 48.444.011,85 26 Citeureup 91.761.785,80 10.139.349,60 125.231.234,25 414.789,32 -44.023.587,37 27 Cibinong 92.677.419,51 18.703.213,20 18.849.076,16 254.780,94 54.870.349,21 28 Bojonggede 50.325.884,13 14.740.758,60 23.623.166,67 6.158,38 11.955.800,47 29 Tajurhalang 42.957.682,97 5.399.313,60 40.739.643,22 17.826,63 -3.199.100,48 30 Kemang 44.865.450,19 4.886.065,20 51.231.571,78 2.424.065,33 -13.676.252,11 31 Rancabungur 28.815.212,82 2.376.588,00 35.179.055,50 218.499,84 -8.958.930,52 32 Parung 37.410.320,37 6.271.021,20 28.673.740,57 4.346.647,30 -1.881.088,70 33 Ciseeng 45.137.540,55 5.001.916,20 45.901.724,01 60.381,65 -5.826.481,31 34 Gunungsindur 61.663.084,38 5.774.504,40 55.899.923,47 62.080,41 -73.423,90 35 Rumpin 113.028.075,97 6.152.367,00 143.557.269,70 1.560.077,12 -38.241.637,85 36 Cigudeg 143.562.782,57 5.517.792,60 134.559.252,68 74.870,54 3.410.866,76 37 Sukajaya 148.687.972,74 2.532.691,20 57.166.220,10 608.717,41 88.380.344,02 38 Jasinga 108.918.690,65 4.231.649,40 59.068.381,43 303.954,22 45.314.705,59 39 Tenjo 60.119.583,89 3.140.372,40 139.845.639,20 212.773,58 -83.079.201,29 40 Parungpanjang 72.306.613,46 5.750.983,80 84.090.396,76 939,98 -17.535.707,08 Total 3.435.152.854,271 250.317.394,20 3.032.183.665,61 65.690.456,95 86.961.337,51 Sumber: Hasil Analisis, 2019
c.Daya Tampung Beban Pencemar Wilayah Kabupaten Bogor terbagi dalam lima DAS terpanjang di Kabupaten Bogor yaitu DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Cidurian, DAS Cikeas dan DAS Cileungsi. Sungai-sungai utama di Kabupaten Bogor yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 49 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis dan Sungai Cibeet. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai penyuplai air untuk keperluan irigarasi. Selain itu, digunakan sebagai sumber air bersih untuk kegiatan sehari-hari seperti minum, memasak, mencuci dan mandi. Akumulasi bahan pencemar pada DAS Ciliwung dan DAS Cisadane mengubah kondisi fisik maupun kimia dari air sungai sehingga kehidupan dalam air tergantung pada kondisi dasar aliran. Hal tersebut berdampak pada keanekaragaman ekosistem air berkurang, dan terjadi ketidakseimbangan ekologi lingkungan karena tidak semua spesies toleran dengan perubahan lingkungan. Pemantauan kualitas air sungai dapat diketahui dari beberapa parameter, diantaranya parameter BOD, COD, DO, total fosfat, fecal coliform, TSS, dan lain-lain. Beberapa parameter seperti BOD, H2S, Chlorin bebas, COD nilainya telah melampaui baku mutu artinya beban limbah domestik dan industri cukup tinggi terhadap pencemaran air sungai. Perubahan nilai parameter kualitas air sungai pada tahun 2015 dan nilai parameter air sungai pada tahun 2016 cenderung sama, artinya beberapa parameter kunci telah melampaui baku mutu dan paramater lainnya masih di bawah baku mutu. Aktivitas domestik dan industri disepanjang sungai serta adanya dinamika aliran menimbulkan perubahan kualitas dan kuantitas sungai secara signifikan. Semakin tinggi aktivitas domestik dan industri disepanjang sungai, maka perubahan kualitas air akan semakin signifikan. Sejalan dengan kegunaan dan fungsi sungai sebagai sumber air baku air bersih, obyek wisata, saluran drainase makro perkotaan dan sebagai ekosistem yang harus dilestarikan, maka diperlukan upaya untuk menjaga kuantitas, kontinuitas, dan kualitas, sehingga dilakukan pemantauan sungai di Kabupaten Bogor secara periodik. Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air pada beberapa sungai di Kabupaten Bogor menunjukkan trend peningkatan beberapa parameter fisik maupun kimia air. Parameter TSS yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Cikaniki, dan Sungai Cipamingkis. Parameter Sulfida yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, dan Sungai Cibeet. Parameter RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 50 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Klorin Bebas yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Cikaniki, dan Sungai Cibeet. Parameter Nitrit yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Ciluar, dan Sungai Kali Angke. Parameter Oksigen Terlarut (DO) yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet. Parameter Tembaga yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas. Parameter BOD yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet. Parameter COD yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikeas, Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Cijere, Sungai Ciluar, Sungai Kali Angke, Sungai Kali Baru, Sungai Cikaniki, Sungai Cipamingkis, dan Sungai Cibeet. Parameter Detergen yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cipaeh, Sungai Cileungsi, Sungai Kali Baru, dan Sungai Cibeet. Parameter Minyak dan Lemak yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cileungsi. Parameter Seng yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Ciluar. Parameter Phenol yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Kali Angke dan Sungai Cipamingkis. Parameter Kromium Heksa yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cileungsi. Parameter Mercury yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cikaniki. Parameter Sianida yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Cipamingkis. Parameter Total Coliform yang tidak sesuai baku mutu terdapat pada Sungai Kali Baru. Pada Tabel di bawah ini dapat dilihat parameter fisika dan biologi kualitas air sungai di Kabupaten Bogor, sebagai berikut. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 51 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.20 Kualitas Air Sungai Berdasarkan Parameter Fisika dan Biologi di Kabupaten Bogor Tahun 2016 No Parameter Nama Sungai Cikeas Cipaeh Cileungsi Cijere Ciluar Kali Angke Kali Baru Cikaniki Cipamingkis Cibeet Fisika 1 TSS *** *** *** *** *** *** 2 Sulfida *** *** *** 3 Klorin Bebas *** *** *** *** *** 4 Nitrit *** *** *** *** *** 5 Oksigen terlarut (DO) *** *** *** *** *** *** *** 6 Tembaga *** 7 BOD *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 8 COD *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 9 Deterjen *** *** *** 10 Minyak dan Lemak *** 11 Seng 12 Phenol *** 13 Kromium Heksa 14 Mercury 15 Sianida 16 Sulfida Biologi 17 Total Coliform *** Keterangan :*** = tidak sesuai baku mutu. Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2017 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 52 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Sesuai amanat Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, data yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah, sehingga data yang disajikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum akan sama dengan yang dikelola dalam SIPD. Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan di Kabupaten Bogor adalah melalui pengukuran pencapaian indikator-indikator yang tertuang dalam Permendagri 86 tahun 2017. Komponen-komponen indikator tersebut yaitu:  Pertumbuhan PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Bogor sampai dengan tahun 2018 mencapai Rp. 148,96 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,21 persen dari tahun sebelumnya. Nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, untuk melihat perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB periode tahun 2013-2018 disajikan pada Tabel 2.15. Dari tabel 2.21. dapat dijelaskan bahwa PDRB Kabupaten Bogor atas harga konstan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu Rp. 110,68 triliun pada tahun 2013, Rp. 117,34 triliun pada tahun 2014, Rp. 124,48 triliun pada tahun 2015, Rp. 132,08 triliun pada tahun 2016, Rp. 140,25 triliun pada tahun 2017, terus meningkat menjadi Rp 148,96 triliun pada tahun 2018. Tabel 2.21 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Konstan (Triliun) No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6,00 5,43 6,15 5,24 6,40 5,14 6,80 5,15 7,12 5,07 7,35 4.93 2. Pertambangan dan Penggalian 3,50 3,16 3,60 3,07 3,60 2,89 3,52 2,66 3,60 2,57 3,66 2.46
1. 3.Industri 61,61 55,6 64,79 55,22 68,24 54,82 71,93 54,46 75,97 54,17 80,13 53.79 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 53 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % Pengolahan 4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,21 0,19 0,22 0,19 0,21 0,17 0,197 0,15 0,198 0,14 0,20 0.13 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,12 0,11 0,13 0,11 0,14 0,11 0,15 0,11 0,16 0,11 0,17 0.11
2. 6.Konstruksi 9,22 8,33 10,22 8,71 11,17 8,98 12,26 9,29 13,20 9,42 14,49 9.73 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14,41 13,02 15,14 12,90 15,88 12,76 17,08 12,93 18,30 13,05 19,62 13.17 8. Transportasi dan Pergudangan 3,20 2,90 3,47 2,95 3,81 3,06 4,09 3,10 4,45 3,17 4,18 3.23 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,66 2,41 2,81 2,40 3,04 2,44 3,29 2,49 3,55 2,53 3,79 2.55 10. Informasi dan Komunikasi 2,02 1,83 2,39 2,04 2,80 2,25 3,05 2,31 3,35 2,39 3,70 2.48 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,57 0,51 0,59 0,50 0,63 0,51 0,66 0,50 0,70 0,50 0,75 0.50
3. 12.Real Estate 0,91 0,82 0,98 0,83 1,04 0,84 1,11 0,84 1,15 0,82 1,18 0.79 13. Jasa Perusahaan 0,22 0,19 0,23 0,20 0,25 0,20 0,27 0,20 0,29 0,20 0,31 0.21 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,92 1,74 1,93 1,64 2,05 1,65 2,14 1,62 2,23 1,59 2,35 1.58
4. 15.Jasa Pendidikan 1,82 1,64 2,14 1,82 2,37 1,90 2,46 1,87 2,69 1,92 2,89 1.94 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,46 0,42 0,56 0,48 0,65 0,53 0,70 0,53 0,74 0,52 0,79 0.53
5. 17.Jasa lainnya 1,82 1,65 1,99 1,70 2,18 1,76 2,36 1,78 2,55 1,82 2,77 1.86 PDRB 110,68 117,34 124,48 132,08 140,25 148,96 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Secara umum kontribusi sektor dalam PDRB harga konstan relatif tetap atau tidak berubah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Beberapa sektor yang tumbuh sepanjang tahun adalah sektor konstruksi, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Sektor Jasa lainnya. Sementara itu sektor yang relatif turun sepanjang tahun adalah sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan tahun 2013 untuk tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 53,79 persen, sedangkan yang terkecil kontribusi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai Rp. 221,55 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 9,72 persen dari tahun sebelumnya (Tabel 2.22) RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 54 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.22 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7,46 5,49 8,15 5,39 9,09 5,41 9,95 5,39 9,09 5,28 11.41 5.15 2. Pertambangan dan Penggalian 4,11 3,02 4,53 2,99 4,71 2,80 5,18 2,80 5,65 2,80 6.15 2.77 3. Industri Pengolahan 75,30 55,41 83,23 55,02 92,00 54,73 99,94 54,12 108,43 53,70 117.99 53.2 6 4. Pengadaan Listrik dan Gas 0,18 0,14 0,21 0,14 0,23 0,14 0,24 0,13 0,26 0,13 0.28 0.13 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,14 0,10 0,15 0,10 0.17 0,10 0,19 0,10 0.21 0,10 0.24 0.11
6. 6.Konstruksi 11,59 8,53 13,86 9,16 15,47 9,20 17,63 9,55 19,39 9,60 22.01 9.93 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18,79 13,83 20,16 13,33 21,88 13,01 24,18 13,09 26,83 13,29 29.72 13.4 2 8. Transportasi dan Pergudangan 4,09 3,01 4,80 3,17 6,01 3,58 6,86 3,71 7,56 3,74 8.39 3.79 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,40 2,50 3,81 2,52 4,29 2,55 4,79 2,59 5,30 2,63 5.79 2.62 10. Informasi dan Komunikasi 2,02 1,49 2,38 1,57 2,79 1,66 3,08 1,67 3,55 1,76 4.06 1.83 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 0,66 0,49 0,72 0,48 0,81 0,48 0,93 0,50 1,04 0,52 1.15 0.52
7. 12.Real Estate 1,10 0,81 1,21 0,80 1,32 0,79 1,44 0,78 1,57 0,78 1.68 0.76 13. Jasa Perusahaan 0,24 0,18 0,27 0,18 0,31 0,18 0,34 0,19 0,38 0,19 0.43 0.19 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,21 1,62 2,35 1,55 2,72 1,62 2,99 1,62 3,31 1,64 3.65 1.65 15. Jasa Pendidikan 2,02 1,48 2,48 1,64 2,86 1,70 3,11 1,68 3,47 1,72 3.88 1.75 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,52 0,38 0,62 0,41 0,79 0,47 0,89 0,48 0,98 0,49 1.06 0.48
8. 17.Jasa lainnya 2,07 1,52 2,35 1,55 2,65 1,57 2,95 1,60 3,33 1,65 3.66 1.65 PDRB 135,88 151,28 168,09 184,68 201,93 221.55 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Dari Tabel 2.22 sektor ekonomi yang menunjukkan Nilai Tambah Bruto (NTB) terbesar pada tahun 2018 adalah sektor industri pengolahan yang mencapai Rp. 117,99 triliun atau memiliki andil sebesar 53,26 persen terhadap total PDRB. Berikutnya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.29,72 triliun (13,42 persen). Sedangkan sektor yang memiliki peranan relatif kecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp. 0,24 triliun (0,11 persen). RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 55 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Secara keseluruhan kontribusi semua sektor dalam PDRB harga berlaku terus meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Tabel 2.23 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2018 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Sektor usaha yang memiliki proporsi laju pertumbuhan terbesar pada struktur perekonomian Kabupaten Bogor tahun 2018 (berdasarkan harga konstan) adalah sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Kontruksi, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa lainnya, sektor Transportasi dan Perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % % % % % % % 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18,76 6,62 9,33 2,40 11,46 4,09 9,50 6,26 7,15 4,59 6.97 3.27 2. Pertambangan dan Penggalian 4,83 2,88 10,26 2,88 3,8 -0,03 10,01 - 2,38 9,07 2,45 8.85 1.55 3. Industri Pengolahan 9,31 4,36 10,54 5,17 10,53 5,32 8,64 5,41 8,49 2,45 8.81 5.48 4. Pengadaan Listrik dan Gas -2,77 3,92 14,40 5,73 9,58 -5,17 4,12 - 4,19 10,23 0,48 6.55 0.97 5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 11,91 3,75 4,12 3,25 15,59 9,88 11,42 7,36 12,00 6,61 13.51 5.65
9. 6.Konstruksi 21,32 10,85 19,57 10,94 11,64 9,29 13,96 9,76 9,99 7,66 13.51 9.71 7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 21,93 9,94 7,32 5,04 8,50 4,91 10,51 7,57 10,97 7,15 10.78 7.20 8. Transportasi dan Pergudangan 24,1 10,80 17,32 8,17 25,25 9,84 14,09 7,44 10,17 8,81 11.04 8.11 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,70 9,50 12,24 5,49 12,65 8,20 11,50 8,20 10,80 7,78 9.25 6.99 10. Informasi dan Komunikasi 10,64 9,57 17,91 18,38 17,08 17,21 10,51 8,86 15,12 9,87 14.42 10.28 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 16,55 10,54 9,20 3,74 12,84 7,60 14,17 4,84 12,22 5,14 10.21 6.61
10. 12.Real Estate 15,24 5,83 9,75 7,32 9,73 6,48 8,98 6,42 8,47 3,65 7.02 3.04 13. Jasa Perusahaan 12,46 8,08 10,78 6,58 13,96 8,15 11,53 7,55 12,20 7,45 11.72 8.39 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,43 -2,12 6,41 0,19 15,97 6,46 9,73 4,23 10,71 4,31 10.34 5.46 15. Jasa Pendidikan 17,55 10,35 22,86 17,81 15,47 10,66 8,55 4,08 11,76 9,34 11.87 7.24 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11,62 6,68 21,12 20,15 25,96 17,35 13,05 6,40 10,01 5,70 8.18 7.72
11. 17.Jasa lainnya 10,59 8,03 13,50 9,35 12,77 9,55 11,53 7,83 12,79 8,32 10.02 8.36 PDRB 12,93 6,14 11,33 6,01 11,11 6,09 9,87 6,10 9,34 6,19 9.72 6.21 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 56 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor didominasi oleh sektor sekunder dan tersier seperti sektor Informasi dan Komunikasi, yang mencapai pertumbuhan 9,57 persen pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar 18,38 persen, 17,21 persen pada tahun 2015, tahun 2016 sebesar 8,86, 9,87 persen pada tahun 2017 serta pada tahun 2018 sebesar 10,28 persen. Laju pertumbuhan ekonomi dengan penerapan SNA 2008 dan tahun dasar 2010, berdasarkan time series dari tahun 2012-2018, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 5-6 persen. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan pada tahun 2013 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif yang ditandai oleh pertumbuhan sebesar 6.14%, atau meningkat 0,13% dari Tahun 2012 sebesar 6,01%. Namun demikian pertumbuhan tersebut masih terpaut 0,19% di bawah Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat sebesar 6,33% dan terpaut 0,43% diatas LPE Nasional sebesar 5,71%. Untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 LPE Kabupaten Bogor diatas Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Nasional. Kemudian pada Tahun 2018 capaian LPE Kabupaten Bogor sebesar 6,21% sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.24. Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Gambar 2.24 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2012-2018 (%)  Laju Inflasi Pada tahun 2013 terjadi inflasi Kabupaten Bogor sebesar 8,51 persen, naik dari inflasi tahun sebelumnya yang sebesar 2,99 persen, walaupun meningkat namun nilai ini masih digolongkan sebagai inflasi ringan (di RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 57 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR bawah 10 persen per tahun). Pada tahun 2014 inflasi kembali turun menjadi 7,04 persen dan pada tahun 2015 turun lagi menjadi 2,89 persen, sedangkan mulai tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 3,02 persen dan 4,26 persen serta untuk tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 3,35. (Gambar 2.25). Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Gambar 2.25 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2011-2018 Inflasi Kalender Januari-September 2018 di Kabupaten Bogor hanya sebesar 2,58 persen hampir sama dengan inflasi Gabungan 7 (tujuh) kota Jawa Barat yang sebesar 2,30 persen. Inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Januari yaitu sebesar 0,83 persen sedangkan gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat tertinggi terjadi di bulan Januari juga yaitu sebesar 0,83 persen. Tabel 2.24 Inflasi Kabupaten Bogor dan Gabungan 7 Kota Jawa Barat periode Januari – September Tahun 2018 (2012=100) Kab/Kota Jan Feb Maret April Mei Juni Juli Agust Sept Jan- Sept 2018 Jan- Sept 2017 Kab. Bogor 0,83 0,18 0,15 0,00 0,66 0,24 0,56 -0,13 -0,28 2,58 2,04 Gab Jawa Barat 0,83 0,36 0,29 -0,04 0,28 0,47 0,37 -0,01 -0,18 2,30 -1,04 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Inflasi terendah di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan September yaitu deflasi sebesar -0,28 persen sedangkan Gabungan 7 (Tujuh) kota di Jawa Barat terendah terjadi di bulan September yaitu deflasi sebesar -0,18 persen. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 58 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  PDRB per Kapita Indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro salah satunya adalah pendapatan per kapita per tahun. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita. Tabel 2.25 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 PDRB/ kapita 2013 2014 2015 2016 2017 2018 AHB 26.120.667,39 28.376.717,64 30.788.546,18 33.053.641,24 35.332.605,13 37.930.316,78 AHK 21.277.049,58 22.009.450,25 22.799.997,60 23.638.204,41 24.540.831,98 25.502.783,26 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 PDRB per kapita Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku yang menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal mampu tumbuh sebesar 45,21 persen dalam kurun waktu enam tahun dimana pada tahun 2018 diprediksi mencapai 37,93 juta rupiah. Gambar 2.14. memperlihatkan PDRB per kapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan harga konstan. Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Gambar 2.26 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Juta) Namun tidak demikian dengan tingkat pertumbuhan nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang menggambarkan pendapatan riil penduduk Kabupaten Bogor, dimana tingkat pertumbuhannya termasuk kecil yaitu hanya sekitar 19,86 persen dalam kurun waktu enam tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 25,50 juta rupiah. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 59 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  Indeks Gini Rasio Rasio Gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rasio Gini diukur pada skala 0-1 dimana 0 menunjukkan tidak ada kesenjangan sosial dan angka 1 dimana tingkat kesenjangan sosial mencapai titik maksimal. Rasio Gini Kabupaten Bogor pada tahun 2013 dengan nilai 0,38 dan menurun pada tahun 2018 dengan nilai 0,34 (Tabel 2.26). Tabel 2.26 Indeks Gini Di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Indeks Gini 0,38 0,39 0,42 0,40 0,40 0,34 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Indeks Gini dengan nilai 0,40 sudah mendekati titik rawan, karena jika sudah berada pada level 0,5 gini ratio ini akan menimbulkan banyak kecemburuan sosial di masyarakat, bahkan bisa berpotensi terjadinya kerusuhan yang artinya ada ketidakstabilan politik dan imbasnya ke ekonomi. Indikator Gini Ratio tidak bisa ditetapkan menjadi target tahunan, sebab akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengubah koefisien gini ratio. Karena itu persentase penduduk di atas garis kemiskinan menjadi indikator yang bisa ditetapkan setiap tahun. Gambar 2.27 menunjukkan sebaran gini rasio kabupaten/kota se Jawa Barat tahun 2016. Jika dilihat sebarannya se Jawa Barat, pada tahun 2016 angka gini ratio tertinggi terdapat di Kota Bandung (0,44), kemudian Kota Bogor (0,42) dan Kota Sukabumi 0,42. Sedangkan angka gini rasio terkecil terdapat di Kabupaten Indramayu (0,26), Kabupaten Tasikmalaya (0,30), Kabupaten Bekasi (0,31), Kabupaten Sukabumi (0,33) dan Kabupaten Kuningan (0,33). Gini ratio Kabupaten Bogor (0,40) berada di atas Indonesia (0,40) dan dibawah Provinsi Jawa Barat (0,41). RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 60 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 Gambar 2.27 Gini ratio menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Barat Tahun 2016  Indeks Ketimpangan Williamson Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi pada suatu wilayah, dapat dianalisis dengan mengunakan indeks ketimpangan regional (regional in equality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Rumus indeks Williamson adalah: Dimana: IW= nilai indeks Williamson = PDRB per kapita Kecamatan-i = PDRB per kapita Kabupaten = Jumlah Penduduk Kecamatan-i n= Jumlah Penduduk Kabupaten i = 1,2,3,…,x RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 61 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kriteria penilainnya adalah sebagai berikut:
12. 1.Jika nilai Iw menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin besar (kemerataan antar kecamatan semakin memburuk)
13. 2.Jika nilai Iw mendekati 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat disparitas regional atau tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Bogor semakin kecil (kemerataan antar kecamatan semakin membaik) Hasil penghitungan Indeks Williamson Kabupaten Bogor. Sumber: Buku Saku Final Bappedalitbang Tahun 2018 Gambar 2.28 Indeks Williamson Kabupaten Bogor 2013-2018 Dari perhitungan yang dilakukan, didapatkan hasil dari indeks Williamson dari tahun 2013 hingga tahun 2018 menunjukkan angka sekitar
14. 1.Hal ini menandakan tingginya ketidakmerataan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Bogor. Nilai indeks Williamson yang melebihi nilai maksimum menurut teorinya ini, disebabkan adanya beberapa daerah yang memiliki hyper PDRB per kapita di atas PDRB per kapita Kabupaten Bogor dibandingkan daerah lainnya. Beberapa daerah ini adalah Kecamatan Klapanunggal, Cileungsi dan Citeureup. Tingginya PDRB per kapita yang sangat mencolok pada ketiga kecamatan ini, disebabkan sumbangan sektor- sektor dalam PDRB yang bersifat padat modal. Kategori padat modal tersebut adalah Kategori industri pengolahan. Hal ini terlihat pada tahun 2018, kategori industri pengolahan menyumbang sebesar 85,16 % dari total PDRB Kecamatan Klapanunggal. Sedangkan untuk Kecamatan Cileungsi pada tahun 2018, industri pengolahan menyumbang 77,65 % dari total PDRB Kecamatan Cileungsi dan kategori industri pengolahan, Kecamatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 62 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Citeureup memberikan kontribusi sebesar 75,70 % dari total PDRB Kecamatan Citeureup. Secara makro, sumbangan sektor industri di Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama dalam PDRB 2018, dengan nilai sebesar 53,70%. Sumbangan PDRB yang sangat besar di sektor industri ini, ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bogor. Dalam sektor industri hanya mampu menyerap 19,39% tenaga kerja di Kabupaten Bogor. Tingginya sumbangsih sektor padat modal (sektor industri) dengan sedikitnya menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lain yang padat karya, menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan pendapatan/disparitas pendapatan di Kabupaten Bogor. Hal ini dikarenakan sektor padat modal hanya terjadi di kecamatan tertentu, yang mampu menghasilkan PDRB per kapita yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Sedangkan kecamatan lain lebih ke arah sektor yang dominan dalam menyerap tenaga kerja meskipun menyumbangkan nilai PDRB daerah yang kecil. Dengan nilai PDRB yang tidak terlalu besar pada sektor ini, menyebabkan PDRB per kapita yang didapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, tidak sebesar yang didapat pada kecamatan dengan sektor industri yang lebih berperan. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antarkecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi antardaerah. Dalam pandangan lain, nilai dari Indeks Williamson yang melebihi angka 1 ini, disebabkan ketidaksempurnaan suatu metode perhitungan dari indeks Williamson ini. Tidak adanya asumsi yang menyertai dalam suatu rumusan perhitungan indeks Williamson ini, menyebabkan indeks yang dihasilkan tidak bisa menghasilkan nilai antara 0 sampai 1.  Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Perkembangan persentase penduduk di atas garis kemiskinan pada periode 2013-2018 tampak berfluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 63 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Gambar 2.29 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor masih berada di atas Provinsi Jawa Barat, namun berada di bawah Nasional. Jika dilihat dari perubahan penurunan persentase jumlah penduduk miskin antara tahun 2016-2017, dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Bogor menurun sebesar 0,35 persen. Provinsi Jawa Barat menurun sebesar 0,94 persen, dan nasional menurun sebesar 0,58 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Bogor dapat menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,35 persen, namun penurunan ini masih di bawah besarnya angka penurunan provinsi Jawa Barat dan Nasional.  Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2013-2018 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sumberdaya manusia Kabupaten Bogor yang ditandai dengan meningkatnya kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan masyarakat. Gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dapat diketahui melalui IPM. Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor mencapai 69,69 poin pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 64 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu sebesar 66,74. Hal ini disebabkan adanya peningkatan realisasi dari seluruh komponen IPM, baik komponen pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) maupun komponen ekonomi (pengeluaran per kapita per tahun). Angka IPM sebesar 69,69 di atas, sesuai dengan klasifikasi UNDP termasuk dalam kelompok masyarakat sejahtera sedang/menengah. Realisasi komponen pembentuk IPM berdasarkan data BPS yaitu (Tabel 2.21) : Tabel 2.27 Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Sumber : IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018 Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor tahun 2017, IPM tertinggi dicapai oleh Kecamatan Gunung Putri yaitu 81,01 poin, di atas IPM Kabupaten Bogor. Adapun kecamatan dengan capaian IPM terendah adalah Kecamatan Sukamakmur yaitu 52,23 poin. Capaian IPM tahun 2017 pada masing-masing kecamatan disajikan pada Gambar 2.30. No Indikator Realisasi Kinerja 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 66,74 67,36 67,77 68,32 69,13 69,69 Komponen IPM terdiri dari; a Angka Harapan Hidup (AHH) 70,47 70,49 70,59 70,65 70,70 70,86 b Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 th + 11,68 11,81 11,83 12,05 12,43 12,44 c Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th + 7,40 7,74 7,75 7,83 7,84 7,88 d Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu) 9.041 9.066 9.368 9.537 9.901 10.323 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 65 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017 Gambar 2.30 IPM Kecamatan Kabupaten Bogor Tahun 2017  Harapan Lama Sekolah (HLS) Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 66 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.28 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,68 11,81 11,83 12,05 12,43 12,44 Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2017 Tabel 2.22 menunjukkan HLS Kabupaten Bogor pada periode tahun 2013-2018 secara perlahan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berarti selama kurun 2013 hingga 2018 Kabupaten Bogor mampu meningkatkan HLS sebesar 0,87 tahun atau rata-rata per tahun sebanyak 0,15 tahun. Sementara itu, tren peningkatan HLS dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar di bawah ini : Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018 Gambar 2.31 Perbandingan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Berdasarkan data yang ada di dalam gambar 2.31 diketahui bahwa Capaian HLS penduduk usia 7 tahun ke atas tahun 2013 sebesar 11,68 tahun. Artinya, pada tahun 2013 penduduk Kabupaten Bogor berumur 7 tahun yang memasuki sekolah berpeluang harapan lama bersekolah mencapai 10,28 tahun atau setara SMA kelas 10. Pada tahun 2017 HLS Kabupaten Bogor mencapai 12,43 tahun. Meskipun setiap tahun HLS terus meningkat, namun HLS Kabupaten Bogor masih berada di bawah HLS Provinsi dan Nasional, kecuali tahun 2017 HLS Kabupaten Bogor lebih tinggi dari Provinsi. Selanjutnya pada Tahun 2018 capaian HLS Kabupaten Bogor sebesar 12,44 dengan posisi di bawah capaian Provinsi dan Nasional. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 67 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Komponen pendidikan lainnya yaitu rata-rata lama sekolah (RLS). Pada penghitungan IPM metode baru cakupan usia untuk RLS mengalami pergeseran dari 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas, tentunya ini mempengaruhi nilai IPM yang dihasilkan. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu, tetapi jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi kelebihan estimasi atau bahkan terlalu rendah (underestimate). Sumber: IPM Kabupaten Bogor Tahun 2018 Gambar 2.32 RLS KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012-2018 Berdasarkan data pada Gambar 2.32 ditunjukan bahwa RLS Kabupaten Bogor tahun 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, RLS di Kabupaten Bogor hanya mencapai 7,27 tahun. Kemudian terus meningkat hingga mencapai 7,85 tahun pada tahun 2017. RLS kabupaten Bogor masih dibawah RLS Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2017 RLS Provinsi Jawa Barat sebesar 8,14 tahun. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 68 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Target rata-rata lama sekolah 2017 sebesar 7,80 sementara dengan realisasi 7,84, menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor telah melebihi target yang telah direncanakan sebesar 0,04. Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata lama sekolah, dengan RLS 2016 sebesar 7,83 dan RLS 2017 sebesar 7,84 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan sebesar 0,13 artinya telah terjadi pertumbuhan RLS di Kabupaten Bogor >0.  Angka Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup Saat Lahir (e0) adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Perkembangan komponen-komponen IPM selama periode 2012-2017 cenderung mengalami peningkatan. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. AHH Kabupaten Bogor pada tahun 2012 mencapai 70,34 tahun, kemudian terus meningkat secara perlahan hingga pada tahun 2017 mencapai 70,68 tahun. Pertumbuhan angka harapan hidup penduduk Kabupaten Bogor sebesar 0,36, artinya telah terjadi pertumbuhan > 0. Sementara jika dibandingkan denga target AHH tahun 2017 sebesar 70,94 sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 70,70 artinya, realisasi lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Meskipun AHH setiap tahunnya terus meningkat AHH Kabupaten Bogor masih berada dibawah AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Pertumbuhan AHH Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 2.33. Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor, 2018 Gambar 2.33 Angka Harapan Hidup Kabupaten Bogor 2013-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 69 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  Persentase Balita Gizi Buruk Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan layanan urusan bidang kesehatan salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan balita gizi buruk. Hingga tahun 2017, jumlah balita gizi buruk sebanyak 0,0138 persen. Kemudian pada tahun 2018, jumlah balita gizi buruk sebesar 0,0185. Adapun perkembangan kondisi balita gizi buruk di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2012-2018 disajikan dalam Gambar 2.34. Sumber : LKPJ Kabupaten Bogor Tahun 2018 Gambar 2.34 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2012-2018  Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja, 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2018 sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 70 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.29 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bogor relatif fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai TPAK Kabupaten Bogor 63,60 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 61,86 persen. Pada tahun 2015 nilai TPAK menjadi 60,14 persen. Sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 59,75 persen serta di tahun 2017 kembali naik menjadi 64,07 persen, dan pada tahun 2018 menjadi 62,71 persen.. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor relatif fluktuatif sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka 7,87 persen dan menurun pada tahun 2014 menjadi 7,65 persen. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka 7,48 persen. Sedangkan tahun 2016 naik menjadi 9,62 persen serta di tahun 2017 turun kembali menjadi 9,55 persen dan pada tahun 2018 menjadi 9.08.  Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor. Tabel 2.30 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN Dasar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB (%) ADH Berlaku 4,10 3,96 3,81 3,82 3,74 3,65 ADH Konstan 4,54 4,38 4,31 3,57 3.54 3.43 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018 Persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
15. 1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 63,60 61,86 60,14 59,75 64,07 62,71
16. 2.Tingkat pengangguran terbuka (%) 7,87 7,65 7,48 9,62 9,55 9,75 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 71 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 4,10 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 4,54 persen.  Kontribusi Produksi Kelompok Petani Persentase kontribusi produksi kelompok petani mengikuti pola persentase kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan). Hal ini disebabkan karena kelompok petani lebih banyak bergerak dibidang tanaman pangan dan palawija. Tabel 2.31 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN Dasar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) ADH Berlaku 2,54 2,1 3,73 3,82 3.74 3,65 ADH Konstan 2,66 2,08 4,31 3,57 3.54 3.43 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018 Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 2,54 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 2,66 persen.  Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam peningkatan kunjungan wisatawan dari rencana 7.100.000 orang, terealisasi 7.300.134 orang atau 102,82% disebabkan oleh bertambahnya objek wisata yang ada di RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 72 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor. Kondisi ini mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor. Tabel 2.32 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN Dasar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) ADH Berlaku 3,13 3,30 3,30 4,79 4,79 4,84 ADH Konstan 3,24 3,24 3,24 3,29 3,29 3,32 Sumber : Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018 Pada tahun 2013 kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku sebesar 3,13 persen, dan meningkat pada tahun 2018 angka kontribusinya menjadi 4,84. Sementara itu persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan relatif sama sepanjang tahun 2013-2018 dengan kontribusi sebesar 3,24-3,32 persen.  Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Pada tahun 2018 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 29,72 triliun dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 19,62 triliun. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Bogor tahun 2018 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 221,55 triliun dan berdasarkan harga konstan mencapai Rp 148,96 triliun. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2018 sebesar 13,42 persen berdasarkan harga berlaku dan 13,17 persen berdasarkan harga konstan. Tabel 2.33 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku (%) 13,83 13,33 13,01 13,09 13,29 13,42 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga konstan (%) 13,02 12,90 12,76 12,93 13,05 13,17 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 73 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Sektor perindustrian di Kabupaten Bogor berkontribusi paling besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018 persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 53,26 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 53,79 persen. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2018. Tabel 2.34 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No URAIAN Dasar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) ADH Berlaku 55,41 55,02 54,73 54,12 53,70 53,26 ADH Konstan 55,66 55,22 54,82 54,46 54,17 53,79 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2017 Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-2017) persentase kontribusi sektor ini mengalami penurunan baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Persentase kontribusi sektor perindustrian pada tahun 2013-2017 berdasarkan harga berlaku masing-masing sebesar 55,41%, 55,02%, 54,73, 54,12% dan 53,70% serta berdasarkan harga konstan mencapai 55,66%, 55,22%, 54,82%, 54,46% dan 54,17%. 2.3. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.  Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 74 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran konsumsi RT per kapita atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.35 Jumlah Pengeluaran Konsumsi RT per Kapita di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 1. Total pengeluaran konsumsi RT per kapita sebulan (rupiah) 822.801 924.109 1.263.655 1.369.902 1.435.960 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 Pengeluaran konsumsi rata-rata rumah tangga per kapita sebulan di Kabupaten Bogor setiap tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 mencapai Rp 822.801, sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 613.158 menjadi Rp. 1.435.960.  Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Tabel 2.36 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
17. 1.Nilai tukar petani (%) 101,37 99,60 101,17 101,32 100,10 103,18 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Nilai tukar petani (NTP) pada tahun 2013-2018 sangat fluktuatif di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2013 NTP sebesar 101,37 persen dan turun pada tahun 2014 dengan nilai 99,6 persen dan naik lagi pada tahun 2015 menjadi 101,17 persen dan 2016 101,32 persen, pada tahun 2017 sebesar 100,10 persen, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi sebesar 103,18 persen. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 75 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi. Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan adalah perbandingan jumlah penduduk usia <15 tahun dan >64 tahun terhadap jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Tabel 2.37 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rasio ketergantungan (%) 56,73 56,57 53,66 51,78 49,37 50,39 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor kurun waktu 2013-2018 berkisar antara 49,37 s/d 56,73. Pada tahun 2013 rasio ketergantungan total sebesar 56,73 artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 57 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 56,73 ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 51,89, dan rasio RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 76 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ketergantungan penduduk tua sebesar 4,84. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2013 penduduk usia kerja di Indonesia masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. 2.4. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.4.1. Layanan Urusan Wajib Dasar Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari : A. Pendidikan (SD/SMP) Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka pendidikan anak usia dini adalah jumlah siswa pada jenjang TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari tabel 2.33 dapat dilihat bahwa angka pendidikan anak usia dini di Kabupaten Bogor terus mengalami relatif naik, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin. Berikut disajikan perkembangan angka pendidikan anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Bogor. Persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2013 sebesar 31,10%. Persentasenya terus naik di tahun 2014 dan 2015 berturut-turut sebesar 37,69% dan 41,42%. Sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 38,51% serta naik menjadi 42,85% RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 77 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR di tahun 2017. Tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 43,28% atau sebesar 0,43 dari tahun 2017. Tabel 2.38 Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Pendidikan Anak Usia Dini (%) 31,10 37,69 41,42 38,51 42,85 43,28 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018  Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan (S1) tercatat mengalami peningkatan sebesar 2,34 persen dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kualifikasi guru di Kabupaten Bogor, akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi angka kelulusan siswa, angka melanjutkan dan angka guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-VI di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018. Tabel 2.39 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 68,86 71,54 71,49 85,63 80,63 82,97 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018  Sekolah Dengan Kondisi Bangunan Baik Ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik merupakan salah satu indikator dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2018, ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, masing-masing sebesar 1,53% dan 2,26% dibandingkan tahun 2017. Berikut secara lengkap RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 78 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR disajikan data ketersediaan sekolah dengan kondisi bangunan baik di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013- 2018. Tabel 2.40 Persentase Sekolah Pendidikan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%) 57,05 59,43 62,38 86,21 87,42 88,95 2. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%) 63,98 65,46 67,95 87,68 89,87 92,13 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018  Rasio Guru/Murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai rasio guru/murid di Kabupaten Bogor per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2013-2018. Tabel 2.41 Rasio Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Selama kurun waktu tahun 2013-2018 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Bogor per 10.000 untuk SD/MI mengalami kenaikan sedangkan untuk SMP/MTs mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013, rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Bogor adalah 380,61. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 380,61≈ 381 atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 26,27 ≈ 26 murid SD. Pada tahun yang sama, rasio guru terhadap murid SMP/MTs di Kabupaten Bogor adalah 370,54. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 370,54 ≈ 371 atau No Jenjang Pendidikan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Rasio Guru/Murid SD/MI 380,61 396,00 397,51 408 412 413 2 Rasio Guru/Murid SMP/MTs 370,54 373,08 365,93 418 500 512 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 79 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 26,99 ≈ 27 murid SMP. Sedangkan di tahun 2018 rasio guru terhadap murid SD/MI adalah 413. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 413 atau setiap 1 guru SD/MI melayani (mengajar) 24,21 ≈ 24 murid SD. Pada tahun yang sama, rasio guru terhadap murid SMP/MTs adalah 512. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa setiap 10.000 murid akan dilayani guru SD/MI sebanyak 512 atau 1 guru SMP/MTs melayani (mengajar) 19 murid SMP. B. Kesehatan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Tabel 2.42 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu dan Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rasio Puskesmas,Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk 1 :9.718 1 :9.383 1 : 13.847 1:15.266 1 : 16.053 1 : 16.053 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Rasio puskesmas, poliklinik dan Pustu per satuan penduduk menunjukkan penurunan yang relatif tinggi setiap tahunnya, dimana pada tahun 2013 memiliki rasio 1: 9.718 dan pada tahun 2018 hanya memiliki rasio 1 : 13.808. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah poliklinik yang sangat signifikan juga pertambahan penduduk.  Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 80 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.43 Rasio dokter per satuan penduduk (per 1000) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 NO URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
18. 1.Rasio dokter per satuan penduduk 1: 3.923 1: 4.016 1 : 4.760 1 : 3.869 1 : 3.737 1 : 3.820 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Jumlah dokter di Kabupaten Bogor relatif stabil dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2013 rasio dokter per satuan penduduk dengan nilai 1 : 3.923, artinya 1 dokter menangani 3.923 penduduk . Pada tahun 2016 rasio naik menjadi 1 : 3.869 yang artinya satu dokter melayani 3.869 penduduk. Kemudian pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami trend yang menunjukkan hasil yang positif dari tahun- tahun sebelumnya, dengan masing-masing capaian pertahun 1 : 3.737 dan 1 : 3.820. Walaupun capaian tersebut masih jauh dari standar pelayanan terpadu dengan perbandingan satu dokter melayani 2.500 penduduk.  Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Tabel 2.44 Jumlah Tenaga Medis dan Penduduk di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk 1 : 2.667 1 : 2.730 1 : 4.063 1 : 3.352 1 : 2508 1 : 2563 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Jumlah tenaga medis di Kabupaten Bogor sangat fluktuatif mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Adapun secara berturut-turut capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Bogor pada Tahun 2014 sebesar 1 : 2.730. Kemudian pada Tahun 2015 sebesar 1 : 4.063, lalu pada Tahun 2016 mencapai perbandingan 1 : 3.352. Selanjutnya pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami trend dengan menunjukkan hasil yang lebih positif dari tahun-tahun sebelumnya, dengan masing- masing capaian pertahun 1 : 2.508 dan 1 : 2.563. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 81 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai. Kebijakan pembangunan yang tidak bertumpu pada pengembangan terhadap kompatibilitas dan optimalisasi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya fisik (buatan) akan sulit mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini sering kita alami dengan terjadinya banjir di jalur- jalur utama ekonomi yang disebabkan oleh pembangunan yang kurang memperhatikan kapasitas sumber daya alam sehingga fungsi sistem sungai dan drainase tidak memadai. Ini juga telah kita alami dengan terjadinya bottleneck (jaringan jalan yang menyempit) di berbagai jaringan transportasi yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan tata guna lahan sehingga kapasitas sumber daya fisik (buatan) tidak lagi mampu menampung perjalanan barang dan manusia yang dihasilkan oleh tata guna lahan. Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut :
a.Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan ≤ 6%), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
b.Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6 s/d 10%). Kerusakan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 82 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu–lintas.
c.Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10% s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu–lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
d.Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16% s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu-lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan-lahan, mengurangi kecepatannya, kadang kala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
e.Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda empat, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah. Tabel 2.45 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No Kondisi Jalan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Proporsi Kondisi Jalan dalam keadaan Baik 0,7626 0,7140 0,7443 0,7397 0,8488 0,8641 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Proporsi kondisi jaringan jalan baik tertinggi pada tahun 2013 dengan nilai 0,7626, kemudian menurun di tahun 2014 dengan nilai 0,714. Pada tahun 2015 proporsi jaringan jalan baik naik kembali menjadi 0,7443. Terjadi penurunan lagi pada tahun 2016 menjadi 0,7397. Sedangkan di tahun 2017 mengalami kenaikan lagi menjadi 0,8488 dan tahun 2018 menjadi 0,8641 meningkat dari tahun sebelumnya.  Pembanguan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 83 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pembangunan aspek pelayanan umum urusan pekerjaan umum mencakup beberapa komponen penting, baik berupa panjang jalan Kabupaten Bogor dalam kondisi baik serta komponen yang mendukungnya seperti drainase jalan dan trotoar jalan. Selain itu juga yang menjadi fokus pembangunan urusan pekerjaan umum adalah pembangunan turap penahan longsor dan perbaikan jaringan irigasi. Secara umum kinerja pelayanan umum pada urusan pekerjaan umum dapat dilihat pada Tabel 2.46. Tabel 2.46 Pembangunan Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No . URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) (%) 76,26 71,40 74,43 73,97 84,88 86,41 2. Persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) (%) 31,38 21,03 21,67 23,79 30,00 30,00 3. Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar (%) 2,23 2,80 2,80 3,13 2,80 2,80 4. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (%) 4,50 4,50 4,50 4,50 22,47 N/A 5. Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%) 39,09 37,76 37,76 36,24 36,52 36,52 6. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (%) 84,90 69,40 69,40 76,10 82,09 N/A 7. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%) 63,50 47,35 37,19 58,12 63,57 67,74 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018  Rasio Jaringan Irigasi Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 84 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pelengkapnya. Rasio perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya di Kabupaten Bogor tertuang dalam tabel berikut : Tabel 2.47 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No Irigasi 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rasio Jaringan Irigasi 0,4434 0,049 0,050 0,046 0,0491 0,049 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Proporsi panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya relatif berfluktuatif sepanjang tahun. Pada tahun 2013 rasio panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budidaya sebesar 0,4434 dan di tahun 2018 menurun menjadi 0,049.  Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah areal tempat pemakaman milik/dikuasai pemerintah daerah yang disediakan untuk umum yang berada dibawah pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah. Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat yang pengelolaannya dilakukan oleh yayasan/badan sosial/badan keagamaan. Tempat Pemakaman Khusus (TPK) adalah areal tanah yang digunakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus. Tabel 2.48 Rasio Tempat Pemakaman Umum dan Penduduk Tahun 2013-2017 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 1. Rasio pemakaman umum per satuan penduduk 219 214 209 204 273 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Rasio pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2013 di Kabupaten Bogor bernilai 219 per 1000 penduduk yang artinya setiap satu unit lahan pemakaman berbanding dengan 4 orang penduduk. Kondisi ini naik sampai dengan tahun 2017 dengan rasio 273 per 1000 penduduk yang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 85 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR artinya satu unit lahan pemakaman nantinya berbanding 4 orang penduduk.  Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria :
a.Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
b.berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
c.didominasi komunitas tumbuhan. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Tabel 2.49 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 0,2640 0,2716 0,2976 0,2604 0,2831 0,3594 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Ruang terbuka hijau di Kabupaten Bogor berfluktuasi sepanjang tahun 2013-2017. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPG/HGB pada tahun 2013 sebesar 0,264, kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 0,2716 dan meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 0,2976. Tetapi pada tahun 2016 menurun menjadi 0,2604 sedangkan di tahun 2017 naik lagi menjadi 0,2831 dan di tahun 2018 meningkat lagi menjadi 0,3594.  Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 86 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Tabel 2.50 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 1. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan 0,2180 0,2382 0,2639 0,3115 0,3351 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan di Kabupaten Bogor meningkat terus sepanjang tahun 2013-2017. Pada tahun 2013 nilai rasio 0,2180 yang artinya dari 100 unit rumah di Kabupaten Bogor hanya 21 unit yang ber-IMB. Pada tahun 2017 rasio meningkat menjadi 0,3351 yang artinya dari 100 unit rumah di Kabupaten Bogor hanya 33 unit yang ber- IMB.  Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Ruang publik yang berubah peruntukannya adalah jumlah ruang publik yang berubah fungsi. Berikut disajikan persentase ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Bogor mulai dari tahun 2013-2017. Tabel 2.51 Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 1. Ruang publik yang berubah peruntukannya (%) 5,00 5,00 4,50 4,50 4,50 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Pada tahun 2017 ruang publik yang berubah peruntukannya di Kabupaten Bogor mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun
1. 2013.Pada tahun 2017 persentasenya 4,50% yang artinya dari total ruang publik yang ada, sekitar 4,50 % berubah peruntukannya.  Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 87 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarkis dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya. Tabel 2.52 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2. 1.Ketaatan terhadap RTRW (%) 84,13 86,65 86,50 87,50 70,00 81,40 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Indikator ini mengukur kemampuan suatu daerah untuk mengikuti RTRW yang menjadi dasar bagi :
a.penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah;
b.penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah;
c.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional maupun daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin taat suatu daerah pada RTRW, dan semakin tinggi kemampuan daerah tersebut untuk menyelenggarakan otonomi. Analisis terhadap indikator ini belum dapat dilaksanakan karena belum terdokumentasinya data terkait luas tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya di Kabupaten Bogor. D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman  Rasio rumah layak huni Rasio rumah layak huni terus meningkat namun kecil dalam kurun waktu 2013-2018. Di tahun 2013 mencapai 0,2310 dan di tahun 2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 88 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR sebesar 0,2523, artinya dari tahun 2013-2018 terdapat 15,62%-24,73% rumah yang layak huni di Kabupaten Bogor. Tabel 2.53 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. 1.Rasio rumah layak huni 0,2310 0,2326 0,2370 0,2403 0,2473 0,2523 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018  Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh Secara bertahap persentase lingkungan pemukiman kumuh terus berkurang dimulai tahun 2013 sebesar 0,32% dan diakhir tahun 2018 sebesar 0,23%. Tabel 2.54 Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase Lingkungan pemukiman kumuh (%) 0,32 0,281 0,258 0,295 0,290 0,230 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 E. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat  Penanganan Bencana Aspek penilaian pelayanan penanggulangan bencana kebakaran ditetapkan dalam standar pelayanan minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) Penanggulangan Kebakaran. Dengan kondisi jumlah mobil pemadam kebakaran dan jumlah wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta jumlah Pos Pemadam Kebakaran saat ini, maka cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bogor tahun 2013-2017 baru mencapai angka 89% dengan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time) penanggulangan kebakaran rata-rata 18,6 menit dan 20,27 menit untuk tahun 2018 (standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 adalah 15 menit). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 89 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.55 Penanganan Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 NO. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 88% 88% 89% 89% 89% 89% 2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (menit) 45 44 36 35,25 18,6 20,27 3. Persentase gedung yang sudah dilengkapi alat pemadam kebakaran 80% 90% 4. Persentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran 82% 46% 5. Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 80% 85% 80% 80% Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 F. Sosial  Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial Permasalahan bidang sosial terlihat dengan kecenderungan meningkatnya jumlah dan jenis Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia (trafficking), HIV, AIDS, dan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial masih terlihat rendah akibat pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penanganan dan bantuan terhadap PMKS tahun 2013-2018 sebagai berikut : Tabel 2.56 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2. 1.Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%) 0,26 0,25 0,37 0,39 0,42 0,47 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 90 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial meningkat sepanjang tahun yaitu 0,26 persen tahun 2013 dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 0,37 persen. Pada tahun 2018 naik menjadi 0,47 persen. 2.4.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar A. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tabel 2.57 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3. 1.Rasio KDRT (%) 0,00004 0,000039 0,000038 0,000037 0.000036 0,00035 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Persentase kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bogor relatif sangat kecil. Tahun 2013 persentase kekerasan dalam rumah tangga hanya 0,00004 persen, dan tahun 2014 turun menjadi 0,000039 persen, tahun 2015 hanya 0,000038 persen dan tahun 2016 menurun menjadi 0,000037 persen, di tahun 2017 turun sebesar 0,000036 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi sebesar 0,000035 persen. B. Pangan  Ketersediaan Pangan Utama Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 (digambarkan oleh Konsumsi Normatif per Kapita terhadap Ketersediaan Bersih Serealia), terdapat sebanyak 25 Kecamatan belum swasembada, hanya 15 Kecamatan yang termasuk swasembada pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Bogor sebagai pedoman tata laksana RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 91 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR keamanan, mutu dan gizi pangan serta ketersediaan pangan utama dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 2.58 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4. 1.Ketersediaan pangan utama (%) 87,44- 60,33 57,00 87,44 61,75 63,00 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 C. Lingkungan Hidup  Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Adapun persentase penanganan sampah di Kabupaten Bogor tertera pada Tabel 2.127. Tabel 2.59 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase jumlah sampah yang tertangani (%) 39,05 58,92 61,37 60,77 64,56 65,05 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Persentase jumlah sampah setiap tahunnya relatif meningkat, hal ini dikarenakan tiap tahunnya selalu ada penambahan armada pengangkut sampah. Pada tahun 2013 persentase jumlah sampah yang ditangani 39,05 persen, pada tahun 2018 nilainya meningkat menjadi 65,05 persen. D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan. Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 92 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Bila dilihat selama kurun waktu 5 tahun (tahun 2013- 2018), jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah rata-rata mengalami peningkatan. Peningkatan ini menggambarkan bahwa telah meningkat pula kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri/administrasi kependudukan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran dan Akta Nikah) selama kurun waktu tahun 2013- 2018. Tabel 2.60 Rasio Penduduk ber-KTP, Akte Kelahiran, Akte Nikah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk 0,724 0,7241 0,7244 0,7248 0,850 1,000 2 Rasio bayi ber-akte kelahiran 0,62 0,615 0,615 0,615 1,14 1,25 3 Rasio pasangan ber-akte nikah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 E. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.  Persentase Koperasi Aktif Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Tabel 2.61 Rasio Koperasi Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5. 1.Persentase koperasi aktif (%) 67,64 69,44 71,65 69,9 74,75 31,61 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Persentase koperasi aktif di Kabupaten Bogor pada Tahun 2013-2018 menunjukkan capaian yang mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Persentase koperasi aktif pada tahun 2013 sebesar 67,64 persen dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 93 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR meningkat pada tahun 2015 menjadi 71,65 persen, tetapi di tahun 2016 turun menjadi 69,9 persen dan naik lagi di tahun 2017 menjadi 74,75 persen. Dan pada tahun 2018 menjadi 31,61 persen. F. Penanaman Modal Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.  Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai investasi yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Tabel 2.62 Jumlah nilai investasi berskala nasional (trilyun) di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 NO Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018
6. 1.Jumlah nilai investasi berskala nasional (triliun) 8,2 13 13,8 11,1 7,2 8,69
7. 2.PMA (triliun) 5,3 3,3 4,9 1,5 2,5 5,05
8. 3.PMDN (triliun) 2,9 9,7 8,9 9,6 1,8 3,64 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Nilai investasi di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai realisasi investasi berskala nasional sebesar 8,2 trilyun, hasil dari kontribusi PMA sebesar 5,3 trilyun dan 2,9 trilyun PMDN, mengalami kenaikan cukup signifikan hingga tahun 2015 sebesar 13,8 trilyun investasi berskala nasional hasil dari kontribusi PMA sebesar 4,9 trilyun dan 8,9 trilyun PMDN. Terjadi penurunan lagi hingga 2017 yaitu menjadi 7,2 trilyun untuk skala nasional, akan tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 8,69 triliun. Kenaikan dan penurunan yang signifikan ini berkaitan erat dengan masuknya investor baru dengan jumlah nilai investasi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 94 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR yang sangat besar atau perpanjangan investasi yang nilainya relatif lebih kecil. G. Pemuda dan Olahraga  Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Persentase organisasi pemuda yang aktif menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam menyalurkan aspirasi dan kemampuannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi pemuda yang dimaksud pada bagian ini adalah binaan pemerintah dan bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah. Tabel 2.63 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif (%) 28,57 88,75 88,75 90 85,71 85,71 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Pada tahun 2013, persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Bogor adalah 28,57%, angka ini mengalami peningkatan sampai 4 tahun sesudahnya, yaitu 88,75% di tahun 2014, 88,75% di tahun 2015, 90% di tahun 2016, serta 85,71% di tahun 2017 dan tahun 2018. H. Kebudayaan Indikator kebudayaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat tabel di bawah ini : Tabel 2.64 Kebudayaan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 31 45 50 50 35 35 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018  Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 95 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait dengan urusan kebudayaan yang lainnya adalah dapat dilihat dari indikator kinerja benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 hanya 35 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, dalam rangka pelestarian budaya, salah satu langkah yang dapat dilaksanakan pemerintah daerah adalah revitalisasi kawasan dan situs cagar budaya. Sebelum dilakukan revitalisasi dan pelestarian situs serta kawasan cagar budaya, harus dilakukan penetapan sebagai situs dan kawasan cagar Kabupaten dan Nasional. Sosialisasi atau seminar yang ditujukan kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar masayarakat dapat menjaga dan melestarikan budaya yang merupakan kekayaan Kabupaten Bogor. I. Perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.  Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Tabel 2.65 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0,00675 0,00763 0,01505 0,01519 0,01307 0,0129 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Bogor berfluktuasi dari tahun 2013-2017. Tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan 0,00675 artinya perbandingan jumlah kunjungan orang ke perpustakaan selama 1 tahun dengan jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani sebesar 1:148, kemudian naik pada tahun 2014 menjadi 0,00763. Tahun 2015 dan 2016 jumlah pengunjung naik menjadi 0,01505 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 96 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dan 0,01519. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 jumlah pengunjung terus menurun menjadi 0,01307 sebesar 0,0129.  Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Bogor dapat digambarkan di bawah ini : Tabel 2.66 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 37,09 32,14 36,76 36.76 36,06 36,18 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari jumlah koleksi buku yang tersedia. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan atau mengetahui perkembangan jumlah koleksi buku yang mengarah kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bogor. Semakin banyak koleksi buku yang tersedia menggambarkan semakin baik dalam pembentukan SDM yang berkualitas di suatu daerah. Di tahun 2018 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 36,18 yang artinya berdasarkan data dari Dinas Arsip dan Perpustakaan bahwa ada 13.010 koleksi judul buku yang tersedia dibanding dengan 35.963 koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah. 2.4.3. Layanan Urusan Pilihan A. Pariwisata Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Kunjungan Wisata Kunjungan wisata di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel di bawah ini : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 97 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.67 Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Kunjungan wisata (jiwa) 4.130.125 4.975.939 4.992.320 8.625.229 7.138.555 7.513.209 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Jumlah obyek wisata yang ada di Kabupaten Bogor sejak tahun 2013- 2018 sebanyak lebih kurang 46 obyek. Jumlah kunjungan ke-46 obyek wisata tersebut sebanyak 7.138.555 orang pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 menjadi 7.513.209 orang. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (tahun 2013-2016), di mana pada tahun 2014 jumlah yang berkunjung ke-46 obyek sebanyak 4.975.939 orang, pada tahun 2013 sebanyak 4.130.125 orang. Dari data tersebut dapat diketahui rata-rata jumlah pengunjung pada masing-masing obyek wisata sebanyak 845.814 orang pada tahun 2014, sebanyak 16.381 orang pada tahun 2015, sebanyak 3.632.909 orang pada tahun 2016 dan menurun sebanyak 1.486.674 orang di tahun 2017 dan naik pada tahun 2018. B. Pertanian Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut :  Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar dihitung dari produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) dibagi luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya (ha) dikali seratus persen. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar cenderung turun dari tahun ke tahun, selengkapnya diperlihatkan pada tabel berikut : Tabel 2.68 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
9. 1.Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%) - Padi Sawah 60,41 63,94 63,66 64,25 60,33 63,25 - Padi Gogo 33,87 33,82 32,69 33,36 34,82 32,58 - Produktivitas palawija (ku/ha) 167,56 171,64 175,2 170,68 294,75 172,02 - Produktivitas sayuran (ku/ha) 106,69 107,22 107,76 108,30 115,12 116,05 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 98 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Bogor terdiri dari :
10. 1.Padi Sawah pada tahun 2013 mencapai 60,41 ton/ha. Produktivitas padi sawah ini cenderung naik sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 63,94 ton/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 63,26 ton/ha. Sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 64,25 ton/ha dan tahun 2017 turun menjadi 60,33 ton/ha, pada tahun 2018 mengalami kenaikan lagi menjadi 63,25 ton/ha
11. 2.Padi Gogo pada tahun 2013 mencapai 33,87 ton/ha. Produktivitas padi gogo ini cenderung turun sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 33,82 ton/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 32,69 ton/ha. Sedangkan di tahun 2016 naik menjadi 33,36 ton/ha dan tahun 2017 naik menjadi 34,82 ton/ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi menjadi 32,58 ton/ha.
12. 3.Produktivitas Palawija pada tahun 2013 mencapai 167,56 ku/ha. Produktivitas palawija ini cenderung naik sampai tahun 2015 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 171,64 ku/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 175,2 ku/ha. Sedangkan di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 170,68 ku/ha dan tahun 2017 naik lagi menjadi 294,75 ku/ha, pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 172,02 ton/ha.
13. 4.Produktivitas Sayuran pada tahun 2013 mencapai 106,69 ku/ha. Produktivitas palawija ini cenderung naik sampai tahun 2018 dengan produktivitas di tahun 2014 sebesar 107,22 ku/ha dan tahun 2015 dengan produktivitas mencapai 107,76 ku/ha, tahun 2016 sebesar 170,68 ku/ha, tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 115,12 ku/ha, pada tahun 2018 juga naik menjadi 116,05 ku/ha.  Cakupan Binaan Kelompok Petani Cakupan bina kelompok tani adalah jumlah petani yang mendapatkan binaan/bantuan dari pemerintah daerah dibagikan dengan jumlah seluruh kelompok tani. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 99 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.69 Cakupan Bina Kelompok Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Cakupan bina kelompok petani (%) 2,69 3,34 2,63 3,10 3,34 3,40 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Cakupan binaan kelompok tani setiap tahunnya sangat berfluktuasi. Cakupan pada tahun 2013 sebesar 2,69 persen, pada tahun 2014 sebesar 3,34 persen dan pada tahun 2015 turun menjadi 2,63 persen, pada tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu : tahun 2016 menjadi 3,10 persen, di tahun 2017 menjadi 3,34 persen dan 2018 menjadi 3,40 persen. C. Perdagangan  Ekspor Bersih Perdagangan Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 mencapai US$ 1.091.075.555,67. Nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2013-2016. Pada tahun 2013 mencapai US$ 919.956.537,21 pada tahun 2014 menjadi US$ 928.741.773,45. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2017. Tabel 2.70 Ekspor Bersih Perdagangan (US$) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 1. Ekspor Bersih Perdagang an (US$) 919.956.537,21 928.741.773,45 967.018.119,05 927.132.432 1.091.075.555,67 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018  Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal Cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal adalah jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuaan binaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dibagikan dengan total kelompok pedagang/usaha informal. Pada tahun 2017 cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Bogor mencapai 57,63%. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal di Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2017. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 100 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.71 Cakupan Binaan Kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2017 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) 49,88 56,49 56,30 57,60 57,63 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2013-2016) cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal mengalami fluktuatif. Persentase cakupan binaan kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2013-2016 di Kabupaten Bogor masing-masing sebesar 49,88%, 56,49%, 56,30%, dan 57,60%. D. Perikanan Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kelautan dan perikanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:  Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Produksi perikanan merupakan hitungan dari jumlah produksi ikan (ton) dibagi dengan target daerah (ton). Di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 produksi perikanan mencapai 122.131 ton atau 100,24% dari target daerah yang ditetapkan sebesar 121.731 ton. produksi ini terus meningkat sejak tahun 2013-2017. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2018 mencapai 29,53 Kg/Kap/Thn atau 100,24% dari target daerah yang ditetapkan sebesar 29,46 Kg/Kap/Thn. konsumsi ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor, dimana pada tahun 2013 konsumsi ikan mencapai , pada tahun 2014 mencapai 25,18 Kg/Kap/Thn, tahun 2015 dan 2016 masing-masing 26,41 Kg/Kap/Thn dan 27,65 Kg/Kap/Thn. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 masing masing sebesar 28,34 Kg/Kap/Thn dan 29,53 Kg/Kap/Thn. Tabel 2.72 Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 Produksi perikanan (%) 88.811 108.829 112.782 117.567 120.412 122.131
14. 2.Konsumsi ikan (%) 23,97 25,18 26,41 27,65 28,34 29,53 Sumber: LKPj AMJ Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 Keseluruhan capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel di bawah ini. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 101 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.73 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB Aspek Kesejahteraan Masyarakat Pertumbuhan PDRB 1 Pertumbuhan PDRB (AHB) 14,36 12,66 12,13 9,87 9,34 9,72 Bappedalitbang 2 Pertumbuhan PDRB (AHK) 6,04 6,01 5,93 6,10 6,19 6,21 Bappedalitbang 3 Laju inflasi 184,62 (17,27) (75,28) 64,94 6,97 3,35 Bappedalitbang Inflasi 8,51 7,04 1,74 2,87 3,07 3,35 Bappedalitbang PDRB per Kapita 4 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.) 26,12 28,38 30,79 33,05 35,33 37,93 Bappedalitbang 5 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rp.) 21,28 22,01 22,8 23,64 24,54 25,50 Bappedalitbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku (triliun) 135,89 151,28 168,09 184,68 201.900 221,547 Bappedalitbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan (triliun) 38,74 41,07 124,48 132,08 140,25 148,959 Bappedalitbang 6 Indeks Gini 0,38 0,39 0,42 0,4 0,4 0,34 Bappedalitbang 7 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) 0,98 1,05 1,03 0,96 0,99 0,96 Bappedalitbang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 102 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 8 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan 9,54 8,91 8,96 8,83 8,57 7,14 Bappedalitbang 9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,74 67,36 67,77 68,32 69,13 69,69 Bappedalitbang 10 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th + (Angka Rata-rata Lama Sekolah ) 7,4 7,74 7,75 7,83 7,84 7,88 Disdik 11 Angka Usia Harapan Hidup 70,47 70,49 70,59 70,65 70,7 70,96 Dinkes 12 Persentase balita gizi buruk 0,021 0,0202 0,019 0,017 0,0102 0.0185 Dinkes 13 Cakupan Desa Siaga Aktif 51,80 60,14 63,36 67,97 73,73 100 Dinkes 14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 63,60 61,86 60,14 59,75 64,07 62,71 Disnaker 15 Tingkat pengangguran terbuka 7,87 7,65 7,48 9,62 9,55 9,08 Disnaker 16 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I 42,17 42,16 42,16 42,16 42,03 41,90 Dinsos 17 Indeks Kepuasan Masyarakat 74,59 75,08 75,98 76,04 77,77 78,57 Setda 18 Persentase PAD terhadap pendapatan 27,58 31,85 33,19 38,37 37,18 38,28 BAPPENDA 19 Opini BPK WDP WDP WTP WTP WTP WTP BPKAD 20 Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 74,70 74,80 77,33 77,00 76,90 86,18 DKP 21 Penguatan Cadangan Pangan NA 59,64 123,14 167,24 127,30 95,02 DKP 22 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 4,10 3,96 3,81 3,82 3,74 3,65 Distanhorbun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 103 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB Harga Berlaku 23 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Harga Konstan 4,54 4,38 4,31 3,57 3.54 3.43 Distanhorbun 24 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Harga Berlaku 2,54 2,44 1,99 1,46 1.44 1.36 Distanhorbun 25 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB Harga Konstan 2,66 2,68 2,08 1,23 1.25 1.20 Distanhorbun 26 Produksi sektor pertanian 970.540 945.421 837.904 825.416 987.181 974.929 Distanhorbun 27 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Harga Berlaku 0,42 0,29 0,26 0,22 0.22 0.21 Distanhorbun 28 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB Harga Konstan 0,48 0,38 0,35 0,26 0.25 0.24 Distanhorbun 29 Produksi sektor perkebunan 32.253 32.898 36.119 32.241 46.995 38.934 Distanhorbun 30 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Harga Berlaku 2,54 2,10 3,73 3,82 3.74 3,65 Distanhorbun 31 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB Harga Konstan 2,66 2,08 4,31 3,57 3.54 3.43 Distanhorbun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 104 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 32 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Berlaku 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 Distanhorbun 33 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Harga Konstan 0,01 0,01 0,01 0,01 0.01 0.01 Distanhorbun 34 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Harga Berlaku 1,53 1,54 1,7 2,80 2,80 2,80 Disperdagin 35 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Harga Konstan 1,1 1,08 1 2,66 2,57 2,57 Disperdagin 36 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku 3,13 3,30 3,30 4,79 4,79 4,83 Disbudpar 37 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Harga Konstan 3,24 3,24 3,24 3,29 3,29 3,32 Disbudpar 38 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Harga Berlaku 1,54 1,56 1,53 1,53 Diskanak 39 Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB Harga Konstan 1,55 1,57 1,53 1,53 Diskanak 40 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Berlaku 13,83 13,33 13,01 13,09 13,29 13,91 Disperdagin 41 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Harga Konstan 13,02 12,90 12,76 12,93 13,05 53,79 Disperdagin RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 105 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 43 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Harga Berlaku 55,41 55,02 54,73 54,12 53,70 53,26 Disperdagin 44 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Harga Konstan 55,66 55,22 54,82 54,46 54,17 13,17 Disperdagin ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita 822.801 924.109 1.263.655 1.369.902 1.435.960 1.664.919 Bappedalitbang 2 Nilai tukar petani 101,37 99,6 101,17 101,32 100,1 103,18 Distanhorbun 3 Produktivitas total daerah 63,9 NA 76,4 75,08 75,08 74,30 Distanhorbun 4 Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa 1,38 1,38 1,38 0,96 1,38 1,38 DPMD 5 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) 8,03 7,98 7,48 7,13 7,02 6,98 Disperdagin 6 Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum 2,97 4,92 3,40 3,36 1,96 1,41 Setda 7 Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR 1,24 1,36 1,33 1,15 0,98 0,94 Setda 8 Angka kriminalitas yang tertangani 3,70 4,25 4,89 5,63 5,71 5,93 Satpol PP 9 Rasio ketergantungan 56,73 56,57 53,66 51,78 49,37 50,39 Disnaker RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 106 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB ASPEK PELAYANAN UMUM Layanan Urusan Wajib Dasar Pendidikan 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 31,10 37,69 41,42 38,51 42,85 43,28 Disdik 2 Angka partisipasi kasar Disdik Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini 31,10 37,69 41,42 38,51 42,85 43,33 Disdik SD/MI/PA 108,71 94,89 90,10 98,14 99,49 97,45 Disdik SMP/MTs/PB 95,43 90,20 88,12 94,26 93,24 92,69 Disdik 3 Angka pendidikan yang ditamatkan 4 Angka Partisipasi Murni Disdik SD/MI/PA 99,02 85,30 81,25 87,47 99,49 88,75 Disdik SMP/MTs/PB 85,53 78,91 77,08 72,23 93,24 83,21 Disdik 5 Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) 0,379 0,267 0,201 0,087 0,065 0,098 Disdik Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) 0,954 0,932 0,640 0,113 0,210 0,273 Disdik 6 Angka Kelulusan: Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%) 99,81 100 99,73 100 99,83 99,76 Disdik Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%) 99,99 98,93 100 100 100 99,04 Disdik 7 Angka Melanjutkan (AM): RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 107 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) 99,38 101,2 98,54 98,84 98,17 110,41 Disdik Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik 57,05 59,43 62,38 86,21 87,42 88,95 Disdik Sekolah pendidikan SMP/MTs/SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik 63,98 65,46 67,95 87,68 89,87 92,13 Disdik 8 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV 68,86 71,54 71,49 85,63 80,63 82,97 Disdik Kesehatan 1 Jumlah Kematian bayi dan neonatal 166 216 199 142 105 109 Dinkes 2 Jumlah Kematian balita 8 20 6 9 8 13 Dinkes 3 Jumlah kematian neonatal 180 169 126 97 105 Dinkes 4 Jumlah kematian ibu 60 71 69 58 59 55 Dinkes 5 Rasio posyandu per satuan balita 8,91 8,91 8,99 8,53 8,92 8,57 Dinkes 6 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk 1 : 9.718 1 : 9.383 1 : 13.847 1 : 15.266 1 : 16.053 1:13.808 Dinkes 7 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 1 : 232.353 1 : 193.836 1 : 197.450 1 : 206.940 1 : 204.108 1:200.781 Dinkes 8 Rasio dokter per satuan penduduk 1 : 3.923 1 : 4.016 1 : 4.760 1 : 3869 1 : 3.737 1 : 3.820 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 108 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 9 Rasio tenaga medis per satuan penduduk 1 : 2667 1 : 2730 1 : 4063 1 : 3352 1 : 2.508 1 : 2.563 Dinkes 10 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 76,7 77,93 78,1 85,4 82,5 77,64 Dinkes 12 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 86,11 87,6 87,9 88,01 92,63 89,29 Dinkes 13 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 95,1 95,16 92,4 97,49 81,34 95,49 Dinkes 14 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan 100,00 100,00 100,00 100 100 100 Dinkes 15 Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak 92,28 95,73 101,54 95,21 90,37 93,17 Dinkes 16 Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk 2,11 1,91 1,25 0,68 0,9 0,5 Dinkes 17 Cakupan balita pneumonia yang ditangani 25,38 31,28 31 35,66 53,43 27,79 Dinkes 18 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 92,08 91,61 8360 83,61 91,66 97,66 Dinkes 19 Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 157,61 151,38 176 166 196 232 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 109 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 20 Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk 1,5 0,6 0 0,9 1 1 Dinkes 21 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS 75,53 72,32 72,96 68,8 73,88 63,34 Dinkes 22 Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS 90 93 97 89 91 97,15 Dinkes 23 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100 100 100 100 100 100 Dinkes 24 Penderita diare yang ditangani 13.467 163.904 159.407 159.405 130.488 159.500 Dinkes 25 Angka kejadian Malaria 0 0 0 0 0 0 Dinkes 26 Tingkat kematian akibat malaria 0 0 0 0 0 0 Dinkes 26 Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida 0 0 0 0 0 0 Dinkes 27 Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat 0 0 0 0 0 0 Dinkes 28 Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi 0,001 0,018 0,019 0,021 0,025 0,025 Dinkes 29 Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir 0 0 0 0 0 0 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 110 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 30 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 20,82 100 100 100 3,45 80,7 Dinkes 31 Cakupan kunjungan bayi 94,36 96,03 96,1 96,21 95,85 94,16 Dinkes 32 Cakupan puskesmas 252,5 252,5 252,5 252,5 252,5 252,5 Dinkes 33 Cakupan pembantu puskesmas 30,18 30,18 30,18 35,02 28,05 30,05 Dinkes 34 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 84,51 86,8 93,54 102,33 98 99 Dinkes 35 Cakupan pelayanan nifas 87,47 88,73 88,1 97,83 94,4 98,3 Dinkes 36 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 46,23 41,49 42,08 43,33 50,08 64,89 Dinkes 37 Cakupan pelayanan anak balita 77,42 79,49 79,69 81,95 91,05 84:43:00 Dinkes 38 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin 93,8 94,84 94,84 100 100 100 Dinkes 39 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 90,23 78,78 91 91 82,5 89,5 Dinkes 40 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 55,15 66,09 70,09 88,47 88,47 89,67 Dinkes 41 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) 100 100 100 100 100 100 Dinkes 42 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan 100 100 100 100 100 100 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 111 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB epidemiologi < 24 jam Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekerjaan Umum 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 0,7626 0,7140 0,7443 0,7397 0,8488 0,8641 DPUPR 2 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 76,26 71,4 74,43 73,97 84,88 86,41 DPUPR 3 Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 0,00033 0,00031 0,00028 0,00027 0,00027 DPUPR 4 Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) 76,26 71,40 74,43 73,97 84,88 86,41 DPUPR 5 Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) 31,38 21,03 21,67 23,79 30,00 30,00 DPUPR 6 Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar 2,23 2,80 2,88 3,13 2,80 2,80 DPUPR 7 Persentase rumah tinggal bersanitasi 68,00 72,58 68,15 64,65 69,83 68,53 DPUPR 8 Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak 39,09 37,76 37,76 36,24 36,52 36,8 DPUPR RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 112 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB tersumbat 9 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 63,50 47,35 37,19 58,12 63,57 67,74 DPUPR 10 Rasio Jaringan Irigasi 0,4434 0,4900 0,5001 0,4607 0,0491 0,0491 DPUPR 11 Persentase penduduk berakses air minum 4,19 44,19 44,1 47,8 51,5 57,3 DPUPR 12 Persentase areal kawasan kumuh 0,32 0,28 0,26 0,295 0,290 0,230 DPKPP 13 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 21,9 21,4 20,9 20,4 27,3 33,37 DPKPP 14 Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 0,95 0,94 0,92 2,46 3,26 2,42 Setda Penataan Ruang: 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 0,264 0,2716 0,2976 0,2604 0,2831 0,3594 DPUPR 2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan 0,2180 0,2382 0,2639 0,3115 0,3351 0,3640 DPKPP 3 Ketaatan terhadap RTRW 84,13 86,65 86,50 87,50 70,00 70,00 DPUPR Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 113 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 1 Rasio rumah layak huni 0,231 0,2326 0,237 0,2403 0,2473 0,2523 DPKPP 2 Rasio permukiman layak huni 0,9967 0,9971 0,9976 0,9957 0,9975 0,9983 DPKPP 3 Cakupan ketersediaan rumah layak huni 95,29 95,87 96,83 97,57 99,30 99,08 DPKPP 4 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau 29,32 37,30 49,51 67,66 88,21 88,92 DPKPP 5 Persentase pemukiman yang tertata 8,025 8,034 8,044 8,053 24,459 25,841 DPKPP 6 Persentase lingkungan pemukiman kumuh 0,32 0,28 0,26 0,295 0,290 0,230 DPKPP 7 Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU 47,70% 53,69% 59,22% 60,14% 62,21% 62,67% DPKPP Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1 Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) 108,75 10 10 10 10 10 Satpol PP 2 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 15,37 74,83 86,22 90,06 93,89 97,73 Satpol PP 3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota 88% 88% 89% 89% 89% 89% Damkar 4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah 45 44 36 35,25 18,6 20,27 Damkar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 114 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB Manajemen Kebakaran (WMK) 5 Persentase Penegakan PERDA 15,37 72,09 76,51 82,72 87,92 93,13 Satpol PP Sosial 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial 0,26 0,25 0,37 0,39 0,42 0,47 Dinas Sosial 2 Persentase PMKS yang tertangani 0,26 0,25 0,37 0,39 0,42 0,44 Dinsos 3 Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 0,26 0,25 0,37 0,39 17,27 30,45 Dinsos 4 Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial 164,00 164,00 164,00 164,00 190,00 190,00 Dinsos 5 Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat 0,24 4,94 8,73 9,73 4,73 4,73 Dinsos 6 Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap 0,24 4,94 8,73 9,73 4,73 4,73 Dinsos RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 115 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 7 Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 0,26 0,25 0,37 0,39 17,27 30,45 Dinsos Layanan Urusan Wajib Non Dasar Tenaga Kerja 1 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 159 153 325 200 176 153 Disnaker 2 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 54 41 45 70 15 51 Disnaker 3 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan 22,97 105,36 116,67 100 112 117,63 Disnaker 4 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi 400 590 800 900 380 420 Disnaker 5 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat 100 65 230 98 49 0 Disnaker 6 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 0 0 0 0 0 60 Disnaker 7 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3) 190,84 198,18 205,52 198,18 198,18 198,18 Disnaker RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 116 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 16,4 16,86 17,33 17,82 7:26 18,83 DP3AP2KB 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR 20 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 DP3AP2KB 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta 44,55 45,44 46,35 47,28 1157:16:48 49,2 DP3AP2KB 4 Rasio KDRT 0,00004 0,000039 0,000038 0,000037 0.00036 0,0035 DP3AP2KB 5 Partisipasi angkatan kerja perempuan 50,15 51,15 52,18 53,22 54,28 55,37 DP3AP2KB Pangan 1 Ketersediaan pangan utama NA NA 57 87,44 61,75 63,00 DKP 2 Ketersediaan energi dan protein perkapita NA 133,15 104,14 121,38 113,06 122,97 DKP 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan NA 113,67 95,50 104,00 111,96 102,26 DKP 4 Ketersediaan protein perkapita NA 152,63 112,78 138,75 114,16 143,68 DKP 5 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan NA 54,84 90,91 87,5 NA 91 DKP 6 Rawan Ketersediaan Pangan NA 5 25 26,7 32,5 37,5 DKP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 117 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 7 Rawan Rumah Tangga Miskin NA 10 22,5 24,48 27,5 30 DKP 8 Rawan Akses Jalan NA 7,5 12,5 26,7 35 32,5 DKP 9 Rawan Akses Listrik NA 2,5 2,5 6,68 5 7,5 DKP 10 Rawan Gizi Kurang NA 10 25 28,93 30 37,5 DKP 11 Rawan Akses Air Bersih NA 17,5 27,5 44,5 47,5 62,5 DKP 12 Rawan Akses Fasilitas Kesehatan NA 2,5 7,5 8,9 10 12,5 DKP 13 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan NA 93,24 80,98 95,82 81,56 91 DKP Pertanahan 1 Persentase luas lahan bersertifikat 26,5 26,83 26,83 26,83 49,35 55,73% DPKPP 2 Penyelesaian kasus tanah Negara 0 0 0 0 0 0 DPKPP 3 Penyelesaian izin lokasi 69,75 65,89 64,79 62,58 41,34 60,1 DPMPTSP Lingkungan Hidup 1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL 64,57 73,17 65 100 98 94,29 DLH 2 Penegakan hukum lingkungan 75,00 54,84 93,33 118,33 120 138,35 DLH 3 Pencemaran status mutu air 98,73 100 100 97,56 92,13 0 DLH RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 118 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 4 Jumlah usaha/kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis persyaratan pengendalian pencemaran udara 100 100 100 98,68 92,31 93,41 DLH 5 Tempat Pembuangan Sampah Persatuan Penduduk 23,16 23,53 23,89 68,24 66,77 DLH 6 Ratio Tempat Pembuangan Sampah Per satuan Penduduk 5,89 6,13 2,38 3,42 4,46 DLH 7 Persentase Penanganan Sampah 58,92 61,37 60,77 64,56 65,05 DLH 8 Persentase jumlah sampah yang tertangani 39,05 58,92 61,37 60,77 64,56 68,35 DLH 9 Tingkat Pengawasan Pencemaran Status Mutu Air 60 85 87 86,83 92,13 91,01 DLH Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 0,724 0,724 0,724 0,725 0,850 1,000 Disdukcapil 2 Rasio bayi berakte kelahiran 0,62 0,615 0,615 0,615 1 1 Disdukcapil 3 Rasio pasangan berakte nikah 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Disdukcapil 4 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA Disdukcapil 5 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK SUDAH 100 100 100 100 101 Disdukcapil RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 119 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 6 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 72,39 71,93 80,22 87,70 100,00 107,16 Disdukcapil 7 Cakupan penerbitan akta kelahiran 61,51 59,57 71,82 72,11 85,02 92,23 Disdukcapil Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik 0,96 0,96 0,96 DPMD 2 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 78,37 88,91 90,87 93,15 95,43 97,71 DPMD 3 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 112,47 DPMD 4 Persentase LSM aktif 25,25 26,57 31,42 32,96 33,12 34,24 Kesbangpol 5 Persentase LPM Berprestasi 6 6 6 4 4 4 DPMD 6 Persentase PKK aktif 100 100 100 100 100 100 DPMD 7 Persentase Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100 DPMD 8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat 100 100 100 100 100 100 DPMD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) 2,54 2,48 2,48 2,34 2,28 2,20 DP3AP2KB 2 Total Fertility Rate (TFR) 2,44 2,44 2,61 2,61 2,61 2,61 DP3AP2KB RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 120 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 3 Rata-rata jumlah anak per keluarga 1,89 1,89 1,87 1,86 1,83 1,81 DP3AP2KB 4 Ratio Akseptor KB 0,7301 0,7310 0,7545 0,7334 0,7376 0,7378 DP3AP2KB 5 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 73,01 73,10 75,45 73,74 73,76 73,78 DP3AP2KB 6 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun 4,87 4,81 4,2 4,05 1,81 1,88 DP3AP2KB 7 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need 17,32 17,03 14,86 14,89 15,45 17,42 DP3AP2KB 8 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 9,18 9,58 13,43 14,26 14,14 10,41 DP3AP2KB 9 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi N/a N/a N/a 15,18 11,19 12,5 DP3AP2KB 10 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 79,01 79,23 79,52 80,63 80,69 77,84 DP3AP2KB 11 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB 79,47 79,51 79,58 79,09 79,66 76,05 DP3AP2KB 12 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB 76,33 76,41 76,53 72,24 74,85 76,12 DP3AP2KB RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 121 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 13 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk 29,49 29,26 28,80 28,34 27,59 27,59 DP3AP2KB 14 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri 82,37 82,43 82,35 84,2 85,9 72,76 DP3AP2KB 15 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan 1 1 1 1 1 1 DP3AP2KB 16 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 100 100 100 100 100 100 DP3AP2KB 17 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan 76,93 77,43 77,93 77,93 80,22 79,25 DP3AP2KB 18 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa 100 100 100 100 100 100 DP3AP2KB 19 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga 100 100 100 100 100 100 DP3AP2KB RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 122 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB melalui 8 fungsi keluarga Perhubungan 1 Jumlah arus penumpang angkutan umum 52.633.046 53,948,872 55,297,594 60,471,360 58.097.035 62.065.440 Dishub 2 Rasio ijin trayek 0,002307 0.002320 0.002334 0.001282 0,001398 0,00123 Dishub 3 Jumlah uji kir angkutan umum 18.987 19.177 19.369 20.135 23,326 40.387 Dishub 4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 6 1 0 0 5 1 Dishub 5 Persentase layanan angkutan darat 0,0748389 0,0553567 0,0390784 0,0326119 0,0407307 0,0528 Dishub 6 Persentase kepemilikan KIR angkutan umum 50,45 39.63% 31.13% 29.63% 22,33 19,62 Dishub 7 Pemasangan Rambu-rambu 44 20.00% 20.00% 45% 9,09 0,65 Dishub 8 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 0,001788 0.00163 0.00148 0.001353 0,00124 0,00112 Dishub 9 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum 15.789.914 16,184,662 16,589,278 17,004,010 17.429.110 17.864.838 Dishub 10 Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun 558.450 564 570 575 581,125 586.937 Dishub Komunikasi dan Informatika RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 123 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 1 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan 357 350 362 375 395 395 Diskominfo 2 Cakupan Layanan Telekomunikasi 78,93 78,93 78,93 78,93 78,93 78,93 Diskominfo Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 1 Persentase koperasi aktif 67,64% 69,44% 71,65% 69,85% 74,75% 31,61% DiskopUKM 2 Persentase UKM non BPR/LKM aktif 41,87% 49,07% 56,53% 75,49% 73,86% 75,08% DiskopUKM 3 Persentase BPR/LKM aktif 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Setda 4 Persentase Usaha Mikro dan Kecil 87,77% 99,12% 99,12% 98,98% 98,97% 99,01% DiskopUKM Penanaman Modal 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 68 72 87 105 98 331 DPMPTSP 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 2.9 9,72 8,92 9,68 1,84 3,64 DPMPTSP 3 Rasio daya serap tenaga kerja 19 28 33 61 77 77 DPMPTSP 4 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) 363,12 234,76 -8,23 8,52 -81,03 98,40 DPMPTSP Kepemudaan dan Olah Raga 1 Persentase organisasi pemuda yang 28,57 35,71 42,86 50,00 85,71 85,71 Dispora RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 124 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB aktif 2 Persentase wirausaha muda 17,39 17,39 21,74 21,74 21,74 Dispora 3 Cakupan pembinaan olahraga 71,667 75,00 75,00 75,00 100 100 Dispora 4 Cakupan Pelatih yang bersertifikasi 45,09 45,09 45,09 45,98 53,57 54,57 Dispora 5 Cakupan pembinaan atlet muda 2,31 2,51 2,70 2,89 2,89 2,89 Dispora 6 Jumlah atlet berprestasi 5 664 82 20 115 115 Dispora 7 Jumlah prestasi olahraga 1 2 9 2 7 7 Dispora Statistik 1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada tidak ada Bappedalitbang 2 Buku ”PDRB” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappedalitbang LAYANAN URUSAN PILIHAN Pariwisata 1 Kunjungan wisata 4.975.939 4.992.320 8.625.229 6.944.804 7.173.278 Disbudpar Kebudayaan 1 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 8 9 8 9 7 9 Disbudpar 2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) 31 95 50 145 35 35 Disbudpar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 125 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB Perpustakaan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 0,00675 0,00763 0,01505 0,01519 0,01307 0,0129 DIAP 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 37,09 32,14 36,76 36,76 36,18 36,18 DIAP 3 Rasio perpustakaan persatuan penduduk 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 DIAP 4 Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun 0,68 0,76 1,51 1,52 1,31 1,29 DIAP 5 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan 10.661 11.417 11.790 11.790 13.010 13.010 DIAP 6 Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat 2 2 2 2 2 4 DIAP Kearsipan 1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku 92,31 91,03 100 100 100 100 DIAP 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan 7 5 5 5 6 8 DIAP Pertanian RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 126 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 1 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB - Harga Berlaku 4,10 3,96 3,81 3,82 3,74 3,65 Distanhorbun - Harga Konstan 4,54 4,38 4,31 3,57 3.54 3.43 Distanhorbun 2 Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB - Harga Berlaku 2,54 2,44 1,99 1,46 1.44 1,36 Distanhorbun - Harga Konstan 2,66 2,68 2,08 1,23 1.25 1,2 Distanhorbun 3 Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB - Harga Berlaku 0,42 0,29 0,26 0,22 0.22 0.21 Distanhorbun - Harga Konstan 0,48 0,38 0,35 0,26 0.25 0,24 Distanhorbun 4 Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB - Harga Berlaku 2,54 2,10 3,73 3,82 3.74 3,65 Distanhorbun - Harga Konstan 2,66 2,08 4,31 3,57 3.54 3.43 Distanhorbun 5 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar - padi sawah 60,41 63,94 63,66 64,25 60 63,25 Distanhorbun - padi gogo 33,87 33,82 32,69 33,3 34,82 32,58 Distanhorbun - Produktivitas palawija (ku/ha) 167,56 171,64 175,2 170,68 294,75 172,02 Distanhorbun - Produktivitas sayuran (ku/ha) 106,69 107,22 107,76 108,30 115,12 116,05 Distanhorbun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 127 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 6 Cakupan bina kelompok petani 2,686 3,34 2,63 3,10 3,57 4,04 Distanhorbun Energi dan Sumber Daya Mineral 1 Persentase rumah tangga pengguna listrik 82,65 91,04 97,25 98,18 98,76 99,11 DPKPP 2 Rasio ketersediaan daya listrik 90,03 96,48 97,25 98,18 98,76 99,11 DPKPP 3 Persentase pertambangan tanpa ijin 100 100 100 100 100 100 Satpol PP Perdagangan 1 Ekspor Bersih Perdagangan ( USD ) 919.956.537,21 928.741.773,45 967.018.119,05 927.132.432 1.040.253.730,70 1.518.619.551,65 Disperdagin 2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 49,88 56,49 56,30 57,60 57,63 57, 68 Disperdagin Perindustrian 1 Cakupan bina kelompok pengrajin 86,36 86,20 88,78 82,18 83,37 84,78 Disperdagin Transmigrasi 1 Persentase transmigran swakarsa 0 0 0 0 0 0 Disnaker Kelautan dan Perikanan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 128 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 1 Produksi perikanan 100,24 100,43 100,24 101,25 101,22 100,33 Diskanak 2 Konsumsi ikan 23,97 25,18 26,41 27,65 28,34 29,53 Diskanak PENUNJANG URUSAN Perencanaan Pembangunan 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak Ada Bappedalitbang 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Tidak Ada Bappedalitbang 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappedalitbang 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Tidak ada Ada Ada Ada Tidak ada Tidak ada Bappedalitbang 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD 100 100 100 100 100 Bappedalitbang KEUANGAN 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan WDP WDP WDP WTP WTP WTP BPKAD 2 Persentase SILPA terhadap APBD 7,73 BPKAD RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 129 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 13,48 11,29 16,27 19,29 9,32 3 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana 3,83 5,25 4,84 2,60 0,86 - BPKAD 4 Persentase belanja pendidikan (20%) 32,92 33,20 29,97 25,43 26,59 29,16 BPKAD 5 Persentase belanja kesehatan (10%) 13,55 14,29 16,69 18,48 18,52 16,52 BPKAD 6 Perbandingan antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung BPKAD 7 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa 1,62 1,69 1,44 1,57 1,82 1,77 BPKAD 8 Penetapan APBD Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD 10 Januari 2013 8 Januari 2014 31 Desember 2014 31 Desember 2015 30 Desember 2016 29 Des 2017 BPKAD Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan 1 Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan 15 15 15 15 15 15 BKPP 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 2,832366976 2,022949847 8,374384236 1,20792897 1,001924601 1,001924601 BKPP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 130 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 3 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural 5,75 6,74 4,89 6,49 6,23 6,23 BKPP 4 Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah 41 41 41 41 37 37 BKPP 5 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah 6.744 7.549 7.376 7.286 5.565 5.565 BKPP 6 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah 12.704 12.628 12.568 12.045 12.064 12.064 BKPP PENGAWASAN 1 Persentase tindak lanjut temuan 100 100 100 100 100 100 Inspektorat 2 Persentase pelanggaran pegawai 28 10 43 43 37 - Inspektorat 3 Jumlah temuan BPK 68,17 68,17 58,19 67,58 66,84 81,49 Inspektorat SEKRETARIAT DEWAN 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota ada ada ada ada ada ada Setwan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 131 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BIDANG URUSAN/ INDIKATOR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PD PENANGGUNG JAWAB 2 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) ada ada ada ada ada ada Setwan 3 Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD ada ada ada ada ada ada Setwan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 132 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.5 Pencapaian Sasaran Perubahan RPJMD 2013-2018 Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Diamanatkan bahwa Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota, meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah. Dijelaskan lebih lanjut bahwa evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah oleh Bupati/Walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah, dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya. Evaluasi oleh Bappeda meliputi: (1) penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan (2) menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 133 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Evaluasi Terhadap Hasil RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan sebuah sarana publik untuk melakukan review atas akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan sepanjang kurun waktu 5 tahun. Selain itu, laporan ini merupakan sebuah referensi kepemimpinan periode berikutnya guna meningkatkan maupun menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang telah berdampak positif bagi masyarakat. Dengan demikian, laporan ini merupakan perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas publik kepala daerah pada periode sebelumnya, dan bagi kepala daerah terpilih pada periode berikutnya merupakan sarana yang lebih obyektif untuk mengetahui tonggak keberhasilan yang akan dicapai, sehingga akan lebih meningkat lagi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Tingkat capaian indikator pembangunan Kabupaten Bogor merupakan perbandingan antara realisasi dengan target yang direncanakan di RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Berdasarkan data diatas, capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Bogor menunjukkan terdapat indikator yang tercapai, indikator yang tidak tercapai dan indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang. Lebih lanjut capaian indikator kinerja sasara RPJMD Kabupaten Bogor dijelaskan dalam tabel di bawah ini: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 134 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.74 Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat 1 Indeks kualitas kehidupan beragama 100 % 100 100 100 100 100 71,43 92,31 Tidak Tercapai 2 Persentase Masjid Besar di setiap Kecamatan 22,5 % 22,5 22,5 22,5 72,5 100 50 97,5 Tidak Tercapai 3 Persentase penduduk miskin 9,54 % 9,11 9,07 8,92 8,90-6,00 8,00-5,00 8,57 7,14 Tercapai 4 Indeks Gini 0,38 % 0,39 0,42 0,42 0,34 0,34 0,38 0,34 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 135 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,92 Indeks 74,25 74,72 67,95 68,42 68,9 69,13 69,61 Tercapai 6 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 86,1 Indeks 86,41 87,13 87,59 88,05 88,51 87,13 88,69 Tercapai 7 Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi 9 Orang 33 15 130 13 44 100 850 Tercapai 8 Persentase pembangunan stadion olahraga berskala internasional 45,15 % 60,03 77,80 94,00 100 100 100 100 Tercapai II Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Masyarakat dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 136 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pengembangan Usaha Berbasis Sumber Daya Alam dan Pariwisata 1 Persentase kebutuhan benih padi yang terpenuhi dari produk lokal 18,05 % 10,93 20,94 58,58 73,01 100,35 75,49 102,12 Tercapai 2 Produksi Pertanian dan Perikanan : - Produksi padi dan palawija 791.770 ton 752.016 672.615 586.547 697.907 712.139 724.576 698.146 Tidak Tercapai - produksi hortikultura 146.517 ton 160.507 129.170 206.628 156.868 157.975 215.610 237.849 Tercapai - Produksi 3.760.948 tangkai 4.505.991 5.264.987 4.843.949 4.150.786 4.192.294 5.110.757 4.389.308 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 137 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tanaman hias 372.744 pohon 644.459 468.699 650.953 411.380 415.494 460.253 527.119 Tercapai - produksi perkebunan 32.253 ton 32.898 36.119 32.241 37.009 38.860 46.995 38.934 Tercapai - Daging 111.267 ton 118.563 119.112 130.605 131.123 134.178 180.725 182.181 Tercapai - Telur 47.706 ton 49.380 42.418 46.408 52.701 53.929 46.411 47.406 Tidak Tercapai - Susu 12.437 Ton 11.511 15.149 15.483 13.683 14.002 18.333 18.591 Tercapai 3 Produksi Hasil Peternakan 171.409,39 ton 179.454,13 176.679,25 192.496,28 197.507 202.109 245.469,57 248.177,00 Tercapai 4 Skor Pola Pangan Harapan 74,70 % 74,80 77,33 77,00 78,00 79,00 76,90 86,18 Tercapai 5 Produksi Hasil Perikanan 88.811 ton 125.983 136.556 147.581 133.914 137.33 141.181 143.456 Tercapai 6 Produksi benih ikan hias dan ikan konsumsi air tawar 2.974.520 Ribu Ekor 3.229.190 3.350.268 3.908.821 4.437.434 5.279.673 4.546.887 5.828.963 Tercapai - benih Ikan 2.750.464 Ribu Ekor 2.994.016 3.107.748 3.658.308 4.181.365 5.017.638 4.288.212 5.545.494 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 138 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Ikan Hias 224.056 Ribu Ekor 235.174 242.520 250.513 256.069 262.035 258.675 283.469 Tercapai 7 Nilai Investasi 8.215 Milyar Rupiah 6.923 8.773 9.677 9.800 9.900 4.406 8.687 Tidak Tercapai 8 Tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM dari total tenaga kerja NA % 85,6 86,09 87,63 88,13 88,67 87,50 87,67 Tidak Tercapai 9 persentase kecamatan yang mempunyai pasar 87,5 % 87,5 87,5 87,5 92,5 100 92,5 100 Tercapai 10 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku 135,89 Triliun Rp. 151,28 168,09 184,68 191,52 214,97 201,93 221,55 Tercapai 11 Jumlah Kunjungan Wisatawan 4.130.125 jiwa 5.014.475 5.082.838 8.791.300 7.100.000 7.500.000 7.300.134 7.513.209 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 139 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas harga berlaku 2,50 % 2,52 2,55 4,79 2,63 2,67 4,79 4,79 Tercapai 13 Tingkat partisipasi angkatan kerja 63,60 % 61,86 63,64 65,85 65,95 65,95 64,07 62,71 Tidak Tercapai 14 Tingkat pengangguran terbuka 7,87 % 7,65 10,01 8,26 7,58 7,58 9,55 9,75 Tidak Tercapai III Meningkatkan Integrasi, konektifitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 140 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yang berkelanjutan 1 Persentase luas pemukiman yang tertata 18,288 % 18,309 18,331 8,053 24,459 25,841 24,46 25,841 Tercapai 2 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Wilayah ber HPL/HGB 0,2640 rasio 0,2716 0,2976 0,2604 0,2831 0,3189 0,2831 0,3594 Tercapai 3 Tingkat Pengawasan Pencemaran Status Mutu Air 60,00 % 85,00 87,00 86,83 91,00 93,00 92,13 91,01 Tidak Tercapai 4 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 24.623 unit 31.327 41.578 56.876 74.876 83.982 75.455 86.811 Tercapai 5 Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran 31,38 % 21,03 21,67 23,79 22,73 23,18 30,00 23,18 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 141 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pembuangan air (minimal 1,5 m) 6 Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik 0,7626 rasio 0,7140 0,7443 0,7397 0,8250 0,8422 0,8488 0,8641 Tercapai 7 Panjang jalan Poros Barat- Utara-Tengah- Timur dan Infrastruktur yang mantap 6,10 Km 0,80 15,40 27,00 18,80 1,20 0,50 0 Tidak Tercapai 8 Persentase keterpenuhan syarat Cibinong Raya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 6,45 % 8,58 11,11 13,43 14,29 14,29 14,29 14,29 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 142 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 Tingkat Kelaikan Sarana Angkutan Umum 74,05 % 75,79 76,27 77,09 78,56 80,05 76,43 44,39 Tidak Tercapai 10 Tidak ada daerah terisolir 0 Kp 0 0 0 13 26 15 39 Tercapai 11 persentase sarana angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah 63,11 % 64,42 65,87 65,97 66,92 67,87 55 Tidak Tercapai 12 Rasio Elektrifikasi (RE) 82,65 % RE 91,04 97,25 97,50 97,75 98,00 98,76 99,11 Tercapai IV Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 143 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jumlah masyarakat Buta Huruf yang diintervensi 3.067.907 Wajib Belajar 3.092.907 3.118.407 3.140.407 3.148.907 3.169.198 3.153.757 3.169.687 Tercapai 2 Angka Pendidikan yang ditamatkan/ Angka Lulusan: - SD-MI-Paket A 99,81 % 100,00 99,73 100,00 100,00 100,00 99,83 99,81 Tidak Tercapai - SMP-MTs-Paket B 99,99 % 98,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Tercapai 3 Angka Partisipasi Murni: - SD-MI-Paket A 99,02 % 85,30 81,25 87,47 99,80 100,00 88,17 90,00 Tidak Tercapai - SMP-MTs-Paket B 85,53 % 78,91 77,08 72,23 97,10 100,00 82,96 83,50 Tidak Tercapai 4 Angka Partisipasi Kasar: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 144 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - SD-MI-Paket A 108,71 % 94,89 90,10 98,14 109,51 109,71 99,49 97,45 Tidak Tercapai - SMP-MTs-Paket B 95,43 % 90,20 88,12 94,26 99,09 100 93,24 92,69 Tidak Tercapai 5 Angka Harapan Hidup (AHH) 70,20 Tahun 70,35 70,61 70,68 70,94 71,20 70,70 70,86 Tidak Tercapai 6 Persentase RSUD dan UPT PUSKESMAS terakreditasi - RSUD 75 % 75 75 100 100 100 100 100 Tercapai - UPT Puskesmas - % - - 15 50 100 72,50 100 Tercapai 7 Persentase Masyarakat memiliki Jaminan Kesehatan 39,40 % 40 55 70,00 72 - 80 80 - 100 74,15 80,70 Tercapai V Meningkatkan kinerja RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 145 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antardaerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik 1 Indeks kepuasan masyarakat 73,87 % 77,38 74,89 74,92 74,96 74,99 76,45 78,57 Tercapai 2 Persentase Layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD 12,82 % 48,72 100 100 100 100 100 100 Tercapai 3 Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah 0 Jaringan 31 80 80 80 80 80 80 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 146 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Indeks reformasi birokrasi NA Indeks NA NA NA 40,00 45,00 59,25 40,50 Tidak Tercapai 5 Pelayanan Perizinan berstandar ISO 19 Jenis Izin 28 33 61 68 77 77 77 Tercapai 6 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah WDP Opini BPK WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP Tercapai 7 Pendapatan Asli Daerah 1.261.034.564.12 1 Rp. 1.712.937.376.13 6 2.002.320.991.11 7 2.294.614.034.38 5 2.207.859.554.00 0 2.240.308.049.61 1 2.592.838.501.83 7 2.780.370.458.90 8 Tercapai 8 Nilai Akuntabilitas Kinerja "Baik" CC Nilai CC CC CC CC B B B Tercapai 9 Persentase penduduk yang mempunyai KTP-el 72,95 % 71,93 80,22 87,70 100 100 100 100 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 147 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDIKATOR KINERJA SASARAN KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (TAHUN 2013) CAPAIAN KINERJA TARGET KINERJA CAPAIAN KINERJA EVALUASI CAPAIAN DI AKHIR TAHUN 2018 BESARAN SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Persentase pemilihan kepala desa yang dilakukan secara demokratis 100 % 100 100 100 100 100 100 100 Tercapai RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 148 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.6 Pencapaian Suistanable Develpment Goals (SDGs) Sebagai komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan secara nasional dan global seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Kabupaten Bogor membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs untuk periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. Penyusunan RAD SDGs Kabupaten Bogor ini selain memperhatikan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan yaitu people, planet, prosperity, peace, dan partnership, juga mengacu dan memperhatikan: (1) Sasaran, dan arah kebijakan Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025; (2) Sembilan prioritas pembangunan (Nawacita) yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019; (3) Rancangan Akhir KLHS RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023; dan (4) Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebagai bahan acuan untuk RPJMD 2018-2023 setelah pelantikan Bupati Baru. Pelaksanaan RAD SDGs Kabupaten Bogor tahun 2018 menjadi gambaran awal pencapaian target indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun capaian indikator SDGs Jawa Barat tahun 2018 disajikan pada tabel dibawah ini. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 149 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.75 Capaian Indikator SDGs Kabupaten Bogor Tahun 2018 No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. 8,57 % penduduk miskin 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan. 0,03% 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 87,73% 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap. 91,95% RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 150 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 703,061 (100%) 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 70,70 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 151 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 73,96 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. 99,49 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat. 93,24 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 152 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran. 85,02 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN. 99,11 % 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun SOSIAL 1,5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. 1.5.1.(b) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. 16,30% RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 153 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan SOSIAL 2,1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun. 2.1.1.(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita. 12.448(2,16%) 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan SOSIAL 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita. 32,90% ( Hasil Riskesdas 2018) 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan SOSIAL 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. 1,88% 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan SOSIAL 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil. 6,7% RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 154 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan SOSIAL 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2.(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. 45,52% 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan SOSIAL 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula. 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan. Konsumsi Ikan 29,77 Kg/Kapita/Tahun 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan SOSIAL 2,3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian. 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 103.18% 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah kematian ibu 55 Kasus RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 155 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. *jumlah kematian balita 1 kasus 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup. *jumlah kematian Neonatal 94 kasus 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. Jumlah kematian Bayi 15 kasus 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000. 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 91,95 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 156 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.1.(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa. 0,0097% 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.2.(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk. 232/ 100.000 penduduk 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang. 7 orang- 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta). Filariasis : 145 orang Kusta : 385 orang 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi. 109.988 (12,10%) 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun. 11.699 (1,83%) RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 157 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 993.580 orang 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. 696.704 (70,12%) 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. 72.752 (10,44%) 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). 29.089 orang (2,61%) 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 3.653.791 ( total peserta JKN) RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 158 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3,8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang. 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 80,70 % 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia SOSIAL 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua. 3.b.1.(a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. 100 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayaka n Kaum Perempuan SOSIAL 5,2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. 5.2.2.(a) Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif. 54 kasus tertangani 10% 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 73,96 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 159 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua. 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. 73,46 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 75 sekolah ( 45 sekolah di desa ODF, 30 sekolah di desa pamsimas) 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 73,96 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(c) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 22.61 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan. 6.2.1.(d) Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 10,34 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 160 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global. 6.3.1.(a) Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). ADA IPLT CIBINONG/ UPT SPALD (DPUPR) 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan LINGKUNGAN 6,5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat. 6.5.1.(g) Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 23 GP3A 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. 8.1.1.(a) PDB per kapita. 339.931 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. NA RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 161 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan. 8.3.1.(c) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. 0.63 % (=165/26387) 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja. 21.400 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 9,08 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB. 4,79 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 162 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara. 339.931 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara. 7.173.278 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua EKONOMI 8,9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. 8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. 23.231 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara EKONOMI 10,1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. 10.1.1* Koefisien Gini. 0,4 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan LINGKUNGAN 11,6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 64,56 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 163 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan HUKUM & TATA KELOLA 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembag a dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). B 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan HUKUM & TATA KELOLA 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E- procurement terhadap belanja pengadaan. 90% 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan HUKUM & TATA KELOLA 16,6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembag a dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). 61,37% 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan HUKUM & TATA KELOLA 16,7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II). 48,31% RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 164 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No TPB Tujuan TPB Pilar No. Target Target No. Indikator Indikator Capaian 2018 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan HUKUM & TATA KELOLA 16,9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran. 85,02% 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan HUKUM & TATA KELOLA 16,10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 16.10.2.(c) Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan EKONOMI 17,1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. = (7.3 T/221.55T) x 100% = 37,18% = 3.29% 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan EKONOMI 17,1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB. 68,89 Sumber : Rancangan Akhir KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 165 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.7 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakan sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Menurut Peraturan Daerah Pendirian BUMD, bahwa secara umum tujuan pendirian BUMD adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan perekonomian serta dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi pemda (APBD). Mengenai profil BUMD di Kabupaten Bogor dijelaskan dalam tabel berikut ini : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 166 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.76 Profil BUMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 NO NAMA PERUSAHAAN PROVINSI MODAL (Rp) ASET (Rp) KEWAJIBAN (Rp) EKUITAS (Rp) LABA (Rp) RUGI (Rp) PENYERTANAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (Rp) 1 PT. Prayoga Pertambangan & Energi JAWA BARAT 164.625.000.000 117.253.651.480 33.240.455.762 84.013.195.718 26.566.327.092 164.000.000.000 2 PT. Sayaga Wisata JAWA BARAT 79.684.000.000 71.003.861.372 225.937.727 70.777.923.645 2.729.600.310 79.544.000.000 3 PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) JAWA BARAT 19.809.449.250 25.124.028.301 14.926.702.188 10.197.028.301 947.460.994 14.300.000.000 4 PD. BPR LPK Pancoran Mas JAWA BARAT 3.820.000.000 8.908.992.071 12.432.858.841 (3.523.866.771) 8.541.183.600 2.000.000.000 5 PD. BPR LPK Leuwiliang JAWA BARAT 3.565.000.000 19.314.713.344 13.849.740.402 5.464.972.942 601.055.287 2.000.000.000 6 PD. BPR LPK Parung Panjang JAWA BARAT 3.820.000.000 51.276.756.082 40.150.072.796 11.126.983.286 4.170.528.340 2.000.000.000 7 PD. BPR LPK Sawangan JAWA BARAT 3.820.000.000 12.285.920.768 6.817.566.325 5.468.354.905 405.556.102 2.000.000.000 8 PD. BPR LPK Citeureup JAWA BARAT 3.563.000.000 9.667.547.642 6.280.978.163 3.478.192.595 24.193.253 1.998.500.000 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 167 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO NAMA PERUSAHAAN PROVINSI MODAL (Rp) ASET (Rp) KEWAJIBAN (Rp) EKUITAS (Rp) LABA (Rp) RUGI (Rp) PENYERTANAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH (Rp) 9 PD. PASAR TOHAGA JAWA BARAT 206.736.037.000 137.160.882.419 13.156.438.274 124.004.444.145 1.925.040.198 10.000.000.000 10 PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor JAWA BARAT 310.301.787.481 551.466.019.000 50.587.425.839 500.878.593.161 46.834.795.873 300.958.028.280 11 PT. BPRS Bogor Tegar Beriman JAWA BARAT 21.432.000.000 29.845.062.119 11.610.943.427 18.234.118.691 1.060.500.770 21.000.000.000 Sumber : Memori Serah Terima Jabatan Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 168 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Dalam kurun waktu periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Bogor telah mendirikan BUMD sebagai berikut :
15. 1.PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BOGOR TEGAR BERIMAN, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman Nomor 8 tanggal 12 November 2015 oleh Notaris Dedy Suwandi, SH.,MH. BUMD ini bergerak dalam bidang usaha Perbankan Syariah dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.21.000.000.000 (Dua Puluh Satu Milyar) atau 98,00%, kemudian kepemilikan pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bogor Tegar Beriman dan Saham Swasta sebesar Rp.432.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) atau 2,00%;
16. 2.PT. SAYAGA WISATA BOGOR, didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT. Sayaga Wisata Bogor Nomor 3 tanggal 22 Desember 2014 oleh Notaris Rickie Riyadi Sadikin, SH. BUMD ini bergerak dalam bidang usaha pariwisata dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.79.544.000.000,00 (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) atau 99,81%, kemudian kepemilikan pada PT. Sayaga Wisata Bogor dan Saham Swasta sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau 0,19%;
17. 3.PT. BPR LPK PARUNGPANJANG, merupakan hasil penggabungan usaha atau merger dari 5 (lima) PD. BPR LPK di Kabupaten Bogor yang terdiri dari:
a.PD. BPR LPK PARUNGPANJANG;
b.PD BPR LPK PANCORAN MAS;
c.PD BPR LPK LEUWILIANG;
d.PD BPR LPK SAWANGAN; dan
e.PD BPR LPK CITEUREUP. Pelaksanaan penggabungan usaha (merger) ini didasarkan pada :
a.BAP RUPS TAHUN 2015 tentang Pengesahan dan Persetujuan Merger, Perubahan Modal Dasar serta Perubahan Bentuk Badan Hukum PD. menjadi PT. terhadap 5 (Lima) PD. BPR LPK di Kabupaten Bogor.
b.BAP RUPS TANGGAL 30 NOVEMBER 2017 tentang Penetapan Pengurus PD. BPR LPK Parungpanjang Hasil Merger. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 169 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
c.SURAT KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OJK PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2017 NOMOR KEP-229 /D.03/2017 tentang Pemberian Ijin Penggabungan Usaha (Merger) PD. BPR LPK Leuwiliang, PD. BPR LPK Sawangan, PD. BPR LPK Pancoran Mas dan PD. BPR LPK Citeureup ke dalam PD. BPR LPK Parungpanjang. Adapun mengenai komposisi saham PT. BPR LPK Parungpanjang dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut ini : Tabel 2.77 Komposisi Saham PT. BPR LPK Parungpanjang S u m b e r : L KPj AMJ Tahun 2013-2018
1. 4.PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) BOGOR, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Bogor Nomor 23 tanggal 23 November 2015 oleh Notaris & PPAT Dedy Suwandy, SH.,MH. BUMD ini merupakan hasil penggabungan usaha atau merger dari 13 PD. PK menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bogor, yang bergerak dalam bidang usaha Keuangan Nonbank dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.14.300.000.000,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) atau 60% dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.5.509.449.250 (Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 40%. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Bogor pada periode sebelumnya telah mendirikan 3 (tiga) BUMD yang masih beroperasi hingga saat ini, yaitu :
2. 1.PT. PRAYOGA PERTAMBANGAN ENERGI (PT. PPE), didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Bidang Pertambangan dan Energi. BUMD ini bergerak dalam bidang usaha pertambangan dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.200.000.000.000,00 (Dua Ratus Milyar PEMEGANG SAHAM KEWAJIBAN PENYERTAAN MODAL % REALISASI PENYERTAAN MODAL % KEKURANGAN PROVINSI JAWA BARAT 36.720.000.000 51 7.000.000.000. 38 (29.720.000.000) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR 20.880.000.000 29 9.998.500.000. 54 (10.881.500.000) BANK JABAR BANTEN 14.400.000.000 20 1.590.000.000. 9 (12.810.000.000) JUMLAH 72.000.000.000 100 18.588.500.000. 100 (53.411.500.000) RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 170 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rupiah) atau 99,54% dan saham Swasta sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) atau 0,46%;
3. 2.PD. PASAR TOHAGA, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor, dengan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bogor sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) atau 99,54%;
4. 3.PDAM TIRTA KAHURIPAN KABUPATEN BOGOR, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bogor dan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor III/DPRD/PS.012/III/1981 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tanggal 2 Maret 1981 dan 27 Juni 1991, yang bergerak dalam bidang usaha pengelolaan air minum dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bogor kepada PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebesar Rp.350.653.099.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau sekitar 50% yang diberikan secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2019. Adapun sisa penyertaan modal daerah yang belum direalisasikan adalah sebesar Rp.40.000.000.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Rupiah). Sampai dengan Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki Penyertaan Modal sebesar Rp.599.800.528.280,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) pada BUMD. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.53.958.169.053,00 (Lima Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 9% dari nilai penyertaan modal. 2.8 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 171 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kaabupaten, meliputi: SPM Pendidikan, SPM Kesehatan, SPM Pekerjaan Umum, SPM Perumahan Rakyat, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat, dan SPM Sosial. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel dibawah. Tabel 2.78 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Bogor Tahun 2019 No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Perkiraan Realisasi 2019 PD Pengampu SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD 1 APM SD/MI 89,03% Dinas Pendidikan2 APK SD/MI 97,46% 3 Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B 82,53% Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP 4 APM SMP/MTs 83,54% 5 APK SMP/MTs 92,70% 6 Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B 74,21% 2 Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Non- Formal 7 APM Paket A 89,03% Dinas Pendidikan8 APM Paket B 83,54% 9 APK Paket A 97,46% 10 APK Paket B 92,70% 3 Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini 11 APK PAUD 43,71% Dinas Pendidikan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 172 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Perkiraan Realisasi 2019 PD Pengampu SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Program Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% Dinas Kesehatan 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100% 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100% 4 Pelayanan kesehatan balita 4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 100% 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100% 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 6 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif 100% 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 7 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 100% 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8 Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar 100% Dinas Kesehatan 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 9 Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar 100% 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 10 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100% 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 11 Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati 83% RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 173 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Perkiraan Realisasi 2019 PD Pengampu 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) 12 Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV 55% SPM PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah 1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman 71% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah DOMESTIK Program Pelayanan Air Limbah 2 Persentase capaian pelayanan air limbah domestik 100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota Program Penataan Perumahan 1 Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 100% Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 2 Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah 100% SPM TRANTIBUMLINMAS RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 174 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Perkiraan Realisasi 2019 PD Pengampu 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 100% Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pelayanan informasi rawan bencana Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam Cakupan layanan informasi rawan bencana 100% Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100% 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% Dinas Pemadam Kebakaran SPM SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti 45,00% Dinas Sosial 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 175 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program Perkiraan Realisasi 2019 PD Pengampu 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten 100% Dinas Sosial Sumber : Bappedalitbang Kab. Bogor 2019, diolah 2.9 Pencapaian Kerjasama Daerah Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan suatu isu yang perlu di perhatikan begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah yang harus di atasi dan dipenuhi dengan melewati batas batas wilayah administratif. Untuk mensukseskan kerjasama ini di perlukan identifikasi isu- isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat, dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam menetukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun keberhasilan kerjasama tersebut. Dengan kerjasama antar pemerintah daerah, kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerjasama dapat disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau permasalahan yang rumit sifatnya dari pada kalau ditangani sendiri- sendiri. Mereka bisa bekerjasama untuk mengatasi hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktifitas yang lebih tinggi. Bentuk kerjasama daerah meliputi : kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, serta koordinasi dengan instansi vertikal di daerah. Kerjasama yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2014-2018 sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 176 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.79 Rekapitulasi Kerjasama Daerah Tahun 2014-2018 NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2014 1 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 119/25/XII/KB/KS/2014 dan 060/KK.24-Pem/2014 8 Desember 2014 1 Tahun 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 23 Desember 2011 3 Tahun 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 119/23.1/XII/KB/KS/2014 dan 134.4/3048-bpmpd/2014 2 Desember 2014 - 4 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Pengembangan Kegiatan Kepariwisataan dan Kebudayaan 556/490-Disbudpar dan 119/497-Disporabudpar 16 Juli 2012 5 Tahun 5 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang Pengembangan Pertanian dan Kemitraan Usaha Komoditas Pertanian 520/3240 KS-Horti dan 119/3402-DPP 20 Juli 2012 5 Tahun 6 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 18 September 2013 1 Tahun 7 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 27 Maret 2014 3 Tahun 8 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 22 Juli 2013 1 Tahun 9 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 119/26/XII/KB/KS/2014 8 Desember 2014 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 177 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 10 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Penyediaan dan Penggunaan Venue dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 20 Mei 2014 - 11 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 4 Desember 2014 - 12 Perjanjian kerjasama antara Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor dengan Dishubkominfo Kota Bogor Penyelarasan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pada Wilayah Perbatasan 551/1131 – DLAAJ dan 119/07- Dishubkominfo – 2010 13 Agustus 2010 4 Tahun 13 Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Penyelenggaraan Penataan Ruang 650/752 - Bapp 119/09-Bappeda- 2010 8 November 2010 5 Tahun 14 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur Pengembangan Promosi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisataan dan Kebudayaan 556/464-Promosi 556/639/Disbudpar 26 November 2013 3 Tahun 15 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam Pengembangan Bidang Peternakan dan Perikanan 524/1950/Disnakan dan03/PKS/HK/VI/2011 28 Juni 2011 3 Tahun 16 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 16 Juni 2011 4 Tahun 17 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 27 Maret 2014 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 178 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 18 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 14 Mei 2014 - 20 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Depok Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Nambo untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok 658.1/71/Otdaksm, 119/6/VIII/PRJN/KS/2014, 658.Perj.519-DKP/2014, dan 050/104/PKS/Huk/2014 18 Agustus 2014 - 21 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 15 September 2014 - 22 Perjanjian Kerjasama antara Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor Penanaman Modal 10 Desember 2014 - 23 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Penegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 10 Desember 2014 - 24 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Penyelenggaraan Program Transmigrasi di UPT Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara 475.17/8729- Dinsosnakertrans 15 Desember 2014 - PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2015 25 Addendum atas Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 23 Desember 2011 3 Tahun 26 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kepariwisataan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan 556/152-Disbudpar dan 556/219/Sekr 31 April 2013 3 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 179 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU Raga Kabupaten Sukabumi 27 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik 119/23.1/XII/KB/KS/2014 dan 134.4/3048-bpmpd/2014 2 Desember 2014 - 28 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Pengembangan Kegiatan Kepariwisataan dan Kebudayaan 556/490-Disbudpar dan 119/497-Disporabudpar 16 Juli 2012 5 Tahun 29 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Tangerang Pengembangan Pertanian dan Kemitraan Usaha Komoditas Pertanian 520/3240 KS-Horti dan 119/3402-DPP 20 Juli 2012 5 Tahun 30 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik 18 September 2013 - 31 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 27 Maret 2014 3 Tahun 32 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Penyediaan dan Penggunaan Venue dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 di Jawa Barat 20 Mei 2014 - 33 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik 119/25/XII/KB/KS/2014 dan 060/KK/.24-Pem/2014 8 Desember 2014 1 Tahun 34 Perjanjian Kerjasama antara Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bogor Penanaman Modal 130.22/4507-BPT dan 570/Perj.679-BPPTPM/2014 10 Desember 2014 3 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 180 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 35 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 119/3336-Pol.PP dan 188/Perj.680-Satpol.PP/2014 10 Desember 2014 3 Tahun 36 Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Kerjasama Antar Daerah Dalam Penanggulangan Bencana di Wilayah Perbatasan dan Daerah 119/6/IV/PK/KS/2015 dan 360/Perj.8-BPBD/2015 14 April 2015 3 Tahun 37 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil & Menengah melalui Lembaga Koperasi 119/27.1/X/PK/KS/2015 dan 500/Perj.59- DisKUMKM/2015 22 Oktober 2015 - 38 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 119/26/XII/KB/KS/2014 dan 050/50/327/KB/HUK/2014 8 Desember 2014 1 Tahun 39 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Pelayanan Publik Antar Daerah 119/23.2.1/XII/KB/KS/2014 dan 100/Perj.151/Adm.Pem- Um/2014 4 Desember 2014 1 Tahun 40 Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Penyelenggaraan Penataan Ruang 650/752 - Bapp dan119/09- Bappeda- 2010 18 November 2010 5 Tahun 41 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Batam Pengembangan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan 556/999-Disbudpar dan 556/375/XI/2010 5 November 2010 5 Tahun 42 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Batam Kemitraan pemasaran hasil komoditas pertanian dan kehutanan 520/1795.PKS-Horti dan 04/PKS/HK/VI/2011 28 Juni 2011 5 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 181 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 43 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Pertukaran dan Penyebarluasan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Program Pembangunan 487/776-Diskominfo dan 05/PKS/HK/VI/2011 28 Juni 2011 5 Tahun 44 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 300/1506-PolPP dan 300/242/Satpol PP 14 Mei 2014 3 Tahun 45 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi Penyelenggaraan Ruas Jalan Daerah Perbatasan 621/424/Sekrt-U/2010 dan 119/1167-DBMP 6 Desember 2010 5 Tahun 46 Perjanjian Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor dengan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Pelayanan Air Minum 690/23 Perjn/Huk/VIII/2010 dan 690/SP-36PDAM/2010 13 Agustus 2010 5 Tahun 47 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian Kota Bogor Pengembangan Bidang Pertanian dan Kehutanan 520/3590/Kjsm-Tanhut dan 119/08-Distani-2010 18 November 2010 5 Tahun 48 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor Bidang Pelayanan Kesehatan 440/1963/Dinkes/2011 dan 119/02-Dinkes/2011 25 April 2011 5 Tahun 49 Perjanjian Kerjasama antara Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor dengan Dinsosnakertrans Kota Bogor Penanganan Masalah di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor 30/4438.A/Disosnakertrans dan 400/Perj.539- Disnakersos/2013 14 Agustus 2013 2 Tahun 50 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenBogor dengan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bekasi Pengembangan Promosi dan Penyelenggaraan Kegiatan Pariwisata dan Kebudayaan 119/03-Disbudpar dan 556/430-16/AKS/2012 23 Oktober 2012 3 Tahun 51 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bekasi Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 300/2555-PolPP dan 300/1413-bpp/PolPP 15 September 2014 3 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 182 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 52 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 300/703-Satpolpp dan 130/581/VIII/2013 2 Agustus 2013 3 Tahun 53 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 300/1049-SatpolPP dan 300/295/ SatpolPP 27 Maret 2014 3 Tahun PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2016 54 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Kerja Sama Jaringan Lintas Perkotaan 415.4/2609/436.2.3/2016 dan 119/12/KB/KS/V/2016 31 Mei 2016 1 Tahun 55 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Promosi Kebudayaan dan Pariwisata 415.4/11837/436.2.3/2016 dan 119/162/PKS/KS/XII/2016 28 Desember 2016 3 Tahun 56 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Pelayanan Publik Antar Daerah 119/20/KB/KS/VI/2016 dan 100/KS03/Adm.Pem- UM/2016 10 Juni 2016 1 Tahun 57 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik 119/46/KB/KS/VII/2016 dan 100/SKB.377- Adpemum/2016 25 Juli 2016 1 Tahun 58 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang Pelayanan Publik Antar Daerah 119/52/KB/KS/VIII/2016 dan 415.3/1827KHAL/2016 3 Agustus 2016 1 Tahun 59 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Depok Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik 119/88/KB/KS/IX/2016 dan 050/58/KB/Pem/Huk/ 2016 23 September 2016 1 Tahun 60 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah 119/103/KB/KS/X/2016 dan 66/NKB.YK/2016 17 Oktober 2016 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 183 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 61 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Perpanjangan Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor 119/132/PKS/KS/XI/2016 dan 658.1/Perj.107- DKP/2016 15 November 2016 - 62 Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 119/06/PK/KS/ III/2016 dan 300/211/Tibumtranmas/201 6 15 Maret 2016 3 Tahun 63 Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 119/135/PKS/KS/XI/2016 dan 188.34/701-SPP 17 November 2016 3 Tahun 64 Perjanjian Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 119/134/ PKS/KS/XII/2016 dan 134.5/KS-18/KSD/Satpol- PP 2016 18 November 2016 3 Tahun 65 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kepariwisataan Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sukabumi Pengembangan Kepariwisataan dan Kebudayaan 556/152-Disbudpar dan 556/219/Sekr 31 April 2013 3 Tahun 66 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang - 119/23.1/XII/KB/KS/2014 dan 134.4/3048-bpmd/2014 2 Desember 2014 - 67 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Pengembangan Pelayanan Pendidikan Dasar 420/2819/disdik/IX/PK/KS/ 2015 dan 119/26/IX/PK/KS/2015 22 September 2015 5 Tahun 68 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik 119/11/KB/KS/IX/2013 dan 134.43/1143-HUK/IX/2013 18 September 2013 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 184 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 69 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Perbatasan 300/1049-SatpolPP dan 300/295/SatpolPP 27 Maret 2014 3 Tahun 70 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Penyediaan dan Penggunaan Venue dalam Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XIX Tahun 2016 di Jawa Barat 4263/33/Bangsos dan 119/10/V/KB/KS/2014 20 Mei 2014 - 71 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik 119/25/XII/KB/KS/2014 dan 060/KK/24-Pem/2014 8 Desember 2014 - 72 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pendidikan Kota Bogor Penerimaan Siswa Baru, Mutasi Siswa dan Pembinaan Kesiswaan serta Penanganan Penyimpangan Perilaku Siswa 119/34/XII/PK/KS/2015 dan 119/Perj.82-Disdik/2015 18 Desember 2015 5 Tahun 73 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bogor Pengembangan Promosi dan Penyelenggaraan Kegiatan Kepariwisataan dan Kebudayaan Bogor 119/7/IV/KS/2015 dan 556/Perj.9- Disbuparekraf/2015 14 April 2015 3 Tahun 74 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur - 100/7/HUK/2015 dan 119/20/VIII/KB/KS/ 2015 3 Agustus 2015 1 Tahun 75 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa Barat 119/II/KB/KS/2015 20 Januari 2015 3 Tahun PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2017 76 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Kerjasama Antar Daerah 19/51/KB/KS/III/2017 dan 02/Mou/POD/III/2017 14 Maret 2017 1 Tahun 77 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Batam Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan 119/90/PKS/V/2017 dan 02/PKS/POD/V/2017 18 Mei 2017 3 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 185 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 78 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam Pengembangan Bidang Peternakan 119/212/PKS/ KS/XI/2017 dan 53/PKS/POD- BTM/XI/2017 16 November 2017 3 Tahun 79 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 188/5/Huk/2017 dan 119/40/KB/KS/II/2017 27 Februari 2017 1 Tahun 80 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik 119/118/KB/KS/VII/2017 dan 060/KK.20-Bag.Kerja Sama/2017 6 Juli 2017 2 Tahun 81 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Pelayanan Publik Antar Daerah 119/169/KB/KS/VIII/2017 dan 102/MOU-16/KSD/2017 28 Agustus 2017 2 Tahun 82 Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Lebak Kerjasama Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan 119/101/PKS/KS/VI/2017 dan 050/KS-05/Bappeda/201 6 Juni 2017 5 Tahun 83 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Peningkatan Obyek Daya Tarik Wisata dan Promosi Wisata Serta Kerja Sama Kemitraan antar Pelaku Usaha Kepariwisataan 102.4/KS-16/KSD/2017 dan 119/189/PKS/KS/X/2017 18 Oktober 2017 5 Tahun 84 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Kerja Sama Promosi dan Investasi 102/KS- 29/DPMPTSP/KSD/2017 dan 119/235/PKS/KS/XII/2017 18 Desember 2017 5 Tahun 85 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan 415.4/3546/436.2.3/2017 dan 119/99/KB/KS/V/2017 31 Mei 2017 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 186 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 86 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Pengembangan Potensi Daerah 019.6/1.133 dan 119/74/KB/KS/IV/2017 20 April 2017 1 Tahun 87 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Surakarta dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Pengembangan Pariwisata 556/1425 dan 119/165/PKS/KS/IX/2017 13 September 2017 3 Tahun 88 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta Pengembangan Industri Kreatif dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah 019.6/293/IX/2017 dan 119/168/PKS/KS/IX/2017 18 September 2017 3 Tahun 89 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Kerjasama Antar Daerah 119/217/KB/KS/XI/2017 dan 119/3472–Bag. KS 1 November 2017 1 Tahun 90 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Smart City Kota Bandung di Kabupaten Bogor 130/1633-Diskominfo dan 119/201/PKS/KS/XI/2017 1 November 2017 3 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 187 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 91 Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah antara Kabupaten Bogor, Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Daerah Kota Bandung, Pemerintah Daerah Kota Bogor, Pemerintah Daerah Kota Banjar, Pemerintah Daerah Kota Cirebon, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Pendanaan Bersama Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Jawa Barat, 119/12/KB/KS/I/2017 17 Januari 2017 2 Tahun 92 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Cianjur Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal 119/178/KB/KS/IX/2017, 557/KK.24-Disperindag/ 2017, 050/71/KB/Pemhuk/2017, 06/MoU/Ekbang&KD/2017, 510/Pj.49-Hukham/2017 dan 188/19/Huk/2017 6 September 2017 1 Tahun 93 Addendum atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Depok Pelayanan TPPAS Regional Nambo untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok 658.1/131/PemKSM, 119/160/PKS/KS/IX/2017, 658.1/Perj.89-DLH/2017 dan 050/70/Add.PKS/Pem/Huk/2 017 6 September 2017 selama masa operasion al TPPAS Nambo sesuai dengan perundan g- undangan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 188 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 94 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tangerang Pengembangan Kegiatan Kepariwisataan dan Kebudayaan 556/490-Disbudpar dan 119/497-Disporabudpar 16 Juli 2012 3 Tahun PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH TAHUN 2018 95 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kerjasama Antar Daerah dalam pelayanan Publik 119/40/KB/KS/II/2018 dan 900/ 12/Huk/III/2018 27 Februari 2018 1 Tahun 96 Perjanjian Kerjasama Antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cianjur Penegakan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di wilayah Perbatasan 119/63/PKS/KS/III/2018, 300/128/Satpol PP dan damkar/2018 28 Maret 2018 5 Tahun 97 Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Kerjasama Daerah 119/52/KB/KS/III/2018 dan 06 Tahun 2018 - - 98 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Pengembangan Pariwisata 119/61/PKS/KS/III/2018 dan 993/71/Dispar/2018 28 Maret 2018 - 99 Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan 415.4/4814/436.2.3/2018 dan 119/104/KB/KS/V/2018 - 3 Tahun 100 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Kerjasama Antar Daerah dalam Pelayanan Publik, 119/118/KB/KS/VII/2017 dan 060/KK.20- Bag.Kerjasama/2017 6 Juli 2017 - 10 1 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Penegakan Perda Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Wilayah Perbatasan 118/63/PKS/KS/III/2018 dan 188/Perj.32- SatpolPP/2018 28 Maret 2018 3 Tahun 102 Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kabupaten Bogor dengan DPMPTSP Kota Bogor Penanaman Modal 119/59/PKS/III/2018 dan 570/Perj. 30-DPMPTSP/2018 26 Maret 2018 5 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 189 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 10 3 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bogor dengan Dinas Pertanian Kota Bogor Pengembangan Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan 119/70/PKS/KS/IV/2018 dan 119/Perj. 58-Distan/2018 9 April 2018 - 10 4 Perjanjian kerjasama antara Dinas Pemadam Kabupaten Bogor dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Penanganan Bencana Kebakaran di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bogor 119/85/PKS/KS/IV/2018 dan 119/Per.60-SatPol PP/2018 30 April 2018 - 10 5 Perjanjian Kerjasama Antara DISBUDPAR Kab. Bogor dengan Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat Pengembangan Pariwisata Nomor: 119/61/PKS/KS/III/2018 Nomor: 993/71/Dispar/2018 Tanggal: 28 Maret 2018 10 6 Perjanjian Kerjasama Antara BPBD Kab. Tangerang Propinsi Banten Dengan Dinas Damkar Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat Penanggulangan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan Tahap Pengumpul an: 27 Agustus 2018 -Tahap Pembahasa n: 29 Agustus 2018 -Tahap Revisi: 30 Agustus 2018 107 Perjanjian Kerjasama Antara Disbudpar Kab. Bogor dengan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Bogor Pengembangan, Kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan dan Kesenian Bogor Nomor: 119/163/PKS/KS/IX/2018 Nomor: 119/PERJ.136- Disparbud/2018 Tanggal 06 September 2018 108 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Dengan Disbudpar Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat Pengembangan Pariwisata. Nomor: 119/220/PKS/KS/XI/2018 22 Nopember 2018 10 9 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor Pengembangan Pariwisata Nomor: 61/PERJ.YK/X/2018 Nomor: 119/184/PKS/KS/X/2018 Tanggal: 06 Oktober 2018 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2014 11 0 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Negeri Jakarta Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Bogor 119/KB/KS/VI/2013 dan 1099/PL3/HK/2013 24 Juni 2013 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 190 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 11 1 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) ”Veteran” Jakarta Pengembangan Sumber Daya, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Kabupaten Bogor 119/1.1/KB/KS/III/2013 KS/03/III/2013 11 Maret 2013 1 Tahun 11 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 119/1/KS/II/2013 02A/KS/LIPI/II/2013 1 Februari 2013 3 Tahun 113 Piagam Kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Kabupaten Bogor - 1603/UNG.RKT/TU/2013 dan 119/2/KB/KS/III/2013 8 Maret 2013 5 Tahun 11 4 Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan RSUP dr. Hasan Sadikin, Bandung dan RSUD Ciawi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS- 1) di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor 3695/UNG.C/KS/2013, HK.06.01/E013/7574/VII/20 13, dan 445/1050/RSUD Ciawi/VII/2013 1 Juli 2013 3 Tahun 115 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dengan PT. Tirta Investama, Tbk Peningkatan Struktur Ruas Jalan Kedep – Cileungsi (Sta. 2+056 – Sta. 2+206) di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor 620/397.6-DBMP 22 Mei 2013 terhitung sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan Berita Acara Serah Terima Jalan 11 6 Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dengan PT. Bank BJB, Tbk Pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik untuk Layanan Transaksi Perbankan 28 Januari 2013 2 Tahun 117 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan Proda Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat Tahun Anggaran 2013 119/482 - PT 51/KEP-32.01/II/2013 14 Februari 2013 1 Tahun 118 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan TUN 181/03/PRJN/KS/V/2013 B-02/0.2.33/GS/05/2013 30 Mei 2013 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 191 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 119 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan PT. Astra Internasional, Tbk dan Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim Pembangunan Unit Sekolah Baru Rintisan SMKN Leuwiliang dan Perbaikan Gedung SMPN 4 Leuwiliang 420/417-DISDIK 014/YPA-MDR/III/11 31 Maret 2011 3 Tahun 12 0 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. TASPEN (Persero) Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif 1 Maret 2013 - 12 1 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Praktek Kerja Lapangan (PBL) dan Penelitian Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 4 Juni 2013 - 122 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Cibinong Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bogor 1 Maret 2013 - 12 3 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Sertifikasi Kepemilikan Tanah Aset Daerah Tahun Anggaran 2014 - - - 12 4 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan PRODA Sertifikat Tanah Milik Masyarakat Tahun Anggaran 2014 - - - 125 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan pengukuran dan pemetaan rencana jalan Raya Bogor - GOR Pakansari – Jalan Raya Pemda Tahun Anggaran 2014 - - - 126 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Fakultas Teknik Universitas Pakuan Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Subtansi Teknik RDTR dan Zoning Regulation Tahun Anggaran 2014 - - - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 192 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 12 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor pengelolaan sampah di lokasi Pasar Daerah di Kabupaten Bogor, yang secara administratif berada di wilayah kerja UPT Kebersihan dan Sanitasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bogor - 1 Januari 2013 5 Tahun 12 8 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor - - 12 9 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kerjasama pelayanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 605/KTR/IV-07/1214 dan 445/1895-RSUD-L - - 13 0 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pelayanan jaminan sosial - - - 131 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT. Bukaka Teknik Utama Pelayanan Kesehatan karyawan PT. Bukaka Teknik Utama 446/057/PKS/2013 10 Desember 2013 2 Tahun 132 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT. Cahaya Medika Healthcare pelayanan program jaminan pemeliharaan kesehatan 446/048/PKS/2013 1 November 2013 1 Tahun 13 3 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan Klinik Indosehat 3002 pelayanan kesehatan PT. Klinik Indosehat 3002 12/IKS/IS2013/DIR/XII/2013 , 1 Desember 2013 1 Tahun 13 4 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT, Citra Abadi Sejati pelayanan kesehatan karyawan PT. Citra Abadi Sejati 446/036/KS/2013 21 Oktober 2013 1 Tahun 135 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 445/015.11-RSUD Ciawi/I/2014 6 Jauari 2014 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 193 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 13 6 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kota 445/020.23/RSUD. Ciawi/II/2014 07 Januari 2014 - 13 7 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk Fasilitas Rawat Inap Bagi Peserta Program Kesehatan 445/1862.2/RSUD Ciawi/XII/2014 Oktober 2014 - 13 8 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT. Cahaya Medika Health Care Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 445/202.1/RSUD Ciawi/II/2014 08 Februari 2014, - 13 9 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT. Hardlent Medika Husada Pelayanan Jaminan Kesehatan Paket Plus 445/011.15/RSUD Ciawi/I/2014 02 Januari 2014 - 140 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT Wijaya Karya Penanganan Kecelakaan Kerja dan Kesehatan para Staff Wijaya Karya dan Pekerja Proyek Pembangunan Gedung Pusat Pelatihan Kepelabuhan Pelindo 445/090.2/RSUD CIAWI/I/2014 Januari 2014 - 141 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan PT. Klinik Indosehat Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan Pihak Indosehat 045/1439.1-RSUD Ciawi/IX/2014 01 Juni 2013 - 142 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK TEKNOMEDIKA PLUS Praktek Kerja Lapangan 445/959.57/DIKLAT/VII/201 3 1 Juli 2013 - 143 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK FARMASI IBNU AQIL praktek kerja lapangan 445/2426/DIKLAT/II/2013 1 Februari 2014 - 14 4 Perjanjian antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK FARMASI PANDUTAMA praktek kerja lapangan . 445/242.6/RSUD CIAWI/II/2013 01 Februari 2013 1 Tahun 14 5 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan SMK FARMASI BOGOR praktek kerja lapangan 445/995.14/DIKLAT/VII/201 3 10 Juni 2013 1 Tahun 14 6 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Fakultas Kebidanan URINDO praktek klinik kebidanan 445/429/DIKLAT/III/2013 05 Maret 2013 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 194 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 147 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Akademi Kebidanan Al-IKHLAS tentang praktek klinik kebidanan 445/437.9/RSUD CIAWI/III/2013 06 Maret 2013 1 Tahun 148 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan RADIOGRAFER AL-ISLAM BANDUNG praktek klinik kebidanan 445/429.7/RSUD CIAWI/III/2013 05 Maret 2013 1 Tahun 14 9 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan STIKES MITRA RIA HUSADA BOGOR praktek klinik kebidanan 049/DIKLAT/I/2013 03 Januari 2013 1 Tahun 150 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID CITAMA DEPOK praktek klinik kebidanan 445/1350.18/DIKLAT/VII/20 13 30 Agustus 2013 1 Tahun 151 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKPER AL- IKHLAS praktek kerja lapangan 445/974.7/RSUD CIAWI/VI/2013 05 Juni 2013 1 Tahun 152 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Fakultas Kedokteran UKRIDA KEPANITRAAN KLINIK 420/529/RSUD CIAWI/V/2011 10 Mei 2011 3 Tahun 153 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Fakultas Kedokteran UNTAR KEPANITRAAN KLINIK 420/RSUD CIAWI/2011 22 Juni 2013 1 Tahun 15 4 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID PRIMA HUSADA praktek klinik kebidanan 445/DIKLAT/413.20/2013 01 Maret 2013 1 Tahun 15 5 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan POLITTEKES KEMENKES BANDUNG BOGOR praktek klinik kebidanan HK.06.01/1.6/1685/2013 19 April 2013 1 Tahun 156 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID BOGOR HUSADA praktek klinik kebidanan 445/429.7/RSUD CIAWI/III/2013 05 Maret 2013 1 Tahun 157 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKBID WIJAYA HUSADA praktek klinik kebidanan 445/243.6/RSUD CIAWI/II/2013 06 Mei 2013 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 195 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 15 8 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan AKPER WIJAYA HUSADA praktek klinik kebidanan 445/244.6/RSUD CIAWI/II/2013 06 Mei 2013 1 Tahun 15 9 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan STIKES BANTEN praktek klinik kebidanan 445/1925.5/RSUD CIAWI/XII/2013 05 Maret 2013 1 Tahun 16 0 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan DIII GIZI IPB praktek kerja lapangan 073/138- 69/DIKLAT/IX/2013 03 September 2013 1 Tahun 16 1 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi dengan Hemodialisa pelayanan pasien cuci darah antara RSUD ciawi dengan PT. Mendjangan 445/1720/XII/12 dan 0388/MKSO/XII/12 02 November 2012 - 16 2 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Taspen (Persero) Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif 21 Maret 2013 4 Tahun 16 3 Nota Kesepahaman Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, IPB, PT. Holcim dan Damandiri Pemberdayaan Masyarakat Melalui Format Program GREEN POSDAYA yang berfokus pada bidang pendidikan, ekonomi dan kesehatan, lingkungan dan agama di 9 (sembilan) desa binaan 119/4/KB/KS/VI/2013, 34/IT3/KSM/ 2013, 020620/HIL/NAR/CR/2013 dan 053/Mou/YDESAM/VI/2013 20 Juni 2013 5 Tahun 16 4 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA dengan Kelompok Tani Tirta Mekar Pemasaran Buah dan Sayuran MIDI- TIRTAMEKAR/KEMITRAAN/X I/2012/113 KELOMPOK TANI TIRTA MEKAR-25/2012 29 November 2012 3 Tahun KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2015 16 5 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Penelitian, Pengembangan, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 119/1/KS/II/2013 02A/KS/LIPI/II/2013 1 Februari 2013 3 Tahun 166 Piagam Kerjasama antara Universitas Padjadjaran dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Pendidikan dan Penelitian 1603/UNG.RKT/TU/2013 dan 119/2/KB/KS/III/2013 18 Maret 2013 5 Tahun 16 7 Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan RSUP dr. Hasan Sadikin, Bandung dan RSUD Ciawir Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS- 1) di RSUD Ciawi Kabupaten Bogor 3695/UNG.C/KS/2013,HK.06. 01/E013/7574/VII/2013 dan Nomor 445/1050/RSUD Ciawi/VII/2013 1 Juli 2013 3 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 196 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 168 Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dengan PT. Bank BJB, Tbk Pemanfaatan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik untuk Layanan Transaksi Perbankan 28 Januari 2013 2 Tahun 169 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. Bank pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Kantor Cabang Cibinong Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Kabupaten Bogo 1 Maret 2013 3 Tahun 170 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor Pengelolaan Sampah 027/1422-DKP/2012 dan 539/13/PKS/PD.THG/2012 31 Desember 2012 5 Tahun 171 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan PT. Daya Mitra Telekomunikasi penyelenggaraan beberapa lokasi Pembangunan Smart Pole Microcell 119/28.1/XI/PK/KS/2015 dan DMT.020/CLI/DBS- a1000000/XI/2015 02 November 2015 5 Tahun 172 Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Bogor, Area Depok, Area Gunung Putri dan PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan Serta Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 0145.PJ/AGA/AREA BGR/2015, 0239/AGA.01.01/A.DPK/2015 dan 0135.Pj/AGA.01.01/A.PGPI/2 015 - 1 Tahun 173 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk penerimaan pembayaran pajak daerah Kabupaten Bogor 119/34.1/XII/PK/KS/2015 dan B.379/KC- XIV/PEM/18/12/2015 06 Juli 2015 3 Tahun 174 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Utama Pelayanan Kesehatan bagi Peserta BPJS 45/902/rsudciawi/V/2015 04 Mei 2015 - 175 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Inhealt Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Inhealt 445/1299/rsudciawi/X/2013 01 Oktober 2015 - 176 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Asuransi MAG Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Asuransi MAG 045/1862.2/rsudciawi/XI/20 14 20 November 2015 - 17 7 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Waskita Wika KSO Penanganan kecelakaan kerja dan kesehatan para staff Waskita Wika 445/1044.8/ rsudciawi/VI/2015 11 Juni 2015 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 197 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 17 8 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Nusa Raya Cipta Pelayanan kesehatan bagi karyawan PT. Nusa Raya Cipta 045/1672.1/rsudciawi/X/201 4 20 Oktober 2015 - 17 9 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. AKSA Pelayanan kesehatan bagi karyawan PT. AKSA 445/509/rsudciawi/III/2015 6 Maret 2015 - 180 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Metavisi Integra Pelayanan kesehatan bagi karyawan PT. Metavisi Integra 445/902.6/rsudciawi/V/2015 14 Mei 2015 - 181 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan AKBID CITAMA DEPOK praktek kerja lapangan 445/1567.20/RSUDCIAWI/X/ 2015 01 Oktober 2014 - 182 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan UPN Veteran Jakarta ilmu gizi 445/1060.1.RSUDCIAWI/VI/2 015 12 Juni 2015 - 183 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Puskesmas PONED Kabupaten Bogor praktek kerja lapangan 445/1658.11/RSUDCIAWI/VII I/2015 27 Agustus 2015 - 184 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan STIKES Ahmad Yani Cimahi analisis 445/508/RSUDCIAWI/III/20 15 - - 18 5 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan UHAMKA ilmu gizi 445/508/RSUDCIAWI/III/20 15 - - 18 6 Perjanjian Kerjasama Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor 119/1/1/PK/KS/2015 dan 04/KTR/IV-07/0115 02 Januari 2015 1 Tahun 18 7 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Ibnu Khaldun Bogor pengembangan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berkelanjutan, berbudaya, maju, sejahtera dan mandiri 119/23.1.A/XII/KB/KS/2014 dan 1056/K.12/UIKA/2014 1 Desember 2014 1 Tahun 188 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cileungsi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciawi peningkatan potensi dan kepatuhan perpajakan di Kabupaten Bogor 970/283-DPKBD/2011, PRJ01/WPJ.22/KP.08/2011, PRJ-01/WPJ.22/KP.01/2011, dan PRJ-01/WPJ.22/KP.11/2011 12 Desember 2011 5 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 198 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 18 9 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Cibinong penerimaan pembayaran dan pemindah bukuan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bogor 973/81-DISPENDA, dan B.1753/KW- XIV/RTL/03/2012 28 Februari 2012 3 Tahun 19 0 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan PT. Aneka Tambang, Tbk Pengelolaan Kawasan Agromedika di Desa Hambaro Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor 520/59.KS - Horti dan 059A/924/PUE/2011 18 Januari 2011 5 Tahun 191 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pelayanan jaminan sosial - - - 192 Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi dengan PT. Bukaka Teknik Utama Pelayanan Kesehatan karyawan PT. Bukaka Teknik Utama 446/057/PKS/2013 10 Desember 2013 2 Tahun 193 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan 520/9/NK/HUK/2009 dan 06/134/KSM/2009 16 Maret 2009 5 Tahun KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2016 19 4 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan 119/I/KB/KS/2016 dan 01/153/KsM/2016 5 Januari 2016 5 Tahun 195 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) Data dan Informasi Geospasial 119/08/PK/KS/IV/2016 dan B-12.8/PPKS/PK/04/ 2016 12 April 2016 4 Tahun 196 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pusat Diseminasi dan Kemitraan Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Demo Pemanfaatan Teknologi Nuklir Bidang Pertanian di Kabupaten Bogor 119/09/PK/KS/IV/2016 dan B-500/Batan/BGN/ KS.0002/04/2016 15 April 2016 2 Tahun 197 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Bogor 410/674/Promkes-SDK 18 Januari 2016 - 19 8 Perjanjian Kerjasama antara RSUD Ciawi dengan PT. Jasa Raharja Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Kecelakaan 445/2320/RSUDCIAWI/VII/2 016 20 Juli 2016 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2017 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 199 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 199 Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dewantara Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/21/KB/KS/I/2017 dan 0824/KB/STIED/I/2017 30 Januari 2017 1 Tahun 20 0 Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Jasa Layanan Perbankan di Kabupaten Bogor 119/41/KB/KS/II/2017 dan 194/CBN-OPS/2017 28 Februari 2017 1 Tahun 20 1 Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan Akademik Kebidanan Yaspen Tugu Ibu Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/52/KB/KS/II/2017 dan 018/MoU/AKB/YTI/III/2017 15 Maret 2017 1 Tahun 20 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/80/KB/KS/V/2017 dan 626/REK- UTA’45/MoU/V/2017 2 Mei 2017 1 Tahun 20 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Agama Islam Sahid Bogor Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bogor 119/91/KB/KS/V/2017 dan 002/5/INAIS/KB/V/2017 18 Mei 2017 1 Tahun 20 4 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/95/KB/KS/V/2017 dan UN.01/R/OT.01.6/1431/2017 24 Mei 2017 1 Tahun 205 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor Peningkatan Peran Persatuan Wredatama Kabupaten Bogor 119/109/KB/KS/VI/2017 dan 018/Org/Kpts/VI/2017 17 Juni 2017 2 Tahun 20 6 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian serta Pembinaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 119/138/KB/KS/VIII/2017 dan 31/KS/LIPI/ VIII/2017 18 Agustus 2017 3 Tahun 207 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Keislaman 119/176/KB/KS/IX/2017 dan 01/R-UMJ/IX/2017 4 September 2017 2 Tahun 208 Kesepakatan Bersama antara Kabupaten Bogor dengan Akademik Kebidanan Pelita Ilmu Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 119/191/KB/KS/IX/2017 dan 006/AKBID- PI/MOU/DPK/IX/2017 26 September 2017 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 200 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 209 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademik Kebidanan Prima Husada Bogor Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 119/200/KB/KS/X/2017 dan Nomor 045/AKBID- PHB/X/2017 9 Oktober 2017 1 Tahun 210 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Yayasan Wijaya Husada Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 119/218/KB/KS/XI/2017 dan 28/YWH/XI/2017 2 November 2017 1 Tahun 211 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Penyelenggaraan Program jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor 119/11/KB/KS/I/2017, MOU/01/01/2017 dan MOU/01/01/2017 17 Januari 2017 1 Tahun 21 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengkajian, Penerapan dan Pemasyarakatan Teknologi untuk Mendukung Pembangunan Kabupaten Bogor 119/36/KB/KS/II/2017 dan 06./NK/BPPT-Kab Bogor/02/2017 21 Februari 2017 2 Tahun 21 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/87/KB/KS/V/2017 dan 003/KB/STIE Tazkia/V/2017 12 Mei 2017 2 Tahun 21 4 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPITEK) - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sinergi Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Teknologi di Kabupaten Bogor 119/64/KB/KS/IV/2017 dan 05/P2/KS/2017 5 April 2017 3 Tahun 215 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Esa Unggul Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/177/KB/KS/IX/2017 dan 18/MOU/R/IX/2017 28 Agustus 2017 1 Tahun 216 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan USAID Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene penyehatan lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS) Implementasi Program Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene penyehatan lingkungan untuk semua (IUWASH PLUS) di Kabupaten Bogor 119/182/KB/KS/IX/2017 dan 002/IUWASH PLUS- MoU/IX/2017 12 September 2017 5 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 201 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 21 7 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 119/231/KB/KS/XI/2017 dan 011/AKPER YJK/01/XI/2017 21 November 2017 1 Tahun 218 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Taspen (Persero) KC Bogor Peningkatan Layanan Administrasi dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bogor 119/237/KB/KS/2017 dan JAN-01/C.3.1/122017 30 November 2017 1 Tahun 219 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Bogor 119/238/KB/KS/XII/2017, MOU/07/122017 dan MOU/02/12201 4 Desember 2017 1 Tahun 220 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Perkebunan Nusantara VIII penggunaan sebagian lahan HGU Kebun Gunung Mas PTPN VIII untuk relokasi pedagang kaki lima dan pengembangan Rest Area di kawasan puncak Kabupaten Bogor 119/236/KB/KS/XI/2017 dan III.2/1119/XI/2017 29 November 2017 2 Tahun 22 1 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor Penyusunan Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowerment Measurement (GEM) 119/74/PKS/KS/IV/2017 dan 1220/IT3.11/KS/2017 13 April 2017 8 Bulan 22 2 Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor Penggunaan Lahan Hak Guna Kebun Gunung Mas untuk Sarana dan Prasarana Pendukung Olahraga Paralayang dan Gantole SP/III.2/333/IX/2017 dan 199/168/PKS/ KS/IX/2017 15 September 2017 5 Tahun 223 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Yaspen Tugu Ibu Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan 119/102/PKS/KS/VI/2017 dan 021/MOU/AKB- YTI/VI/2017 7 Juni 2017 3 tahun 22 4 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk Bogor Uji Coba Pengelolaan Sampah Domestik di Kabupaten Bogor 119/98/PKS/KS/V/2017 dan 332/LCA-DIR/V/2017 31 Mei 2017 1 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 202 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 22 5 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Pemberdayaan Pengrajin Sepatu Ciomas 119/112/PKS/KS/VI/2017 dan 900/K/STIEK/ VI/2017 20 Juni 2017 1 tahun 22 6 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Cipta Daya Husada tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 119/162/PKS/KS/IX/2017 dan 02/AKBID- CDH/KS/IX/2017 11 September 2017 2 tahun 22 7 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Pelita Ilmu tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan 119/172/PKS/KS/IX/2017 dan 0015/AKBID- PI/DPK/PKS/IX/2017 25 September 2017 3 tahun 22 8 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul Praktik Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/169/PKS/KS/IX/2017 dan 05/DKN/FIKES/ IX/2017 19 September 2017 2 tahun 22 9 Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tentang Pendayagunaan Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi di Lingkungan Puspitek untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Bogor 119/176/PKS/KS/IX/2017 dan 30/P2/KS/2017 29 September 2017 2 tahun 23 0 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Prima Husada tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 119/192/PKS/KS/X/2017 dan 042/AKBID- PHB/X/2017 23 Oktober 2017 2 tahun 23 1 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Wijaya Husada Bogor Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/213/PKS/KS/XI/2017 dan 186/AKBID- YWH/XI/2017 17 November 2017 3 tahun 232 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Program Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Rangka Peningkatan Jalan Citeureup – Citaringgul di Desa Kadumanggu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor 119/206/PKS/KS/XI/2017 dan 035/RSP-XI/2017 8 November 2017 2 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 203 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 23 3 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor di Kabupaten Bogor 119/227/PKS/KS/XII/2017 dan 6825/STIkes- WH/XII/2017 8 Desember 2017 3 tahun 23 4 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor dengan PT. INDAC INT’L (Battery Component Indonesia) Pembangunan Jembatan Wanaherang pada Ruas Jalan Lingkar Kantor Kecamatan Gunung Putri (Jalan Melati) Kabupaten Bogor 119/66/PKS/KS/IV/2017 dan 01/INDAC.BCI/ PKS/IV/2017 tanggal 3 April 2017 2 tahun 23 5 Perjanjian Kerjasama Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin 119/117/PKS/KS/VII/2017 dan LBH/03/ban/ p.Kab.Bogor/VII/2017 4 Juli 2017 1 tahun 23 6 Perjanjian Kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat 119/203/PKS/KS/X/2017 dan HK.201/2/10/STTD- 2017 12 Oktober 2017 5 tahun 237 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara Pemanfaatan Sertifikasi Elektronik dalam Sistem Perizinan Berbasis Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor 199/199/PKS/KS/X/2017 dan PERJ.37/LSN/SU/ KH.02.01/10/2017 31 Oktober 2017 4 tahun 23 8 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Jasa Pengiriman Surat dan Paket 199/200/PKS/KS/X/2017 dan PKS.2594/ RegionalIV/III/10/A/1017 31 Oktober 2017 1 tahun 23 9 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Badan Pimpinan Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Bogor Pengembangan, Promosi dan Daya Saing Industri Pariwisata di Kabupaten Bogor 199/218/PKS/KS/XI/2017 dan 02/PKS/BPC-PHRI/Kab. BOGOR/XI-2017 24 November 2017 5 tahun 24 0 Perjanjian Kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Penggunaan Lahan Hak Guna Usaha Kebun Gunung Mas PTPN VIII Seluas ± 1 HA Untuk Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor III.2/1120/XI/2017 dan 119/221/PKS/KS/XI/2017 29 November 2017 5 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 204 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 24 1 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Kota dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bogor Cileungsi Pelaksanaan Pelayanan Pengobatan dan Perawatan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan 199/238/PKS/KS/XII/2017, PKS/8/122017 dan PER/38/122017 21 Desember 2017 1 tahun 24 2 Addendum Kedua atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Daihan Cipta Prima Pembangunan Pertokoan Modern ”Technoworld” beserta Fasilitas Penunjangnya 511.22/5/PRJN/KS/2011 dan 011/PKP/TW/DCP/DIR/XI/2 011, 11 November 2011 7 tahun 243 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Astra International Tbk Program bantuan Pendidikan di Kabupaten Bogor 119/22/X/KB/KS/2014 27 Oktober 2014 3 tahun 244 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Negeri Jakarta Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Potensi Daerah di Kabupaten Bogor 119/11/VI/KB/KS/2014 dan 1741/PL3/HK/2014 30 Juni 2014 5 tahun 24 5 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Pakuan Pengembangan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi lokal Di Kabupaten Bogor 119/21/VIII/KB/KS/2014 dan Nomor KS/651/VIII/2014/UPNVJ 6 Oktober 2014 3 tahun 246 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN “Veteran” Jakarta Praktek Klinik dan Komunitas di Wilayah Kerja Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor 421/01/Promkes.SDK/2014 dan PKS/002/II/2014/FIKES 28 Februari 2014 3 tahun 247 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Bogor dengan PT. Bank Syariah Mandiri Pemanfaatan Jasa dan Pelayanan Perbankan 119/4/III/KB/KS/2015 dan 17/006-MOU/Dir 3 Maret 2015 3 tahun 24 8 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogor Peningkatan Sumber Daya Manusia 119/7/III/KB/KS/2015 dan 320/K/STIE/III/2015 18 Maret 2015 3 tahun 24 9 Nota Kesepahaman antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat Pembangunan dan Pengembangan Taman Teknologi Pertanian Cigombong 483/HK.220/I/05/2015 dan 119/10/V/KB/KS/2015 7 Mei 2015 3 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 205 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 25 0 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abadi Negara Pengembangan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bogor 119/11/V/KB/KS/2015 dan 012/KS/Ketua/STIP- AN/IV/2015 18 Mei 2015 5 tahun 25 1 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Ria Husada Jakarta Praktek Belajar/Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/15/VI/KB/KS/2015 dan 017/MOU/KS/STIKes MRH/VI/2015 1 Juni 2015 3 tahun 252 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Informasi Geospasial 119/18/VII/KB/KS/2015 dan 8-10.1/KA/PK/07/2015 10 Juli 2015 3 tahun 25 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. ANTAM (Persero) Tbk. UBPE Pongkor Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bogor 119/29/IX/KB/KS/2015 dan656.a/7624/PUE/2015 18 September 2015 4 tahun 25 4 Kesepakatan Bersama antara Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Bogor Penelitian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Iptek Nuklir dalam Menunjang Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor 10171/BATAN/KS/0101/X/2 015 dan 119/31/X/KB/KS/2015 8 Oktober 2015 3 tahun 25 5 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Nusa Bangsa Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kabupaten Bogor 119/33/XI/KB/KS/2015 dan 056/REK-UNB/F/XI/2015 12 November 2015 3 tahun 256 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Bio farma (persero) Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Bogor 119/38/XII/KB/KS/2015 dan 07535/DIR/XII/2015 1 Desember 2018 3 tahun 257 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional “ANTARA” Media Luar Ruang (Videotron) Layanan Informasi Publik “Layar Indonesia Kabupaten Bogor Tegar Beriman” 119/23/VIII/PK/KS/2015 dan 094/PKS/DITKOMBUSDEP/VI II/2015 27 Agustus 2015 5 tahun 25 8 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YATSI Tangerang Praktek Klinik Kebidanan dan Perawatan, Penelitian serta Pengabdian Masyarakat 119/5.1/IV/PK/KS/2015 dan 006/Yatsi/Mou/III/2015 13 April 2015 3 tahun 25 9 Perjanjian Kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Pembangunan dan Pengembangan Taman Teknologi Pertanian Cigombong Kabupaten Bogor 3040/HK.220/I.1/II/2015 dan 119/29/XI/PK/KS/2015 9 November 2015 3 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 206 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU Bogor 260 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Nasional Jakarta Program Pemberdayaan dan Pembangunan Desa di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor 119/05/KB/KS/II/2016 dan 073/R/II/2016 23 Februari 2016 3 tahun 261 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Politeknik Kementerian Kesehatan Jakarta III Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) 119/04/KB/KS/II/2016 dan HK.01/I/1122/2016 22 Februari 2016 3 tahun 26 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat 119/04/KB/KS/II/2016 dan HK.05.01/I/1005/2016 29 Februari 2019 1 tahun 26 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Pelayanan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Kabupaten Bogor 119/07/KB/KS/IV/2016 dan HK.05.01/11.2/1317/2016 01 April 2016 1 tahun 26 4 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Kebidanan Bunda Auni Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat 199/07.1/KB/KS/IV/2016 dan 127/MOU/BAAK- AKBA/IV/2016 20 April 2016 1 tahun 265 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Bogor Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/11/KB/KS/V/2016 dan D.2-500/STKIP-M/V/2016 12 Mei 2016 1 tahun 266 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Bogor dengan Akademi Kebidanan Bakti Indonesia Bogor Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/19/KB/KS/VI/2016 dan 031/MOU/AKBID.BI/ VI/2016 9 Juni 2019 1 tahun 267 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Bandung Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bidang Kesehatan di Kabupaten Bogor 119/27/KB/KS/VI/2016 dan HK.05.01/1.6/2958/2016 21 Juni 2016 1 tahun 26 8 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan PT. Holcim Indonesia, Tbk Pengelolaan Sampah Domestik di Kabupaten Bogor 119/62/KB/KS/VIII/2016 dan 0218-AGMT/LCA- CEO/HIL/VIII/2016 16 Agustus 2016 1 tahun 26 9 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Penggunaan Lahan Praktik di Wilayah Kabupaten Bogor 119/70/KB/KS/VIII/2016 dan 114/C.01.02/2016 29 Agustus 2019 1 tahun 270 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 119/73/KB/KS/IX/2016 dan 59/NKB/R/UI/2016 1 September 2016, 1 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 207 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU Universitas Indonesia 27 1 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan STIKES Banten Praktek Belajar Lapangan dan Penelitian Mahasiswa STIKES Banten di Kabupaten Bogor 076/MOU/04321/IX/2016 19 September 2016 1 tahun 27 2 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Kebidanan Al- Ikhlas Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 119/96/KB/KS/X/2016 dan 4055/C.0.02/X/2016 6 Oktober 2016 1 tahun 27 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten dengan Akademi Kebidanan Cipta Daya Husada Penyelenggaraan Praktik Kerja Lapangan 119/130/KB/KS/XI/2016 dan 36/AKBID-CDH/XI/2016 23 November 2016 1 tahun 27 4 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bogor 119/I/KB/KS/2016 dan 01/153/KsM/2016 5 Januari 2019 5 tahun 275 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institut Pertanian Bogor Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bogor 119/I/KB/KS/2016 dan 01/153/KsM/2016 5 Januari 2016 5 tahun 27 6 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk Penyelenggaraan Pembangunan Microcell berikut Fasilitas Pendukungnya pada Beberapa Lokasi di Kabupaten Bogor 119/03/KB/KS/II/2016 dan 048/BTS-DIR/I/2016 18 Februari 2016, 1 tahun 27 7 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Pertahanan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Bogor 119/34/KB/KS/VI/2016 dan 22/KB/UNHAN/VI/2016 30 Juni 2016 3 tahun 278 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Prima Husada Bogor Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/92/KB/KS/IX/2016 dan 036/AKBID-PHB/IX/2016 30 September 2019 1 tahun 27 9 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akademi Keperawatan Yayasan Jalan Kimia Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) 119/98/KB/KS/X0/2016 dan 02/YJK/X/2016 10 Oktober 2016 1 tahun 28 0 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Ibn Khaldun Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Madani yang Berkelanjutan, Berbudaya, Maju, Sejahtera dan Mandiri 119/127/KB/KS/XI/2016 dan 9464/K.12/UIKA/2016 18 November 2016 1 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 208 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 28 1 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan ORARI Daerah Jawa Barat Lokal Kabupaten Bogor Pemanfaatan dan Dukungan Radio Komunikasi 119/131/KB/KS/XI/2016 dan 27/S-SKB/KBG/XI/2016 24 November 2019 2 tahun 28 2 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra RIA Husada Jakarta Praktik Belajar Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 119/02/PK/KS/II/2016 dan 101/KS/STIKES MRH/II/2016 2 Februari 2016 3 tahun 28 3 Perjanjian Kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dengan PT. Antam (persero) Tbk UPBE Pongkor Penanganan Pasca Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Kabupaten Bogor 119/05/PK/KS/III/2016 dan 142/PUE/142/7624/PUE/20 16 15 Maret 2016 4 tahun 284 Perjanjian Kerjasama antara Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor dengan PT. Antam (Persero), Tbk UBPE Pongkor Realisasi Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berupa Pengadaan Kendaraan Siaga Desa Roda Empat di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor 119/07/PK/KS/III/2016 dan 277/7624/PUE/2016 15 Maret 2016 1 tahun 285 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor dengan Rumah Sakit Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Penanganan Orang Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Bogor 119/17/PK/KS/V/2016 dan HK.05.01/II.1/2630/2016 30 Mei 2016 1 tahun 286 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Bunda Auni Praktik Belajar Lapangan, Penelitian dan Praktik Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa 119/27//PK/KS/VI/2016 dan 129/BAAK- AKBA/PKK/VI/2016 14 Juni 2016 5 tahun 28 7 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta I Pelaksanaan Praktik Klinik Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/38/PKS/KS/VI/2016 dan HK.05.01/I/3613/2016 29 Juni 2016 5 tahun 28 8 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Kebidanan Bhakti indonesia Bogor Pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan dan Praktik Kebidanan Komunitas 119/49//PKS/KS/VII/2016 dan 090/MOU/AKBID.BI/VII/201 6 21 Juli 2016 5 tahun 28 9 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dengan LP2M Universitas Pertahanan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bogor 119.68/PKS/KS/VIII/2016 dan PKS/42/VIII/2016 18 Agustus 2016 3 tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 209 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 29 0 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Akademi Keperawatan Al-Ikhlas Penyelenggaraan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 119/95/PKS/KS/IX/2016 dan 1181/C.01.02/2016 26 September 2019 3 tahun 291 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta III Pelaksanaan Praktik Klinik Lapangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/99/PKS/KS/IX/2016 dan Hk.06.0.1/IX/1122/2016 30 September 2016 5 tahun 292 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor dengan PT. Bali Towerindo Sentra, Tbk Pembangunan dan Penyediaan Infrastuktur Telekomunikasi Mikroseluler dan Jaringan Fiber Optik pada Beberapa Lokasi di Kabupaten Bogor 119/110/PKS/KS/X/2016 dan 672/BTS-DIR/X/2016 17 Oktober 2016 5 tahun 29 3 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Yayasan Dharmais Penyelenggaraan Program Terpadu Pesantren Singkat Pelatihan Usaha Produktif di Kabupaten Bogor 119/118/PKS/KS/X/2016 dan 30/SK/DHM/X/2016 27 Oktober 2016 3 tahun 294 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor dengan PT. Gunung Suwarna Abadi Penyediaan/Pembangun an Bukaan Gerbang Tol Jagorawi di KM 42,5 dan Akses Jalan Langsung di Kabupaten Bogor 119/01/PK/KS/I/2016 dan 011/GSA-PKS/I/2016 20 Januari 2016 2 tahun 295 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten Praktek Belajar Lapangan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten di Kabupaten Bogor 119/100/PKS/KS/X/2016 dan 72/PKS/043231/X/2016 3 Oktober 2016 3 tahun 29 6 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Cabang Cibinong Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor 119/164/PKS/KS/XII/2016 425/KT/IV-07/2016 29 Desember 2016 1 tahun KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA TAHUN 2018 29 7 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dengan LPPM Institut Pertanian Bogor Pelaksanaan Anugrah Paraita Ekapraya 119/24/PKS/KS/II2018 dan 0536/it.11/KS/2018 5 Februari 2018 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 210 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 29 8 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor dengan LPPM Institut Pertanian Bogor Penyusunan Gender 19/25/PKS/KS/II2018 dan 0536/it.11/KS/2018 5 Februari 2018 - 299 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Agama Cibinong dan Kementerian Agama Kabupaten Bogor Pelayanan Terpadu Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Hak Identitas Hukum Lainnya di Kabupaten Bogor 119/29/PKS/KS/II/2018, WII.UO/2031/Hk.02/II/2018, WI0.A20/1406/Hk.05/II/201 8 dan 3256/KK.01.01/HM.00/II/20 18 6 Februari 2018 - 30 0 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor dengan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 119/107/PKS/KS/VI/2018 dan 355/KTR/IV-12/0618 - - 301 Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Politeknik Kesehatan Bandung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 110/35/KB/KS/III/2018 dan HK 05.01/1.6I/0695/2018 20 Februari 2018 - 302 Kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan Stikes Pertamina Bina Medika Jakarta Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/37/KB/KS/II/2018 dan 0552/100000/II/2018 22 Februari 2018 - 303 Kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan Akper Royhan Jakarta Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/41/KB/KS/II/2018 dan 031/Dir-Ry/ II/2018 28 Februari 2018 - 304 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Penyediaan Dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat 119/59/KB/KS/II/2018 dan 3157/10/DJM.1/2018 23 Maret 2018 - 305 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan POLRES Bogor Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pelajar 119/65/KB/KS/IV/2018 dan B/08/IV/2018/ Resor 3 April 2018 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 211 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 306 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Institu Pemerintahan Dalam Negeri Kerjasama Pendidikan dan Program Pendampingan 119/70/KB/KS/III/2018 dan 420/205/KB/KS/IV/2018 10 April 2021 - 30 7 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Respati Indonesia Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 119/95/KB/KS/V/2018 dan UN.011/R/OT.01.6/1431/201 8 2 Mei 2018 - 30 8 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Bogor 119/89/KB/KS/V/2018 dan 56/KOMINFO/HK.03.02/05/2 018 8 Mei 2018 - 30 9 Kesepakatan Bersama Antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Kabupaten Bogor Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 119/97/ KB/KS/V/201 21 Mei 2018 - 31 0 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Trilogi Jakarta Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat 119/113/KB/KS/VI/2018 dan 10/TRILOGI/Rektor/Mou/VI/ 2018 26 Juni 2018 - 31 1 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Universitas Indonesia Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian masyarakat 119/114/KB/KS/VI/2018 dan 25/NKB/ R/UI/V/2018 28 Juni 2018 - 312 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Prov. Jawa Barat Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta DI Yogyakarta Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Nomor: 119/135/KB/KS/VII/2018 Nomor: 20/NKB.YK/VII/2018 Tanggal: 27 Juli 2018 313 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Prov. Jawa Barat dengan Pemerintah Kab. Bukittinggi Prov. Sumatera Barat Kerjasama Jaringan Lintas Daerah Nomor: 119/143/KB/KS/VIII/2018 Nomor: 180/27/Huk-D/2018 Tanggal: 07 Agustus 2018 31 4 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Bogor dengan Pemerintah Kab. Sukabumi Kerja Sama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Nomor: 119/216/KB/KS/XI/2018 Nomor: 100/PJ 63.Hukham/2018 Tanggal: 05 Nopember 2018 31 5 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor dengan Kantor Pertanahan Kab. Bogor Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Hak atas Tanah milik/dikuasai Pemerintah Kab. Bogor tahun anggaran 2018 Nomor : berbentuk draft RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 212 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 316 Perjanjian Kerja sama Antara PT Taspen (persero) Kantor Cabang Bogor dengan Pemerintah Kab. Bogor Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pelayanan Proaktif. Nomor : berbentuk draft 31 7 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Tenaga Kerja Kab. Bogor Dengan BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Kab. Bogor 31 8 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kesehatan Kab. Bogor dengan FIKES Universitas Respati Indonesia Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat No 119/129/PKS/KS/VII/2018 Tanggal 18 Juli 2018 319 Perjanjian kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Dengan Kantor Pertanahan Kab. Bogor Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Proses Pendaftaran Tanah Untuk Mendukung Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Wilayah Kab. Bogor Tahun 2018 Nomor : 119/29/PKS/KS/II/2018 Tanggal 08 Februari 2018 32 0 Perjanjian kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Dengan Kantor Pertanahan Kab. Bogor Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luas Aset Pemerintah Kab. Bogor Tahun Anggaran 2018 Nomor : 119/30/PKS/KS/II/2018 Tanggal 08 Februari 2018 32 1 Perjanjian kerjasama antara Dinas Kesehatan Kab. Bogor Dengan UIKA Bogor Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) No. 119/105/pks/ks/V/2018 No. 220/K.9/FIKES- UIKA/2018 Tanggal 31 Mei 2018 32 2 Perjanjian kerjasama antara DPMPTSP Kab. Bogor Dengan PT BJB Cabang Cibinong Nomor: 119/127/PKS/KS/VII/2018 Nomor: 819/cpn-kom/2018 Tanggal 16 Juli 2018 323 Perjanjian Kerjasama Antara IPDN dengan Pemkab. Bogo Penyelenggaraan Bhakti Karya Praja Bagi Praja Utama IPDN TA 2017/2018 di Pemerintahan Prov. Jawa Barat Nomor: 420/ /IPDN Nomor: 119/71/PKS/KS/IV/2018 Tanggal 10 April 2018 32 4 Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perumahan KPPKB Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luas Aset Pemerintah Kab. Bogor. Nomor: 119/30/PKS/KS/VII/2018 Nomor: 005/GSA-PKS/I/2018 Tanggal: 08 Februari 2018 325 Perjanjian Kerjasama Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana Jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan IPB Nomor: 119/116-Disdik Nomor: /IT3/KsP/2018 Tanggal 09 Juli 2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 213 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 32 6 Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan Sistem Penyediaan Air Minum Terletak di Desa Sukamahi Kec. Megamendung Kab. Bogor Antara PT Putra Adhi Prima Dengan Pemerintah Kab. Bogor Nomor: 003/C00/VIII/2018 Nomor: 119/01/BAST/KS/VIII/2018 32 7 Perjanjian Kerjasama Antara DPMPTSP Kab. Bogor Dengan PT BPD Jabar dan Banten, TBK Cabang Cibinong Fasilitas Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Kab. Bogor Nomor: 119/127/PKS/KS/VII/2018N omor: 819/cbn-kom/2018 Tanggal 16 Juli 2018 328 Perjanjian Kerjasama Antara Diskes Kab. Bogor dengan Politkkes Kemenkes Bandung Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Nomor: 119/54/PKS/KS/III/2018 Nomor: HK.05.01/1.6/0939/2018 32 9 Perjanjian Kerjasama Antara BKN Dengan Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Sukabumi dan Pemerintah Kab. Bogor Penyediaan Sarana Prasarana Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 Dengan Metode Computer Assisted Test BKN Tanggal 10 Oktober 2018 330 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Poltekes Bandung Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 110/35/KB/KS/II/2018 Nomor : HK.05.01/1.6/0695/2018 tanggal 20 Februari 2018 331 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Stikes Pertamina Bina Medika Jakarta Kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 119/37/KB/KS/II/2018 Nomor : 0552/100000/II/2018 Tanggal 22 Februari 2018 332 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Akper Royhan Jakarta Kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 119/41/KB/KS/II/2018 Nomor : 031/Dir-Ry/II/2018 Tanggal 28 Februari 2018 33 3 Nota Kesepahaman Antara Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM dan Pemerintah Kab. Bogor penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di wilayah Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat Nomor : 119/59/KB/KS/III/2018 Nomor : 3157/10/DJM.I/2018 Tanggal 23 Maret 2018 33 4 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan POLRES Bogor Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar Nomor : 119/65/KB/KS/IV/2018 Nomor : B/08/IV/2018/Resor Tanggal 3 April 2018 33 5 Kesepakatan Bersama Antara IPDN dengan Pemerintah Kab. Bogor Kerjasama Pendidikan dan Program Pendampingan Nomor : 420/205/KB/KS/IV/2018 Nomor : 119/70 tanggal 10 April 2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 214 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU /KB/KS/III/2018 336 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor dengan Universitas Respati Indonesia Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 119/95/KB/KS/V/2018 Nomor : UN.01/R/OT.01.6/1431/2018 Tanggal 2 Mei 2018 33 7 Nota Kesepahaman Antara Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian KOMINFO dengan Pemerintah Kab. Bogor Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Bogor Nomor : 56/KOMINFO/HK.03.02/05/2 018 Nomor : 119/89/KB/KS/V/2018. tanggal 8 Mei 2018 33 8 Kesepakatan Bersama antara Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah, Kementerian Agraria dan tata ruang/Bdan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Kab. Bogor Penegakan hukum Bidang penataan ruang Nomor : 119/97/KB/KS/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 33 9 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor dengan Universitas Trilogi Jakarta Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Nomor : 119/113/KB/KS/VI/2018 Nomor :10/TRILOGI/Rektor/MoU/VI /2018 tanggal 26 Juni 2018 34 0 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kab. Bogor dengan Universitas Indonesia Pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat kepada masyarakat Nomor : 119/114/KB/KS/VI/2018 Nomor : 25/NKB/R/UI/V/2018 tanggal 28 Juni 2018 341 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor Dengan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 119/124/KB/KS/VII/2018 Tanggal 12 Juli 2018 34 2 Kesepakatan Bersama Pemerintah Kab. Bogor Dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 34 3 Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kab. Bogor Dengan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. No. 119/144/KB/KS/VIII/2018 No. 182/Rek- UTA'45/MoU/VIII/2018 Tanggal 08- 08-2018 34 5 Kesepakatan Bersama AntaraPemerintah Kab. Bogor Dengan STIE Dewantara Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 199/160/KB/KS/IX/2018No mor: 522a/STIED/KK/IX2018 Tanggal 03 September 2018 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2014 346 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan berdasarkan Kesepakatan Bersama Penyediaan Data Statistik Pemerintah Kabupaten Bogor 119/5IV/KB/KS/2014 dan 3201.0.082 14 April 2014 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 215 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 34 7 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor Kerjasama di Bidang Pertanahan 119/1/I/KB/KS/2014 dan 2/SKB-32.01/II/2014 6 Februari 2014 - 34 8 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 119/07/PRJN/KS/VIII/2014 dan B-05/O.2.33/GS/08/2014 26 Agustus 2014 - 34 9 Kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor-Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Penyebarluasan Informasi dan Inovasi Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terkini B.16/RRI-BGR/01/2014 7 Januari 2014 - KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2015 35 0 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal menyusun data indikator makro maupun data-data statistik lainnya yang diperlukan - - - 35 1 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dalam hal pembuatan sertifikasi aset-aset Pemerintah Kabupaten Bogor maupun tanah masyarakat - - - 35 2 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - - - 353 Kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor-Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Penyebarluasan Informasi dan Inovasi Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terkini 523/24/BKP5K/I/2015 6 Januari 2015 - KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2016 354 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal menyusun data indikator makro maupun data-data statistik lainnya yang diperlukan - - - 355 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor dalam hal pembuatan sertifikasi aset-aset Pemerintah Kabupaten Bogor maupun tanah masyarakat - - - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 216 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 35 6 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Cibinong penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara - - - 357 Kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bogor dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor-Kementerian Komunikasi dan Informasi RI Penyebarluasan Informasi dan Inovasi Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Terkini 482.1/II/BKP5K/I/2016 5 Januari 2016 - KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH TAHUN 2017 358 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 067/WPB.13/BD.03/2017 dan 119/61/KB/KS/III/2017, 29 Maret 2017 5 Tahun 359 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Pengembangan Manajemen Pemerintah Kabupaten Bogor 119/26/KB/KS/II/2017 danMoU-7/PW10/2017 8 Februari 2017 3 Tahun 36 0 Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III Koordinasi dan Harmonisasi dalam Rangka Penggalian Potensi dan Peningkatan Kepatuhan Perpajakan 119/235/KB/KS/XI/2017 dan KEP-524/ WPJ.33/2017 28 November 2017 1 Tahun 36 1 Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik/Dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor 119/43/PKS/KS/II/2017 dan 4/SKB-32.01/I/2017 22 Februari 2017 1 Tahun 362 Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan PRODA Sertifikasi Tanah Milik Masyarakat 119/52/PKS/KS/III/2017 dan 3/SKB-32.01/I/2017 7 Maret 2017 1 Tahun 36 3 Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan Sertifikat Tanah Masyarakat Relokasi Bencana Alam 119/54/PKS/KS/III/2017 dan 5/SKB-32.01/I/2017 14 Maret 2017 1 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 217 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 36 4 Kerjasama antara Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi dan Identifikasi Batas dan Luasan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 119/58/PKS/KS/III/2017 dan 6/SKB-32.01/I/2017 20 Maret 2017 1 Tahun 365 Addendum Perjanjian Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor dengan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan Data Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bogor 073/318-PDE dan 3201.0.087 23 April 2014 366 Perjanjian Kerjasama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pengendalian Validasi BPHTB Online serta Tukar Menukar Informasi Data Perolehan Hak Atas Tanah di Wilayah Kabupaten Bogor 119/20/PKS/KS/I/2017 dan 45/Kep-32.01/I/2017 20 Maret 2017 1 Tahun 36 7 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 199/230/PKS/KS/XII/2017 dan B-12/0.2.33/ GS/12/2017 13 Desember 2017 1 Tahun 36 8 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Kerjasama di Bidang Pertanahan 119/1/II/KS/2014 dan 2/SKB-32.01/II/2014 6 Februari 2016 5 Tahun 36 9 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Badan Narkotika Nasional Kerjasama Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor 119/2/III/KB/KS/2014 dan NK/168/V/2014/BNN 10 Maret 2014 5 Tahun 370 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Badan Narkotika Nasional Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional Di Kabupaten Bogo 119/10/IX/PK/KS/2014 dan SP/178/IX/KA/HK 01.00/2014/BNN 22 September 2014 5 Tahun 371 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kodim 0621/ Kabupaten Bogor Peningkatan Produktivitas Hasil Pertanian 119/01/I/KB/KS/2015 dan B/90/I/2015 13 Januari 2015 3 Tahun 372 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Agama Cibinong, dan Kementerian Agama Pelayanan Terpadu Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Kelahiran dan Identitas Hukum lainnya di Kabupaten Bogor 119/5/III/PK/KS/2015, WII-U20/1409/ KK.20/III/2015, W10- A20/667/HM.00/III/2015 dan k.d.10.01/I/HM.01/15172015 23 Maret 2015 3 Tahun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 II - 218 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KERJASAMA TENTANG NOMOR TANGGAL JANGKA WAKTU 37 3 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Penyangga dalam Rangka Penguatan Fungsi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Wilayah Kabupaten Bogor 119/31/XII/PK/KS/2015 dan 2369/IV-11/TU.2/2015 8 Desember 2015 3 Tahun 374 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Kerjasama di Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Luar Sekolah dan Keterampilan Kerja Bagi Tahanan dan Narapidana 119/08/KB/KS/IV/2016 dan WII.PAS.PAS.II.HM.05.02.367b . 27 April 2016 1 Tahun 375 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Sindur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Kerjasama di Bidang Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Luar Sekolah dan Keterampilan Kerja Bagi Tahanan dan Narapidana 119/09/KB/KS/IV/2016 dan WII.PAS.PAS.23.PK.01.08-211 27 April 2016 1 Tahun 376 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Hak Atas Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor 119/03/ PK/KS/II/ 2016 dan 522/SD-300.6/2016 12 Februari 2016 1 Tahun 37 7 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor N Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 119/150/PKS/KS/XII/2016 dan B.05/0.2.33/GS/ 12/2016 8 Desember 2016 1 Tahun 37 8 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bogor dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Pelaksanaan Kegiatan Program Daerah Tanah Milik Masyarakat (PRODA) Tanah Milik Masyarakat 119/04/PK/KS/II/2016 dan 521/SD-300.6/2016 12 Februari 2016 1 Tahun Sumber : Memori Sertija b Bupati Bogor Periode Tahun 2013-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Adapun kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, kinerja keuangan daerah memperlihatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan keuangan daerah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, dimana pencapaian target-target tersebut sekaligus menunjukkan sejauhmana kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat menunjukkan beberapa hal, diantaranya :
5. 1.kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
6. 2.efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
7. 3.sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. Asas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan kinerja keuangan pada 5 (lima) tahun sebelumnya di periode pelaksanaan pembangunan jangka menengah tahun 2013- 2018, dijabarkan sebagai berikut : 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dilihat berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut :
a.Pendapatan Daerah Pendapatan daerah terdiri atas :
1. 1.Pendapatan Asli Daerah, yang tersusun dari :
a.Pajak daerah
b.Retribusi daerah
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. 2.Dana Perimbangan, yang tersusun dari :
a.Bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak
b.Dana Alokasi Umum (DAU)
c.Dana Alokasi Khusus (DAK)
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang tersusun dari :
a.Pendapatan Hibah
b.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
d.Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
b.Belanja Daerah Belanja daerah terdiri atas :
1. 1.Belanja Langsung, yang tersusun atas :
a.Belanja pegawai
b.Belanja barang dan jasa
c.Belanja modal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1. 2.Belanja Tidak Langsung, yang terdiri atas :
a.Belanja pegawai
b.Belanja bunga
c.Belanja subsidi
d.Belanja hibah
e.Belanja bantuan sosial
f.Belanja bagi hasil
g.Belanja bantuan keuangan
h.Belanja tidak terduga
c.Pembiayaan Daerah, yang terdiri atas :
1. 1.Penerimaan pembiayaan, yang tersusun atas :
a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
b.Penerimaan pinjaman daerah
c.Penerimaan kembali pemberian pinjaman
c.Pencairan dana cadangan
d.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
e.Penerimaan piutang daerah
1. 2.Pengeluaran pembiayaan, yang tersusun atas :
a.Pembentukan dana cadangan
b.Penanaman modal (investasi) pemerintah daerah
c.Pembayaran pokok utang
d.Pemberian pinjaman daerah Komponen-komponen dalam masing-masing pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dipergunakan sesuai dengan kepentingan daerah, sehingga memungkinkan untuk tidak digunakan seluruhnya. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor pada periode perencanaan pembangunan tahap ketiga, yaitu tahun 2013-2018, digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Secara umum, kinerja APBD Tahun 2013-2018 disajikan sebagai berikut : A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan Kabupaten Bogor selama kurun waktu 2013-2018, diarahkan pada “Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dan taat pada ketentuan yang berlaku,” yang dilakukan melalui langkah/ upaya pokok, sebagai berikut :
1. 1.Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
2. 2.Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan daerah;
3. 3.Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah. Perkembangan pendapatan daerah tahun 2013-2018 disajikan dalam Tabel 3.1. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan Tabel 3.1 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2013-2018 meningkat sebesar 10,10 persen, dengan peningkatan pertumbuhan rata-rata tertinggi dikontribusi oleh pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 18,36 persen. Rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 14,18 persen, dan rata-rata pertumbuhan terendah berasal dari kontribusi dana perimbangan yang meningkat hanya 4,19 persen. Pada komponen pendapatan asli daerah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, yaitu sebesar 37,98 persen, dan terkecil berasal dari hasil retribusi daerah dengan penurunan rata-rata sebesar 1,74 persen. Pada komponen dana perimbangan, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari dana alokasi khusus yaitu sebesar 34,4 persen. Adapun pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar dalam kurun waktu lima tahun dikontribusi oleh pendapatan hibah. Pada Gambar 3.1 disajikan grafik rata–rata proporsi realisasi pendapatan daerah tahun 2014-2018. Sumber : LPJP Tahun 2014-2018 (diolah) Gambar 3.1 Rata-rata Komposisi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan Grafik 3.1 dapat diketahui bahwa rata–rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terbesar berasal dari Dana Perimbangan sebesar 42,12 persen, selanjutnya Pendapatan Pajak Asli Daerah sebesar 37,41 persen serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 20,47 persen dari seluruh total pendapatan. Perkembangan penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, secara linier terus meningkat dari masing-masing komponen Pendapatan Daerah, terutama dari Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah, dan Lain- lain Pendapatan yang Sah, dengan perincian sebagai berikut :
4. 1.Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor bersumber dari 4 (empat) komponen, yaitu: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi PAD melebihi target yang ditetapkan disebabkan hal sebagai berikut : 1) Optimalisasi penagihan dan peningkatan frekuensi pemeriksaan Pajak Daerah; 2) Koordinasi dan sinergi dengan instansi vertikal serta OPD pengelola penerimaan pendapatan; 3) Sosialisasi terhadap wajib pajak antara lain melalui pelaksanaan Gebyar Pajak sebagai wujud apresiasi terhadap Wajib Pajak yang taat; 4) Peningkatan penyediaan sarana pendukung guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi; 5) Peningkatan kemudahan pembayaran pajak daerah bagi wajib pajak melalui penyetoran lewat ATM; 6) Peningkatan penerimaan pendapatan daerah sebagai dampak dari peningkatan nilai jual obyek pajak (NJOP) PBB dan BPHTB karena kegiatan analisa zona nilai tanah (ZNT). Secara ringkas gambaran Rata–Rata Proporsi Komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut : Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah) Gambar 3.2 Rata–Rata Proporsi Komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018 Rata–rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 terbesar berasal dari Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 64,96 persen. Sisanya terdiri dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 27,28 persen, Hasil Retribusi Daerah sebesar 6,19 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 1,58 persen. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan baik itu intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat di bidang pendapatan daerah. Perincian realisasi dari kelompok PAD sebagai berikut :
a.Pajak Daerah Pendapatan daerah yang berasal dari Pajak Daerah bersumber dari 10 jenis Pajak Daerah, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen yang paling dominan, hal tersebut ditandai dengan realisasi rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 yakni mencapai 64,96 persen. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah dalam kurun waktu 2014-2018 sangat signifikan, semula pada tahun 2014 sebesar Rp 1.131.443.649.696,16 menjadi sebesar Rp 1.969.427.530.834,25 pada tahun 2018, hal ini menunjukan adanya peningkatan sebesar Rp 837.983.881.138,10 atau 74,06 persen, dengan rata-rata peningkatan pertahun sebesar 17,55 persen.
b.Retribusi Daerah Retribusi daerah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi terbesar ketiga, yakni dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata mencapai 6,70 persen. Hal ini sejalan dengan upaya-upaya pengembangan penerimaan pendapatan daerah dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor (Retribusi Daerah) selama kurun waktu tahun 2014-2018 pun terdapat perkembangan yang positif, baik itu dari jenis retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha maupun dari jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Pada kurun waktu tahun 2014-2018 terdapat 16 (enam belas) jenis dari 3 (tiga) kategori retribusi yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, yaitu : 1) Kategori Jasa Umum, terdiri dari 7 (tujuh) jenis retribusi, yaitu: a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR f) Retribusi Penyedotan Kakus; g) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 2) Kategori Jasa Usaha, terdiri dari 5 (lima) jenis retribusi, yaitu: a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b) Retribusi Terminal Penumpang; c) Retribusi Tempat Khusus Parkir; d) Retribusi Rumah Potong Hewan; e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 3) Kategori Perizinan Tertentu, terdiri dari 4 (empat) jenis retribusi, yaitu: a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b) Retribusi Izin Gangguan; c) Retribusi Izin Trayek; d) Retribusi Izin Ketenagakerjaan. Dalam kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 secara keseluruhan Retribusi Daerah untuk Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi, semula pada tahun 2014 Rp 199.527.357.902,00 mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 133.014.942.310,88 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 136.756.227.055,00 sebesar Rp 150.541.572.101,00 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 112.776.035.992.
c.Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan bersumber dari deviden yang diperoleh dari hasil usaha daerah atas penyertaan modal terhadap perusahaan daerah (PDAM, PD. Pasar Tohaga, PT. Prayoga Pertambangan dan Energi, PT. Sayaga Wisata) maupun lembaga keuangan (Bank Jabar dan PD. BPR/PD. PK). BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannnya menyerap tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Bogor secara bertahap melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kinerjanya melalui pembinaan BUMD, yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Untuk memperbaiki kinerja usaha BUMD, Pemerintah Daerah mengambil strategi sebagai berikut :
1. 1.Strategi Pengusahaan Perusahaan, yang dapat dilakukan dengan langkah atau tindakan memperbaiki kinerja perusahaan, diantaranya dengan (a) Mengatasi kelemahan internal yang diantaranya melalui penetapan kembali core business, likuidasi unit bisnis yang selalu rugi, dan memperbaiki sistem manajemen organisasi; (b) Memaksimumkan kekuatan internal, yang antara lain dengan cara mengkonsentrasikan bisnis pada usaha yang berprospek tinggi, memperluas pasar dengan mempertahankan dan mencari pelanggan baru, serta mencari teknik produksi baru yang dapat meningkatkan efisiensi usaha; (c) Mengatasi ancaman eksternal, yang diantaranya dengan cara memperbaiki mutu produk dan jasa, meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan kreativitas dan keaktifan tenaga pemasaran dalam mencari terobosan baru; dan (d) Memaksimumkan peluang eksternal, yang antara lain melalui upaya kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang dalam keterkaitan. Dan kerjasama ini dapat dilakukan dalam bentuk joint venture, BOT, BOO atau bentuk kerjasama lainnya.
2. 2.Strategi Penumbuhan Perusahaan, adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. BUMD dikatakan tumbuh jika perusahaan daerah itu berhasil meningkatkan antara lain, volume penjualan, pangsa pasar, besarnya laba RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dan aset perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan agar perusahaan terus tumbuh berkembang diantaranya adalah mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang representatif, melakukan perluasan pasar, pengembangan produk baru, dan integrasi horizontal dan/atau vertikal.
3. 3.Strategi Penyehatan Perusahaan, yaitu yang dilakukan melalui pendekatan strategik dan pendekatan operasional. Dalam pendekatan strategik, misalnya, jika terjadi kesalahan strategis seperti ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan misinya, maka perlu dilakukan penilaian menyeluruh terhadap bisnis yang dilakukan untuk perubahan dan penyempurnaannya. Sedangkan dengan pendekatan operasional ditujukan untuk melakukan perubahan operasi perusahaan tanpa merubah strategi bisnis. Dalam hubungan ini langkah-langkah yang biasa diambil oleh perusahaan dalam rangka penyehatan operasi diantaranya adalah: (a) Meningkatkan penghasilan yang diperoleh dengan berbagai teknik bisnis, misalnya pemotongan harga, peningkatan promosi, penambahan dan perbaikan pelayanan konsumen, memperbaiki saluran distribusi dan memperbaiki kualitas produk, dan (b) Melaksanakan pemotongan biaya (penghematan). Biaya-biaya yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan operasional pokok perusahaan yang segera membentuk penghasilan, biasanya menjadi pilihan pertama untuk diturunkan, seperti misalnya biaya- biaya administrasi, penelitian dan pengembangan, dan pemasaran. Berdasarkan tabel, selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 realisasi Rata-rata kontribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 1,53 persen. Peningkatan penerimaan Pengelolaan Kekayaan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Daerah yang dipisahkan dalam kurun waktu 2014-2018 terus meningkat, semula pada tahun 2014 sebesar Rp 15.109.074.955,00 meningkat menjadi sebesar Rp 44.287.173.198,00 pada tahun 2018. Jika dilihat secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan dari Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selama kurun waktu 2014-2018 yaitu sebesar 37,98 persen. Sumber penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah berasal dari Perusahaan Daerah (PDAM) dan Lembaga Keuangan Daerah (Bank Jabar, PD, BPR dan PD/PK).
d.Lain-Lain PAD yang Sah Komponen penerimaan dari Lain-Lain PAD yang Sah merupakan jenis penerimaan selain dari penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang terdiri dari 12 (dua belas) jenis penerimaan, yaitu : (1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (2) Penerimaan Jasa Giro; (3) Pendapatan Bunga Deposito; (4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; (5) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah; (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah dan (8) Pendapatan dari pengembalian (9) Pendapatan BLUD, (10) Pendapatan Kontribusi (KSO) (11) Pendapatan FKTP JKN, dan (12) Pendapatan Lain-lain/ Penerimaan Lainnya. Selama kurun waktu 2014-2018, Komponen Lain- Lain PAD yang sah ini memberikan realisasi rata-rata kontribusi terbesar kedua terhadap Pendapatan Asli Daerah sekitar 27,28 persen. Setiap tahunnya dengan besaran nilainya terus meningkat secara signifikan, semula pada tahun 2014 sebesar Rp 366.857.293.583,00 meningkat menjadi Rp 668.232.999.827,93 pada tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 33,37 persen.
1. 2.Dana Perimbangan Penerimaan dari sektor Dana perimbangan, hampir di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia merupakan sektor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR penerimaan yang memberikan kontribusi paling besar terhadap total Pendapatan Daerah Kabupaten/kota, begitu juga di Kabupaten Bogor, kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 penerimaan dari Dana Perimbangan merupakan penerimaan terbesar dalam total pendapatan daerah, rata-rata hampir mencapai 43,16 persen. Pendapatan Dana Perimbangan, terdiri dari pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Agar dana perimbangan bisa mencapai target yang ditetapkan, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut : (1) Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat serta Instansi vertikal yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor; (2) Penyediaan data dasar perhitungan dana perimbangan. Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2014-2018 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 15,78 persen dan Dana Alokasi Umum sebesar 74,67 persen, sedangkan sisanya sebesar 9,55 persen merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah) Gambar 3.3 Rata–Rata Proporsi Komponen Dana Perimbangan Tahun 2014-2018
2. 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan komponen ketiga dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Bogor, dalam pendapatan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kurun waktu tahun 2014-2018 kontribusi dari Lain-Lain Pendapatan Yang Sah rata-ratanya adalah sebesar 20,47 persen. Penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berasal dari penerimaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, yang meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya serta Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau. Penyumbang terbesar dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 47,79 persen, sisanya sebesar 34,57 persen berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 10,44 persen, Pendapatan Hibah sebesar 7,09 persen, Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau sebesar 0,10 persen, serta Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 0,01 persen. Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah) Gambar 3.4 Rata–Rata Proporsi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2014-2018 B. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan anggaran belanja secara umum diarahkan untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk seluruh bagian belanja pada setiap bidang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan serta urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja menurut kelompok belanja terdiri dari:
3. 1.Belanja tidak langsung, yang ditujukan untuk memenuhi : (1) belanja pegawai; (2) belanja bunga; (3) belanja subsidi; (4) belanja hibah; (5) belanja bantuan sosial; (6) belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa; (7) belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa, serta; (8) belanja tidak terduga yang jenis belanjanya meliputi pengeluaran yang berkenaan dengan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan serta ditujukan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan dukungan bukti- bukti yang sah;
4. 2.Belanja langsung ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya dirasakan langsung oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR publik, fisik maupun non-fisik yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2013- 2018 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor. Besarnya realisasi belanja tiap tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2013 sebesar Rp 4.609.649.390.119,96 kemudian menjadi Rp 7.304.883.076.126 pada tahun 2018 atau naik sebesar 58,47 persen. Perkembangan realisasi Belanja Daerah dari tahun 2013- 2018, adalah sebagai berikut : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode Tahun 2013-2018 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata–rata kenaikan sebesar 9,72 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,32 persen. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja sosial, dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 201,04 persen. Pertumbuhan tersebut dikarenakan adanya kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2015 – 2016, yaitu dari Rp 3.570.135.000 menjadi Rp 43.245.630.000 dikarenakan adanya program pembangunan daerah untuk menyelesaikan permasalahan bagi masyarakat korban bencana dengan cara diberikan lahan dan tempat tinggal baru yang jauh dari tempat/daerah yang rawan bencana melalui pemberian bantuan sosial. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh bahwa terjadi kenaikan dari tahun ke tahun yaitu rata-rata sebesar 7,64 persen. Komponen Belanja Langsung terbesar pertumbuhannya adalah belanja barang dan jasa, dengan rata–rata pertumbuhan sebesar 15,46 persen. Sedangkan Proporsi Rata-Rata Realisasi Anggaran Belanja Daerah dalam kurun waktu 2013-2018 adalah belanja tidak langsung yaitu sebesar 47,09 persen dan untuk belanja langsung sebesar 52,91 persen. Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah) Gambar 3.5 Rata–Rata Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2013-2018 Rata-rata proporsi realisasi Belanja Tidak Langsung tahun 2013-2018 yang memberi kontribusi terbesar adalah untuk RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Belanja Pegawai sebesar 66,92 persen, diurutan kedua ialah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ Pemerintahan Desa Dan Lainnya dengan kontribusi sebesar 21,01 persen, sedangkan kontribusi terendah adalah realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,46 persen. Rata-rata proporsi realisasi Belanja Langsung tahun 2013- 2018 yang memberi kontribusi terbesar adalah untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar 44,24 persen, diurutan kedua adalah Belanja Modal dengan kontribusi sebesar 42,87 persen, sedangkan kontribusi terendah untuk realisasi Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai sebesar 12,89 persen. Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 (diolah) Gambar 3.6 Rata–Rata Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2013-2018 C. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah Struktur Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Komponen Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan;

(4)Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman; (6) Penerimaan Piutang Daerah; dan (7) Penerimaan Pihak Ketiga. Adapun komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari: (1) Pembentukan Dana Cadangan; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
(2)Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; (3) Pembayaran Pokok Utang; (4) Pemberian Pinjaman Daerah; (5) Sisa Lebih Sementara Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan; dan (6) Pengeluaran Pihak Ke-3, dimana jumlah defisit anggaran pada setiap tahunnya tidak boleh lebih besar dari 3 persen PDRB dan dapat tertutupi oleh pembiayaan netto setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Kontribusi terbesar dalam penerimaan pembiayaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dalam kurun waktu 2013-2018. Berikut adalah gambaran realisasi dari kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun 2013- 2018 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pembiayaan daerah diharapkan dapat menutup defisit anggaran, sebagai akibat lebih besarnya rencana belanja daerah dibandingkan dengan target pendapatan daerah. Dalam realisasinya, terjadi surplus anggaran, terlihat dari besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA) yang antara lain disebabkan oleh : (1) pendapatan daerah dapat melampaui target yang telah ditetapkan, melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD; (2) efisiensi terhadap belanja daerah, khususnya pada belanja operasional, pemeliharaan dan belanja modal; (3) terdapat beberapa kegiatan khususnya yang dilaksanakan dengan pihak ketiga yang diluncurkan ke tahun berikutnya maupun yang tidak dapat dilaksanakan. 3.1.2 Neraca Daerah Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bogor serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2014-2018 disajikan pada tabel berikut : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.4 Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 U r a i a n Jumlah (Rp) Rata-rata pertumbuhan ( persen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.ASET 15.017.930.236.200,80 18.168.758.328.991,10 17.631.672.611.397,60 18.687.360.178.967,60 21.285.843.792.604,70 23.413.085.671.371,10 11,18 1.1. ASET LANCAR 829.903.621.181,80 1.805.841.455.446,01 2.307.694.576.837,90 1.815.233.706.679,29 1.813.078.646.277,02 2.122.125.036.105,18 29,53 1.1.1. Kas dan Setara Kas 653.067.357.704,09 1.101.953.332.122,16 1.354.483.612.182,33 701.050.544.113,33 685.672.898.828,06 846.377.945.315,97 5,92 Kas Di Kas Daerah639.294.800.936,091.021.590.471.149,161.253.345.611.080,33610.071.954.838,33 618.438.118.704,79 794.568.343.162,97 4,86 Kas Di Bendahara Penerimaan12.229.172,00159.510.715,00128.978.359,00199.812.232,00 53.397.500,00 0,00 Kas Di Bendahara Pengeluaran790.737.274,00179.889.787,0050.591.939,001.409.028,00 966.713.720,00 419.946.679,00 -9,38 Kas di Bendahara BLUD12.769.590.322,0036.459.157.144,0030.920.346.602,0014.281.407.090,00 27.835.391.120,27 31.074.270.207,00 28,67 Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran --0,00148.894.191,00 1.539.896,00 500.716,00 Kas Lainnya Di Bendahara BLUD--0,000,00 419.456.872,00 0,00 Kas Lainnya Di Bendahara FKTP--0,007.300.397,00 616.478,00 0,00 Kas Di FKTP JKN-43.564.303.327,0066.084.230.182,0068.461.022.188,00 32.083.093.345,00 17.495.664.789,00 Kas Di BOS--3.953.854.020,007.878.744.149,00 5.874.571.192,00 2.805.918.297,00 1.1.3. Piutang Pendapatan 136.473.211.012,06 1.339.704.698.098,43 1.596.447.234.021,51 1.716.440.605.307,95 1.678.326.770.506,60 1.795.725.994.038,19 243,16 Piutang Pajak135.665.684.772,06961.471.583.354,521.157.677.199.127,871.233.366.743.517,07 1.298.963.322.642,66 1.334.701.639.402,45 176,78 Piutang Retribusi807.526.240,004.280.612.219,486.785.749.870,489.709.611.758,48 11.026.763.314,80 10.389.929.721,80 237,33 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan --343.402.935,00 0,00 19.865.370,00 Piutang Denda Pajak373.952.502.524,43431.984.285.023,16428.643.190.537,40 338.923.793.246,14 101.531.950.255,00 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 0,0044.377.656.560,00 29.412.891.303,00 66.649.643.732,00 1.1.4. Piutang Lainnya29.319.596.101,4832.878.372.509,88 63.865.454.916,60 53.684.373.440,70 94.569.322.810,78 103.794.688.650,60 50,80 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR U r a i a n Jumlah (Rp) Rata-rata pertumbuhan ( persen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1.436.000,001.036.000,001.036.000,001.036.000,00 1.036.000,00 1.036.000,00 (5,57) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 1.337.736.644,001.236.950.500,001.150.959.098,001.246.565.798,00 1.289.875.798,00 1.264.369.118,00 (1,10) Piutang lainnya27.980.423.457,4862.713.459.818,6052.436.771.642,70 93.278.411.012,78 102.529.283.532,60 53,29 1.1.5. Penyisihan Piutang (37.083.737.210,83) (746.107.461.141,93) (795.085.240.948,34) (749.877.333.280,50) (778.572.934.098,66) (788.317.838.907,17) 405,06 1.1.6. Beban Dibayar Dimuka - - 72.375.000,01 19.691.667,00 16.666.666,67 20.000.000,00 1.1.7. Persediaan 48.127.193.575,00 76.174.527.357,47 87.911.141.665,79 93.915.825.430,81 133.065.921.563,57 127.529.050.817,59 20,52 1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG 637.318.867.822,36 695.893.372.697,50 717.254.430.350,81 813.754.264.103,36 869.356.445.654,61 970.345.037.259,50 10,45 1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen 4.254.220.480,17 4.433.739.576,58 4.433.739.576,58 4.519.794.443,18 746.691.866,80 746.691.866,80 (16,49) 1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen 633.064.647.342,19 691.459.633.120,92 712.820.690.774,23 809.234.469.660,18 868.609.753.787,81 969.598.345.392,70 10,63 1.3. ASET TETAP 13.424.265.723.334,50 15.404.006.919.773,80 14.225.467.794.649,40 15.603.984.069.228,50 18.010.518.795.030,10 19.614.838.490.172,50 9,22 1.3.1. Tanah 6.548.241.647.525,00 7.302.681.059.352,00 8.027.180.677.434,57 8.440.210.220.153,32 10.279.958.207.749,50 11.713.554.119.346,40 15,73 1.3.2. Peralatan dan Mesin 1.098.539.697.088,40 1.355.134.891.523,40 1.665.770.333.029,40 1.897.367.672.251,34 2.049.015.417.260,72 2.207.651.272.276,53 20,50 1.3.3. Gedung dan Bangunan 2.057.807.973.978,07 2.549.907.317.046,32 3.419.055.691.390,82 4.136.624.123.652,82 4.466.782.577.235,45 4.922.287.759.972,94 27,84 1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.858.743.358.363,00 3.240.302.148.821,00 3.628.702.080.829,00 4.152.482.843.032,00 4.739.748.988.455,31 5.678.032.034.564,30 19,72 1.3.5. Aset Tetap Lainnya 337.954.153.404,06 473.541.234.377,06 616.485.700.969,06 633.429.270.826,56 711.596.617.748,04 325.553.314.617,49 (0,73) 1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 522.978.892.975,93 482.440.268.654,00 243.005.427.823,00 282.203.013.466,17 220.079.905.731,41 117.119.950.165,44 (15,52) 1.3.7. Akumulasi Penyusutan - -(3.374.732.116.826,46) (3.938.333.074.153,69) (4.456.662.919.150,35) (5.352.519.685.729,66) 19,54 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -- (1.121.537.410.174,54) (1.354.703.610.443,58) (1.537.170.367.102,16) (1.617.222.640.614,18) 14,73 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR U r a i a n Jumlah (Rp) Rata-rata pertumbuhan ( persen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan --(695.853.546.781,75)(792.891.774.849,43) (868.648.730.879,97) (984.831.137.726,25) 13,84 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan -- (1.557.341.159.870,17) (1.790.737.688.860,68) (2.050.843.821.168,22) (2.750.465.907.389,23) 25,54 1.4. DANA CADANGAN 100.000.000.000,00 175.000.000.000,00 218.000.000.000,00 0,00 1.4.1. Dana Cadangan - - 100.000.000.000,00 175.000.000.000,00 218.000.000.000,00 0,00 1.5. ASET LAINNYA 126.442.023.862,16 263.016.581.073,76 281.255.809.559,51 279.388.138.956,42 374.889.905.643,03 772.623.412.171,67 102,21 1.5.3. Barang Inventaris Rusak Berat 72.446.844.184,00 71.715.881.158,00 61.585.184.542,00 54.223.650.010,00 60.682.626.207,00 285.917.374.369,01 58,93 1.5.4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 19.961.000.000,00 19.961.000.000,00 19.961.000.000,00 19.961.000.000,00 19.961.000.000,00 19.961.000.000,00 0,00 1.5.5. Aset Tidak Berwujud 3.172.239.822,00 5.911.367.172,00 9.699.877.172,00 13.869.976.566,00 14.945.416.587,19 23.894.259.347,19 130,65 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya (4.379.144.633,00)(6.938.148.946,40) (8.874.931.663,47) (13.075.779.369,32) 66,20 1.5.6. Aset Lain-lain 30.861.939.856,16 165.428.332.743,76 194.388.892.478,51 198.271.661.326,82 288.175.794.512,31 455.926.557.824,79 275,46 JUMLAH ASET 15.017.930.236.200,80 18.168.758.501.923,38 17.631.672.611.397,60 18.687.360.178.967,60 21.285.843.792.604,70 23.413.085.671.371,10 175,35
2.KEWAJIBAN 23.304.603.225,56 5.975.932.842,97 35.655.515.955,85 81.436.080.253,64 88.823.908.856,70 216.904.996.562,49 166,15 2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 23.301.228.225,56 5.975.932.842,97 35.655.515.955,85 81.436.080.253,64 88.823.908.856,70 216.904.996.562,49 166,17 2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) - 2.515.380,00 2.089.000,00 7.300.397,00 420.073.350,00 0,00 2.1.4. Pendapatan Diterima Dimuka - - 9.126.721.580,65 10.108.522.767,96 11.999.580.965,50 12.270.636.013,88 11,48 2.1.5. Utang Belanja - - 20.317.730.702,00 38.373.414.221,68 75.610.948.965,20 203.575.263.738,61 300,65 2.1.6. Utang Jangka Pendek Lainnya 23.301.228.225,56 5.973.417.462,97 6.208.974.673,20 32.946.842.867,00 793.305.576,00 1.059.096.810,00 (19,09) RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 27 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR U r a i a n Jumlah (Rp) Rata-rata pertumbuhan ( persen) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 3.375.000,00 2.2.1 Kewajiban Jangka Panjang 2.2.2 Utang Jangka Panjang lainnya 3.375.000,00 - 0,00 - - - JUMLAH KEWAJIBAN 23.304.603.225,56 5.975.932.842,97 35.655.515.955,85 81.436.080.253,64 88.823.908.856,70 216.904.996.562,49 166,15
3.EKUITAS 14.994.625.632.975,30 18.162.782.396.148,10 17.596.017.095.441,80 18.605.924.098.714,00 21.197.019.883.748,00 23.196.180.674.808,60 10,94 3.1. EKUITAS 14.994.625.632.975,30 18.162.782.396.148,10 17.596.017.095.441,80 18.605.924.098.714,00 21.197.019.883.748,00 23.196.180.674.808,60 10,94 3.1.1. Ekuitas - 17.596.017.095.441,80 18.605.924.098.714,00 20.108.146.431.390,40 22.616.112.360.537,60 9,51 3.1.2. Surplus/Defisit - LO - 0,00 0,00 1.088.873.452.357,63 580.068.314.270,98 3.1.4. Ekuitas Dana Lancar 806.602.392.956,25 1.799.865.522.603,04 0,00 0,00 0,00 0,00 (20,00) 3.1.5. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan 14.188.023.240.019,00 16.362.916.873.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (20,00) JUMLAH EKUITAS DANA 14.994.625.632.975,30 18.162.782.396.148,10 17.596.017.095.441,80 18.605.924.098.714,00 21.197.019.883.748,00 23.196.180.674.808,60 10,94 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 15.017.930.236.200,80 18.168.758.328.991,10 17.631.672.611.397,60 18.687.360.178.967,60 21.285.843.792.604,70 23.413.085.671.371,10 11,18 Sumber : LPJP Tahun 2013-2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Aset Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode Tahun 2013- 2018 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,18 persen, dengan rata-rata pertumbuhan untuk masing-masing jenis aset antara lain investasi jangka panjang rata-rata naik sebesar 10,45 persen, aset tetap peningkatan dengan rata-rata turun sebesar 9,22 persen. Sedangkan aset lancar terjadi penurunan sebesar 29,53 persen. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 mengalami kenaikan dengan rata- rata 166,15 persen, kewajiban jangka pendek meningkat dengan rata-rata sebesar 166,17 persen serta pada Tahun 2017 tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Sedangkan perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bogor selama Tahun 2013-2018 tumbuh rata-rata sebesar 10,94 persen. 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip- prinsip sebagai berikut:
1.Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2.Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3.Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 29 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1.Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan rumah tangga daerahnya. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :

a.Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
b.Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, BPHTB dan Pajak Daerah Lainnya;
c.Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian;
d.Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
e.Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
f.Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil dan Kecamatan;
g.Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
h.Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah;
i.Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
1. 2.Dana Perimbangan yaitu merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk menutup celah fiskal (fiscal gap) sebagai akibat selisih kebutuhan fiskal (fiscal need) dengan kapasitas fiskal (fiscal capacity). Kebijakan yang akan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:
a.Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
b.Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
c.Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan yang meliputi bagi hasil yang diperoleh dari pajak pemerintah provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan bagi hasil retribusi dengan pemerintah provinsi serta pendapatan lainnya yang tidak termasuk kelompok PAD dan Dana Perimbangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM, Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah :
2. 1.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Bogor yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. 2.Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
4. 3.Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
5. 4.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
6. 5.Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari volume anggaran APBD tiap tahunnya, dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan penuntasan buta aksara serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
7. 6.Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
8. 7.Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis "desa membangun", pemberdayaan koperasi dan KUKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
9. 8.Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur hingga dibawah 10 persen, diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
10. 9.Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
11. 10.Guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Bogor, pemerintah daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung sebesar 42,7 persen, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
12. 11.Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
13. 12.Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years);
14. 13.Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
a.Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja dalam bentuk gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat, Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :
1. 1.Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan SiLPA digunakan untuk membiayai program/kegiatan strategis.
2. 2.Merintis penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan. Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :
3. 1.Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD.
4. 2.Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD. Kebijakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat yang merupakan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bogor. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah :
5. 1.Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kabupaten Bogor; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
6. 2.Kerjasama investasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dengan pihak swasta atau dengan pihak government/pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
7. 3.Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
8. 4.Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
9. 5.Meningkatkan koordinasi program melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
10. 6.Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dimana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian, industri pengolahan dan industri manufaktur. 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Bogor pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan anggaran di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.5 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 No Uraian Realisasi 2017 2018 Rata-rata pertumbuhan ( persen)2014 2015 2016 Anggaran Realisasi persen Anggaran Realisasi persen Rata-rata Penyerapan ( persen) A Belanja Tidak Langsung 2.236.881.395.671 2.556.263.551.684 3.083.375.228.502 3.063.149.585.000 3.135.997.525.254 102,38 2.915.082.268.000 3.672.650.462.819 125,99 23,61 114,18 1 Belanja Pegawai 1.792.660.858.984 1.874.387.373.342 2.045.082.450.917 1.856.097.493.000 1.895.900.242.332 102,14 1.896.631.681.000 2.219.154.498.361 117,01 14,86 109,57 2 Belanja Hibah 90.667.749.388 64.372.714.150 108.858.733.000 191.328.384.000 221.563.642.076 115,80 93.877.200.000 518.180.271.989 551,98 436,17 333,89 3 Belanja Bantuan Sosial 11.942.385.000 3.570.135.000 43.245.630.000 40.000.000.000 34.614.400.000 86,54 47.589.635.000 22.264.100.000 46,78 -39,75 66,66 4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 95.088.516.722 86.715.113.223 109.557.277.652 109.600.156.000 135.194.512.293 123,35 109.600.156.000 158.976.844.270 145,05 21,70 134,20 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 234.081.035.020 514.490.606.673 763.780.203.283 856.123.552.000 834.111.180.226 97,43 757.383.596.000 738.976.413.927 97,57 0,14 97,50 6 Belanja Tidak Terduga 12.440.850.557 12.727.609.296 12.850.933.650 10.000.000.000 14.613.548.327 146,14 10.000.000.000 15.098.334.272 150,98 4,85 148,56 B Belanja Langsung 2.663.001.879.434 3.081.935.313.802 3.381.925.325.374 3.500.070.624.000 3.739.744.794.732 106,85 3.598.946.462.000 3.632.313.609.861 100,93 -5,92 103,89 1 Belanja Pegawai 340.586.340.900 392.323.950.778 485.321.060.230 447.589.536.000 536.961.880.170 119,97 494.044.855.000 371.475.516.071 75,19 -44,78 97,58 2 Belanja Barang dan Jasa 1.090.165.857.161 1.229.964.063.386 1.354.774.042.566 1.462.244.561.000 1.677.630.861.939 114,73 1.512.446.487.000 1.947.002.681.700 128,73 14,00 121,73 3 Belanja Modal 1.232.249.681.373 1.459.647.299.638 1.541.830.222.578 1.590.236.527.000 1.525.152.052.623 95,91 1.592.455.120.000 1.313.835.412.090 82,50 -13,40 89,21 Jumlah Belanja 4.899.883.275.105 5.638.198.865.486 6.465.300.553.876 6.563.220.209.000 6.875.742.319.986 104,76 6.514.028.730.000 7.304.964.072.680 112,14 7,38 108,45 Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan Tabel 3.5 dari data realisasi rata–rata pertumbuhan Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2017-2018 sebesar 7,38 persen, dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 23,61 persen dan Belanja Langsung sebesar -5,92 persen. Adapun realisasi penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran yang tersedia Tahun 2017- 2018 rata-rata sebesar 108,45 persen, dengan rata-rata penggunaan belanja dibandingkan dengan anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar 114,18 persen dan Belanja Langsung sebesar 103,89 persen. B. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Bogor ditampilkan pada Tabel 3.6 sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.6 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 No Uraian TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 A Belanja Tidak Langsung 1.787.417.558.629 1.455.076.596.390 1.608.216.490.557 1.499.964.775.522 1.835.370.011.731 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.106.081.266.820 1.189.670.573.716 1.252.233.195.649 1.145.746.096.063 1.123.484.890.902 2 Belanja Tambahan Penghasilan 627.350.245.788 201.432.601.735 280.857.921.500 265.359.817.500 606.913.439.920 3 Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH 6.022.643.100 6.849.368.000 7.271.855.000 12.634.889.000 20.577.984.000 4 Belanja pemungutan Pajak Daerah 47.963.402.921 57.124.052.939 67.853.518.408 76.223.972.959 84.393.696.909 B Belanja Langsung 1.526.986.046.579 1.842.806.228.835 2.082.393.770.071 2.072.375.000.328 1.690.967.115.604 1 Belanja Honorarium PNS 168.326.230.000 200.538.522.155 250.689.416.400 228.182.049.895 13.269.275.000 2 Belanja Uang Lembur 35.300.000 270.000.000 849.100.000 536.820.000 293.370.000 3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1.139.110.000 1.175.040.680 1.828.490.850 1.698.801.400 651.282.000 4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 12.837.699.275 12.642.849.384 24.636.411.547 22.222.641.428 15.781.333.088 5 Belanja premi asuransi kesehatan 1.542.101.331 64.196.108.865 92.551.475.326 114.199.243.683 137.770.977.960 6 Belanja makanan dan minuman pegawai 37.906.193.279 44.807.274.155 57.980.578.580 55.769.410.064 62.705.631.485 7 Belanja pakaian dinas dan atributnya 1.172.097.500 463.680.500 2.226.692.000 4.410.981.053 1.664.931.000 8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 6.431.320.740 3.826.481.880 5.592.828.800 6.085.094.370 4.797.381.800 9 Belanja perjalanan dinas 65.050.410.581 55.238.971.578 104.208.553.990 114.055.610.812 140.197.521.181 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Uraian TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 10 Belanja perjalanan pindah tugas 0 0 0 0 0 11 Belanja Pemulangan Pegawai 0 0 0 0 0 12 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) 1.232.249.681.373 1.459.647.299.638 1.541.830.222.578 1.525.152.052.623 1.313.835.412.090 Jumlah Belanja 3.314.403.605.208 3.297.882.825.225 3.690.610.260.628 3.572.339.775.850 3.526.337.127.335 Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.7. Tabel 3.7 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 No Uraian Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) Prosentase a b a/b x 100 persen 1 2014 3.301.565.905.933 4.949.383.275.105 66,71 2 2015 3.285.239.975.841 5.784.242.865.486 56,80 3 2016 3.665.973.849.081 6.630.400.553.876 55,29 4 2017 3.550.117.134.422 6.986.442.319.986 50,81 5 2018 3.510.555.794.247 7.377.887.888.080 47,58 Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, tahun 2014 persentasenya sebesar 66,71 persen dan tahun 2018 sebesar 47,58 persen. Persentase belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran, dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pembangunan semakin lebih besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. 3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 40 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2014 sampai 2018. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.8 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 No URAIAN TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018 (Un Audited) 1 Realisasi Pendapatan Daerah 5.378.094.139.799 6.032.847.734.882 5.973.280.685.746 6.975.053.078.040 7.300.403.120.900 Dikurangi realisasi: 2 Belanja Daerah 4.899.883.275.105 5.638.198.865.486 6.465.300.553.876 6.875.742.319.986 7.304.964.072.680 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 49.500.000.000 146.044.000.000 165.100.000.000 110.700.000.000 72.923.815.400 A Surplus / (Defisit) riil 428.710.864.694 248.604.869.396 (657.119.868.130) (11.389.241.945,65) (77.484.767.179,82) Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan: 4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya 652.855.128.532 1.101.793.821.407 1.349.935.661.274 692.814.027.451 685.197.397.350 5 Pencairan Dana Cadangan - - - - 218.000.000.000 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - - 20.664.814.429 7 Penerimaan Hasil Investasi Daerah 20.227.828.181 - - 3.773.102.576 - B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 673.082.956.713 1.101.793.821.407 1.349.935.661.274 696.587.130.027 923.862.211.779 A+B Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 1.101.793.821.407 1.350.398.690.803 692.815.793.144 685.197.888.082 846.377.444.599 Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Data SiLPA lima tahun terakhir menunjukkan nilai yang fluktuatif. Selama kurun waktu 2014 sampai 2018, nilai SiLPA tertinggi pada tahun 2015 yaitu Rp 1.350.398.690.803 Posisi SiLPA pada Tahun 2018 sebesar Rp 846.377.444.599. Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 43 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.9 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018 No URAIAN 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata Pertumbuhan( persen) Rp persen dari SiL PA Rp persen dari SiL PA Rp persen dari SiL PA Rp persen dari SiL PA Rp persen dari SiL PA Jumlah SiLPA 1.101.793.821.407,16 1.350.398.690.803,33 692.815.793.144,33 685.197.888.082,06 846.377.444.599,97 1 Pelampauan penerimaan PAD 231.909.587.136,16 21,05 216.909.687.261,53 16,06 226.352.795.801,00 32,67 759.293.940.905,35 110,81 319.125.014.152,18 37,70 9,40 2 Pelampauan penerimaan dana perimbangan 42.823.835.940,00 3,89 - 4.679.772.525,00 - 0,35 - 45.283.173.861,00 - 6,54 - 158.182.147.177,00 - 23,09 - 70.746.145.862,00 - 8,36 (66,30) 3 Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah - 63.865.271.277,00 - 5,80 5.846.867.146,00 0,43 - 24.763.682.194,00 - 3,57 - 455.661.263.688,00 - 66,50 4.491.726.610,00 0,53 (26,76) 4 Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya 882.596.514.895,00 80,11 1.132.321.908.513,63 83,85 536.972.545.124,00 77,51 556.640.835.014,00 81,24 590.709.687.320,00 69,79 (8,27) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan 8.329.154.713,00 0,76 407,16 0,00 - 462.691.725,00 - 0,07 - 16.893.476.972,29 - 2,47 2.797.162.379,79 0,33 (16,60) 5 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 5.975.932.842,97 35.655.515.955,85 81.436.080.253,64 88.823.908.856,78 216.904.996.562,49 882,41 6 Kegiatan lanjutan Sumber: BPKAD Kabupaten Bogor RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 44 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 3.3 Kerangka Pendanaan Kebijakan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk mencari sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja Pemerintah Daerah, baik melalui belanja langsung 72 Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor. 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Proyeksi Pendapatan Daerah kurun waktu tahun 2019-2023 dengan memperhitungkan kemungkinan masuknya dana alokasi khusus disajikan dalam tabel di bawah ini: Tabel 3.10 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 URAIAN PENDAPATAN DAERAH APBD PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 PENDAPATAN DAERAH 7.471.627.532.300 7.709.362.665.836 7.872.878.870.752 8.019.094.992.346 8.161.842.806.652 Pendapatan Asli Daerah 2.554.365.775.000 2.792.100.908.536 2.955.617.113.452 3.101.833.235.046 3.244.581.049.352 Hasil Pajak Daerah 1.745.119.000.000 1.884.728.520.000 2.007.235.873.800 2.107.597.667.490 2.212.977.550.865 Hasil Retribusi Daerah 159.919.751.000 182.018.531.718 190.856.866.432 200.237.420.992 210.241.943.410 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah 50.898.770.000 48.352.291.270 48.431.083.711 48.517.755.397 48.613.094.251 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 598.428.254.000 677.001.565.548 709.093.289.509 745.480.391.167 772.748.460.827 Dana Perimbangan 3.129.808.368.000 3.129.808.368.000 3.129.808.368.000 3.129.808.368.000 3.129.808.368.000 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 287.329.091.000 287.329.091.000 287.329.091.000 287.329.091.000 287.329.091.000 Dana Alokasi Umum 2.034.853.421.000 2.034.853.421.000 2.034.853.421.000 2.034.853.421.000 2.034.853.421.000 Dana Alokasi Khusus 807.625.856.000 807.625.856.000 807.625.856.000 807.625.856.000 807.625.856.000 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.787.453.389.300 1.787.453.389.300 1.787.453.389.300 1.787.453.389.300 1.787.453.389.300 Pendapatan Hibah 443.987.880.000 443.987.880.000 443.987.880.000 443.987.880.000 443.987.880.000 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 700.254.624.000 700.254.624.000 700.254.624.000 700.254.624.000 700.254.624.000 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 513.482.852.000 513.482.852.000 513.482.852.000 513.482.852.000 513.482.852.000 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 129.728.033.300 129.728.033.300 129.728.033.300 129.728.033.300 129.728.033.300 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau BELANJA DAERAH 8.032.196.812.300 8.057.362.665.836 8.222.878.870.752 8.369.094.992.346 8.511.842.806.652 Belanja Tidak Langsung 3.793.207.308.428 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 45 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR URAIAN PENDAPATAN DAERAH APBD PROYEKSI 2019 2020 2021 2022 2023 3.602.579.757.000 3.701.299.813.100 3.887.412.491.138 3.983.972.803.417 Belanja Pegawai 2.354.611.942.000 2.413.477.240.550 2.473.814.171.564 2.535.659.525.853 2.599.051.013.999 Belanja Hibah 228.101.399.000 233.803.933.975 239.649.032.324 245.640.258.132 251.781.264.586 Belanja Bantuan Sosial 28.918.200.000 29.641.155.000 30.382.183.875 31.141.738.472 31.920.281.934 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota Dan Pemerintahan Desa 158.774.405.000 162.743.765.125 166.812.359.253 170.982.668.234 175.257.234.940 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/ Pemerintahan Desa Dan Lainnya 816.228.018.000 836.633.718.450 857.549.561.411 878.988.300.447 900.963.007.958 Belanja Tidak Terduga 15.945.793.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 25.000.000.000 Belanja Langsung 4.429.617.055.300 4.356.062.852.736 4.429.671.562.324 4.481.682.501.208 4.527.870.003.236 PEMBIAYAAN DAERAH 560.569.280.000 348.000.000.000 350.000.000.000 350.000.000.000 350.000.000.000 Penerimaan Pembiayaan 668.409.318.000 424.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) 668.409.318.000 424.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 Pencairan Dana Cadangan Penerimaan piutang daerah Penerimaan Hasil Investasi Daerah Pengeluaran Pembiayaan 107.840.038.000 76.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 107.840.038.000 76.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 Sumber : BPKAD dan Bappenda Kabupaten Bogor Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ketersediaan dana sangat diperlukan dalam upaya memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor tahun 2019-2023 adalah :
11. 1.Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
12. 2.Penyiapan dan penyempurnaan produk hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta penegakan sanksi ;
13. 3.Pemutakhiran data potensi dan data piutang pajak daerah;
14. 4.Peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah ;
15. 5.Optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah teknis, pemerintah pusat dan provinsi ;
16. 6.Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat yang bermuara pada penerimaan daerah; dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 46 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
17. 7.Peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya pajak daerah bagi pembangunan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah, yakni terdapatnya perkembangan pendapatan daerah yang merupakan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan. Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah tahun 2018- 2023, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah:
18. 1.Pemantauan dan pemeriksaan pajak daerah secara berkala;
19. 2.Melakukan verifikasi lapangan;
20. 3.Melakukan analisa zona nilai tanah (ZNT) dan nilai indikasi rata- rata (NIR);
21. 4.Melakukan pendaftaran dan pendataan calon wajib pajak;
22. 5.Penyusunan produk hukum yang bermuara pada peningkatan pendapatan daerah;
23. 6.Koordinasi dengan daerah lain mengenai penyusunan produk hukum;
24. 7.Pelaksanaan kerjasama dengan instansi penegak hukum;
25. 8.Koordinasi dengan instansi pengelola retribusi daerah mengenai penyusunan produk hukum;
26. 9.Identifikasi data piutang PBB P2;
27. 10.Melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek dan subyek pajak;
28. 11.Penyempurnaan dan identifikasi peta PBB P2;
29. 12.Penyempurnaan sistem informasi;
30. 13.Menyelenggarakan pelatihan teknis terkait;
31. 14.Pemungutan pajak daerah;
32. 15.Mengikutsertakan diklat fungsional teknis yang diselenggarakan pusdiklat pajak;
33. 16.Kerjasama dengan KPP dan BPN (berkaitan dengan optimalisasi penerimaan BPHTB); Kejaksaan (berkaitan dengan piutang PBB P2); Kepolisian (berkaitan dengan pemeriksaan pajak daerah); BJB, BRI (berkaitan dengan setoran pajak daerah);
34. 17.Melaksanakan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kemendagri, Kemenkeu, Provinsi dan ESDM Provinsi; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 47 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
35. 18.Menjalin kerjasama dengan DPMPTSP dengan membangun SIPAREL (Sistem Integrasi Pajak Reklame Online);
36. 19.Meningkatkan pelayanan mobil keliling;
37. 20.Menambah sarana pada loket pelayanan;
38. 21.Menempatkan Bank BB di 8 UPT Pajak Daerah;
39. 22.Memberdayakan PLD dan UPT;
40. 23.Menggiatkan pembayaran pajak secara online;
41. 24.Mengoptimalkan layanan SMS pengaduan dan call center;
42. 25.Meningkatkan dan memperbaiki sarana dan prasarana perpajakan
43. 26.Melakukan sosialisasi pajak daerah;
44. 27.Meningkatkan pengelolaan website resmi Bappenda Kabupaten Bogor Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan pada:
45. 1.Kebijakan belanja langsung :
a.Mendorong pengembangan potensi ekonomi wilayah.
b.Menyelesaikan permasalahan sosial.
c.Menyiapkan pembangunan tematik integratif, yaitu :  Pengembangan Geopark Pongkor  Pengembangan Situ Front City  Melanjutkan Pembangunan Poros Tengah – Timur  Pengembangan Pusat Pengobatan Alternatif Tradisional Khususnya Pengobatan Tulang Cimande  Pengembangan Minapolitan  Mendukung pengembangan kekerabatan Kota Baru Publik Maja
d.Pemeliharaan optimalisasi aset-aset daerah.
e.Alokasi DAU Tambahan untuk pemenuhan kebutuhan sarpras lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
f.Mencapai target Pancakarsa, yaitu Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun, dan Bogor Berkeadaban melalui pelaksanaan kewenangan perangkat daerah.
g.Mendorong terwujudnya Kabupaten Bogor sebagai „The City of Sport and Tourism” RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 48 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
h.Mendukung penganggaran perangkat daerah dalam memfasilitasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kreatif.
i.Melaksanakan kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun pilihan yang diimplementasikan dalam belanja perangkat daerah.
j.Mempersiapkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan melakukan penataan daerah.
1. 2.Kebijakan belanja tidak langsung :
a.Memenuhi kebutuhan belanja pegawai, diarahkan untuk : 1) menganggarkan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; 2) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan PPPK sesuai formasi pegawai yang ditetapkan; 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; 4) menganggarkan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 49 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5) menganggarkan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD; 6) menganggarkan tambahan penghasilan PNSD; 7) menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8) menganggarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.
b.Memenuhi kebutuhan belanja hibah, diarahkan untuk : 1) mendukung pembangunan pendidikan terutama pada peningkatan rata-rata lama sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP; 2) pencapaian program prioritas dan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat (instansi vertikal) yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, kelompok masyarakat/perorangan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang, dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
c.Memenuhi kebutuhan belanja bantuan sosial, diarahkan untuk mendukung penanggulangan resiko sosial, baik kepada individu dan/atau keluarga, direncanakan atau tidak direncanakan, serta kelompok masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
d.Memenuhi kebutuhan belanja bagi hasil, dialokasikan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa dari dana bagi hasil yang bersumber dari realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 50 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dibagikan kepada seluruh desa, serta bagi hasil dari pendapatan lainnya kepada kabupaten/kota.
e.Memenuhi kebutuhan belanja bantuan keuangan, dialokasikan untuk: 1) Mendanai pembangunan desa yang bersifat umum berupa ADD (Alokasi Dana Desa), yang merupakan bagian dari persentase dana perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2) Mendanai pembangunan desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada beberapa desa yang terkait dengan kompensasi persampahan. 3) Mendanai pembangunan desa dari dana desa yang bersumber dari APBN, seperti Dana Desa. 4) Melaksanakan target Pancakarsa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa. 5) Membantu Partai Politik dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
f.Memenuhi kebutuhan belanja tidak terduga, diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 51 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Selain itu untuk mempedomani pelaksanaan prioritas nasional dan provinsi dalam wadah kewenangan kabupaten/kota, belanja belanja langsung daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 diarahkan pada :
1. 1.Urusan Wajib Pelayanan Dasar - mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari APBD Kabupaten Bogor, termasuk belanja pegawai; - pemerataan layanan pendidikan berkualitas; - penyediaan pendidikan berkualitas dan merata; - penyediaan afirmasi pendidikan; - penguatan kelembagaan satuan pendidikan; - serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui pengembangan SDM pendidikan; - mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen di luar belanja pegawai; - menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit; - meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan; - mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis; - meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hidup sehat di kalangan masyarakat, baik remaja, pemuda, dan lansia; - meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dalam pelayanan publik; - meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya; - meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; - meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau; - meningkatkan pengelolaan pemakaman; - meningkatkan pengelolaan dan penertiban reklame; - meningkatkan penataan pemukiman, PSU perumahan dan kawasan permukiman; - meningkatkan pengelolaan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah; - meningkatkan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 52 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - meningkatkan pengawasan dan penegakan PERDA; - membina, mengembangkan SDM di lingkungan masyarakat dalam meningkatkan upaya perlindungan masyarakat; - meningkatkan pelayanan tanggap kebakaran; - mengembangkan SDM masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran; - meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan bencana; - meningkatkan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana; - meningkatkan upaya penanganan dan tindak lanjut penanganan masalah sosial dan kasus-kasus sosial; - meningkatkan upaya pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
2. 2.Urusan wajib non pelayanan dasar - meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; - mendorong perluasan kesempatan kerja; - memfasilitasi kegiatan transmigrasi; - meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui pemberdayaan dan penanganan masalah perempuan dan anak; - menggalakkan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; - mengembangkan SDM kader pangan; - meningkatkan upaya ketersediaan pangan melalui pengendalian distribusi pangan dan penanganan kerawanan pangan ; - mengembangkan konsumsi dan penganekaragaman pangan; - perlindungan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan, dan pengelolaan persampahan; - meningkatkan pelayanan pemenuhan administrasi kependudukan; - meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; - meningkatkan ketertiban dan keselamatan bertransportasi; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 53 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - meningkatkan pelayanan kebutuhan informasi masyarakat ; - mengembangkan penyelenggaraan teknologi informatika di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor; - mengembangkan kapasitas SDM penyelenggara koperasi dan UKM; - meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku koperasi dan UKM; - meningkatkan upaya promosi dan minat investasi; - meningkatkan kualitas layanan perijinan bagi pelaku ekonomi; - meningkatkan pembinaan SDM pemuda dan insan olahraga; - meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana olahraga masyarakat; - memfasilitasi pembinaan insan olahraga; - mengembangkan budaya dan potensi pariwisata daerah; - meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah; - meningkatkan layanan dan pengembangan SDM melalui fasilitasi perpustakaan;
3. 3.Urusan Pilihan - meningkatkan produksi hasil perikanan dan peternakan; - mendorong pengembangan ekspor produk perikanan dan peternakan; - meningkatkan kompetensi SDM pelaku perikanan dan peternakan; - meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; - mengembangkan teknologi pertanian; - meningkatkan kompetensi SDM pelaku pertanian, hortikultura dan perkebunan; - meningkatkan teknologi pertanian, hortikutlura dan perkebunan; - menyiapkan sarana distribusi barang/jasa (pasar rakyat); - meningkatkan kompetensi SDM pelaku IKM; - meningkatkan pengendalian perdagangan, tata niaga dan pelaku PKL; - meningkatkan upaya perlindungan konsumen; - menyiapkan sentra-sentra usaha perdagangan/produksi; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 54 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan ekspor pelaku usaha;
4. 4.Urusan Penunjang - meningkatkan kualitas perencanaan daerah; - meningkatkan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui perluasan jaringan penelitian ; - meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; - meningkatkan upaya penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan lainnya dari sumber non APBD Kabupaten Bogor; - meningkatkan pengelolaan adminsitrasi kepegawaian ; - mengembangkan SDM aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur;
5. 5.Urusan Pendukung - meningkatkan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah; - meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD; - meningkatkan kualitas pengawasan daerah;
6. 6.Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik - mengembangkan wawasan kebangsaan masyarakat; - meningkatkan pembinaan politik masyarakat - memfasilitasi pelaksanaan Pilpres dan pilkades; - meningkatkan pengawasan organisasi masyarakat/ kemasyarakatan;
7. 7.Urusan Kewilayahan - memfasilitasi pengembangan kinerja desa/kelurahan; - meningkatkan pelayanan administrasi yang mendukung perijinan; - meningkatkan koordinasi kewilayahan; 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahapan awal yang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 55 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Tabel 3.11 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor untuk Pendanaan Pembangunan Daerah pada Kurun Tahun 2019-2023 No. Uraian Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 1 Pendapatan 7.471.627.532.300 7.709.362.665.836 7.872.878.870.752 8.019.094.992.346 8.161.842.806.652 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - 3 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 668.409.318.000 424.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 Total Penerimaan 8.140.036.850.300 8.133.362.665.836 8.297.878.870.752 8.444.094.992.346 8.586.842.806.652 Dikurangi : 4 Belanja tidak langsung 3.602.579.757.000 3.701.299.813.100 3.793.207.308.428 3.887.412.491.138 3.983.972.803.417 5 Pengeluaran Pembiayaan 107.840.038.000 76.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 6 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 4.429.617.055.300 4.356.062.852.736 4.429.671.562.324 4.481.682.501.208 4.527.870.003.236 Sumber : Analisis, 2019 Berdasarkan Tabel 3.13 memperlihatkan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor cukup besar. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut akan direncanakan untuk mendanai program prioritas sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tabel 3.12 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah No. Jenis Data Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 Prioritas I 1.436.207.063.306 1.270.787.157.510 1.170.283.690.742 1.076.019.261.112 938.792.854.162 2 Prioritas II 2.432.840.711.994 2.737.275.695.226 2.909.387.871.582 3.055.663.240.096 3.239.077.149.074 3 Prioritas III 3.602.579.757.000 3.701.299.813.100 3.793.207.308.428 3.887.412.491.138 3.983.972.803.417 Total 7.471.627.532.300 7.709.362.665.836 7.872.878.870.752 8.019.094.992.346 8.161.842.806.652 Sumber : Analisis, 2019 Tabel 3.14 menunjukan bahwa proporsi kerangka pendanaan alokasi kapasitas riil keuangan daerah cukup adil, rencana Prioritas I yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala Daerah harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan dan kesehatan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 56 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Program Prioritas II yang merupakan program prioritas di tingkat Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan pembiayaan terhadap pencapaian visi-misi Kabupaten Bogor serta hubungan dengan program/kegiatan unggulan Perangkat Daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Sementara Prioritas III yang merupakan alokasi belanja- belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. 3.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya 3.4.1 Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan khususnya mengenai hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan dilaksanakan guna menghasilkan kinerja pemerintah yang lebih efektif dan efisien melalui pemberian sebagian urusan pemerintahan pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa. Tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor periode tahun 2014-2018 dari Pemerintah Pusat, selain dalam bentuk rupiah murni juga berbentuk fisik barang yang keseluruhannya diintegrasikan ke dalam program atau kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah. Total dana Tugas Pembantuan yang diterima Kabupaten Bogor pada periode tahun 2014-2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 3.13 Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2018 TAHUN ANGGARAN YANG DITERIMA REALISASI ANGGARAN YANG DITERIMA TINGKAT CAPAIAN REALISASI ANGGARAN YANG DITERIMA 2014 Rp 20.719.281.000,- Rp 18.164.547.057,- 87,67 persen 2015 Rp 27.017.992.000,- Rp 26.447.316.626,- 97,89 persen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 57 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2016 Rp 20.174.271.000,- Rp 15.027.273.711,- 74,49 persen 2017 Rp 6.000.000.000,- Rp 5.913.830.000,- 98,56 persen 2018 - - - TOTAL Rp 73.911.544.000 Rp 65.552.967.394 88,69 persen Sumber : LKPj AMJ Tahun 2013-2018 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan pendanaan Tugas Pembantuan pada 5 (lima) tahun terakhir adalah terjadi kenaikan dan penurunan yang cukup besar dan Tahun 2017 berada pada posisi menurun. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tiga Menteri Bappenas, Kementerian Keuangan RI, Kemendagri RI yang menyatakan pemindahan pengalokasian pendanaan APBN dari Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menerima Tugas Pembantuan, hal ini berdasarkan surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : S-1204/WPB.13/KP.04/2018. Pelaksanaan penggunaan yang pendanaannya bersumber dari Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2017, digunakan untuk pembiayaan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dalam kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan yang berlokasi di Kecamatan Ciseeng. Penyerapan dana tugas pembantuan yang diterima dari total anggaran sebesar Rp 6.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.913.830.000,00 atau 98,56 persen dengan outputnya yaitu Pasar Rakyat yang dibangun/direvitalisasi. 3.4.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kebijakan TJSL/CSR di Kabupaten Bogor berprinsip rupiah sama dengan nol, dimana Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menerima rupiah sepeser pun dari pelaksanaan CSR di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor merekomendasikan program/kegiatan dan lokasi kepada perusahaan secara rinci sebagai pilihan target pelaksanaan CSR. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai tim fasilitasi CSR di Kabupaten Bogor bertanggung jawab untuk mengevaluasi pelaksanaan CSR di Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 58 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan program TJSL dari perusahaan kepada Bupati Bogor melalui Sekretariat Tim Fasilitasi (Bappedalitbang Kabupaten Bogor), maka dapat disampaikan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.14 Rekapitulasi Penerimaan TJSL Perusahaan Kepada Pemerintah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2014-2018 TJSL Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 Nilai TJSL yang dilaporkan 1.710.000.000 4.300.597.500 1.914.619.800 14.171.541.852 1.217.547.000 Sumber : Hasil Analisa Tahun 2014-2018 Berdasarkan tabel di atas nilai TJSL terbesar yang dilaporkan ke Sekretariat Tim Fasilitasi TJSL Kabupaten Bogor sebesar Rp 14.171.541.852,00. Sebenarnya laporan penerimaan TJSL periode 2014- 2018 lebih dari nilai yang tertera pada tabel di atas, karena perusahaan- perusahaan yang telah memberikan TJSL-nya hanya mencantumkan nama kegiatan saja tanpa mencantumkan anggaran pada kegiatan tersebut, diharapkan pada periode selanjutnya perusahaan agar juga mencantumkan nilai anggaran pada kegiatan dimaksud. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara FPerubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Permasalahan yang dirumuskan terutama mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) aspek kesejahteraan masyarakat; 2) aspek daya saing daerah; dan 3) aspek pelayanan umum. 4.1. Permasalahan Pembangunan 4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan aspek kesejahteraan umum, permasalahan- permasalahan yang belum terselesaikan adalah :
8. 1.belum optimalnya kontribusi sektor-sektor produksi daerah terhadap PDRB Kabupaten Bogor. Capaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR sebesar 221,547 triliun sedangkan atas dasar harga konstan mencapai 148,959 triliun.
9. 2.Ketimpangan pendapatan yang dicerminkan oleh capaian indeks gini masih berada pada katagori sedang. Pada tahun 2018 indeks gini Kabupaten Bogor berada di posisi 0,34.
10. 3.Masih tingginya angka kemiskinan akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses potensi perekonomian. Pada tahun 2018 persentase penduduk dibawah garis kemiskinan sebesar 7,14%. Terlebih lagi dengan angka kemiskinan daerah sekitar khususnya Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang mencapai 8,64% di tahun 2018, oleh karena itu harus ada penanganan bersama untuk menurunkan angka kemiskinan di wilayah perbatasan antar Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
11. 4.Masih tingginya tingkat pengangguran akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses lapangan kerja. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka mencapai 9,08%.
12. 5.Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) belum mencapai standar global. Pada tahun 2018 capaian IPM Kabupaten Bogor sebesar 69,61. Hal ini diakibatkan tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, dimana rata-rata lama sekolah belum mencapai standar batas tertinggi usia pendidikan dasar (12 tahun), pada tahun 2018 angka RLS mencapai 7,89, sedangkan harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bogor telah diprediksi dapat melampaui jenjang pendidikan dasar, di tahun 2018 capaiannya 12,51. Di sisi lain, belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakatm sehingga menyebabkan capaian angka harapan hidup masih perlu ditingkatkan, dimana capaian tahun 2018 sebesar 70,96.
13. 6.Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal, dibuktikan dengan capaian indeks kepuasan masyarakat sebesar 78,57 di tahun 2018.
14. 7.Masih terdapat wilayah rawan pangan akibat masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses dan menyediakan potensi pangan. Hal ini ditunjukkan dengan angka rawan ketersediaan pangan sebesar 37,50 di tahun 2018 serta skor pola pangan harapan sebesar 86,18. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
15. 8.Masih kecilnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2018 kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah sebesar 38,28%.
16. 9.Ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini ditunjukan dengan indeks ketimpangan wiliamson pada tahun 2018 sebesar 0,96. 4.1.2. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah masih perlu ditingkatkan berdasarkan beberapa faktor, yaitu :
17. 1.Masih kurangnya desa yang berstatus swasembada. Berdasarkan data terakhir persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa sebesar 0,96%%.
18. 2.Masih rendahnya kontribusi nilai ekspor bersih terhadap PDRB. Tahun 2017 rasio ekspor dan impor terhadap PDB sebesar 7,48%.
19. 3.Masih tingginya angka ketergantungan penduduk di bawah dan di luar usia kerja terhadap penduduk usia kerja. Hal ini ditunjukkan dengan rasio ketergantungan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 50,39%.
20. 4.Masih rendahnya tingkat pengeluaran konsumsi masyarakat akibat masih rendahnya penghasilan. Hal ini ditunjukan oleh pengeluaran per kapita per tahun sebesar 9,901 juta per tahun.
21. 5.Pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan. Hal ini ditunjukan dengan Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,21 %, dan laju inflasi sebesar 2,21%. 4.1.3. Aspek Pelayanan Umum Permasalahan dalam aspek pelayanan umum dijabarkan berdasarkan urusan dan bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor, sebagai berikut :
22. 1.Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 1.1 Pendidikan Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pendidikan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan pendidikan, terutama dalam hal :
a.Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal ini bisa dilihat dari jumlah bangunan Sekolah SD/MI dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kondisi baik pada tahun 2018 yang hanya mencapai 88,95% dan untuk SMP/MTs sebesar 92,13%.
b.Masih rendahnya cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah. Rendahnya cakupan pelayanan pendidikan bagi penduduk usia pra sekolah terlihat dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang baru mencapai 43,28%.
c.Belum idealnya komposisi guru terhadap murid/ rombongan belajar. Tahun 2018 rasio guru/murid SD/MI sebesar 1:413, sedangkan rasio guru/Murid SMP/MTs sebesar 1:512.
d.Belum terpenuhinya kebutuhan guru berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi. Hal ini ditunjukan dengan data jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 82,97%. 1.2 Kesehatan Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan kesehatan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan, terutama dalam hal:
a.Belum optimalnya penanganan terhadap kasus-kasus utama kesehatan masyarakat, seperti gizi buruk, jumlah kematian ibu, bayi dan neotal, penyakit menular dan tidak menular. Pada tahun 2018 Persentase balita gizi buruk sebesar 0,0138%, jumlah kematian ibu sebanyak 55 kasus, jumlah kematian bayi sebanyak 109 kasus.
b.Belum optimalnya pemenuhan pelayanan kesehatan barbasis pemberdayaan masyarakat sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan pertama sebelum mendapatkan pelayanan dari puskesmas, Hal ini ditunjukan cakupan pembantu puskesmas terakhir tahun 2016 sebesar 35.02%.
c.Belum optimalnya pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan data terakhir rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 1 : 3.352 dan rasio dokter per satuan penduduk sebesar 1 : 3.869
d.Belum optimalnya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin/kurang mampu. Hal ini ditunjukan dengan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2018 sebesar 26,84%. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
e.Belum optimalnya kinerja pelayanan sdm kesehatan. Hal ini ditunjukan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2018 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan sebesar 78,22%, RSUD Cibinong sebesar 85,44%, RSUD Ciawi sebesar 69%, RSUD Leuwiliang sebesar 75,89%, dan RSUD Cileungsi sebesar 80,26%
f.Belum seluruhnya masyarakat Kabupaten Bogor yang terlayani jaminan kesehatan. Data tahun 2017 menunjukan bahwa cakupan pelayanan kesehatan masyarakat sebesar 64,60 %. 1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan kewenangan daerah, permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum terselesaikan adalah sebagai berikut :
a.Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur. Hal ini ditunjukan oleh jalan kabupaten kondisi baik sebesar 86,41 %.
b.Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian. Pada tahun 2017 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 67,74 %, sedangkan rasio jaringan irigasi sebesar 0,0491 per luas lahan budidaya pertanian.
c.Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa sanitasi lingkungan, air bersih, air minum, pemakaman, dan ruang publik lainnya. Hal ini ditunjukan dengan persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 68,53%, data akses air minum sebesar 4,78 %, rawan akses air bersih sebesar 62,50%, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk sebesar 1:273.000, rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 0,2831, ruang publik yang berubah peruntukannya 4,50 dan persentase penduduk berakses air minum sebesar 57,3 pada data terakhir.
d.Masih kurangnya pengawasan terhadap pemanfaatan lahan berdasarkan RTRW. Data tahun 2018 menunjukan bahwa persentase kesesuaian RTRW dengan pembangunan wilayah sebesar 81,40%,ini menunjukan bahwa sisanya masih belum sesuai dengan RTRW. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan pelayanan umum dalam bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum terselesaikan adalah :
a.Masih luasnya kawasan permukiman yang belum tertata. Data tahun 2017 menunjukan bahwa Persentase pemukiman yang tertata sebesar 24,45%, hal ini menunjukan bahwa kawasan pembangunan ekonomi daerah masih perlu ditingkatkan karena permukiman yang belum tertata sangat luas.
b.Masih banyaknya rumah penduduk yang tidak layak huni berdasarkan standar. Hal ini ditunjukan oleh data tahun 2017 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,47%.
c.Masih banyaknya kawasan kumuh di wilayah perkotaan. Hal ini ditunjukan dengan areal kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Bogor sebesar 0,23 %.
d.Masih minimnya penanganan dan pemanfaatan PSU (Prasarana dan Sarana Umum). Hal ini ditunjukan oleh cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU sebesar 62,67%.
e.masih rendahnya persentase bangunan yang berijin. Hal ini ditunjukan oleh rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan sebesar 0,3640. 1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Permasalahan pelayanan umum yang belum terselesaikan adalah :
a.Belum optimalnya penanggulangan dan pencegahan bencana. Data tahun 2018 menunjukan bahwa tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen sebesar 20,27 menit, persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebesar 80 %, Persentase Mitigasi Bencana yang dilaksanakan 20 %, persentase pemulihan di daerah yang terkena bencana sebesar 96,70 % serta persentase desa/kelurahan siaga bencana kebakaran pada tahun 2017 sebesar 82%.
b.Masih kurangnya jumlah polisi pamong praja yang mendukung trantibum dan penegakan perda. Data terakhir menunjukan bahwa rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk adalah 0,86. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 1.6 Sosial Permasalahan pelayanan umum di lingkup bidang urusan sosial yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya penanganan dan penyelesaian kasus penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah sosial. Hal ini ditunjukan dengan persentase PMKS yang tertangani sebesar 0,47% pada tahun 2018.
1. 2.Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 2.1 Tenaga Kerja Permasalahan pelayanan umum bidang urusan tenaga kerja yang belum terselesaikan adalah :
a.belum optimalnya upaya fasilitasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyelesaian masalah ketenakagerjaan. Hal ini ditunjukan oleh tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,08% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,71%.
b.belum optimalnya pelayanan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja/pencari kerja. Data 2017 menunjukan bahwa besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi hanya sebanyak 420 tenaga kerja/pencari kerja. 2.2 Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya penanganan kasus-kasus yang menimpa perempuan dan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan data terakhir penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar 41 kasus. 2.3 Pangan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pangan yang belum terselesaikan adalah :
a.belum optimalnya upaya penurunan kerawanan pangan daerah. Data tahun 2018 menunjukan bahwa rawan ketersediaan pangan sebesar 37,50%.
b.belum optimalnya upaya dan kebijakan pemenuhan pangan utama daerah. Hal ini ditunjukan dengan ketersediaan pangan utama tahun 2018 sebesar 63,00%. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.4 Pertanahan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pertanahan yang belum terselesaikan terutama adalah belum tertibnya administrasi pertanahan di Kabupaten Bogor. 2.5 Lingkungan hidup Permasalahan pelayanan umum bidang urusan lingkungan hidup yang belum terselesaikan adalah :
a.belum optimalnya penanganan masalah persampahan. Hal ini ditunjukan oleh persentase jumlah sampah yang tertangani sebesar 65,05%.
b.Berkurangnya daerah resapan air yang memicu terjadinya bencana kekeringan serta kurangnya cadangan air tanah yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem. Hal ini ditunjukan dengan penggunaan lahan pada zona resapan tahun 2017 sebesar 46.114,61 ha.
c.masih tingginya pencemaran air, udara, dan tanah. Hal ini ditunjukan dengan beberapa air sungai dan situ atau danau sudah tercemar dengan kadar BOD, COD, dan TSS yang tinggi misalnya Sungai Cikeas, Cipaeh, Cileungsi Cijare, Ciluar, Kali Angke, Kali Baru, Cikaniki, Cipamingkis, dan Cibeet. Sedangkan Danau Yang Tercemar Adalah Danau Kemuning, Telaga Warna, Lido dan Cigudeg. Kemudian untuk kerusakan tanah terdapat di kecamatan Cigudeg, Tenjo, Nanggung, Jasinga, dan Sukajaya. Selanjutnya penurunan kualitas udara di ukur melalui nilai parameter SO2 sebesar 900 μg/Nm3, NO2 sebesar 400 μg/Nm3, O3 sebsar 235 μg/Nm3, dan TSP sebesar 230 μg/Nm3. Penurunan kualitas udara secara sigifikan terjadi di jalan raya alternative (perempatan Cikeas), Kecamatan Gunung Putri. Tingginya pencemaran juga ditunjukkan dengan indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 55,71 pada tahun 2017. 2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan pelayanan umum bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelayanan administtasi kependudukan, sehingga masih banyak penduduk yang belum memiliki dokumen administrasi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kependudukan. Hal ini ditunjukan dengan rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk sebesar 0,85, artinya masih ada 15 %. 2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. 1.Permasalahan Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
2. 2.Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
3. 3.Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah. 2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum terselesaikan adalah:
a.Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk. Hal ini ditunjukan dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 2,28 %.
b.Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan penyuluhan terhadap masyarakat. Data tahun 2017 menunjukan bahwa Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,61 %. 2.9 Perhubungan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah belum maksimalnya cakupan pelayanan angkutan umum yang masih di bawah 80% serta belum optimalnya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR penanganan kemacetan di 7 (tujuh) lokasi kemacetan di Kabupaten Bogor yaitu di Cibinong, Cileungsi, Ciawi, Parung, Leuwiliang, Citeureup, dan Laladon. 2.10 Komunikasi dan Informatika Permasalahan pelayanan umum bidang urusan komunikasi ndan informatika adalah :
a.belum optimalnya pengelolaan informasi daerah.
b.belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan pelayanan umum bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya pengembangan koperasi dan usaha kecil menengah yang mempengaruhi kualitas lembaga koperasi dan usaha kecil menengah, serta masih rendahnya tingkat kelangsungan hidup koperasi dan usaha kecil menengah. Hal ini ditunjukan dengan persentase koperasi aktif sebesar 31,61% dan jumlah UMK berprestasi sebanyak 10 UMK. 2.12 Penanaman Modal Permasalahan pelayanan umum bidang urusan penanaman modal yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya upaya peningkatan investasi daerah. Hal ini ditunjukan dengan menurunnya nilai investasi daerah dari 7,2 triliun menjadi 8,69 triliun. 2.13 Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kepemudaan dan olahraga yang belum terselesaikan adalah :
a.belum optimalnya pola dan arah pembinaan kepemudaan yang mengakibatkan masih rendahnya tingkat keaktifan organisasi kepemudaan. Data tahun 2018 menunjukan bahwa persentase organisasi pemuda yang aktif sebanyak 85,71 persen.
b.masih kurangnya ketersediaan fasilitas pembinaan keolahragaan prestasi dan keolahragaan masyarakat. Hal ini ditunjukan oleh Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum sebesar 5 persen. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.14 Statistik Permasalahan pelayanan umum bidang urusan statistik yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya koordinasi antar pemangku kewenangan dalam mengintegrasikan sumber data dan informasi serta belum adanya bagian di perangkat daerah yang menangani urusan statistik. 2.15 Persandian Permasalahan pelayanan umum bidang urusan persandian yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah. 2.16 Kebudayaan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kebudayaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pengelolaan dan upaya pelestarian budaya daerah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 35 benda. 2.17 Perpustakaan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perpustakaan yang belum terselesaikan adalah :
a.Program peningkatan minat baca dan minat mengunjungi perpustakaan belum terinformasikan secara luas kepada masyarakat, sehingga tingkat pemanfaatan perpustakaan masih rendah. Hal ini ditunjukan dengan jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun sebesar 1,29 per populasi yang harus dilayani
b.masih kurangnya jumlah perpustakaan dan koleksi perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini ditunjukan dengan rasio perpustakaan persatuan penduduk sebesar 0,04 atau 1 (satu) perpustakaan melayani 26.458 penduduk. Jumlah koleksi judul buku perpustakaan juga hanya sebanyak 13.010 buku di seluruh perpustakaan yang ada. 2.18 Kearsipan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kearsipan adalah belum optimalnya pengelolaan kearsipan daerah, khususnya di lingkungan perangkat daerah dan desa, serta belum RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi pengelolaan kearsipan yang integratif.
1. 3.Urusan Pilihan 3.1 Kelautan dan Perikanan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kelautan dan perikanan yang belum terselesaikan adalah
a.Minimnya ketersediaan induk ikan konsumsi yang berkualitas, di Kabupaten Bogor baru tersedia sebanyak 3 jenis (Lele, Gurame dan Mas) dari yang seharusnya 6 jenis (Lele, Gurame, Mas, Nila, Patin dan Bawal) induk Ikan.
b.Menurunnya Produksi Telur sebesar 14,10% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan banyaknya Perusahaan Peternak Ayam Petelur yang memindahkan lokasi usahanya ke daerah lain di luar Kabupaten Bogor
c.Belum optimalnya pemanfaatan lahan tidur, Luas lahan tidur yang telah dimanfaatkan untuk Hijauan Ternak dan Padang penggembalaan sebesar 58,18% dari luas lahan tidur yang bisa dimanfaatkan sebesar 16.242.068 m2. 3.2 Pariwisata Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pariwisata yang belum terselesaikan adalah :
a.belum optimalnya promosi dan penyebarluasan informasi destinasi wisata daerah ke tingkat nasional dan internasional yang berdampak pada masih rendahnya kunjungan wisata ke Kabupaten Bogor. Hal ini ditunjukan dengan jumlah kunjungan wisata pada tahun 2017 sebanyak 6.944.804 orang menjadi 7.173.278 orang di tahun 2018.
b.belum optimalnya upaya pembinaan dan kerjasama kemitraan pelaku pariwisata, sehingga pengelolaan pariwisata belum terintegrasi dengan baik. Pada tahun 2018 lama kunjungan wisata rata-rata selama 1,56 hari, artinya para wisatawan rata- rata hanya bermalam 1 hari di tempat wisata Kabupaten Bogor. 3.3 Pertanian Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pertanian yang belum terselesaikan adalah : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
a.belum imbangnya rasio indeks harga yang diterima petani dibagi dengan indeks harga yang dibayar petani, baik untuk faktor produksi maupun konsumsi rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan nilai tukar petani pada tahun 2018 sebesar 103,18%.
b.belum optimalnya pembinaan, pengembangan dan kerjasama kemitraan di sektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan cakupan bina kelompok petani di tahun 2018 sebesar 5,32%, artinya ada 94,68% kelompok petani yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
c.Belum optimalnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hal ini ditunjukkan dengan capaian di tahun 2018 sebesar 74,30%, artinya ada 25,70% produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar yang gagal panen. 3.4 Kehutanan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kehutanan adalah belum terlaksananya pemenuhan kebutuhan taman hutan rakyat skala kabupaten. 3.5 Energi dan Sumberdaya Mineral Permasalahan pelayanan umum bidang urusan energi dan sumberdaya mineral adalah belum terpetakannya kewenangan pengelolaan panas bumi dan pemanfaatannya di Kabupaten Bogor akibat belum jelasnya tata aturan dan sinergi pengelolaan dengan pemerintah provinsi. 3.6 Perdagangan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perdagangan yang belum terselesaikan adalah :
a.minimnya promosi produk perdagangan daerah sehingga perlu ditingkatkannya volume ekspor daerah, yang pada tahun 2018 mencapai USD 1.518.619.551,65.
b.masih kurangnya cakupan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan terutama yang berkaitan dengan kelayakan produk perdagangan. Hal ini ditunjukan dengan cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 57,65 persen. 3.7 Perindustrian Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perindustrian adalah belum optimalnya pengelolaan perindustrian di Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 3.8 Transmigrasi Permasalahan pelayanan umum bidang urusan transmigrasi adalah belum optimalnya pengelolaan transmigrasi
1. 4.Urusan Penunjang 4.1 Perencanaan Permasalahan lingkup bidang urusan perencanaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya perencanaan yang integratif antar pemangku kepentingan, adanya keterlambatan pengiriman data menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan. 4.2 Keuangan Permasalahan lingkup bidang urusan keuangan yang belum terselesaikan adalah kapasitas pengelola keuangan dan barang daerah yang belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah. 4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan lingkup kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang belum terselesaikan adalah :
a.belum terpenuhinya kebutuhan ASN untuk melaksanakan kewenangan daerah, disebabkan oleh jumlah pensiun tiap tahun lebih banyak dari jumlah ASN yang diterima, selain itu rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi sebesar 40,50% di tahun 2018.
b.belum terpenuhinya kualifikasi dan kompetensi ASN berdasarkan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah, serta belum terpetakan dengan baik penempatan ASN sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Di tahun 2018 persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensi sebesar 64,55 %. 4.4 Penelitian dan pengembangan Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah yang terintegrasi lintas sektoral. Hasil penelitian dan kajian di setiap perangkat daerah hanya dimanfaatkan oleh intern perangkat daerah bersangkutan saja. Selain itu juga belum optimal dan berkembangnya inovasi daerah di perangkat Daerah maupun masyarakat di Kabupaten Bogor. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1. 5.Urusan Pendukung 5.1 Sekretariat Daerah Permasalahan yang belum terselesaikan adalah :
a.belum optimalnya pelaksanaan pengoordinasian antar perangkat daerah
b.belum optimalnya pelaksanaan fungsi administrasi pemerintah daerah.
c.belum optimalnya fungsi pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikarenakan masih ada temuan BPK yang belum ditindaklanjuti. 5.2 Sekretariat DPRD Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD. Hal ini ditunjukan oleh persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD sebesar 85%. 5.3 Inspektorat Permasalahan yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya tenaga auditor untuk melayani pengawasan dan pembinaan di seluruh perangkat daerah. Saat ini hanya ada 58 orang tenaga pengawas di Inspekorat.
1. 6.Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Permasalahan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik adalah belum optimalnya implementasi kesatuan bangsa dan politik karena masih menunggu kejelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kesatuan bangsa dan politik di tingkat kabupaten.
2. 7.Urusan Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan yang mengelola kewilayahan. Dalam hal ini, permasalahan bidang urusan kewilayahan adalah belum dimutakhirkannya kewenangan kecamatan dalam pelaksanaan pengelalaan kewilayahan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga fungsi camat masih terbatas pada pendelegasian kewenangan yang ada sebelumnya. 4.2. Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi akumulatif dari sekian banyak permasalahan pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat. Oleh karena itu, isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipedomani sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Di sisi lain, sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda internasional yang disepakati secara internasional, perencanaan pembangunan wajib memperhatikan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG‟s) sebagai bagian dari substansi perencanaan jangka panjang. Adapun keterkaitan perencanaan pembangunan dengan isu-isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat serta SDG‟s diuraikan sebagai berikut : 4.2.1. Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Penelaahan kebijakan nasional bertujuan untuk mendapatkan butir- butir kebijakan nasional yang berpengaruh langsung terhadap daerah bersangkutan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis, di samping sumber-sumber lain. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Penelaahan kebijakan nasional untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber- sumber informasi terkait lain. Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah pusat dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya presiden dan wakil presiden, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Visi pembangunan nasional tahun 2020–2024 dalam RPJPN adalah: Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Visi pembangunan nasional tahun 2020–2024 itu mengarah pada visi pembangunan nasional tahun 2005-2025, seperti tertuang dalam dokumen RPJPN Tahun 2005-2025, yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”. Visi dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tersebut dikerucutkan kembali dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” dengan fokus sebagai berikut:
3. 1.FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA
a.Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
b.SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
c.Pembangunan Karakter Bangsa
1. 2.FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI
a.Pangan
b.Energi
c.Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital
d.Industri Manufaktur
e.Kelautan dan Kemaritiman
1. 3.FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
a.Sentra-Sentra Pertumbuhan
b.Komoditas Unggulan Daerah
c.Pertumbuhan Perkotaan
1. 4.FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
a.Transportasi
b.Telekomunikasi
c.Sumber Daya Air
d.Perumahan dan Pemukiman
1. 5.FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK,HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN
a.Hukum dan Regulasi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
b.Pertahanan dan Keamanan
c.Politik Sedangkan 5 (lima) prioritas Nasional yang ingin dicapai adalah
1. 1.Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
2. 2.Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman.
3. 3.Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya.
4. 4.Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air.
5. 5.Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu. Adapun isu strategis kewilayahan adalah:
6. 1.Penurunan ketimpangan antar wilayah
7. 2.Pengelolaan urbanisasi
8. 3.Penguatan pusat pertumbuhan wilayah
9. 4.Pemanfaatan ruang
10. 5.Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan daya saing daerah 4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 maka visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah: “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu: Misi Satu : Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia. Misi Dua : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Misi Tiga : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga. Misi Empat : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat- Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru. Misi Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tata kelola pemerintahan, ‘Good Governance’ atau „Tata Kelola yang Baik‟ harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Di Jawa Barat, Good Governance direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (smart province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal. Isu strategis Provinsi Jawa Barat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu; (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu;
11. 1.Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, hal ini menunjukan adanya potensi yang besar dalam pengembangan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Jawa Barat mampu bersaing secara global. Namun saat ini masih terkendala dengan beberapa permasalahan terkait perkembangan sumber daya manusia antara lain masih rendahnya pelayanan pendidikan di Jawa Barat yang ditunjukan dengan adanya fluktuasi capaian Angka Partisipasi Kasar periode 2012- 2017, sedangkan nilai APM menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun pada seluruh jenjang pendidikan. Angka Partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Jawa Barat yaitu pada kelompok usia 19-24 tahun atau pada jenjang perguruan tinggi. Selain peningkatan pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat ini belum meratanya ketersediaan guru terutama guru di daerah terpencil, serta nilai rata-rata uji kompetensi guru masih relatif rendah. Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, belum sinergisnya pembagian tata kelola pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait dengan kewenangan, masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dan kualitas dan relevansi, Tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, baik sarana prasarananya, koleksi, SDM maupun aspek-aspek perpustakaan lainnya, belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan komunitas literasi seperti forum perpustakaan desa/kelurahan atau forum perpustakaan taman bacaan masyarakat. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, dengan capaian sebesar 80,72 poin pada tahun 2017, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah baru mencapai 29,99 persen.
12. 2.Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial Kemiskinan menjadi isu global yang terjadi saat ini, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 bahwa tujuan globalnya adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada Maret tahun 2012 penduduk miskin sebesar 10,09 persen, sedangkan maret tahun 2018 sebesar 7,45 persen atau mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Persoalan kemiskinan bukan sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi akar penyebab kemiskinan salah satunya adalah pola hidup konsumtif. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam persoalan kemiskinan adalah tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2). Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR sebesar 10,25 persen dan kemiskinan perkotaan sebesar 6,47 persen pada Maret Tahun 2018. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana berdasarkan data BPS tercatat terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari Februari Tahun 2012 sebesar 9, 84 persen menjadi 8,16 persen pada bulan Februari Tahun 2018 dan selama lima tahun terakhir terjadi penurunan pengangguran sebesar 1,68 persen. Meskipun terjadi penurunan secara persentase namun secara absolut jumlah pengangguran masih tinggi yaitu sebesar 1,86 juta orang pada Februari Tahun 2018 hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and macth antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan Fakir Miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman Tantangan, Hambatan, Gangguan (AHTG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman idiologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
13. 3.Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerataan pembangunan dan kesesuaian daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat. pemerataan pembangunan dituangkan dalam rencana wilayah pengembangan, daya dukung lingkungan dituangkan dalam penetapan kawasan lindung 45%, sedangkan daya tampung lingkungan dituangkan dalam rencana pola ruang kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, serta kawasan budidaya lainnya. Namun disisi lain, dinamika pembangunan dipengaruhi faktor internal maupun eksternal yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, sehingga berkembang tanpa prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, serta tidak menciptakan keseimbangan ekonomi sosial dan lingkungan. pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukkannya. Sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan. Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh Wilayah Jawa Barat. Daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sehingga kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi dapat diminimalisir, serta mempertahankan kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu. Permasalahan Penataan ruang yang terkait perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang, adalah pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
14. 4.Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami perlambatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya; belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, dan belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil. Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial mempengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya konektivitas infrastruktur transportasi menuju destinasi wisata, terbatasnya atraksi di destinasi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR wisata yang menekan lama kunjung wisatawan, belum terinternalisasinya nilai-nilai hospitality di masyarakat, belum maksimalnya analisa pasar wisatawan, branding dan aktivitas promosi, keterbatasan produk ekonomi kreatif dan rendahnya konsumsi produk lokal. Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan Masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, belum optimalnya aktivitas ekonomi pertanian dari hulu ke hilir, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, ketersediaan data pertanian belum memadai, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, tingginya gangguan hama dan penyakit tanaman pertanian dan perkebunan, peternakan, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu- hilir pertanian, rendahnya regerasi petani dan rendahnya akses permodalan. Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan, dan pencemaran perairan umum dan laut. Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat masih di bawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini disebabkan oleh masyarakat miskin rawan pangan masih tinggi, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, keragaman konsumsi pangan masih rendah, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi. Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degragdasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS), RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 27 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya gangguan ekosistem, jumlah masyarakat miskin di sekitar hutan masih tinggi dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan. Pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan strandar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan. Pada sektor industri terdapat beberapa permasalahan yang ditandai dengan menurunnya pertumbuhan sektor industri, hal tersebut disebabkan oleh produk industri berdaya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi) sehingga mengakibatkan pertumbuhan sektor industri melambat, infrastruktur pendukung kawasan industri yang belum terintegrasi mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor mengakibatkan biaya produksi tinggi, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.
15. 5.Reformasi birokrasi Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Barat masih terjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang dilaksanakan, masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai, belum optimalnya pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah, kualitas pelayanan publik, pelayanan data perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penataan peraturan perundang- undangan, dan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Meningkatnya potensi Ancaman Tantangan, Hambatan, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Ganguan (AHTG), terhadap stabilitas politik dan keamanan, Pemahaman Ideologi serta kerukunan beragama. 4.2.3 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar Maksud adanya penelaahan RPJMD daerah sekitar adalah agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 160 poin h, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan memperhatikan RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya. Adapun strategi dan arah kebijakan RPJMD daerah sekitar dijelaskan dalam tabel di bawah ini: Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BEKASI Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan tata kelola, pemanfaatan IT dan pengembangan SDM Peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT Pengembangan layanan cepat tanggap terhadap penanganan sampah,limbah, air minum, jalan, saluran, PJU dan kemacatan berbasis IT Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kinerja pembangunan Pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Peningkatan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara Peningkatan tata kelola kearsipan melalui perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip serta pemanfaatan IT Meningkatkan kapasitas dan ketersediaan SDM, prasarana dan sarana serta pengembangan informasi kearsipan Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi ketua RT RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak lainnya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 29 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan akuntabilitas melalui sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan daerah Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah Penerapan smart parking di pusat perbelanjaan Peningkatan kinerja BUMD Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan melalui mall pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya Berbasis IT MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai Menyediakan infrastruktur (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan aksesibel Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan dan jembatan Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki Mengembangkan transportasi perkotaan Penyediaan angkutan massal yang terintegrasi Pengembangan Transportasi massal melalui BUMD Pembangunan sarana transportasi City Tourism* Pembangunan gedung comuter transit parking (staisun KA dan LRT) Mengembangkan smart parking Penerapan smart parking memelihara prasarana dan sarana LLAJ Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ mengembangkan kawasan TOD Cakupan kawasan TOD terbangun Menyediakan infrastruktur (drainase) terintegrasi dengan drainase perkotaan Pengembangan jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi Penerapan eco drainage dalam Penanggulangan banjir Mengembangkan pengelolaan air limbah Penyediaan sanitasi yang aman melalui pengelolaan rumah tangga Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy” RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Mengembangkan jaringan air minum Penyediaan air bersih Meningkakan Kesigapan pemadam kebakaran Pengembangan rencana pemadam kebakaran yang efektif dan efisien Menyediakan tempat pendidikan Penyediaan sarana tempat pendidikan Menyediakan layanan kesehatan Penyediaan sarana tempat layanan kesehatan Menyediakan layanan perdagangan penyediaan sarana tempat perdagangan Mengembangkan fasos dan fasum Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana penyediaan prasarana sarana olahraga dalam rangka pemasalan olah raga masyarakat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat di tingkat kota dan lingkungan masyarakat* Menyediakan sarana pemakaman Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH Menyelenggarakan Penataan Ruang Daerah Dalam Rangka Mengembangkan Sistem Pusat Pelayanan Kota yang Mendukung Perwujudan Fungsi Kota Bekasi Sebagai Pusat Keguatan Nansiona Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Menyediakan ruang terbuka hijau Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.) Penyediaan gedung kantor penyediaan sarana gedung kantor Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah Pembebasan tanah untuk kepentingan umum Penyediaan tanah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan PSU Menyediakan jaringan listrik dan telepon Penyediaan PSU terpadu (ducting) yang terbangun Penyediaan PSU Hemat Energi, Estetis dan ramah lingkungan Menyediakan jaringan gas Kota Penyediaan jaringan gas Kota MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing Meningkatkan Investasi Daerah Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing Meningkatkan keunggulan, daya dan promosi wisata Pengembangan “Urban Tourism” untuk meningkatkan daya wisata Kota Bekasi Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event “BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan* Meningkatkan daya saing kreatif Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park: Pengembangan wirausaha kreatif berbasis komunitas Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama pengembangan bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi Meningkatkan perdagangan dan jasa terhadap PDRB Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri Menjaga stabilitas Harga Komoditas Penguatan Stock Ketersediaam Cadangan Pangan Pengendalian Inflasi Harmonisasi Tingkat Upah Harmonisasi UMK Insentif dan Bantuan Peningkatan pendapatan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Pelatihan dan Penyiapan Tenaga Kerja Terdidik MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Layanan Pendidikan penigkatan efektivitas skema pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi siswa keluarga miskin peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi peningkatan layanan pendidikan bagi siswa, orang tua, dan masyarakat berbasi teknologi informasi (smart School) Pemberian beasiswa berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan tahfidz Al-Quran Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap perpustakaan Meningkatkan Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Literas Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui optimalisasi germas dan PHBS* Peningkatan gizi masyarakat Pemberian makanan tambahan/pendamping bagi anak usia sekolah Peningkatan kapasitas layanan informasi kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi dan balita pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa Meningkatkan pengendalian terhadap penularan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa meningkatkan kualitas akses dan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan PenIngkatan kapasitas layanan Kesehatan Penguatan tata kelola layanan kartu sehat berbasis NIK yang selaras dengan jaminan Kesehatan masyarakat Menurunkan kesenjangan antar penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin Pengembangan layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan Pembangunan Panti Rehabilitasi PMKS Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Peningkatan upaya pengendalian penduduk Penguatan kelembagaan penanggulangan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN kemiskinan Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Pemerataan kesempatan kerja dan terciptanya perluasan fasilitasi kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja Peluang 150.000 tenaga kerja baru, melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan meningkatkan kerjasama dengan unsur terkait Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan kerja sama dengan unsur terkait Mewujudkan Pemuda yang berdaya saing Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda meningkatkan prestasi olahraga dan kualitas olahragawan Peningkatan pembinaan olah raga pendidikan Peningkatan pembinaan organisasi olahraga Peningkatan kualitas hidup dan hak serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya pemenuhan kualitas hidup dan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan Pengarusutamaan Gender Meningkatkan tolereansi, kesetaraan dan kerjasama , ekonomi, budaya dan keagamaan Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan dan kearifan buidaya dalam membentuk kehidupan budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ikhsan MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman. Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif ketua RT, RW, LINMAS, KADER Posyandu, Marbod Masjid dan kelompok penggerak lainnya Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan pencegahan konflik Pencegahan konflik dengan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran dan demokrtis Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui mitigasi bencana Pengembangan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara online, tepat dan cepat; Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan. Integrasi penanggulangan resiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan; Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Penegakan lingkungan Meningkatkan pengawasan, penanganan dan penegakan terhadap pelanggaran peraturan lingkungan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat peduli lingkungan Pengelolaan event “Car Free Day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan pembangunan berkelanjutan KOTA DEPOK MISI I Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan MISI II Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing Meningkatkan rata-rata lama sekolah Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan diarahkan pada pemenuhan daya satuan pendidikan dan peningkatan akses kepada peserta didik masyarakat tidak mampu Meningkatkan pendidikan Non formal Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), PKBM dan kelompok belajar/kursus masyarakat lainnya. Peningkatan kesetaraan pendidikan masyarakat Penyelenggaraan penuntasan buta aksara latin dan Al-Quran Meningkatkan mutu dan daya saing pendidika Penguatan tata kelola pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peningkatan kapabilitas tenaga pendidik Meningkatkan pengetahuan masyarakat Peningkatan minat baca masyarakat Mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju smart healthy city Peningkatan upaya pelayaanan kesehataan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujuka Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan Pengembangan program kota sehat Pengembangan manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi Meningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peningkatan penanganan/pengendalian mortalitas, morbiditas Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat Meningkatkan kualitas fungsi keluarga Penguatan keluarga luarga harmonis yang dimulai sejak pra nikah Peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hakhak anak. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga Peningkatan fungsi keluarga dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pengendalian kependudukan Meningkatkan peran kelembagaan ketahanan keluarga Penguatan kelembagaan ketahanan keluarga Meningkatkan ekonomi keluarga Penguatan Ekonomi keluarga khususnya bagi kelurga miskin dan rentan Meningkatkan kualitas kesejahteraan Pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat Peningkatan kualitas hidup lansia dari aspek, ekonomi, mental keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri Meningkatkan seni, budaya dan kreatifitas masyaraka Peningkatan kreatifitas pelaku seni budaya dan pembinaan seni budaya masyarakat Peningkatan fasilitas, sarana seni budaya daerah. Meningkatkan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda Pengembangan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda Meningkatkan ruang kreativitas dan prestasi olahraga masyarakat Peningkatan/pemenuhan fasilitas/sarana prasarana olah raga masyarakat Peningkatan kualitas/mutu atlet Misi III Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan Meningkatkan tingkat kemudahan investasi dan usaha Perbaikan iklim investasi dan usaha Menciptakan kecil menegah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi Mendorong pertumbuhan ekonomi kreati Pembangunan sentra ekonomi kreatif Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata Meningkatkan kapasitas daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatkan kompetensi dan produktifitas usia kerja Peningkatan kompetensi dan produktivitas usia kerja Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Peningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Meningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan panga Peningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan panga Meningkatkan produksi dan distribusi bahan pangan Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan Peningkatkan distribusi bahan pangan Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis Transit Oriented Development (TOD); Mengembangkan angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal Pembangunan simpul-simpul transportasi Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum Peningkatan kualitas layanan transportasi umum Meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang efisien, Konsisten, dan berkelanjutan Penyusunan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan ruang yang ramah keluarga Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Peningkatkan kuantitas dan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Meningkatkan layanan penyediaan air bersih Peningkatan layanan penyediaan air bersih Meningkatkan ketersediaan air untuk pair bak Peningkatan kualitas layanan jaringan irigasi Meningkatkan pengendalian banjir Pengembangan drainase mikro dan makro yang terpadu; Penanganan banjir melalui pemanfaatan jaringan pengendali banjir alami dan pengendalian run-of Meningkatkan layanan pengelolaan air limbah Peningkatan cakupan layanan dan sarana prasarana air limbah Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembinaan dan penerapan berbagai pengendalian Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidu Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik Mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan menghasilkan nilai tambah ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah; Pengelolaan sampah melaluipemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan cakupan layanan melalui revitalisasi dan optimalisasi TPA Cipayung, keikutsertaan dalam TPPAS Nambo, dan Pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau Penyediaan lahan RTH melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pengadaan lahan dan kerjasama dengan pihak ketiga Misi V Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kohesi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui dialogdialog, pembauran dan resolusi konflik Melakukan dialogis, pembauran antar pelau dan etnis pada semua level Meningkatkan pemahanan wawasan kebangsaaan melalui pendiikan bela negara, penanaman nilainilai luhur Pancasila Melaksanakan pendidikan bela negara dan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada pelajar dan pemuda dan masyaraka Meningkatkan cakupan layanan organisasi politk dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan poltik, peningkatan partisipasi politik layanan organisasi politk dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan poltik, peningkatan partisipasi politik Meningkatkan partisipasi politik bagi bagi pelajar dan masyarakat. Melaksanakan pemberdayaan organisasi (ormas dan LSM) dan politik (parpol) dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Penguatan dan pengembangan potensi masyarakat Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama Peningkatan pemahaman agama dalam rumah tangga, sekolah, keluarga dan masyaraka Mengoptimalkan peran dari lembagalembaga keagamaan Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan, keagamaan (seperti lembaga zakat dan wakaf) dalam kegiatan masyarakat KABUPATEN CIANJUR Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan mantap Peningkatan jalan strategis Kabupaten Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis Meningkatkan Prasarana pendukung jalan dan sarana transportasi darat Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian Pengembangan dan pemeliharaan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka pemenuhan akses air minum Meningkatan sarana- prasarana sanitasi lingkungan Mengembangkan dan memelihara parasarana dan sarana sanitasi lingkungan Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum Meningkatkan perbaikan dan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas air dan udara serta peningkatan ruang terbuka hijau Peningkatan penanganan timbulan sampah perkotaan dan perdesaan Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi umat manusia Menanamkan nilai akhlak mulia melalui gerakan shalat subuh dan ashar berjamaah, penghapalan dan pengkajian al-quran serta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan al – quran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat Peningkatan mutu Pelayanan kesehatan masyarakat Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pengarusutamaan gender serta meningkatkan ketahanan keluarga , partisipasi masyarakat dalam ber KB dan perlindungan anak Meningkatkan kualitas iklim usaha dan daya investasi Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan investasi dan realisasi investasi Peningkatan Produksi dan komoditas uanggulan Pertanian, Perikanan dan Peternakan Mengoptimalkan kolaborasi peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM dengan inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan dan perlindungan konsumen Peningkatan keberdayaan lembaga perekonomian masyarakat desa Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pengembangan pariwisata secara terpadu dan profesional Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran Percepatan pembangunan pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata Meningkatkan daya beli masyarakat Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah Mempercepat penanggulangan kemiskinan Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja serta perlindungan tenga kerja Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS Peningkatan strategi mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat perdesaan Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Desa yang akuntanbel dan transparan Menerapkan reformasi birokrasi Peningkatan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintahan dan non gedung yang representatif mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Peningkatan Pengawasan internal serta Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah KABUPATEN SUKABUMI Peningkatan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan serta penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama. Meningkatkan pembinaan kepada lembaga , kesehatan dan keagamaan Mengembangkan Wawasan Kebangsaan dan pendidikan politik penduduk Peningkatan wawasan kebangsaan dengan cara meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Revitalisasi peran rumah ibadah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Meningkatkan disiplin masyarakat melalui peningkatan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda Meningkatkan penegakan peraturan daerah Meningkatkan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif melalui peningkatan antisipasi terhadap potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban didukung pendidikan politik yang berkualitas. Meningkatkan akses pelaya-nan kesehatan dasar dan rujukan, pengendalian pe-nyakit menular dan tidak menular yang bermutu, merata dan terjangkau, penguatan pelayanan kese-hatan keluarga dan gizi mas- yarakat, pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh mas-yarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan ruju-kan, Pemenuhan standar mi-nimal sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, keter- jangkauan, pemerataan far-masi dan alat kesehatan berkualitas. Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat Meningkatkan Keselamatan ibu melahirkan dan anak Meningkatkan pelayanan keselamatan anak balita Meningkatkan perbaiki gizi masyarakat Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di masyarakat Mengembangkan lingkungan sehat Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan Meningkatkan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat melalui promosi kesehatan, Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan Meningkatkan dan mengembangkan PPk- BLUD UPT Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak/hewan Meningkatkan keberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan/kecamatan Meningkatkan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui perluasan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perluasan pendidikan formal dan non-formal serta pemberian bantuan bagi siswa miskin. Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan wajib belajar pendidikan dasar tahun Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan mengembangkan pendi-dikan luar sekolah berbasiskan ekonomi kreatif Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan meli- puti pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar nasional, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan perpustakaan dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT). Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan Meningkatkan penanggula-ngan kenakalan remaja dan pelaksanaan Student Camp Peningkatan kompetensi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelaksanaan pendidikan pelatihan, peningkatan kua-lifikasi pendidikan para pen-didik dan tenaga kependi-dikan serta optimalisasi penggunaan IT Meningkatkan budaya literasi berbasis komunitas dan wilayah Peningkatan tata kelola pendidikan yang berkualitas melalui pelaksanaan akreditasi bagi jenjang pendidikan dasar dan lembaga pendidikan nonformal serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi. Menumbuhkan kembali nilai-nilai luhur dalam masyarakat serta melestarikan warisan budaya melalui sosialisasi dan penanaman budaya sejak dini dengan cara memasukkannya dalam muatan di sekolah dan pengembangan kesenian khas Kota Sukabumi didukung dengan penguatan kapasitas kelompok Mengembangkan nilai-nilai budaya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 40 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN masyarakat komunitas dan kelompok agama. Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif. Meningkatkan peran serta kepemudaan Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Membentuk pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah (PPLPD) di sekolah Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Meningkatkan upaya penumbuhan kewira- usahaan dan kecakapan hidup pemuda Meningkatkan Sarana dan Prasarana olahraga Meningkatkan upaya pencegahan penyalah- gunaan narkoba Meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengendalian fertilitas Meningkatkan KB dan kesehatan reproduksi remaja Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri Peningkatan ketahanan keluarga dan penguatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender serta jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Mengembangkan perlindungan yang komprehensif melalui optimalisasi penggunaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk menentukan individu dan rumah tangga sasaran serta perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan pemberda-yaan komunitas perumahan dan kelembagaan Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan melalui pemberdayaan forum dan kelembagaan serta peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma serta pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan pelayanan dasar serta mengembangkan penghidupan bagi penduduk miskin dan rentan miskin melalui pembangunan dan pemerataan pelayanan dasar di kantung-kantung kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan penduduk miskin serta pelatihan dan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin Meningkatkan kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja serta link and match pendidikan dan . Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja Meningkatkan kualitas dan produktivitas pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja serta sertifikasi keahlian/kompetensi. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Meningkatkan ketahanan keluarga dan penguatan peran keluarga melalui pendidikan pra nikah, pelatihan parenting dan pemberdayaan tenaga pembinaan keluarga Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Mengembangkan model operasional BKB/Posyandu Padu Menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Meningkatkan kemandirian keluarga melalui pengembangan ekonomi keluarga berbasis keluarga Meningkatkan penataan administrasi kependudukan Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi prasarana perhubungan melalui peningkatan pelayanan jalan, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi dan perlengkapan jalan Pembangunan jalan dan jembatan serta saluran drainase/gorong-gorong Peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan serta pedestrian dan lahan parkir Meningkatkan dan mengamankan lalu lintas Mendorong pusat pertumbuhan wilayah yang baru melalui pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan Meningkatkan fasilitas penerangan jalan umum Membangun sarana dan prasarana perhubungan Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Meningkatkan pembangunan turap/talud/bronjong Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk memewujudkan tata ruang wilayah yang efisien melalui penyusunan n pengawasan dan pengendalian yang mengacu kepada RTRW, sinkronisasi RTRW dan penyempurnaan tatacara perizinan penataan ruang Meningkatkan perencanaan strategis untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan/Kecamatan Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang melalui penyelenggaraan forum konsultasi . Meningkatkan pengelolaan RTH Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman umum Meningkatkan penataan ruang budaya Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kawasan Rawan Bencana (KRB) melalui peringatan dan pencegahan dini, peren-canaan pengelolaan risiko bencana yang na, peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur penyelenggaraan penang-gulangan bencana serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana. Meningkatkan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemetaan derah rawan bencana dan penetapan lokasi evakuasi korban bencana Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatkan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyebarluasan informasi terkait norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran. Mewujudkan transportasi yang berkualitas, handal dan ramah lingkungan melalui penggunaan na, mengembangkan layanan angkutan umum/trayek yang efisien serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung kereta api double track dan Tol Bocimi. Meningkatkan pelayanan angkutan Meningkatkan pelaksanaan uji kelayakan Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup lingkungan melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengembangan produk ramah lingkungan, pengendalian Dampak Perubahan Iklim, pengendalian dan pengawaasan SDA, pengembangan data dan informasi Lingkungan Hidup serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Meningkatkan pengendalian polusi Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Mengembangkan produk ramah lingkungan Meningkatkan perlindungan konservasi Sumber Daya Alam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 43 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan data dan informasi serta akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup Meningkatkan pengelolaan persampahan melalui kerjasama pengelolaan persampahan, peningkatan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan Meningkatkan kualitas perumahan melalui penyedian sarana dan prasarana serta distribusi air minum, pengelolaan air limbah , pemberdayaan komunitas perumahan untuk percepatan penganan kawasan kumuh perkotaan dan pengembangan lingkungan sehat. Mengembangkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Membangun infrastruktur kelurahan Mengembangkan peruma-han sehat sederhana dan pemberdayaan komunitas perumahan Membangun saluran drainase dan gorong/gorong Mengembangkan lingkungan sehat Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama investasi yang didukung peningkatan pelayanan sector perizinan melalui simplisasi prosedur dan percepatan pelayanan berbasis IT Mengembangkan pendukung usaha bagi UMKM Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Meningkatkan penataan PKL dan asongan Meningkatkan pembinaan UKM Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi Mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi melalui penguatan pemodalan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi Menyiapkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Mengembangkan -sektor unggulan daerah yang didukung sarana distribusi perdagangan berkualitas baik melalui revitalisasi tata kelola pasar rakyat maupun pembangunan pusat perdagangan baru Meningkatkan efisiensi perdagangan (distribusi barang) Membangun dan mengembangkan sarana distribusi perdagangan Meningkatkan pembinaan dan penataan PKL dan asongan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 44 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pendampingan para pelaku, pemberian bantuan modal, pemanfaatan sumber daya , pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kerjasama pelaku ekonomi kreatif baik dalam daerah maupun antar daerah didukung optimalisasi penggunaan IPTEK. Meningkatkan perencanaan dan pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kreatif Meningkatkan kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas IPTEK dalam proses produksi Mengembangkan IKM dan sentra-sentra potensial Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Kota Sukabumi berbasis wisata kuliner dan warisan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Mengembangkan pemasaran pariwisata melalui promosi di dalam dan luar negeri Mengelola kekayaan budaya untuk mengembangkan pariwisata Mengembangkan disain Kota Sukabumi sebagai objek wisata heritage melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung objek wisata heritage serta pembuatan pengelolaan gedung bersejarah. Mengembangkan pariwisata berbasis kuliner dan sejarah Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) melalui peningkatan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, distribusi pangan, keamanan pangan dan penguatan cadangan pangan. Meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Memanfaatkan pekarangan dan penggunaan sumber bahan pangan alternatif Meningkatkan pengawasan keamanan pangan Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berlanjutan melalui perluasan lahan LP2B milik pemerintah. Meningkatkan kerjasama pembangunan melalui koordinasi, ,sinkronisasi dan sinergitas dengan pihak swasta/BUMN/BUMD maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan. Meningkatkan sinergitas pengelolaan CSR Meningkatkan proses peren-canaan yang berkualitas, pengelolaan keuangan dan pengendalian serta penga-wasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informatika didukung peningkatan profesionalisme Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 45 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN serta kompetensi pegawai. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Meningkatkan penataan pelaksanaan reformasi birokrasi Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan dan mengembangkan pelaporan capaian kinerja serta keuangan Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan Meningkatkan koordinasi ketatalaksanaan dan kelem-bagaan antar pemerintah dan pemerintah daerah Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan pajak daerah berbasis IT Mengoptimalkan pengawa-san dan pengendalian pajak daerah serta bagi hasil pajak dan bukan pajak Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan yang berdasarkan pada Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah dengan didukung keterbukaan informasi , transparansi, partisipasi , serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi . Meningkatkan penataan administrasi kependudukan Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM pelayanan Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Optimalisasi penggunaan Informasi Teknologi melalui sarana aplikasi yang terintegrasi baik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan didukung pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Mengembangkan informasi pengadaan barang dan jasa Mengintegrasikan aplikasi yang digunakan dalam perencanaan, pengang-garan, akuntasi dan pengelolaan pengaduan publik Memberdayakan kelompok informasi masyarakat Meningkatkan respon terhadap pengaduan masyarakat RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 46 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan Penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan inovasi daerah didukung pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional, pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi. Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah Meningkatkan pembinaan terhadap pos pelayanan teknologi pedesaan KOTA BOGOR Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, professional dan bermutu; Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan; Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan; Peningkatan Ketersediaan sumberdaya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar; Kolaborasi pembiayaan Kesehatan Masyarakat. Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi; Menurunkan Angka Kelahiran Penurunan angka kelahiran pada usia remaja Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur (PUS) Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam Peningkatan kecukupan konsumsi energy dan protein pada asupan pangan masyarakat Pengendalian cemaran pada bahan pangan dan produk produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Menjamin Kualitas konsumsi pangan dan Gizi Ibu Hamil, Bayi dan Balita Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan dan preventif serta penyehatan lingkungan Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat; Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 47 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan. Meningkatkan Kebugaran Masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Olahraga Prestasi secara Berkelanjutan Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman Menyediakan sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan; Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas; Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan s air limbah yang layak Menyediakan s air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat. Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan,; Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana Reduksi timbulan sampah Pengurangan penggunaan Plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional; Penerapan dan Pengelolaan 3 R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane Konservasi sumberdaya Air secara berkelanjutan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 48 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan DAS dan Konservasi SDA Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolan DAS da Konservasi Sumberdaya Air Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air Penegakan Sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air. Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air. Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara Pengembangan Transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara Pengendalian dan Pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi, dan pengelolaan limbah , serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diteapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat rencana tata ruang wilayah. Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau. Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Cerdas Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Dasar 9 Tahun Peningkatan Kualitas Pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan local sebagai salah satu wahana untuk pendidikan kharakter dan enterphreneurship. Standarisasi dan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Pengembangan dan mekanisme rekrutmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 49 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Penerapan Sistem zonasi dalam penerimaan siswa didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah Penguatan Kharakter, Kreatifitas, Inovasi, dan Prestasi Siswa untuk menguatkan daya saing siswa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. Menjamin Pendidikan Inklusif yang berkualitas. Memberikan bantuan beasiswa kepada siswa miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada siswa miskin. Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya Wajib Belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK) Meningkatkan kualitas pendidikan dan ketrampilan yang berorientasi pada pasar kerja Meningkatkan Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/enterphreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat penganguran terbuka Penguatan Kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan kharakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak Penguatan Daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa pada generasi muda Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor Memerangi penyalahgunaan narkoba, Psikotropika dan Minuman Keras pada generasi muda Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan social ( anak jalanan, WTS,dll) secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 50 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN berdaya. Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Memperkuat kharakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti. Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis Menguatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas “Bussiness As Usual” Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll) Membangun dan menguatkan budaya partisipatif dalam setiap proses pembangunan daerah Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya. Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender Mengembangkan s pemerintahan yang integrative melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan na (open government) Memperkuat perencanaan pembangunan Daerah yang Berbasis Kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Penyempurnaan s manajemen dan pelaporan kinerja Penguatan s pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien Penguatan Kapasitas Aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 51 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional dan „smart Membangun standarisasi kualitas pelayanan public dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan public yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai. Penguatan pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penataan peraturan perundang-undangan yang masih tindih Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat Mengoptimalkan pemanfaatan terbarukan Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan & nal Meningkatkan Kapasitas dan Keterampilan Angkatan Kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi Kebutuhan Pasar Mengembangkan Inkubator Bisnis memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja Menjamin adanya perlindungan social bagi masyarakat miskin Meningkatkan Kemampuan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Meningkatkan Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat Miskin Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga Meningkatkan Ketahanan Fisik Keluarga Menjamin kecukupa pangan dalam setiap keluarga Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia Peningkatan kualitas kesehatan keluarga Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga Peningkatan Pendapatan per kapita keluarga melalui Pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri agar terjadi peningkatan pendapatan keluarga RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 52 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat berbasis keluarga d. Pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemisinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga Peingkatan kualitas hidp bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga Meningkatkan ketahanan social dan Budaya dalam keluarga Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam pembangunan daerah Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku social dan seksual menyimpang Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi local penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi. Mengembangkan klaster , kemitraan dan pemanfaatan teknologi industry terutama bagi industry kecil dan menengah Memperkuat s dan jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional Meningkatkan dayasaing Koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) Meningkatkan dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen Revitalisasi pasar tradisional Mengembangkan potensi ekonomi local melalui pengembangan tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 53 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdayasaing Menyediakan layanan perijinan yang responsive, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrisai secara elektronik dan mal pelayanan . Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan Pengendalian pemanfaatan Ruang melalui Pelaksanaan Perijinan, Penegakan Sanki dan Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah Pembangunan jalan-jalan alternative/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat-pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran Pembangunan Persimpangan Tidak Sebidang (Flyover/underpass) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekenomian masyarakat. Menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Mendorong percepatan tersedianya jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau Mengintegrasikan jaringan transportasi perkotaan antar moda Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul-simpul transportasi lainnya dengan pengembangan s Transit Oriented Development (TOD). Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parker di pusat-pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas. Penuntasan Sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT Sumber : RPJMD Daerah sekitar 4.2.4 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut adalah :
16. 1.Tanpa kemiskinan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 54 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
17. 2.Tanpa kelaparan, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
18. 3.Kehidupan sehat dan sejahtera, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
19. 4.Pendidikan berkualitas, yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
20. 5.Kesetaraan gender, yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
21. 6.Air bersih dan sanitasi layak, yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
22. 7.Energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
23. 8.Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
24. 9.Industri, inovasi dan infrastruktur, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
25. 10.Berkurangnya kesenjangan, yaitu mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. 11.Kota dan komunitas berkelanjutan, yaitu menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
26. 12.Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
27. 13.Penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
28. 14.Ekosistem laut, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
29. 15.Ekosistem daratan, yaitu melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 55 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
30. 16.Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
31. 17.Kemitraan untuk mencapai tujuan, yaitu menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. 4.2.5 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor, penelaahan RTRW Kabupaten Bogor, penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Bogor, penelaahan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024, penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018- 2023, RPJMD daerah sekitar, dan penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka ditetapkan 13 (tiga belas) isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor yaitu;
32. 1.Peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing;
33. 2.Peningkatan pelayanan pendidikan
34. 3.Peningkatan pelayanan kesehatan
35. 4.Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat
36. 5.Peningkatan daya saing dan produktivitas perekonomian daerah
37. 6.Peningkatan investasi daerah
38. 7.Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah
39. 8.Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
40. 9.Pengelolaan kebencanaan
41. 10.Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum
42. 11.Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah
43. 12.Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah
44. 13.Peningkatan pelayanan publik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan kronologis, rumusan visi dan misi Kabupaten Bogor pada awalnya diusung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi yang diusung tersebut terlahir dari penelaahan terhadap substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, untuk selanjutnya disampaikan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye. Setelah terpilih, visi dan misi tersebut disinergikan dengan konsep perencanaan teknokratik, karena jarak waktu antara penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelantikan melebihi 6 (enam) bulan. Pasca pelantikan tanggal 30 Desember 2018, visi dan misi kepala daerah dijadikan sebagai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui serangkaian tahapan, yaitu dibahas dalam forum konsultasi publik maupun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 5.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain, visi Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2023. Beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan visi Pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya adalah : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
45. 1.Merupakan visi yang diusung dalam kampanye Bupati dan wakil Bupati Bogor saat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
46. 2.Adanya keinginan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan daerah yang belum terselesaikan pada periode RPJMD tahun 2013- 2018, baik dari aspek kesejahteraan rakyat, daya saing, maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada pelayanan publik.
47. 3.Adanya keinginan untuk menyelesaikan isu strategis daerah yang terkait dengan isu nasional, Provinsi Jawa Barat, serta isu-isu kewilayahan. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah: “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah:
48. 1.Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia yang secara administratif berbatasan dengan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di sebelah utara; Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kabupaten Cianjur di sebelah tenggara, Kabupaten Sukabumi di sebelah selatan, serta Kabupaten Lebak Provinsi Banten di sebelah barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
49. 2.Termaju, yaitu perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun nasional.
50. 3.Nyaman, yaitu Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi.
51. 4.Berkeadaban, yaitu masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah. 5.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:
52. 1.Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
53. 2.Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
54. 3.Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
55. 4.Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
56. 5.Mewujudkan kesalehan sosial. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
57. 1.Misi Pertama, yaitu Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban serta Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
58. 2.Misi Kedua, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat- pusat inovasi serta pelaku pembangunan
59. 3.Misi Ketiga, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
60. 4.Misi Keempat, yaitu Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata diwilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat- pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
61. 5.Misi Kelima, yaitu Mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban. 5.3 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bogor tahun 2018- 2023 tidak terlepas dari visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 serta visi dan misi RPJMN tahun 2015-2019 dan visi RPJMN 2020-2024 yang dituangkan dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tahun 2020-2023. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana digambarkan di bawah ini: Gambar 5.1 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Keterkaitan dengan RPJMN tahun 2015-2019 digambarkan di bawah ini: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Gambar 5.2 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Misi RPJMN Keterkaitan dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan” pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2023, digambarkan di bawah ini: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Gambar 5.3 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Tema Rancangan Teknokratik RPJMN 5.4 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/impact. Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Mempedomani ketentuan Pasal 167 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan dan sasaran disusun dengan mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel 5.1. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 5.1. Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas a Indeks Pendidikan (poin) 61,44 61,50 61,89 62,31 62,73 63,14 63,14 1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan a Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 7,88 8,14 8,30 8,47 8,64 8,80 8,80 b Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,44 12,60 12,68 12,77 12,85 12,94 12,94 1.1.2 Meningkatnya budaya literasi a Indeks Membaca (poin) 52,69 52,81 53,01 53,20 53,39 53,58 53,58 1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat a Indeks Kesehatan (poin) 77,82 78,80 79,20 79,60 80,02 80,42 80,42 b Laju pertumbuhan penduduk (%) 2,20 2,17 2,11 2,06 2,01 1,96 1,96 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan a Angka harapan hidup (tahun) 70,86 71,22 71,48 71,74 72,01 72,27 72,27 1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah a Skor Pola Pangan Harapan (poin) 86,18 86,73 87,28 87,83 88,38 88,93 88,93 1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami a Crude Birth Rate (CBR) (%) 25,59 24,80 24,03 23,28 22,56 21,86 21,86 Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas a Laju pertumbuhan ekonomi (%) 6,21 6,24 5,99 6,02 6,05 6,08 6,08 2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat a PDRB Perkapita (Juta Rp.) 37,93 40,53 42,16 43,90 45,75 47,72 47,72 b Tingkat kemiskinan (%) 7,14 6,91 6,78 6,60 6,47 6,38 6,38 c Tingkat pengangguran terbuka (%) 9,75 9,61 9,20 8,82 8,45 8,10 8,10 2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah a PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp) 221,55 241,86 256,90 273,00 290,24 308,70 308,70 Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik 3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang a Indeks reformasi birokrasi (poin) 48 60,00 63,00 66,00 68,00 70,00 70,00 3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat a Indeks kepuasan masyarakat (poin) 78,57 79,05 80,00 81,05 81,75 82,00 82,00 3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan a Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AWAL TARGET KONDISI AKHIR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 berkualitas efektif (predikat) b Nilai AKIP (predikat) B B B BB BB A A c Indeks Inovasi Daerah (poin) 4.280 6.420 9.630 14.445 21.667 32.500 32.500 Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan 4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan a Indeks ketimpangan wilayah (Williamson) (poin) 0,96 0,90 0,86 0,81 0,77 0,73 0,73 b Indeks kualitas lingkungan hidup (poin) 56,21 56,71 57,21 57,71 58,21 58,71 58,71 4.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik a Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap (%) 84,9 85,0 85,1 85,2 85,3 85,4 85,4 4.1.2 Menurunnya tingkat kemacetan a Cakupan Pelayanan Angkutan Umum (%) 55 60 65 70 75 80 80 4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat a Cakupan Penataan Perumahan dan permukiman kumuh (%) 46,2 13,45 28,15 42,02 85,43 100 100 4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup a Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah (%) 28,205 36,181 52,599 64,727 70,799 81,526 81,526 4.1.5 Mengurangi Risiko bencana b Indeks Risiko Bencana (poin) 152 150 148 146 144 142 142 Misi 5 : Mewujudkan kesalehan social 5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban a Indek kebahagiaan (poin) 67,94 67,95 67,97 67,98 68,00 68,01 68,01 b Indeks pembangunan Gender (IPG) 88,69 88,87 89,16 89,63 90,09 90,56 90,56 5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif a Indek kerukunan hidup beragama (poin) 67,75 67,92 68,09 68,26 68,43 68,60 68,60 b Persentase gangguan trantibum (%) NA 84,88 69,77 54,65 39,53 24,41 24,41 5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan a Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 57,10 57,57 58,04 58,50 58,90 59,00 59,00 5.1.2 Pelestarian seni dan budaya a Persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan (%) NA 20,00 23,33 26,67 30,00 33,33 33,33 Sumber: Analisa Bappedalitbang, tahun 2019 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5.5 Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis daerah merupakan penjabaran dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan startegi dan arah kebijakan daerah. Disamping itu, program strategis daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengimplementasikan program-program unggulan yang menjadi janji-janji politis kepala daerah. Program strategis daerah dapat dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah hingga tahun 2023. Adapun janji politis kepala daerah periode tahun 2018-2023 tertuang dalam slogan “PANCAKARSA” yang terdiri atas :
62. 1.Karsa Bogor Cerdas
63. 2.Karsa Bogor Sehat
64. 3.Karsa Bogor Maju
65. 4.Karsa Bogor Membangun
66. 5.Karsa Bogor Berkeadaban Seluruh program strategis ini diimplementasikan ke dalam tahapan perencanaan pembangunan tahunan dengan tema umum, yaitu : Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa, yang dituangkan dalam bentuk prioritas pembangunan, yaitu :
67. 1.Meningkatkan kualitas dan aksesibiltas pendidikan
68. 2.Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
69. 3.Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik
70. 4.Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan
71. 5.Meningkatkan ketertiban dan kenyamanan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang berkeadaban Adapun penjabaran Pancakarsa diuraikan sebagai berikut : 5.4.1 Karsa Bogor Cerdas Karsa ini merupakan tekad untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di kancah lokal, nasional, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dan global, dimana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas, pada tahun 2045. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Cerdas adalah :
72. 1.Tuntas rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP dalam kurun waktu 3 tahun (2019-2021)
73. 2.Penerbitan Kartu Bodas
74. 3.Pemberian bantuan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi
75. 4.Pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah
76. 5.Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan
77. 6.Forkopimda Goes to School
78. 7.Peningkatan kualitas pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah
79. 8.Penambahan 4 (empat) jam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 5.4.2 Karsa Bogor Sehat Karsa ini merupakan keinginan dan tekad Bupati Bogor untuk menjadikan warga Kabupaten Bogor sehat. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Sehat adalah :
80. 1.Pemberian kartu sehat
81. 2.Pelayanan Bogor Siaga
82. 3.Gerakan Bogor Bebas Stunting
83. 4.Gerakan Bogor Bebas Asap Rokok
84. 5.Pembangunan RSUD Bogor Utara 5.4.3 Karsa Bogor Maju Karsa ini merupakan tekad dan keinginan Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju dalam hal perekonomian daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka optimalisasi layanan publik, penciptaan iklim investasi yang nyaman dalam rangka perluasan lapangan kerja, penanggulangan masalah pengangguran dan kemiskinan melalui pengembangan permodalan dan pemasaran bagi wirausaha baru, UMKM serta pengembangan industri pariwisata berbasis masyarakat, dan pemberdayaan petani. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Maju adalah :
85. 1.Pembangunan career center RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
86. 2.Pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP)
87. 3.Penerbitan Kartu Tani Bogor
88. 4.Gerakan beli beras petani Bogor
89. 5.Produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat
90. 6.Pembangunan terminal agribisnis/Agro Distribution Centre
91. 7.Petani Millenial di Kabupaten Bogor
92. 8.Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional
93. 9.Festival wisata desa
94. 10.Pengembangan Geopark Pongkor
95. 11.Gerakan bela beli produk UKM/IKM
96. 12.Optimalisasi dan pengembangan Bumdes
97. 13.Pembangunan GOM Kecamatan
98. 14.Penyelenggaraan Sekolah Pemerintah Desa
99. 15.Pembangunan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PMKS (Graha Pancakarsa) Disamping itu, dalam rangka mewujudkan Karsa Bogor Maju, dalam periode tahun 2023 akan dilaksanakan pula program yang mendukung Bogor maju, yaitu :
100. 1.GERBANG JUGALA ( GERakan pemBANGunan menuJU keluarGA hidup LAyAk)
101. 2.Pengembangan Agrotechnopark
102. 3.Pengembangan Minapolitan
103. 4.Bogor The City of Sport and Tourism 5.4.1 Karsa Bogor Membangun Karsa Bogor Membangun merupakan tekad Bupati untuk menjadikan Kabupaten Bogor maju secara infrastruktur yang mendukung kelancaran roda perekonomian daerah. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Membangun adalah :
104. 1.Betonisasi jalan desa
105. 2.Penataan jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
106. 3.Terbangunnya jalan Poros Tengah Timur
107. 4.Terbangunnya jalan Bojonggede – Kemang
108. 5.Terbangunnya jalan lingkar Kebun Raya Cibinong
109. 6.Terbangunnya jalan Bantarkaret–Pabangbon
110. 7.Revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung
111. 8.Penataan kawasan simpang Parung
112. 9.Terbangunnya akses lingkar jalan tambang
113. 10.Terbangunnya jalan lingkar Gunungsindur
114. 11.Pembangunan Park and Ride
115. 12.Peningkatan kualitas desa melalui Bedah kampung
116. 13.Menyediakan ruang terbuka publik
117. 14.Mewujudkan Bogor Asri Tanpa Plastik (Antik)
118. 15.Penanganan sampah berbasis Zonasi Disamping itu, untuk mendukung Bogor membangun, beberapa hal yang turut dipersiapkan adalah :
119. 1.Mendukung pengembangan Kota Baru Publik Maja
120. 2.Pengembangan Situ Front City
121. 3.Pembangunan Transit-Oriented Development
122. 4.Mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif. 5.4.5 Karsa Bogor Berkeadaban Karsa ini merupakan wujud tekad Bupati Bogor untuk menjadikan Kabupaten Bogor memiliki masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Dengan terwujudnya Kabupaten Bogor berkeadaban, diharapkan Kabupaten Bogor menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah. Adapun kegiatan strategis Karsa Bogor Berkeadaban adalah :
123. 1.Menggiatkan kegiatan Jumling dan Boling
124. 2.Gerakan Bogor Ngaos
125. 3.Bedah pesantren
126. 4.Memberikan bantuan legalitas bagi pontren
127. 5.Membangun dan merevitalisasi Islamic Center
128. 6.Menggalakkan aksi Nobat “Nongol Babat” RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
129. 7.Menyelenggarakan festival seni dan budaya
130. 8.Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande
131. 9.Pelestarian bahasa Sunda melalui program Kamis Nyunda
132. 10.Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night
133. 11.Peningkatan kualitas keagamaan melalui program Hafizd Quran
134. 12.Peningkatan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu Seluruh agenda kegiatan PANCAKARSA bermuara pada program pembangunan daerah yang secara khusus akan dijabarkan dalam Bab VI dokumen ini. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan pembangunan daerah mengharuskan adanya penerapan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi yang ditetapkan akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang melahirkan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2018-2023 adalah “optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah”. Tema ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dan akan dijabarkan setiap tahunnya bagi penentuan tema pembangunan dalam RKPD. Pentahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan pada Gambar 6.1. Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut ini : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas 1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas 1.1.1.1 Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau a Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah b Memberikan penunjang pendidikan melalui Kartu Bogor Cerdas c Meningkatkan kualitas pendidik dan siswa d Optimalisasi koordinasi dan pembinaan wilayah 1.1.2 Meningkatnya budaya literasi 1.1.1.2 Peningkatan minat baca masyarakat a Mengembangkan Pelayanan Perpustakaan 1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan 1.2.1.1 Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan a Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan b Mendorong perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) c Menyediakan layanan Bogor Siaga 1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah 1.2.2.1 Diversifikasi pangan bergizi a mendorong budaya konsumsi makanan bergizi 1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami 1.2.4.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk alami a Meningkatkan kepesertaan KB RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan 2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 2.1.1.1 Peningkatan kerjasama dan peluang penyediaan lapangan kerja a Menyediakan pusat informasi dan pelayanan ketenagakerjaan 2.1.2.2 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat a Membangun Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Puskesos tiap desa 2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah 2.1.2.1 Peningkatan produksi pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan yang berdaya saing a Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, hortikultura, perkebunan b Meningkatkan produksi dan olahan perikanan dan peternakan, kualitas dan kuantitas kelembagaan, serta sumberdaya manusia perikanan dan peternakan c Penanganan penyakit ternak dan zoonosis 2.1.2.3 peningkatan promosi, pengembangan destinasi dan penguatan jejaring pariwisata a mengembangkan pariwisata yang edukatif dan kreatif berbasis sumberdaya alam yang berkelanjutan 2.1.2.4 Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, koperasi dan Bumdes a Meningkatkan kualitas kelembagaan, akses bahan baku, pasar dan pembiayaan 2.1.2.5 Peningkatan efisiensi dan efektivitas BUMD a Meningkatkan produktivitas BUMD 2.1.2.6 Penyediaan data peluang investasi dan pemberiaan kemudahan berusaha a Menyediakan informasi peluang investasi 2.1.2.7 Peningkatan Prestasi Olahraga a Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Insan Olahraga b Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Sarana Prasarana Olahraga Olahraga Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik 3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas 3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat 3.1.1.1 Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat a Penerapan standar pelayanan minimal dan SOP (Sistem Operasional dan Prosedur) b Mengembangkan pelayanan adminduk c Implementasi pelayanan perijinan transparan dan terpadu 3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif 3.1.2.1 Peningkatan penerapan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja a Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan 4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan 4.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik 4.1.1.1 Pemantapan jalan dan jembatan a Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 4.1.1.2 Penambahan jalan dan jembatan baru a Pembangunan jalan dan jembatan baru 4.1.2 Menurunnya tingkat kemacetan 4.1.2.1 peningkatan pelayanan transportasi yang nyaman a Menyelesaikan titik kemacetan b Meningkatkan kualitas angkutan massal 4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat 4.1.3.1 Pemenuhan sarana dan prasarana permukiman a Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan penataan kawasan permukiman kumuh b Penataan kawasan perkotaan c Penyediaan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang terbuka biru 4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup 4.1.4.1 Pengelolaan sampah berbasis zonasi a Penyediaan sarana prasarana persampahan 4.1.4.2 Pengelolaan kelestarian lingkungan a Pelestarian Keanekaragaman hayati b Pengendalian pencemaran lingkungan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 4.1.5 Mengurangi Risiko bencana 4.1.5.1 Mitigasi bencana a Membentuk desa tangguh bencana b Meningkatkan respon time penanggulangan bencana kebakaran Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial 5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban 5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif 5.1.1.1 Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial di masyarakat a Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik 5.1.1.2 Peningkatan pelayanan keagamaan a Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan 5.1.5.3 Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum a Penertiban PKL simpatik b Patroli ketertiban umum 5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan 5.1.2.1 Peningkatan pemberdayaan perempuan a Meningkatkan kompetensi perempuan 5.1.3 Terlestarikannya seni dan budaya 5.1.3.1 Implementasi penanaman nilai budaya melalui pendidikan formal dan non formal a melestarikan keanekaragaman budaya dan kearifan lokal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kabupaten Bogor. RTRW Kabupaten Bogor disusun berdasarkan asas pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial. Tujuan penataan ruang wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Adapun Kebijakan penataan ruang di daerah meliputi:
a.perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, dengan strategi meliputi:
1. 1.menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. 2.mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
3. 3.menerapkan prinsip zero delta Q policy pada daerah resapan air; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
4. 4.membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
5. 5.membatasi perkembangan kawasan terbangun pada enclave yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
6. 6.membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air; dan
7. 7.membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung
b.pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan strategi meliputi:
1. 1.mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam;
2. 2.mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada;
3. 3.mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pasar domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan; dan
4. 4.penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai kebutuhan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat.
c.penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, dengan strategi meliputi:
1. 1.menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
2. 2.mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
3. 3.mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
4. 4.memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
5. 5.mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
6. 6.mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
7. 7.mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
8. 8.mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
d.pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, dengan strategi meliputi:
1. 1.mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
2. 2.mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
3. 3.meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat;
4. 4.optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
5. 5.pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
6. 6.menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
7. 7.mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan menganggu fungsi resapan air; dan
8. 8.membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri.
e.perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
1. 1.menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah;
2. 2.mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
3. 3.mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan;
4. 4.meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
5. 5.memberlakukan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian;
6. 6.mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
7. 7.mengembangkan kawasan minapolitan;
8. 8.mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
9. 9.meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian;
10. 10.mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat; dan
11. 11.mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung.
f.penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis, dengan strategi meliputi: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1. 1.memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
2. 2.menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;
3. 3.menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
4. 4.memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
5. 5.mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
6. 6.mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
7. 7.mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
8. 8.meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
9. 9.meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
10. 10.mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
11. 11.meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
12. 12.mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
13. 13.mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
14. 14.pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
15. 15.pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
g.perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing, dengan strategi meliputi:
1. 1.menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
2. 2.mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi kawasan;
3. 3.mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis kawasan;
4. 4.optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan; dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
5. 5.mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Kebijakan dan strategi penataan ruang di atas lebih dioperasionalkan lagi melalui pendekatan spasial melalui :
a.Kebijakan Pengembangan Wilayah Pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu WP Barat, WP Tengah dan WP Timur dengan cakupan wilayah setiap WP tercantum dalam Tabel 6.2. Tabel 6.2 Pembagian Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Arahan Fungsi Wilayah Pengembangan Sub Wilayah Pengembangan
1. 1.WP Barat WP Barat sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah barat dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat pengembangan Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan, Pertambangan dan Energi, Pariwisata dan Budaya, Pendidikan dan Penelitian;
2. 1.SWP Cigudeg meliputi Kecamatan Cigudeg, Nanggung, dan Leuwisadeng
3. 2.SWP Parung Panjang meliputi Kecamatan Parung Panjang, Tenjo dan Rumpin
4. 3.SWP Leuwiliang meliputi Kecamatan Leuwiliang, Cibungbulang dan Pamijahan
5. 4.SWP Jasinga meliputi Kecamatan Jasinga dan Sukajaya
6. 5.SWP Ciampea meliputi Kecamatan Ciampea, Tenjolaya dan Dramaga
7. 2.WP Tengah WP Tengah sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah tengah dengan kesetaraan fungsi dan peran sebagai pusat Pemerintahan dan Penelitian, Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa, Pelayanan Umum dan Sosial, Industri Ramah Lingkungan, Perikanan, Pariwisata dan Budaya, Konservasi Wilayah Hulu
8. 1.SWP Cibinong meliputi Kecamatan Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Bojonggede, Babakan Madang dan Tajurhalang
9. 2.SWP Parung meliputi Kecamatan Parung, Gunung Sindur, Kemang, Ciseeng dan Rancabungur
10. 3.SWP Cigombong meliputi Kecamatan Cigombong, Caringin dan Cijeruk
11. 4.SWP Ciawi meliputi Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung
12. 5.SWP Ciomas meliputi Kecamatan Ciomas dan Tamansari
13. 2.WP Timur WP Timur sebagai pengembangan kawasan perkotaan di wilayah timur dengan kesetaraan fungsi dan
14. 1.SWP Cileungsi meliputi Kecamatan Cileungsi, Gunung Putri dan Klapanunggal RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Wilayah Pengembangan Arahan Fungsi Wilayah Pengembangan Sub Wilayah Pengembangan peran sebagai pusat Permukiman, Perdagangan dan Jasa, Industri, Pertanian dan Peternakan, Pertambangan, Pariwisata.
15. 2.SWP Jonggol meliputi Kecamatan Jonggol, Cariu, Sukamakmur dan Tanjungsari Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 Peta pembagian wilayah pengembangan sebagaimana di bawah ini: Gambar 6.2 Peta Wilayah Pengembangan
b.Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan pengembangan sistem pusat kegiatan, meliputi:
1. 1.Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.
2. 2.Pusat Kegiatan Wilayah Promosi/Kabupaten (PKWp) yaitu PKWp Perkotaan Cibinong.
3. 3.Pusat Kegiatan Lokal Promosi/Kabupaten (PKLp) meliputi:
a.PKLp Perkotaan Cigudeg;
b.PKLp Perkotaan Parungpanjang;
c.PKLp Perkotaan Parung;
d.PKLp Perkotaan Caringin; dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
e.PKLp Perkotaan Cileungsi.
1. 4.Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
a.PPK Perkotaan Jasinga;
b.PPK Perkotaan Leuwiliang;
c.PPK Perkotaan Ciampea;
d.PPK Perkotaan Dramaga;
e.PPK Perkotaan Ciomas; dan
f.PPK Perkotaan Tenjo
g.PPK Perkotaan Gunung Sindur;
h.PPK Perkotaan Kemang;
i.PPK Perkotaan Ciawi;
j.PPK Perkotaan Cigombong;
k.PPK Perkotaan Jonggol;
l.PPK Perkotaan Cariu; dan
m.PPK Perkotaan Sukamakmur.
1. 5.Pusat Pelayanan Lingkungan Kota (PPLk) meliputi:
a.PPLk Karadenan, Nanggewer dan Cirimekar di Kecamatan Cibinong;
b.PPLk Susukan di Kecamatan Bojonggede;
c.PPLk Tajurhalang di Kecamatan Tajurhalang;
d.PPLk Gununggeulis dan Cijujung di Kecamatan Sukaraja;
e.PPLk Citaringgul dan Babakan Madang di Kecamatan Babakan Madang;
f.PPLk Puspanagara di Kecamatan Citeureup;
g.PPLk Limusnunggal, Cipenjo dan Mekarsari, di Kecamatan Cileungsi;
h.PPLk Kembangkuning di Kecamatan Klapanunggal;
i.PPLk Wanaherang di Kecamatan Gunung Putri;
j.PPLk Bantarkuning dan Cariu di Kecamatan Cariu;
k.PPLk Jampang di Kecamatan Kemang;
l.PPLk Sukamulya di Kecamatan Rumpin;
m.PPLk Singabangsa dan Tenjo di Kecamatan Tenjo;
n.PPLk Cisarua di Kecamatan Cisarua;
o.PPLk Cipayung Girang di Kecamatan Megamendung; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
p.PPLk Ciomas Rahayu di Kecamatan Ciomas;
q.PPLk Wargajaya di Kecamatan Sukamakmur;
r.PPLk Sibanteng di Kecamatan Leuwisadeng;
s.PPLk Cimanggu II di Kecamatan Cibungbulang; dan
t.PPLk Sukamantri di Kecamatan Tamansari.
1. 6.Pusat Pelayanan Lingkungan Desa (PPLd) meliputi:
a.PPLd Desa Batok, dan Desa Tapos di Kecamatan Tenjo;
b.PPLd Desa Sukamulih dan Desa Sukajaya Kecamatan Sukajaya;
c.PPLd Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya di Kecamatan Cigudeg;
d.PPLd Desa Cikuda di Kecamatan Parung Panjang;
e.PPLd Desa Cijujung di Kecamatan Cibungbulang;
f.PPLd Desa Pabangbon dan Desa Karacak di Kecamatan Leuwiliang;
g.PPLd Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung di Kecamatan Pamijahan;
h.PPLd Desa Ciampea Udik di Kecamatan Ciampea;
i.PPLd Desa Sirnagalih di Kecamatan Tamansari;
j.PPLd Desa Cidokom dan Kampungsawah di Kecamatan Rumpin;
k.PPLd Desa Cibitung Tengah, Desa Tapos II dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya;
l.PPLd Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua di Kecamatan Nanggung;
m.PPLd Desa Parigimekar di Kecamatan Ciseeng;
n.PPLd Desa Pasir Gaok di Kecamatan Rancabungur;
o.PPLd Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga;
p.PPLd Desa Cipelang di Kecamatan Cijeruk;
q.PPLd Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur di Kecamatan Caringin;
r.PPLd Desa Cibedug di Kecamatan Ciawi;
s.PPLd Desa Sukamaju di Kecamatan Megamendung; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
t.PPLd Desa Sukadamai di Kecamatan Sukamakmur;
u.PPLd Desa Sirnagalih dan Desa Singasari di Kecamatan Jonggol;
v.PPLd Desa Cikutamahi di Kecamatan Cariu; dan
w.PPLd Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjungrasa, Desa Sirnarasa dan Desa Pasir tanjung di Kecamatan Tanjungsari. Gambar 6.3 Peta Rencana Struktur Ruang Kebijakan sistem jaringan prasarana wilayah, meliputi:
1. 1.Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol yang sudah ada seperti pelebaran jalan dan atau penataan gerbang tol pada Ruas Jalan Tol Jakarta - Bogor - Ciawi.
2. 2.Pengembangan jaringan jalan nasional berupa jalan tol baru, meliputi:
a.jalan tol/bukaan Jalan Tol Ruas Antasari - Depok - Susukan - Kemang – Dramaga - Caringin;
b.jalan tol Ruas Cimanggis – Cibitung;
c.jalan tol Ruas Bogor - Ciawi – Sukabumi; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
d.jalan tol Bogor Outer Ring Road Ruas Kedung Halang - Kemang;
e.bukaan akses tol Sentul Selatan-Cipambuan
f.bukaan jalan tol Ruas Sukaraja – Pandansari;
g.bukaan jalan tol Ruas Tangerang – Tenjo – Maja; dan
h.bukaan jalan tol Ruas Jasinga – Tenjo.
1. 3.Pengembangan Jaringan Jalan Nasional Bukan Jalan Tol yang sudah ada, meliputi:
a.Jaringan jalan arteri primer meliputi: 1) Ruas Jalan Cilodong/Batas Depok– Batas Kota Bogor; dan 2) Ruas Jalan Ciawi – Benda.
b.Jalan Kolektor Primer I meliputi: 1) Ruas Jalan Cigelung (Batas Provinsi Banten) – Batas Kota Jasinga; 2) Ruas Jalan Raya Jasinga (Jasinga); 3) Ruas Jalan Cigelung Baru (Jasinga); 4) Ruas Jalan Batas Kota Jasinga – Batas Kota Leuwiliang; 5) Ruas Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang); 6) Ruas Jalan Batas Kota Leuwiliang – Batas Kota Bogor; 7) Ruas Jalan Raya Dramaga; 8) Ruas Jalan Batas Depok/Bogor - Bogor; 9) Ruas Jalan Kemang – Kedunghalang; 10) Ruas Jalan Transyogi (Depok); 11) Ruas Jalan Letda Nasir (Cikeas); 12) Ruas Jalan Cimanggis – Nagrak; 13) Ruas Jalan Raya Ciawi (Bogor); dan 14) Ruas Jalan Ciawi - Puncak.
1. 4.Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Nasional yaitu Ruas Jalan Narogong – Cileungsi;
2. 5.Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi yang sudah ada, meliputi:
a.Jalan Narogong - Cileungsi
b.Jalan Cileungsi - Cibinong (Citeureup)
c.Jalan Mayor Oking (Citeureup);
d.Jalan Mayor Oking (Cibinong); RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
e.Jalan Cileungsi - Cibeet;
f.Jalan Batas Tangerang/Bogor - Parung;
g.Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);
h.Jalan Parungpanjang - Bunar;
i.Jalan Pondok Rajeg - Harapan Jaya - Tegar Beriman; dan
j.Jalan Cibarusah - Cibucil.
1. 6.Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi baru, meliputi:
a.Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sukahati-Kedung Halang (Batas Kota Bogor);
b.Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Sentul – Kandang Roda;
c.Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Gunung Batu -Arca (Istana Cipanas);
d.Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Ruas Jampang - Ciseeng - Prumpung;
e.Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Jasinga - Koleang;
f.Peningkatan Fungsi dan Status Jalan Koleang - Lebak Pinang;
g.Pembangunan Jalan Baru Ruas Sukahati - Jampang;
h.Pembangunan Jalan Baru Ruas Sentul - Sukamakmur - Cariu; dan
i.Pembangunan Jalan Baru Ruas Bantar Kuning - Jagatamu (Batas Karawang).
1. 7.Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Provinsi yaitu Ruas Jalan Gunung Putri – Lulut.
2. 8.Jalan Kabupaten, meliputi:
a.Pengembangan Jalan Arteri Sekunder yang meliputi: 1) Ruas Lingkar GOR Pakansari; 2) Ruas Lingkar Utara dan Selatan Leuwiliang; 3) Ruas Lingkar Parung; 4) Ruas Lingkar Dramaga; 5) Ruas Lingkar Laladon; dan 6) Ruas Banjar Waru-Nagrog.
b.Pengembangan Jalan Kolektor Primer IV yang meliputi ruas: 1) Ruas Gerbang Pemda - Cibinong - Gerbang Tol Citeureup; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2) Ruas Tlajung Udik - Wanaherang – Cileungsi; 3) Ruas Wanaherang - Nagrak - Ciangsana - Bojongkulur; 4) Ruas Cariu - Batas Bekasi; 5) Ruas Puspanagara - Tajur - Sukamakmur - Wargajaya; 6) Ruas Cipicung - Cipelang - Cisalada - Tugujaya; 7) Ruas Kampung Sawah – Karehkel – Leuwiliang – Karacak - Purwasari – Klapanunggal (Batas Sukabumi); 8) Ruas Sukamulya – Rumpin - Kampung Sawah -Banyuasih - Cigudeg - Sukajaya - Malasari (Poros Barat); 9) Ruas Jasinga - Koleang – Tegalwangi; 10) Ruas Jasinga - Tenjo – Singabangsa; 11) Ruas Curug – Rawakalong; dan 12) Ruas Gandoang – Raga Manunggal (Batas Bekasi).
c.Pengembangan Jalan Kolektor Sekunder yang meliputi ruas: 1) Ruas Kopo - Sukamanah - Citapen - Lemah Duhur - Cinagara - Muarajaya; 2) Ruas Palasari - Tamansari - Gunung Malang - Gunung Bunder – Pamijahan – Nanggung – Pasir Madang - Curug; 3) Ruas Gunung Malang - Cinangneng - Cibanteng; 4) Ruas Cemplang - Ciampea - Rancabungur - Semplak; 5) Ruas Bojongrangkas - Ciampea; 6) Ruas Rancabungur - Putatnutug - Kampung Sawah; 7) Ruas Putatnutug - Ciseeng - Warujaya - Parung; 8) Ruas Gunung Sindur - Sukamulya - Parungpanjang; 9) Ruas Cidokom – Cibadung – Jampang; 10) Ruas Lumpang - Batok - Tenjo; 11) Ruas Pasirmadang – Sukajaya - Kalongliud; 12) Ruas Gunung Bunder – Cibuntu – Bojongrangkas; 13) Ruas Tanjungsari – Warung Menteng – Caringin; 14) Ruas Cisalada – Cigombong; 15) Ruas Lingkar Bojonggede; 16) Ruas Jalan Ciomas - Kreteg – Laladon; 17) Ruas Citaringgul – Cibadak – Tajur; 18) Ruas Kembangkuning - Bantarjati; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 19) Ruas Jalan Lulut – Tajur; dan 20) Ruas Kembang Kuning - Ligar Mukti – Singasari.
1. 9.pengembangan Sistem Angkutan Umum Perkotaan Massal (SAUM) meliputi:
a.pengembangan sistem bus rapid transit yang terintegrasi dengan Kota Bogor yang melayani pergerakan wilayah yang berada di sekitar Kota Bogor dengan simpul transportasi utama di Dramaga, Ciawi dan Cibinong;
b.pengembangan sistem bus rapid transit di perkotaan Cibinong yang menghubungkan simpul transportasi utama di Cibinong, Pakansari, Bojonggede;
c.pengembangan sistem bus rapid transit antar Perkotaan yang menghubungkan simpul transportasi utama seperti Cibinong - Cileungsi, Bojonggede - Parung, Ciawi - Cisarua, Ciawi-Cicurug dan Dramaga - Leuwiliang;
d.pengembangan sistem angkutan monorel/light rail transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta - Cibinong (Sentul) - Sukaraja;
e.pengembangan sistem Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) di Cibinong, Parung, Leuwiliang, Ciawi dan Cileungsi
1. 10.Rencana pengembangan terminal penumpang, meliputi:
a.pengembangan Terminal Tipe A di Perkotaan Cibinong;
b.pembangunan dan/atau pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe B di Cileungsi, Leuwiliang, Parung, Ciawi, dan Dramaga;
c.pembangunan dan/atau pengembangan dan/atau peningkatan Terminal Tipe C di Bojonggede, Laladon, Jonggol, Citeureup, Jasinga, Parungpanjang, Tenjo dan Cariu; dan
d.penataan dan pengendalian sub terminal/pangkalan.
1. 11.Rencana pengembangan terminal barang/peti kemas
a.terminal barang/peti kemas di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
b.alternatif terminal barang/peti kemas di Desa Singabangsa Kecamatan Tenjo atau di Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang;
c.alternatif terminal barang/peti kemas di Kecamatan Cigombong; dan
d.alternatif terminal barang/peti kemas di Kecamatan Jonggol.
1. 12.Rencana pengembangan kawasan dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) merupakan kawasan campuran permukiman dan komersil dengan aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum massal, dimana stasiun angkutan umum massal dan terminal angkutan umum massal sebagai pusat kawasan dengan bangunan berkepadatan tinggi, yang berlokasi di wilayah Bojonggede, Cibinong dan Cileungsi.
2. 13.pengembangan kawasan park and ride yang berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan wisata dikembangkan pada daerah tujuan utama wisata yang ada di Kabupaten Bogor seperti di Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Pamijahan, dan Kecamatan Tamansari.
3. 14.Jalur Kereta Api, meliputi:
a.rehabilitasi dan pengembangan kembali jalur Jakarta - Bogor
b.rehabilitasi dan pengembangan kembali jalur Citayam - Cibinong - Nambo;
c.pengembangan jalur ganda Parung Panjang - Tenjo;
d.pengembangan jalur Bogor - Cigombong - Sukabumi;
e.pembangunan jalur Nambo - Cileungsi - Bekasi;
f.pembangunan jalur Cileungsi - Jonggol - Cianjur;
g.pembangunan jalur Pondok Rajeg - Parung Panjang; dan
h.pembangunan jalur Bogor - Rangkas Bitung.
i.Pengembangan sistem angkutan monorel/light rail transit perkotaan yang menghubungkan antara Jakarta – Cibinong (Sentul) – Sukaraja. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1. 15.Stasiun Kereta Api, meliputi:
a.optimalisasi stasiun penumpang yang sudah ada di Desa Bojonggede, Kecamatan Bojong Gede dan di Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja.
b.pengembangan stasiun penumpang yang meliputi: 1) stasiun penumpang Desa Maseng di Kecamatan Cijeruk; 2) stasiun penumpang Desa Cigombong Kecamatan Cigombong; 3) stasiun penumpang Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong; 4) stasiun penumpang Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong; 5) stasiun penumpang Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal; 6) stasiun penumpang Desa Parungpanjang Kecamatan Parung Panjang; dan 7) stasiun penumpang Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.
c.pembangunan stasiun penumpang yang meliputi: 1) stasiun penumpang di Kecamatan Cileungsi; 2) stasiun penumpang di Kecamatan Bojong Gede; 3) stasiun penumpang di Kecamatan Gunung Putri; 4) stasiun penumpang di Kecamatan Babakan Madang; 5) stasiun penumpang di Kecamatan Sukaraja; 6) stasiun penumpang di Kecamatan Jonggol; 7) stasiun penumpang di Desa Batok Kecamatan Tenjo; 8) stasiun penumpang di Kecamatan Dramaga; 9) stasiun penumpang di Kecamatan Leuwiliang; 10) stasiun penumpang di Kecamatan Cigudeg; 11) stasiun penumpang di Kecamatan Jasinga; 12) stasiun penumpang di Kecamatan Gunung Sindur; 13) stasiun penumpang di Kecamatan Parung; dan 14) stasiun penumpang di Kecamatan Tajur Halang.
1. 16.Bandar udara, meliputi:
a.Bandar udara untuk pertahanan keamanan Atang Senjaya di Kecamatan Kemang; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
b.Bandar udara untuk penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin;
c.Bandar udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido di Kecamatan Cigombong; dan
d.Bandar udara perintis sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. 17.Pengembangan sarana pembangkit tenaga listrik, meliputi:
a.Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Cibogo, terdapat di Kecamatan Megamendung;
b.Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Karacak, terdapat di Kecamatan Leuwiliang;
c.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), terdapat di Kecamatan Leuwiliang (Sungai Karacak dan Sungai Cianten), Nanggung dan Pamijahan (Sungai Cikaniki), Cisarua dan Megamendung (Sungai Ciesek);
d.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), meliputi:
1. 1.lapangan Panas Bumi Awi Bengkok Gunung Salak; dan
2. 2.pengembangan energi Panas Bumi Ciseeng, Gunung Pancar, Gunung Gede Pangrango dan Bujal-Jasinga (Gajrug);
e.Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di TPA Nambo; dan
f.Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cioray.
1. 18.Pengembangan jaringan prasarana energi, meliputi:
a.Jaringan pipa minyak dan gas bumi, terdiri atas:
1. 1.Jaringan pipa transmisi gas bumi Nagrak - Bogor -Gunung Putri;
2. 2.Jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi Bogor- Cibinong;
3. 3.Pengembangan sumber minyak dan gas bumi, meliputi Blok Citarum yang berada di 8 (delapan) kecamatan meliputi Kecamatan Citeureup, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur, dan Kecamatan Tanjungsari serta Blok Rangkas yang terdiri dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 14 (empat belas) Kecamatan, meliputi Kecamatan Dramaga, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Parung dan Kecamatan Ciseeng;
4. 4.Pembangunan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) di Kecamatan Ciseeng, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Ciampea, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Bojonggede, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Jasinga;
5. 5.Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di ruas jalan utama yang memiliki kepadatan tinggi khususnya untuk angkutan penumpang umum; dan
6. 6.Pengembangan Jaringan Pipa Gas Bumi di Perkotaan Cibinong.
b.Jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas : 1) Pengembangan instalasi Gardu Induk, meliputi: a) Gardu Induk Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri; b) Gardu Induk Cibinong di Kecamatan Cibinong; c) Gardu Induk Semen Baru di Kecamatan Klapanunggal; d) Gardu Induk Sentul di Kecamatan Babakan Madang; e) Gardu Induk Ciawi di Kecamatan Ciawi; dan f) Pembangunan Gardu Induk Baru di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Ciseeng, Jasinga, Cigudeg dan Kecamatan Jonggol. 2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV melalui: a) Kecamatan Cigombong; b) Kecamatan Caringin; c) Kecamatan Ciawi; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR d) Kecamatan Sukaraja; e) Kecamatan Babakan Madang; f) Kecamatan Citeureup; g) Kecamatan Gunungputri; h) Kecamatan Klapanunggal; i) Kecamatan Cileungsi; j) Kecamatan Leuwisadeng; k) Kecamatan Leuwiliang; l) Kecamatan Cibungbulang; m) Kecamatan Ciampea; n) Kecamatan Dramaga; o) Kecamatan Tajurhalang; p) Kecamatan Ciseeng; q) Kecamatan Parung; r) Kecamatan Gunungsindur; s) Kecamatan Jasinga; t) Kecamatan Cigudeg; u) Kecamatan Rumpin; v) Kecamatan Jonggol; w) Kecamatan Bojonggede; x) Kecamatan Cijeruk; y) Kecamatan Caringin; z) Kecamatan Cibinong; aa) Kecamatan Pamijahan; bb) Kecamatan Tanjungsari; cc) Kecamatan Cariu; dd) Kecamatan Megamendung; dan ee) Kecamatan Parung Panjang. 3) Jaringan Transmisi Suralaya - Cilegon - Cibinong -Purwakarta - Bandung - Kuningan - Ungaran - Surabaya - Probolinggo; 4) Jaringan Tranmisi Cibinong - Tasikmalaya - Banyumas - Klaten; 5) Jaringan Transmisi Cibinong - Bekasi; dan 6) Jaringan Transmisi Cibinong - Saguling - Bandung Selatan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 27 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1. 19.Pengembangan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
a.sumber air berupa air permukaan pada sungai di Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi, yaitu WS CidanauCiujung-Cidurian, WS Ciliwung-Cisadane, dan WS Citarum;
b.WS Cidanau-Ciujung-Cidurian mencakup DAS Cidurian dan DAS Ciujung;
c.WS Ciliwung-Cisadane mencakup DAS Cimanceuri, DAS Cisadane, DAS Angke, DAS Ciliwung, dan DAS Bekasi;
d.WS Citarum mencakup DAS Citarum; dan
e.Sumber air berupa air tanah pada CAT meliputi CAT lintas provinsi yaitu CAT Serpong-Tangerang dan CAT Jakarta, CAT lintas kabupaten/kota yaitu CAT Bogor dan CAT Bekasi- Karawang, serta wilayah bukan CAT di Klapanunggal dan Cigudeg.
1. 20.Pengembangan bendungan, meliputi:
a.Bendungan pada Waduk Cijurey di Kecamatan Sukamakmur;
b.Bendungan pada Waduk Cibeet di Kecamatan Tanjungsari;
c.Bendungan pada Waduk Cipamingkis di Kecamatan Jonggol;
d.Bendungan pada Waduk Narogong di Kecamatan Klapanunggal;
e.Bendungan pada Waduk Ciberang di Kecamatan Sukajaya; dan
f.Bendungan pada Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kecamatan Megamendung dan Cisarua.
1. 21.Pengembangan Sistem jaringan irigasi, meliputi:
a.bendung, mencakup bendung pada Daerah Irigasi (DI) Angke V dan bendung pada DI Karadenan yang merupakan DI lintas kabupaten/kota kewenangan Pemerintah Provinsi dan mengaliri wilayah Kota Depok.
b.irigasi permukaan, mencakup: 1) DI lintas provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu DI Cipamingkis seluas kurang lebih 1.371 (seribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2) DI lintas kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Cisadane Empang seluas kurang lebih 789 (tujuh ratus delapan puluh sembilan) hektar; DI Parakanjati seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar; DI Ciliwung Katulampa seluas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar; DI Cibanon seluas kurang lebih 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) hektar; DI Bantarjati seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar; DI Kranji seluas kurang lebih 53 (lima puluh tiga) hektar; dan DI Cibalok seluas kurang lebih 79 (tujuh puluh sembilan) hektar; 3) DI utuh kabupaten/kota yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Cihoe Cikumpeni seluas kurang lebih 1.486 (seribu empat ratus delapan puluh enam) hektar dan Dl Sasak seluas kurang lebih 1.088 (seribu delapan puluh delapan) hektar
1. 22.Pengembangan Sistem penyediaan air baku, meliputi:
a.rencana pemanfaatan air baku yang mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
b.ketentuan pemanfaatan air baku dilakukan berdasarkan standar kualitas sumber air baku dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.sistem penampungan air baku di Kecamatan Ciomas, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukaraja dan Kecamatan Cibinong;
d.upaya pembangunan lnstalasi Pengolahan Air Minum (IPA/PDAM) di Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Tajurhalang, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Rumpin dan Kecamatan Gunung Sindur; dan
e.prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, saluran perpipaan air baku, jaringan perpipaan air minum, dan instalasi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 29 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman.
1. 23.Pengembangan sistem jaringan drainase, meliputi:
a.jaringan drainase primer ditetapkan di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Gunung Sindur dan Kecamatan Parung Panjang;
b.jaringan drainase sekunder ditetapkan di daerah padat penduduknya dengan blok-blok daerah permukiman yang sempit antara lain di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Bojong Gede, Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Gunung Putri; dan
c.jaringan drainase tersier ditetapkan di Kecamatan Citeureup, Kecamatan Parung, Kecamatan Kemang, dan Kecamatan Sukaraja.
1. 24.Pengembangan sistem jalur evakuasi bencana, meliputi
a.jalur evakuasi bencana longsor menuju tempat evakuasi yang berada di: 1) Kecamatan Babakan Madang yang tersebar di Desa Karang Tengah; 2) Kecamatan Sukamakmur yang tersebar di Desa Cibadak; dan 3) Kecamatan Sukajaya yang tersebar di Desa Sukajaya.
b.jalur evakuasi bencana banjir menuju tempat evakuasi yang berada di: 1) Kecamatan Gunung Putri yang tersebar di Desa Bojong Kulur; dan 2) Kecamatan Parung Panjang yang tersebar di Desa Parung Panjang.
c.jalur evakuasi bencana gempa bumi menuju tempat evakuasi yang berada di : 1) Kecamatan Tamansari yang tersebar di Desa Tamansari; dan 2) Kecamatan Pamijahan yang tersebar di Desa Pamijahan.
d.tempat evakuasi bencana meliputi: 1. gedung serba guna kecamatan; 2. gedung balai desa/kelurahan; 3. gedung sekolah; dan 4. alun-alun/lapangan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
e.jalur evakuasi bencana memanfaatkan jaringan jalan utama menuju tempat evakuasi bencana; dan
f.pemasangan rambu–rambu petunjuk arah evakuasi di tempat– tempat yang mudah dilihat. Gambar 6.4 Peta Jaringan Prasarana Wilayah
c.Kebijakan Pengembangan Pola Ruang
1. 1.Rencana kawasan lindung diarahkan sebesar kurang lebih 46 % (empat puluh enam persen) dari luas daerah, terdiri dari:
a.kawasan lindung di dalam kawasan hutan diarahkan sebesar kurang lebih 14 % (empat belas persen) dari luas daerah; dan
b.kawasan lindung di luar kawasan hutan diarahkan sebesar kurang lebih 32% (tiga puluh dua persen) dari luas daerah.
1. 2.Kawasan pelestarian alam, terdiri dari:
a.Taman Nasional, meliputi: 1) Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg; dan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2) Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, yang terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong.
b.Taman Wisata Alam, meliputi: 1) Taman Wisata Alam Gunung Pancar yang terletak di Kecamatan Babakan Madang; dan 2) Taman Wisata Alam Telaga Warna yang terletak di Kecamatan Cisarua.
1. 3.Kawasan suaka alam adalah cagar alam yang meliputi:
a.Cagar alam Yanlapa yang terletak di Kecamatan Jasinga;
b.Cagar alam Talaga Warna yang terletak di Kecamatan Cisarua;
c.Cagar alam Dungus Iwul yang terletak di Kecamatan Jasinga;
d.Cagar alam Arca Domas yang terletak di Kecamatan Megamendung.
1. 4.Kawasan resapan air terletak di:
a.Kecamatan Nanggung;
b.Kecamatan Leuwiliang;
c.Kecamatan Leuwisadeng;
d.Kecamatan Pamijahan;
e.Kecamatan Tenjolaya;
f.Kecamatan Tamansari;
g.Kecamatan Cisarua;
h.Kecamatan Ciawi;
i.Kecamatan Citeureup;
j.Kecamatan Megamendung;
k.Kecamatan Caringin;
l.Kecamatan Cijeruk;
m.Kecamatan Cigombong;
n.Kecamatan Babakan Madang;
o.Kecamatan Sukaraja;
p.Kecamatan Cariu;
q.Kecamatan Jasinga;
r.Kecamatan Jonggol; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
s.Kecamatan Sukajaya;
t.Kecamatan Sukamakmur; dan
u.Kecamatan Tanjungsari.
1. 5.Kawasan sempadan sungai diarahkan untuk:
a.DAS Ciliwung, seperti pada Sungai Ciesek dan Sungai Ciliwung;
b.DAS Angke, seperti pada Sungai Pesanggrahan dan Sungai Kali Angke;
c.DAS Cileungsi, seperti pada Sungai Cibadak, Sungai Cijanggel, Sungai Cikeruh, Sungai Ciherang, Sungai Citeureup, Sungai Cikeas dan Sungai Cileungsi;
d.DAS Cikarang, seperti pada Sungai Cipatujah dan Sungai Cikarang;
e.DAS Cipamingkis, seperti pada Sungai Cipamingkis, Sungai Cisuren, Sungai Cibeet, Sungai Cihoe, Sungai Ciomas dan Sungai Cibadak;
f.DAS Cisadane, seperti pada Sungai Cisadane, Sungai Ciapus, Sungai Cihideung, Sungai Cinangneng, Sungai Ciampea, Sungai Cianten, Sungai Ciaruteun, Sungai Cikaniki, Sungai Citempuhan, Sungai Cipinang, Sungai Citeureup, Sungai Cigamea, Sungai Cikuluwung dan Sungai Cipuraseda;
g.DAS Cimanceuri, seperti pada Sungai Cimanceuri dan Sungai Cimatuk; dan
h.DAS Cidurian seperti pada Sungai Cidurian.
1. 6.kawasan sekitar waduk/situ diarahkan untuk:
a.kawasan sekitar waduk/situ pada situ-situ yang ada di Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
b.penetapan sempadan sekitar waduk/situ meliputi daratan sepanjang tepian waduk/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk/situ antara 50-100 (lima puluh sampai seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat
1. 7.Kawasan sekitar mata air diarahkan untuk:
a.mata air di Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kecamatan Cigombong, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Ciomas, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Tenjo, Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, dan Kecamatan Sukamakmur; dan
b.penetapan kawasan sekitar mata air adalah perlindungan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m (dua ratus meter) di sekitar mata air.
1. 8.Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
a.lingkungan non bangunan, terletak di :
1. 1.Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg;
2. 2.Situs Purbakala Cibalay di Kecamatan Tenjolaya;
3. 3.Situs Purbakala Megalit di Kecamatan Ciampea;
4. 4.Situs Purbakala Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang; dan
5. 5.Situs Purbakala Garisul di Kecamatan Jasinga.
b.lingkungan bangunan non gedung, terletak di:
1. 1.Cagar Budaya Dungus Iwul di Kecamatan Jasinga;
2. 2.Arca Wisnu di Kecamatan Sukamakmur; dan
3. 3.Makam Jerman di Kecamatan Megamendung.
c.lingkungan bangunan gedung dan halamannya, terletak di :
1. 1.Bangunan Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya;
2. 2.Bangunan Kampung Adat Lemah Duhur di Kecamatan Caringin;
3. 3.Bangunan Museum Pasir Angin di Kecamatan Cibungbulang; dan
4. 4.Bangunan Kampung Budaya Sindangbarang di Kecamatan Tamansari.
5. 9.Kawasan rawan bencana alam
a.Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Babakan Madang, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Caringin, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Tenjolaya, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Sukamakmur, Kecamatan Citeureup, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Cigombong.
b.Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di Kecamatan Cileungsi, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Jonggol, Kecamatan Cariu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Jasinga, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Leuwisadeng, Kecamatan Cigudeg, dan Kecamatan Sukaraja
1. 10.Kawasan lindung geologi diarahkan sebesar kurang lebih 15% (lima belas persen) dari luas Daerah, terdiri atas:
a.Kawasan cagar alam geologi
1. 1.Gunung Kapur (Air Panas) di Kecamatan Parung;
2. 2.Gunung Cibodas di Kecamatan Ciampea; dan
3. 3.Gunung Rengganis (Gua Gudawang) di Kecamatan Cigudeg.
b.Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas:
1. 1.Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya dan Kecamatan Pamijahan;
2. 2.Gunung Gede - Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
3. 3.Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung dan Kecamatan Sukajaya
4. 4.kawasan rawan gerakan tanah tinggi, terletak di: Kecamatan Nanggung; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Sukamakmur; dan Kecamatan Tanjungsari.
c.Kawasan yang memberikan perlindungan air tanah berupa kawasan imbuhan air tanah meliputi: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1. 1.kawasan imbuhan air tanah pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) Serang-Tangerang dan Jakarta yang merupakan CAT lintas provinsi;
2. 2.kawasan imbuhan air tanah pada wilayah CAT Bogor dan Bekasi-Karawang yang merupakan CAT Lintas Kabupaten/Kota;
3. 3.kawasan imbuhan air tanah pada wilayah bukan CAT Klapanunggal dan Cigudeg.
4. 11.Kawasan lindung lainnya adalah kawasan perlindungan plasma nutfah, terletak di :
a.Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua;
b.Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan
c.Gunung Salak Endah di Kecamatan Pamijahan.
1. 12.Kawasan peruntukan hutan produksi diarahkan sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) dari luas Daerah, terdiri atas:
a.kawasan hutan produksi terbatas terletak di: Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Sukamakmur; dan Kecamatan Tanjungsari.
b.Kawasan hutan produksi tetap, terletak di: Kecamatan Tenjo; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Cariu; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Sukamakmur.
1. 13.Kawasan peruntukan pertanian
a.Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
1. 1.kawasan peruntukan lahan basah yang diarahkan sebesar kurang lebih 13% (tiga belas persen) dari luas Daerah merupakan kawasan yang diarahkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, terletak di: Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.
2. 2.kawasan peruntukan lahan kering yang diarahkan sebesar kurang lebih 7% (tujuh persen) dari luas Daerah terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.
b.Kawasan peruntukan perkebunan dan tanaman tahunan diarahkan sebesar kurang lebih 14% (empat belas persen) dari luas Daerah, terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.
c.Kawasan peternakan, terdiri dari:
1. 1.kawasan ternak kecil dan aneka ternak, terletak di sebagian: Kecamatan Bojong Gede; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cariu; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang;. Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tenjolaya; dan Kecamatan Tenjo.
2. 2.kawasan ternak besar, terletak di sebagian : Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Tenjo.
3. 3.kawasan ternak unggas, terletak di sebagian: Kecamatan Cibinong; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Parung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tamansari.
4. 13.Kawasan perikanan, terdiri dari:
a.Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar, terletak di sebagian: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Cariu; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Cibinong; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Tajurhalang; Kecamatan Tenjolaya; dan Kecamatan Tamansari.
b.Pengembangan kawasan industri pengolahan perikanan, dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi perikanan dan pengembangan industri.
c.Pengembangan pasar pengumpul dan pelelangan ikan air tawar, dapat dikembangkan pada sentra-sentra produksi perikanan. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
d.Pengembangan kawasan minapolitan, terletak di sebagian:
1. 1.Kecamatan Ciseeng (Desa Babakan, Desa Parigi Mekar, Desa Putat Nutug, Desa Ciseeng, Desa Cibentang, Desa Cibeuteung Udik, Desa Cibeuteung Muara dan Desa Cihoe);
2. 2.Kecamatan Parung (Desa Bojongindah, Desa Cogreg, Desa Bojongsempu, Desa Warujaya, Desa Waru, Desa Pamegarsari dan Desa Iwul);
3. 3.Kecamatan Gunung Sindur (Desa Pengasinan, Desa Cibinong, Desa Gunungsindur, Desa Curug, Desa Cidokom dan Desa Pabuaran); dan
4. 4.Kecamatan Kemang (Desa Pabuaran, Desa Kemang, Desa Tegal, Desa Pondok Udik, Desa Bojong dan Desa Jampang).
5. 14.Kawasan peruntukan industri diarahkan sebesar kurang lebih 3% (tiga persen) dari luas Daerah, terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibinong; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Cariu; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; dan Kecamatan Tenjo.
6. 15.Kawasan pariwisata, meliputi:
a.Kawasan pariwisata alam, antara lain:
1. 1.Curug Cisuren, Curug Kembar, Telaga Warna, Mata Air Ciburial, Panorama Alam Riung Gunung, Perkebunan Teh Gunung Mas, di Kecamatan Cisarua;
2. 2.Curug Panjang, Curug Cilember, di Kecamatan Megamendung;
3. 3.Perkebunan Teh Cianten, Curug Cibeureum, Curug Cihurang, Kawah Ratu, Curug Ngumpet, Curug Seribu, Curug Cigamea, Air Panas Gunung Salak Endah, di Kecamatan Pamijahan;
4. 4.Curug Nangka di Kecamatan Tamansari;
5. 5.Curug Luhur di Kecamatan Tenjolaya;
6. 6.Danau Lido di Kecamatan Cigombong;
7. 7.Curug Cikaracak di Kecamatan Caringin; RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 40 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
8. 8.Curug Luhur, Air Panas Gunung Pancar, di Kecamatan Babakan Madang;
9. 9.Curug Cibeureum, Setu Rawa Gede dan Curug Ciherang, di Kecamatan Sukamakmur;
10. 10.Setu Gunung Putri di Kecamatan Gunung Putri;
11. 11.Curug Gebluk di Kecamatan Cibungbulang;
12. 12.Curug Ciampea di Kecamatan Ciampea;
13. 13.Air Panas Ciseeng/Tirtasanita di Kecamatan Parung;
14. 14.Curug Bandung di Kecamatan Jasinga;
15. 15.Gunung Munara di Kecamatan Rumpin;
16. 16.Gua Lalay dan Pemandian Sodong di Kecamatan Klapanunggal;
17. 17.Gua Gudawang di Kecamatan Cigudeg; dan
18. 18.Wana Wisata Bodogol di Kecamatan Cigombong.
b.Kawasan pariwisata budaya, antara lain:
1. 1.Makam Mbah Arya, Arca Domas di Kecamatan Megamendung;
2. 2.Masjid Attawun di Kecamatan Cisarua;
3. 3.Kampung Budaya Sindang Barang, Pura Parahyangan Agung Jagatkarta di Kecamatan Tamansari;
4. 4.Situs Batu Tapak di Kecamatan Sukamakmur;
5. 5.Situs Batu Tulis Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang;
6. 6.Kampung Urug di Kecamatan Sukajaya;
7. 7.Kampung Garisul di Kecamatan Jasinga;
8. 8.Makam Syekh Abdul Rosyid di Kecamatan Ciseeng; dan
9. 9.Situs Megalit di Kecamatan Tenjolaya.
c.Kawasan pariwisata buatan, antara lain:
1. 1.Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua;
2. 2.Penangkaran Rusa Giri Jaya di Kecamatan Tanjungsari; dan
3. 3.Taman Wisata Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi.
4. 16.Kawasan peruntukan permukiman, meliputi:
a.Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perdesaan diarahkan sebesar kurang lebih 5% (lima persen) dari luas Daerah terletak di: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya.
b.Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan, terdiri dari:
1. 1.permukiman perkotaan kepadatan tinggi, terletak di sebagian: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Bojong Gede; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cibinong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Gunung Putri; Kecamatan Gunung Sindur; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Parung; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tajurhalang; dan Kecamatan Tenjo.
2. 2.permukiman perkotaan kepadatan sedang, terletak di sebagian : Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Kemang; Kecamatan Klapanunggal; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Parung Panjang; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; dan Kecamatan Tenjo.
3. 3.permukiman perkotaan kepadatan rendah, terletak di sebagian: Kecamatan Babakan Madang; Kecamatan Caringin; Kecamatan Cariu; Kecamatan Ciampea; Kecamatan Ciawi; Kecamatan Cibungbulang; Kecamatan Cigombong; Kecamatan Cigudeg; Kecamatan Cijeruk; Kecamatan Cileungsi; Kecamatan Ciomas; Kecamatan Cisarua; Kecamatan Ciseeng; Kecamatan Citeureup; Kecamatan Dramaga; Kecamatan Jasinga; Kecamatan Jonggol; Kecamatan Leuwiliang; Kecamatan Leuwisadeng; Kecamatan Megamendung; Kecamatan Nanggung; Kecamatan Pamijahan; Kecamatan Rancabungur; Kecamatan Rumpin; Kecamatan Sukajaya; Kecamatan Sukamakmur; Kecamatan Sukaraja; Kecamatan Tamansari; Kecamatan Tanjungsari; Kecamatan Tenjo; dan Kecamatan Tenjolaya. Gambar 6.5 Peta Rencana Pola Ruang Arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah daerah sesuai dengan RTRW Kabupaten Bogor melalui penyusunan dan pelaksanaan program RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 43 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR penataan/pengembangan daerah beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan secara rinci dijelaskan dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor. 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah Salah satu aspek dalam Penataan Daerah adalah pembentukan daerah baru. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi Daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan Daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya Daerah. Beberapa hal yang menjadi alasan pembentukan daerah otonomi baru di Kabupaten Bogor adalah :
4. 1.Luas wilayah
5. 2.Jumlah penduduk yang cukup besar
6. 3.Kemampuan keuangan daerah
7. 4.Adanya tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk pemekaran wilayah Secara umum arahan kebijakan daerah terkait pembentukan daerah adalah :
8. 1.Pemerintah daerah dapat melaksanakan penataan daerah berdasarkan desain penataan daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat.
9. 2.Penataan daerah dapat berupa pembentukan daerah dan penyesuaian daerah yang diselaraskan dengan kepentingan strategis nasional. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 44 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
10. 3.Pemerintah daerah dapat melakukan pembentukan daerah, pembentukan kecamatan, pembentukan kelurahan, pembentukan desa dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan jangka menengah yang diambil terkait pembentukan daerah adalah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yaitu pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan wacana pembentukan Kabupaten Bogor Timur yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait BUMD BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap Penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Disamping itu, keberadaan BUMD menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya visi dan misi daerah serta indikator kinerja utama daerah dalam hal kontribusi target pelaksanaan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Keberadaan BUMD di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung tercapainya target Pancakarsa lingkup karsa Bogor Maju. Untuk itu, strategi daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui peningkatan kinerja BUMD. Arah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja BUMD adalah melalui :
11. 1.Optimalisasi peran BUMD dalam mendukung tercapainya visi dan misi daerah.
12. 2.Pembinaan terhadap manajemen BUMD untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mendukung pencapaian target kinerja utama daerah.
13. 3.Melaksanakan kewajiban daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah. 6.5 Program Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023 Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan dasar bagi penentuan program pembangunan daerah. Program RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 45 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pembangunan daerah menjadi dasar pelaksanaan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi, termasuk program yang menaungi target-target PANCAKARSA. Keterkaitan antara Program pembangunan daerah dengan Program Prioritas Pembangunan PANCAKARSA sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini: Tabel 6.3 Keterkaitan Program Strategis Pancakarsa dengan Program Pembangunan Daerah MISI TUJUAN PROGRAM STRATEGIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PD pengampu Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas Tuntas Rehabilitasi SD dan SMP dalam kurun waktu 3 tahun (2019- 2021 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Utama SD Disdik Penerbitan Kartu Bodas Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD Disdik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP Disdik Pemberian bantuan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Utama SMP Disdik Pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah Program Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Utama SMP Disdik Pengembangan sekolah inklusif di setiap kecamatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD Disdik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP Disdik Program Pendidikan Anak Usia Dini Disdik Forkopimda Goes to School Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Setda Peningkatan kualitas pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Disdik Penambahan 4 (empat) jam pendidikan agama dan pendidikan Disdik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 46 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR MISI TUJUAN PROGRAM STRATEGIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PD pengampu keagamaan Terwujudnya masyarakat Bogor sehat Pemberian kartu sehat Program Kesehatan Masyarakat Dinkes Pelayanan Bogor Siaga Gerakan Bogor Bebas Stunting Gerakan Bogor Bebas Asap Rokok Pembangunan RSUD Bogor Utara Program Pelayanan Kesehatan Dinkes Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Pembangunan career center Program Peningkatan Kesempatan Kerja Disnaker Pembangunan Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Penerbitan Kartu Tani Bogor Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan DTPHP gerakan beli beras petani Bogor Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan DTPHP Produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan DTPHP Pembangunan Terminal Agribisnis/Agro Distribution Centre Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura DTPHP Petani Millenial di Kabupaten Bogor Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani DTPHP Penyelenggaraan event pariwisata tingkat nasional dan internasional Program Pengembangan Pemasaran Disbudpar Festival wisata desa Program Pengembangan Kemitraan Disbudpar Pengembangan Geopark Pongkor Program Pengembangan Destinasi pariwisata Disbudpar Gerakan bela beli produk UKM/IKM Program Pemberdayaan Usaha Mikro DiskopUKM Program pengembangan industri kecil dan menengah Disdagin Optimalisasi dan pengembangan Bumdes Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa DPMD Pembangunan GOM Kecamatan Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga Dispora Pembangunan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PMKS (Graha Pancakarsa) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Dinsos RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 47 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR MISI TUJUAN PROGRAM STRATEGIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PD pengampu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Penyelenggaraan Sekolah Pemerintah Desa Program Pemerintahan Desa DPMD Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Betonisasi jalan desa Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan DPUPR Penataan jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda- Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari Program Pembangunan Jalur Pedestrian DPUPR Terbangunnya jalan Poros Tengah Timur Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan DPUPR Terbangunnya jalan Bojonggede – Kemang Terbangunnya jalan lingkar Kebun Raya Cibinong Terbangunnya jalan Bantarkaret - Pabangbon Revitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung Penataan kawasan Simpang Parung Terbangunnya akses lingkar jalan tambang Terbangunnya jalan lingkar Gunung Sindur Pembangunan Park and Ride Program Manajemen rekayasa lalu Lintas Dishub Peningkatan kualitas desa melalui Bedah kampung Program Penataan Perumahan DPKPP Program Penataan Kawasan Permukiman DPKPP Menyediakan ruang terbuka publik Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman DPKPP Mewujudkan Bogor Asri Tanpa Plastik (Antik) Program Pengelolaan Sampah DLH Penanganan sampah berbasis Zonasi Mewujudkan kesalehan sosial terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Menggiatkan kegiatan Jumling dan Boling Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Setda Gerakan Bogor Ngaos Bedah pesantren Memberikan bantuan legalitas pontren Membangun dan merevitalisasi Islamic Center RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 48 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR MISI TUJUAN PROGRAM STRATEGIS PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PD pengampu Menggalakkan aksi Nobat “Nongol Babat” Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Menyelenggarakan festival seni dan budaya Program Pengembangan Nilai Budaya Disbudpar Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande Program pengelolaan kekayaan budaya Disbudpar Pelestarian bahasa Sunda melalui program Kamis Nyunda Program Pengembangan Nilai Budaya Disbudpar Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night Program Pengelolaan Keragaman Budaya Disbudpar Peningkatan kualitas keagamaan melalui program Hafizd Quran Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Setda Peningkatan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Setda Program Perlindungan Masayarakat Satpol PP Adapun program pembangunan daerah beserta target disajikan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah, sebagai berikut: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 49 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 6.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2019 No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Tujuan 1 : 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas Indeks Pendidikan poin 61,44 61,50 Sasaran 1: 1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tahun 7,88 8,14 HLS (Harapan Lama Sekolah) tahun 12,44 12,60 Program : Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 88,95 91,39 85.810.423.000 Disdik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 50 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 88,75 89,03 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 97,45 97,46 % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 48,11 53,39 % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 45,26 50,73 Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun Sekolah 36,71 36,21 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 51 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % 93,91 95,50 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik % 88,95 91,39 120.355.226.900 Disdik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,76 334.812.391.646 100,00 36.744.005.800 Disdik Nilai Rata-Rata UN SD poin 74,60 77,98 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Utama SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B % 83,21 83,54 21.411.454.600 Disdik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB % 92,69 92,70 % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 73,00 75,74 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 52 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 45,26 50,73 Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Sekolah 31,15 31,01 % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % 92,02 93,51 % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi % 77,79 82,23 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 53 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Utama SMP Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik % 92,13 93,08 14.039.000.000 Disdik Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 82,97 119.593.470.850 85,39 147.189.299.050 Disdik % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 77,84 82,26 % SD yang memiliki 6 orang guru % 96,76 97,40 % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 31,20 36,11 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 54 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 99,84 99,89 % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 88,86 91,10 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 87,23 89,84 % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 26,56 31,59 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 55 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 84,31 87,47 % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 39,33 43,58 Rasio Guru SD- MI / Murid Orang 412,56 393,78 Rasio Guru SMP-MTs / Murid Orang 512,21 502,31 Rasio guru SD- MI/rombel Poin 1,15 1,10 Sasaran 2 : 1.1.2 Meningkatnya budaya literasi Indeks membaca poin 52,69 52,81 Program : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 56 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat Persentase pengunjung perpustakaan yang meminjam buku % 1,30 1.096.834.800 1,80 761.081.000 DAP Tujuan 2 : 1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat Indeks Kesehatan poin 77,82 78,80 LPP % 2,20 2,17 Sasaran 1: 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan AHH (Angka Harapan Hidup) tahun 70,86 71,22 Program : Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Gizi Masyarakat Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 80,25 1.133.815.000 Dinkes Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 90,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 57 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Cakupan kunjungan bayi % 95,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan % 80,70 150.124.070.000 85 72.524.788.000 Dinkes Program Upaya Kesehatan Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70,58 205.997.841.988 108.930.841.981 Dinkes Sasaran 2 : 1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah Skor Pola Pangan Harapan poin 86,18 86,73 Program : Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Skor Angka Kecukupan Energi % 105,80 1.673.951.400 105,60 4.992.250.000 DKP Skor Angka Kecukupan Protein % 110,90 111,10 Sasaran 3 : 1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami Crude Birth Rate (CBR) % 25,59 24,80 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 58 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program : Program Keluarga Berencana Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur % 10,75 685.515.500 DP3AP2KB Program Pembinaan Keluarga Sejahtera Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I % 42,02 1.972.504.600 1.093.572.377 DP3AP2KB Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Tujuan 1 : 2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju pertumbuhan ekonomi % 6,21 6,24 Sasaran 1: 2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat PDRB Perkapita Juta Rupiah 37,93 40,53 Tingkat Kemiskinan % 7,14 6,91 Tingkat pengangguran terbuka % 9,75 9,61 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 59 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program : Program Peningkatan Kesempatan Kerja angka partisipasi angkatan kerja % 62,71 701.481.400 3.473.150.000 Disnaker Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 11,94 Disnaker Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 40,00 Disnaker Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Org 420,00 3.940.997.280 922.760.000 Disnaker Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya Org 180,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial % 100,00 50.000.000 Dinsos RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 60 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Persentase PSKS yang Dilatih % 37,26 37,26 7.184.516.000 Dinsos Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS % 56,76 7.184.516.000 Dinsos Sasaran 2: 2.1. 2 Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku Triliun Rupiah 221,55 241,86 Program : Program peningkatan produksi tanaman pangan Produksi tanaman pangan: 8.467.041.000 Distanhorbun - Produksi padi Tom GKG 545.418,00 417.839,00 - Produksi palawija Ton 162.190,00 151.715,00 - Produktivitas padi sawah ku/ha 63,25 55,20 - Produktivitas padi gogo ku/ha 32,58 33,62 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 61 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. - Produktivitas palawija ku/ha 172,02 171,83 Program peningkatan produksi hortikultura - Produksi sayuran Ton 95.252,00 92.487,00 4.950.276.700 Distanhorbun - Produksi buah-buahan Ton 131.369,00 59.972,00 - Produksi tanaman hias bunga tangkai 4.389.308,00 4.150.786,00 - Produksi tanaman hias daun indah pohon 527.119,00 411.380,00 - Produksi tanaman obat Ton 11.228,00 4.409,00 - Produktivitas sayuran ku/ha 116,05 116,11 Program peningkatan produksi tanaman perkebunan - Produksi tanaman perkebunan Ton 7.939,00 7.993,34 3.896.687.000 Distanhorbun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 62 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok) 1.392.106.300 Distanhorbun - Kelompok Pemula klpk 377,00 378,00 - Kelompok Lanjut klpk 1.183,00 1.187,00 - Kelompok Madya klpk 278,00 279,00 - Kelompok Utama klpk 20,00 21,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi Daging (kg) ton 182.180,54 9.444.019.392 187.645,40 7.719.571.000 Diskanak Produksi Telur (kg) ton 47.405,81 47.519,77 Produksi Susu (liter) ton 18.591,32 19.334,64 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi (ton) ton 122.131,00 6.372.176.391 123.962,97 5.209.229.000 Diskanak Produksi Benih Ikan (RE) RE 5.545.493,52 5.628.676,41 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 63 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Produksi Ikan Hias (RE) RE 283.469,46 287.721,04 Konsumsi ikan (kg/kap/th) kg/kap/ tahun 29,53 29,77 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Sentra agribisnis perikanan (lokasi) Lokasi 2,00 738.592.933 2,00 3.916.880.000 Diskanak Produksi olahan produk perikanan (ton) ton 21.325,00 22.718,00 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisatawan Domestik Wisatawan 7.173.278,00 4.211.672.500 7.584.000,00 4.446.987.000 Disbudpar Kunjungan Wisatawan Mancanegara Wisatawan 339.931,00 316.000,00 Jumlah event pariwisata event 9,00 10,00 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 1,56 2.545.873.500 2,00 2.047.078.000 Disbudpar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 64 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pengembangan Destinasi pariwisata Jumlah daya tarik wisata buah 953,00 1.076.498.310 N/A Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha 1,00 10,00 3.439.837.000 Disbudpar Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha Mikro Kecil Jumlah pelatihan kewirausahaan Orang 400,00 3.767.205.000 Diskopukm Jumlah desa wirausaha desa 2,00 Jumlah wirasusaha baru Orang 280,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah komoditi Unggulan IKM Jenis 5,00 9.614.679.000 Disperdagin Jumlah kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana IKM IKM 500,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 65 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pembinaan Dan Pengembangan Kerjasama Desa Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat/aktif lembaga 5,00 5,00 2.231.884.000 DPMD Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Laju Pertumbuhan Investasi PMA- PMDN % - 118.316.000 4,70 1.504.247.000 DPMPTSP Jumlah Nilai investasi PMA - PMDN Trilyun Rp 8,69 9,10 PMA 5,05 5,29 PMDN 3,64 3,81 Rasio daya serap tenaga kerja Orang 20,00 30,00 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN % 98,40 4,70 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi Persentase BUMD yang sehat % 25,00 4.728.028.906 25,00 1.516.055.000 Setda Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 66 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Tujuan : 3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi poin 48,00 60,00 Sasaran 1 : 3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat poin 78,57 79,05 Program : Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Rumusan Kebijakan 11,00 506.260.950 6,00 1.543.386.000 Setda Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Angka Rasio 1,08 2.300.255.000 1,00 4.066.699.000 Disdukcapil Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran Angka Rasio 1,00 737.510.000 1,00 1.212.619.000 Disdukcapil Program Pelayanan Perizinan Izin terbit bidang pemanfaatan ruang Berkas izin 31.190,00 5.197.289.200 25.000,00 4.637.811.000 DPMPTSP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 67 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Izin terbit bidang operasional Berkas izin 13.000,00 602.728.300 8.000,00 630.357.000 DPMPTSP Sasaran 2 : 3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah opini WTP WTP Nilai SAKIP predikat B B Indeks Inovasi Daerah poin 4.280 6.420 Program : Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Meningkat Rp (dalam milyar) 2.794.723.739.852 ,18 - 2.554,36 1.985.601.000 Bappenda Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah % 91,67 2.898.662.307 83,33 2.527.096.000 BPKAD RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 68 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD % 100.00 100.00 Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan % 86,11 86,11 Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Ada/ Tidak Ada - Ada Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penolakan SP2D yang diajukan oleh Perangkat Daerah % 0.02 1.708.681.350 993.522.000 BPKAD RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 69 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah % - 99,90 Persentase Kelebihan Bayar Gaji dan Tunjangan PNS % 0.30 - Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit Dokumen - 690,00 Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Tidak Lengkap Berdasarkan Per-Undang- Undangan % 5.67 - RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 70 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap - - - 93,08 Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Persentase Pencatatan Transaksi Keuangan Real Time di Perangkat Daerah % 83.33 2.504.994.675 2.525.746.000 BPKAD Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Waktu - Tepat Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah % 83.33 86,11 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 71 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDK PBMD % 86.11 3.006.661.431 86,11 1.970.061.000 BPKAD Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah % 83.33 86,11 Persentase Pemanfaatan BMD yang tidak digunakan di Perangkat Daerah % 46.95 - Persentase BMD yang dimanfaatkan % - 47,75 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 72 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Persentase Peningkatan Pengamanan Administrasi BMD yang Memiliki Bukti Kepemilikan % 30.82 - Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan % - 32,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD % 100,00 3.734.979.878 Bappedalitbang Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi % 100,00 Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional % 80,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 73 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 15,00 20,00 18.292.126.000 BKPP Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 0,63 1,56 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 5,50 34,16 Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat Layanan Sistem Informasi Level 4,00 4.293.650.000 Diskominfo Program Pengembangan Aplikasi Jumlah aplikasi yang terbangun aplikasi 4,00 794.579.000 Diskominfo RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 74 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B" Predikat B B 26.560.000 Inspektorat Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Ada/ Tidak ada ada 9.282.387.000 Setwan Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Ada/ Tidak ada 14.650.871.000 Setwan Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 20,83 1.159.321.000 DAP Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan Tujuan 1 : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 75 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. 4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah williamson poin 0,96 0,90 Indeks kualitas lingkungan hidup poin 56,21 56,71 Sasaran 1 : 4.1.1 Meningkatkan infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap % 84,90 85,00 Program : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan yang direhabilitasi % 1,55 56.278.813.713 0,59 107.181.019.000 DPUPR Persentase jembatan yang direhabilitasi % 0,36 0,18 Persentase capaian jalan yang dipelihara % 57,03 55,74 Persentase jembatan yang dipelihara % 100,00 100,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 76 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan % 100,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru KM - 236.104.186.451 2,00 376.757.323.000 DPUPR % - 16,67 Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten % 7,67 9,59 Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten % 3,78 1,98 Sasaran 2 : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 77 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. 4.1.2 Menurunnya tingkat kemacetan Cakupan Pelayanan Angkutan Umum % 55,00 60,00 Program : Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan jumlah arus penumpang angkutan umum penump ang 59.549.461,0 0 60.144.955,00 907.858.000 Dishub rasio ijin trayek % 0,00 0,00 jumlah pelabuhan laut/udara/ter minal/bus jumlah terminal 5,00 3,00 presentase layanan angkutan darat % 0,04 0,04 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan rasio 0,00 0,00 jumlah orang/brang yang terangkut angkutan umum jumlah orang 17.864.838,0 0 18.043.486,38 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 78 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. jumlah orang/barang melalui dermaga/banda ra/terminal per tahun jumlah orang 586.937,00 592.806,00 Integrasi moda angkutan umum jumlah moda 2,00 6,00 Program Manajemen rekayasa lalu Lintas Pemasangan Rambu-rambu % 0,14 13,78 50.831.731.000 Dishub jumlah fasilitas lalu lintas terpasang % 0,55 60,30 tingkat kinerja jaringan lalu lintas dan angkutan jalan V/C ratio 0,01 0,69 Sasaran 3 : 4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat Cakupan Penataan Perumahan dan permukiman kumuh % 46,20 13,45 Program : Program Pengembangan Perumahan Persentase perumahan yang tertata % 93,58 2.789.935.000 DPKPP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 79 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Penataan Lingkungan Permukiman Luas area kawasan permukiman yang tertata M2 1.049.377,78 3.120.461.000 DPKPP Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah taman/ruang publik terbangun Lokasi 149,00 4.809.100.000 DPKPP Sasaran 4 : 4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah % 28,205 36,181 Program : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase pelayanan pengelolaan sampah % 28,21 45.517.580.000 36,18 42.284.356.355 DLH Sasaran 5 : 4.1.5 Mengurangi Risiko bencana Indeks Risiko Bencana poin 152,00 150,00 Program : Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan % 20,00 1.431.234.500 20,00 680.260.000 BPBD RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 80 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program penanggulangan desa rawan bencana alam Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan % 574.740.000 BPBD Program Penanganan Kebakaran Cakupan Pelayanan bencana kebakaran % 27,98 11.560.454.200 Disdamkar Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial Tujuan 1 : 5.1 terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks kebahagiaan poin 67,94 67,95 Indeks Pembangunan Gender (IPG) poin 88,69 88,87 Sasaran 1 : 5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif Indek kerukunan hidup beragama poin 67,75 67,92 Persentase gangguan trantibum % NA 84,88 Program : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 81 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Jumlah penyelenggaraa n kegiatan di Bidang Keagamaan Kegiatan 21,00 6.261.989.800 24,00 12.766.436.000 Setda Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) % 100,00 8.211.802.000 100,00 7.710.693.000 Satpol PP Sasaran 2 : 5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 57,10 57,57 Program : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Partisipasi angkatan kerja perempuan % 30,17 511.321.000 1.210.397.665 DP3AP2KB Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 12,78 27,80 Sasaran 3: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 82 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018) Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu 2019 Realisasi Rp. Target Rp. 5.1.3 Pelestarian seni dan budaya Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan % N/A 20,00 Program : Program Pengembangan Nilai Budaya Cakupan Organisasi seni % 33,00 613.059.500 N/A Disbudpar Penyelenggaraa n festival seni dan budaya Festival 9,00 25,00 1.847.250.000 Program pengelolaan kekayaan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 35,00 630.063.000 40,00 1.118.050.000 Disbudpar Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya N/A 1.534.073.486 40,00 2.076.800.000 Disbudpar Cakupan Gelar Seni % 75,00 N/A Disbudpar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 83 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 6.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2023 Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas Indeks Pendidikan poin 61,89 62,31 62,73 63,14 63,14 Sasaran 1: Meningkatnya pelayanan pendidikan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tahun 8,00 8,05 8,11 8,16 8,16 HLS (Harapan Lama Sekolah) tahun 12,68 12,77 12,85 12,94 12,94 Program : Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di bangun % 5,60 88.942.821.064 5,70 82.526.220.377 5,80 95.479.320.645 6,00 91.667.855.117 6,00 358.616.217.203 Disdik % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 58,67 63,83 69,21 74,47 74,47 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di rehab % 95,75 63.055.628.091 99,65 57.331.508.713 99,67 17.163.292.748 99,68 16.333.465.149 99,68 153.883.894.700 Disdik Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik % 95,75 99,65 99,67 99,68 99,68 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 84 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 16.864.944.738 100,00 15.179.925.347 100,00 16.997.339.504 100,00 15.807.224.956 100,00 64.849.434.545 Disdik Nilai Rata-Rata UN SD Point 81,36 84,74 88,12 91,50 91,50 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 89 89 90 90 90 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 97,47 97,48 97,49 97,50 97,50 Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7- 12 tahun Orang 940,06 959,64 979,60 1.000,00 1.000,00 Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 86,90 91,24 95,64 100,00 100,00 Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7- 12 tahun Sekolah 35,72 35,23 34,74 34,26 34,26 Angka Putus Sekolah SD-MI % 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang dibangun % 83,80 19.536.430.197 84,01 19.554.575.248 84,17 21.683.373.982 84,27 22.403.875.711 84,27 83.178.255.139 Disdik % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 92,72 93,16 93,17 93,18 93,18 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang direhab % 97,19 37.338.520.919 100,00 33.195.616.059 100,00 9.740.952.549 100,00 9.349.389.255 100,00 89.624.478.782 Disdik Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,00 9.977.474.205 100,00 8.605.139.363 100,00 9.276.224.302 100,00 8.326.834.157 100,00 36.185.672.026 Disdik Nilai Rata-rata UN SMP Point 60,19 65,29 70,40 75,50 75,50 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 85 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 83,80 84,01 84,17 84,27 84,27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 92,72 93,16 93,17 93,18 93,18 Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Sekolah 30,87 30,71 30,55 30,38 30,38 Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % 74,21 79,57 84,92 90,62 90,62 Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Orang 892,15 904,62 916,81 929,65 929,65 Angka Putus Sekolah SMP-MTs % 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D- IV % 87,83 51.694.365.265 90,26 45.088.880.478 92,70 49.152.037.800 95,13 44.607.301.138 95,13 190.542.584.681 Disdik % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 86,69 91,13 95,59 100,00 100,00 % SD yang memiliki 6 orang guru % 98,01 98,62 99,32 100,00 100,00 % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 40,88 45,53 50,46 55,26 55,26 % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 99,95 99,95 99,95 100,00 100,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 86 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 93,34 95,54 97,74 100,00 100,00 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 92,32 94,93 97,53 100,00 100,00 % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 36,35 41,26 46,16 51,33 51,33 % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 90,55 93,73 96,90 100,00 100,00 % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 45,95 49,27 52,54 55,77 55,77 Rasio Guru SD-MI / Murid Orang 383,92 374,43 364,37 354,42 354,42 Rasio Guru SMP- MTs / Murid Orang 492,44 482,03 471,95 462,04 462,04 Rasio guru SD- MI/rombel Point 1,08 1,06 1,04 1,02 1,02 Sasaran 2 : Meningkatnya budaya literasi Indeks membaca poin 53,01 53,20 53,39 53,58 53,58 Program : Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan Jumlah perpustakaan di wilayah persen 225,00 911.116.929 230,00 727.595.119 235,00 727.595.119 240,00 727.595.119 240,00 3.093.902.286 DAP Program, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan persen 1,84 911.116.929 1,86 727.595.119 1,89 727.595.119 1,93 727.595.119 1,93 3.093.902.286 DAP Tujuan 2 : Terwujudnya masyarakat Indeks Kesehatan poin RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 87 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Bogor sehat 79,20 79,60 80,02 80,42 80,42 LPP % 2,11 2,06 2,01 1,96 1,96 Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kesehatan AHH (Angka Harapan Hidup) tahun 71,48 71,74 72,01 72,27 72,27 Program : Program Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100,00 5.186.301.822 100,00 4.910.617.282 100,00 5.042.399.768 100,00 4.346.361.201 100,00 19.485.680.073 Dinkes Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pelayanan Kesehatan Balita % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Pelayanan Nifas % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Prevalensi anemia pada ibu hamil % (0,20) (0,20) (0,40) (0,60) (0,60) Cakupan Gizi Buruk Mendapat Perawatan % 100,00 1,00 1,00 1,00 1,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 88 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif % 46,00 46,00 49,00 52,00 52,00 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS % 62,50 65,00 67,50 70,00 70,00 Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Desa yang melaksanakan STBM % 5,00 7,50 10,00 12,00 12,00 Cakupan Desa ODF (Open Defection Free) % 10,00 15,00 20,00 25,00 25,00 Cakupan Sarana Air Bersih (SAB) % 30,00 40,00 50,00 60,00 60,00 Cakupan Sanitasi Layak % 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat % 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat % 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 Program Pelayanan Kesehatan Akreditasi FKTP % 69,80 145.629.009.203 79,80 117.334.146.962 89,90 103.293.317.872 100,00 83.125.169.412 100,00 449.381.643.450 Dinkes Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas Re- Akreditasi % 28,70 50,40 8,01 100,00 100,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 89 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Akreditasi puskesmas % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Peningkatan Cakupan kepesertaan JKN % 82,00 84,00 100,00 95,00 95,00 Sasaran 2 : Meningkatnya ketahanan pangan daerah Skor Pola Pangan Harapan poin 87,28 87,83 88,38 88,93 88,93 Program : Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Skor Angka Kecukupan Energi % 105,00 1.662.250.000 104,40 1.662.250.000 103,80 1.662.250.000 103,20 1.662.250.000 103,20 6.649.000.000 DKP Skor Angka Kecukupan Protein % 111,30 111,50 111,80 112,10 112,10 Sasaran 3 : Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami Crude Birth Rate (CBR) % 24,03 23,28 22,56 21,86 21,86 Program : Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur % 11,08 2.407.660.097,9 1 11,42 2.880.258.701,6 2 11,77 2.867.700.966,0 7 12,13 2.855.691.764,4 7 12,13 11.011.311.530 DP3AP2KB Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber- KB % 77,97 78,05 78,12 78,20 78,20 Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber- KB % 76,07 76,10 76,09 76,14 76,14 Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber- KB % 76,14 76,19 76,25 76,33 76,33 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 90 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera % 77,14 78,01 78,36 78,84 78,84 Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja % 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Tujuan 1 : Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju pertumbuhan ekonomi % 6,34 6,48 6,61 6,83 6,83 Sasaran 1: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat PDRB Perkapita Juta Rp. 44,10 47,77 51,95 56,74 56,74 Tingkat Kemiskinan % 6,78 6,60 6,47 6,38 6,38 Tingkat pengangguran terbuka % 8,20 7,79 7,40 7,03 7,03 Program : Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 12,38 2.621.837.565 12,78 2.230.137.266 13,20 2.103.542.931 14,53 1.923.675.345 14,53 8.879.193.108 Disnaker Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 41,18 42,11 42,86 43,48 43,48 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 91 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya Org 220,00 1.555.165.896 260,00 1.084.067.311 300,00 1.071.221.960 340,00 1.039.141.820 1.120,00 5.948.660.000 Disnaker Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan % 0,01 5.809.319.522 0,15 5.777.342.131 0,15 5.680.898.985 0,15 5.716.232.588 0,56 22.983.793.226 Dinsos Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya :
a.Pada saat tanggap darurat bencana kabupaten % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya :
b.Setelah tanggap darurat bencana kabupaten % 0,51 0,51 0,51 0,51 2,59 Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial % 55,58 55,58 55,58 55,58 55,58 Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS % 66,10 8.358.301.602 71,20 9.061.967.991 77,23 9.357.801.931 81,32 9.498.114.614 81,32 36.276.186.138 Dinsos Sasaran 2: Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku triliun 268,71 297,13 329,56 367,02 367,02 Program : Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Produksi Tanaman Pangan: Ton 570.751, 00 8.597.899.404 570.950, 00 8.597.899.404 573.152, 00 6.960.975.904 574.356, 00 5.960.975.904 574.356, 00 30.117.750.616 Distanhorbun Produksi Padi Ton GKG 418.884, 419.931, 420.981, 422.033, 422.033, RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 92 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 00 00 00 00 00 Produksi Palawija Ton 151.867, 00 151.019, 00 152.171, 00 152.323, 00 152.323, 00 Produktivitas Padi Sawah ku/ha 55,78 56,36 56,94 57,52 57,52 Produktivitas Padi Gogo ku/ha 33,64 33,66 33,69 33,73 33,73 Produktivitas Palawija ku/ha 171,92 172,05 172,22 172,44 172,44 Persentase nilai tambah tanaman pangan % 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan Produksi Tanaman Perkebunan Ton 8.032 6.567.180.500 8.073 6.567.180.500 8.116 6.030.208.000 8.160 5.030.208.000 8.160 24.194.777.000 Distanhorbun Persentase nilai tambah tanaman perkebunan % 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Produksi Buah- buahan Ton 60.572,0 0 8.675.947.000 60.602,0 0 8.675.947.000 60.633,0 0 6.727.400.000 60.663,0 0 5.345.400.000 60.663,0 0 29.424.694.000 Distanhorbun Produksi Sayuran Ton 92.950,0 0 92.996,0 0 93.043,0 0 93.089,0 0 93.089,0 0 Produksi Tanaman Hias Tangkai 4.192.29 4,00 4.194.39 0,00 4.196.48 7,00 4.198.58 6,00 4.198.58 6,00 Pohon 415.494, 00 415.702, 00 415.910, 00 416.118, 00 416.118, 00 Produksi tanaman obat Ton 4.453,00 4.455,00 4.457,00 4.460,00 4.460,00 Produktivitas sayuran ku/ha 116,17 116,23 116,30 116,36 116,36 Persentase nilai tambah tanaman hortikultura % 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 93 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan, Pemasaran dan Kelembagaan Produksi Perikanan Produksi olahan produk perikanan ton 23.163,0 0 2.621.600.000 23.609,0 0 2.621.600.000 24.054,0 0 2.271.600.000 24.500,0 0 1.696.500.000 24.500,0 0 9.211.300.000 Diskanak Peningkatan status kelas Kelompok perikanan % 2,00 2,02 2,05 2,08 2,08 Peningkatan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi ton 125.822, 41 3.492.319.000 127.709, 75 3.492.319.000 129.625, 39 3.142.319.000 131.569, 77 2.562.729.000 131.569, 77 12.689.686.000 Diskanak Produksi Benih Ikan RE 5.713.10 6,56 5.841.65 1,45 5.973.08 8,61 6.107.48 3,11 6.107.48 3,11 Produksi Ikan Hias RE 292.036, 85 296.417, 40 300.863, 66 305.376, 62 305.376, 62 Konsumsi Ikan kg/kap/ thn 30,06 30,36 30,67 30,97 30,97 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan Produksi DOC (Day Out Chick/Bibit) Ayam Lokal Unggul termasuk Terbanyak di Indonesia Ekor 6.390.15 1,00 6.240.087.500 7.462.52 4,00 5.735.087.500 8.723.04 7,00 5.275.087.500 10.205.5 38,00 4.365.512.000 10.205.5 38,00 21.615.774.500 Diskanak Produksi Daging ton 193.274, 76 199.073, 00 205.045, 20 211.196, 55 Produksi Telur ton 47.633,8 2 47.748,1 4 47.862,7 4 47.977,6 1 211.196, 55 Produksi Susu ton 20.108,0 0 20.912,0 0 21.749,0 0 22.619,0 0 47.977,6 1 Produksi Olahan Ternak ton 73.260,9 0 75.458,7 2 77.722,4 8 80.054,1 6 22.619,0 0 Peningkatan status kelas Kelompok peternakan % 2,11 2,15 2,20 2,25 2,25 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisatawan Domestik Wisataw an 8.064.00 0,00 5.390.342.000 8.544.00 0,00 5.103.766.169 9.024.00 0,00 5.103.766.169 9.600.00 0,00 5.103.766.169 9.600.00 0,00 20.701.640.507 Disbudpar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 94 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Kunjungan Wisatawan Mancanegara Wisataw an 336.000, 00 356.000, 00 376.000, 00 400.000, 00 400.000, 00 Jumlah event pariwisata event 12,00 14,00 16,00 18,00 18,00 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 2,00 3.248.900.000 2,00 3.076.173.257 2,00 3.076.173.257 2,00 3.076.173.257 2,00 12.477.419.771 Disbudpar Program Pengembangan Destinasi pariwisata Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha 20,00 1.871.064.000 30,00 2.058.170.400 40,00 2.263.987.440 50,00 2.490.386.184 150,00 8.683.608.024 Disbudpar Program Pemberdayaan Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 98,97 11.760.743.929 98,98 9.938.582.427 98,98 8.552.718.074 98,98 8.655.519.757 98,98 38.907.564.187 Diskopukm Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 69,89 72,73 - 75,58 78,42 78,42 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. % 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Jumlah komoditi unggulan IKM Jenis 5,00 21.810.177.897 5,00 13.393.943.000 5,00 12.135.296.863 5,00 12.593.378.620 20,00 14.527.471.000 Disperdagin Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM IKM 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00 Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa Strata BUMDes : 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 1.800.000.000 7.200.000.000 DPMD Mandiri 4 6 8 10 10 Maju 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Berkembang 25,00 30,00 35,00 40,00 40,00 Dasar 371,00 360,00 348,00 336,00 446,00 Prosentase raperdes tentang APBDes yang diklarifikasi % 100,00 100,00 100,00 1,00 100,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 95 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Prosentase desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa % 100,00 100,00 100,00 1,00 100,00 Program Koordinasi Lingkup Perekonomian Jumlah BUMD Sehat BUMD 3,00 650.000.000 4,00 396.323.779 4,00 132.332.149 5,00 168.254.424 5,00 1.346.910.351 Setda Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian Rumusa n Kebijaka n 6,00 533.000.000 10,00 332.579.395 1,00 344.063.587 3,00 341.316.117 20,00 1.550.959.099 Program Peningkatan iklim investasi Nilai realisasi investasi PMA - PMDN meningkat Trilyun Rp 9,60 1.373.248.006 10,10 1.453.261.097 10,60 1.528.743.152 11,19 1.495.454.902 7,50 5.850.707.156 DPMPTSP PMA Trilyun Rp 5,58 5,87 6,16 6,50 3,75 PMDN Trilyun Rp 4,02 4,23 4,44 4,69 3,75 Rasio daya serap tenaga kerja Orang/P erusaha an 35,00 38,00 41,00 45,00 45,00 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN % 5,50 5,20 4,90 5,60 5,60 Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi poin 60,00 68,00 68,00 70,00 70,00 Sasaran 1 : Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat poin 80,00 81,05 81,75 82,00 82,00 Program : Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Rumusa n Kebijaka n 34,00 649.175.000 35,00 415.724.243 35,00 423.462.876 36,00 432.654.233 140,00 1.921.016.353 Setda RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 96 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Perangkat Daerah Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Angka Rasio 1,00 3.000.074.000 1,00 2.456.280.932 1,00 2.485.995.766 1,00 2.465.224.776 1,00 3.472.960.664 Disdukcapil Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran Angka Rasio 1,00 1.245.540.000 1,00 1.019.773.563 1,00 1.032.110.264 1,00 1.023.486.777 1,00 1.023.486.777 Disdukcapil Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Jumlah izin terbit Berkas izin 30.000,0 0 2.605.000.011 33.000,0 0 2.413.767.971 36.000,0 0 2.532.530.761 39.000,0 0 2.537.662.542 39.000,0 0 10.088.961.284 DPMPTSP Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Operasional Pemanfaatan Ruang Jumlah izin terbit Berkas izin 8.000,00 2.765.683.449 9.923,00 2.750.852.624 10.419,0 0 2.868.832.367 10.940,0 0 2.797.773.304 10.940,0 0 11.183.141.745 DPMPTSP Sasaran 2 : Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah predikat WTP WTP WTP WTP WTP Nilai SAKIP predikat B BB BB A A Indeks Inovasi Daerah poin 9.630,00 14.445,0 0 21.667,0 0 32.500,0 0 32.500,0 0 Program : Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Meningkat Rp (dalam milyar) 2.792,00 2.355.883.275 2.955,00 1.786.458.487 3.101,00 1.770.080.971 3.244,00 1.457.177.435 3.131,81 7.369.600.168 Bappenda Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah % 83,33 2.443.455.512 86,11 2.528.252.427 88,89 2.506.494.455 91,67 2.417.917.342 91,67 9.896.119.737 BPKAD Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 97 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan % 88,89 - 91,67 - 94,44 - 97,22 - 97,22 - Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Ada/Tid ak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari % 99,91 2.051.916.159 99,91 1.584.377.721 99,92 2.506.494.455 99,93 1.545.407.737 99,93 7.688.196.072 BPKAD Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit Dokume n 931,00 915,00 1.223,00 1.169,00 4,24 Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap % 93,14 93,20 93,26 93,32 93,23 Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Waktu Tepat 2.488.713.760 Tepat 2.570.388.648 Tepat 2.564.523.853 Tepat 2.445.438.445 Tepat 10.069.064.706 BPKAD Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah % 88,89 91,67 94,44 97,22 97,22 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPB MD % 86,12 6.669.680.163 88,89 7.234.994.816 91,67 2.045.951.307 94,45 2.590.959.220 94,45 18.541.585.506 BPKAD Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib % 86,12 88,89 91,67 94,45 94,45 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 98 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. di Perangkat Daerah Persentase BMD yang dimanfaatkan % 48,01 48,28 48,54 48,81 48,81 Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan % 33,03 34,06 35,10 36,13 36,13 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD % 100,00 2.854.796.679 100,00 2.854.796.679 100,00 2.854.796.679 100,00 2.952.090.579 100,00 15.251.460.494 Bappedalitban g Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD % 25,72 28,30 34,13 34,24 34,24 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 20,00 17.114.821.088 20,00 17.114.821.088 20,00 17.114.821.088 20,00 13.872.218.486 20,00 83.508.807.750 BKPP Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 1,59 1,75 1,92 2,11 8,93 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 10,02 11,02 12,12 13,34 80,66 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 99 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Layanan Sistem Informasi Level 4,00 5.867.037.953 4,00 9.686.260.990 4,00 4.860.707.149 4,00 4.774.248.664 4,00 25.188.254.756 Diskominfo Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B" Predikat B 858.290.057 BB 858.289.840 BB 858.289.808 A 858.289.756 A 3.433.159.461 Inspektorat Tindak Lanjut temuan BPK % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Presentase Raperda yang difasilitasi % 70% 22.113.815.000 75% 26.787.435.925 80% 21.957.561.281 85% 18.714.712.328 85% 98.855.911.534 Setwan Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Ada/ Tidak ada ` ada ada ada ada Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Ada/ Tidak ada 15.896.061.000 ada 13.560.874.063 ada 11.817.736.412 ada 10.198.169.797 ada 66.123.712.272 Setwan Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah Persentase arsip yang terkelola Persen 49,02 1.714.093.772 58,25 1.395.013.198 67,96 1.395.013.198 76,92 1.395.013.198 76,92 5.899.133.365 DAP Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah williamson poin 0,86 0,81 0,77 0,73 0,73 Indeks kualitas lingkungan hidup poin 57,21 57,71 58,21 58,71 58,71 Sasaran 1 : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 100 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Meningkatnya infrastruktur wilayah yang terkoneksi dan dalam kondisi baik Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap % 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40 Program : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan yang direhabilitasi % 0,59 124.427.809.564 0,59 85.514.152.440 0,59 55.019.956.067 0,59 67.802.336.260 2,96 332.764.254.331 DPUPR Persentase jembatan yang direhabilitasi % 0,36 0,36 0,36 0,36 1,62 Persentase jalan yang dipelihara % 58,07 61,03 64,07 67,26 67,26 Persentase jembatan yang dipelihara % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru Km 4,00 348.359.440.667 6,00 360.408.902.139 9,00 385.941.881.175 12,00 301.389.325.223 12,00 1.396.099.549.2 04 DPUPR % 33,33 50,00 75,00 100,00 100,00 Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jembatan baru % - 100,00 - - 100,00 Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten % 16,09 22,60 29,10 35,60 35,60 Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten % 3,24 4,50 5,76 7,01 7,01 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 101 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kemacetan Cakupan Pelayanan Angkutan Umum % 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 Program : Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan Presentase layanan angkutan darat % 60,00 33.772.084.931 65,00 25.043.268.627 70,00 30.084.909.746 75,00 27.695.083.454 75,00 116.595.346.759 Dishub Program Manajemen rekayasa lalu Lintas presentase ketersediaan kebutuhan fasilitas dan perlengkapan jalan % 45,00 18.198.801.202 52,00 16.243.946.997 57,00 17.671.983.503 71,00 19.862.867.101 71,00 71.977.598.803 Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat Cakupan Penataan Perumahan dan permukiman kumuh 28,15 42,02 85,43 100,00 100,00 Program : Program Penataan Perumahan persentase perumahan yang tertata % 93,90 2.485.725.853 94,06 8.134.876.299 94,22 4.844.296.374 94,38 6.121.114.914 94,38 21.586.013.439 DPKPP Rasio rumah layak huni rasio 0,2469 0,2516 0,2561 0,2608 0,2608 DPKPP Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPKPP cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPKPP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 102 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program Penataan Kawasan Permukiman Luas area kawasan permukiman yang tertata M2 1.101.84 6,67 3.101.849.199 1.156.93 9,00 2.437.553.008 1.214.78 5,95 1.680.547.640 1.275.52 5,25 2.000.095.120 1.275.52 5,25 9.220.044.968 DPKPP Rasio permukiman layak huni rasio 0,9980 0,9987 0,9993 1,00 1,00 Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman Persentase PSU perumahan yang tertata % 26,22 10.375.027.459 31,22 9.251.161.629 36,22 12.014.775.307 41,22 7.410.830.396 41,22 39.051.794.791 DPKPP Jumlah taman/ruang publik terbangun lokasi 159,00 169,00 179,00 189,00 189,00 Persentase TPU yang tertata % 57,21 66,44 75,23 79,78 79,78 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ‰ 36,65 38,92 39,13 41,09 41,09 Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah % 52,60 64,73 70,80 81,53 81,53 Program : Program Pengelolaan Sampah Peningkatan penanganan sampah % 41,03 60.324.347.022 50,24 61.036.866.944 54,34 46.091.402.783 62,90 29.932.879.250 62,90 197.385.495.999 DLH Peningkatan Pengurangan sampah % 11,57 14,48 16,46 18,63 18,63 DLH Program Penataan Lingkungan Persentase area konservasi dalam bentuk hutan kota dan taman kehati % 40,00 391.521.152 20,00 336.262.031 20,00 211.916.159 20,00 127.384.761 20,00 1.067.084.103 DLH Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tingkat capaian penaatan sumber penghasil emisi terhadap baku mutu udara persen 80,00 1.349.932.304 90,50 1.016.862.256 95,70 657.121.996 98,00 388.335.401 98,00 3.412.251.957 DLH Persentase pelaku usaha yang melakukan pengelolaan B3 persen 16,89 20,32 25,51 34,25 34,25 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 103 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. dan limbah B3 Sasaran 5 : Mengurangi Risiko bencana Indeks Risiko Bencana poin 148,00 146,00 144,00 142,00 142,00 Program : Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam Persentase mitigasi yang dilaksanakan % 35,00 1.156.159.000 40,00 1.156.159.000 45,00 1.156.159.000 50,00 1.156.159.000 50,00 1.156.159.000 BPBD Cakupan layanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BPBD Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran % 16,67 252.657.629 20,00 958.967.246 23,33 958.967.246 28,33 958.967.246 28,33 3.129.559.366 Disdamkar Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial Tujuan 1 : terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks kebahagiaan poin 67,97 67,98 68,00 68,01 68,01 Sasaran 1 : Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif Indek kerukunan hidup beragama poin 68,09 68,26 68,43 68,60 68,60 Persentase gangguan trantibum % 69,77 54,65 39,53 24,41 24,41 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 104 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Program : Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Politik Jumlah peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat Kegiatan 9,00 8.822.538.429 9,00 8.890.748.589 9,00 8.956.849.493 9,00 9.020.869.258 9,00 35.691.005.769 Kesbangpol Jumlah Pembinaan Politik Kegiatan 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Persentase peran aktif, penguatan dan pemberdayaan orkesmas % 37,41 38,90 40,46 42,08 42,08 Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan di Bidang Keagamaan Kegiatan 15,00 11.745.349.000 15,00 5.975.343.123 15,00 6.162.972.837 15,00 6.040.333.821 60,00 29.923.998.781 Setda Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100,00 8.786.656.963 100,00 6.772.309.154 100,00 6.718.695.893 100,00 6.631.076.537 100,00 28.908.738.547 Satpol PP Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada % 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 Satpol PP Sasaran 2 : Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 58,04 58,50 58,90 59,00 59,00 Program : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Kepala Keluarga Perempuan Yang Memperoleh Keterampilan % 5,37 1.671.687.450 5,50 2.029.950.482 5,63 2.340.959.674 5,76 2.694.635.634 5,76 8.737.233.240 DP3AP2KB Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpilah % 32,05 32,05 25,64 12,82 12,82 Rasio KDRT % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 105 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD PD Penanggung Jawab 2020 2021 2022 2023 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Pelestarian seni dan budaya Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan % 23,33 26,67 30,00 33,33 33,33 Program : Program Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival 25,00 2.247.250.000 25,00 2.127.775.663 25,00 2.127.775.663 25,00 2.127.775.663 125,00 8.630.576.989 Disbudpar Program pengelolaan kekayaan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 45,00 1.236.150.000 50,00 1.170.430.475 55,00 1.170.430.475 60,00 1.170.430.475 60,00 4.747.441.426 Disbudpar Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya 46,00 2.276.000.000 48,00 2.154.997.178 50,00 2.154.997.178 52,00 2.154.997.178 60,00 8.740.991.535 Disbudpar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 106 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pelaksanaan program strategis pembangunan daerah sebagaimana diuraikan diatas, menjadi sebuah amanat yang harus diprioritaskan. Selain program tersebut diarahkan juga untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten. Penerapan SPM dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah diuraikan dibawah ini : Tabel 6.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program PD Pengampu SPM PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD 1 APM SD/MI Dinas Pendidikan2 APK SD/MI 3 Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP 4 APM SMP/MTs 5 APK SMP/MTs 6 Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B 2 Pendidikan Kesetaraan Program Pendidikan Non- Formal 7 APM Paket A Dinas Pendidikan8 APM Paket B 9 APK Paket A 10 APK Paket B 3 Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini 11 APK PAUD Dinas Pendidikan SPM KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Program Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4 Pelayanan kesehatan balita 4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 107 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program PD Pengampu 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif 6 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 7 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8 Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar Dinas Kesehatan 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 9 Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 10 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 11 Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) 12 Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV SPM PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari- hari Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah 1 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah DOMESTIK Program Pelayanan Air Limbah 2 Persentase capaian pelayanan air limbah domestik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 108 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program PD Pengampu SPM PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota Program Penataan Perumahan 1 Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota 2 Cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah SPM TRANTIBUMLINMAS 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pelayanan informasi rawan bencana Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam Cakupan layanan informasi rawan bencana Badan Penanggulanga n Bencana Daerah 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran SPM SOSIAL RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 109 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Program Perangkat Daerah Terkait Pelaksanaan Jenis Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Program PD Pengampu 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti Dinas Sosial 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten Dinas Sosial Sumber : Bappedalitbang Kab. Bogor 2019, diolah Selanjutnya proyek strategis daerah yang direncanakan di wilayah Kabupaten Bogor, baik yang didanai APBN, APBD Provinsi Jawa Barat serta APBD Provinsi DKI Jakarta, digambarkan dalam tabel berikut ini : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 VI - 110 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 6.7 Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No Kegiatan Sumber Anggaran Target APBN APBD Prov. Jabar APBD Prov. DKI Jakarta Swasta 1 Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54km) √ 2019 2 Jl. Tol Cinere – Jagorawi (14,64km) √ 2019 3 Bendungan Ciawi √ √ 2022 4 Bendungan Sukamahi √ √ 2021 5 Jalan Puncak II (67,65km) √ √ 2021 6 Jalan khusus Tambang Parung (15 km) √ 2022 7 Fly over Bojonggede - Kemang √ 2021 8 Reaktivasi Jalur KA Rancaekek- Jatinangor-Tanjungsari √ √ 2021 9 TPPAS Regional Nambo √ √ 2020 10 KEK Lido, Kabupaten Bogor √ √ 2021 11 Food Hubs, Kabupaten Bogor √ √ 2020 12 Penataan Alun-Alun Kabupaten Bogor √ 2019- 2020 13 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Situ Pemda Cibinong √ 2019 14 Revitalisasi Pasar Cisarua √ 2019- 2020 15 Pembangunan Desa Wisata Malasari √ 16 Pembangunan Pusat Budaya √ 17 Pembangunan Destinasi Wisata Tipe 1 √ 18 Command Center Kabupaten Bogor √ 2020 19 Revitalisasi Islamic Centre √ 2020 20 Pembangunan terminal parung Tipe B √ 2020 21 Pembangunan Park and Ride √ 2021 22 Kampung Keluarga Bahagia √ 2020 23 Sekolah Perempuan Raih Cita-cita √ 2020 24 Kampung Kabagjaan √ 2020 Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Bappedalitbang Kab.Bogor 2019, diolah RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menginformasikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor hingga akhir periode tahun 2023. Hal mendasar yang perlu dipetakan adalah kemampuan dan kekuatan pendapatan daerah untuk dibelanjakan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kemampuan keuangan daerah tergambar dari kondisi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah yang dibutuhkan untuk menutupi defisit belanja. Kondisi kemampuan keuangan daerah hingga tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut : RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 URAIAN 2019 2020 2021 2022 2023 PENDAPATAN DAERAH 6.078.635.501.000 6.323.403.256.536 6.367.886.190.011 6.505.040.282.634 6.638.070.775.783 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.554.365.775.000 2.792.100.908.536 2.861.632.484.011 2.998.786.576.634 3.131.817.069.783 DANA PERIMBANGAN 2.310.532.250.000 2.317.564.872.000 2.317.564.872.000 2.317.564.872.000 2.317.564.872.000 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.213.737.476.000 1.213.737.476.000 1.188.688.834.000 1.188.688.834.000 1.188.688.834.000 BELANJA DAERAH 6.401.085.697.000 7.067.839.282.070 6.792.886.190.011 6.930.040.282.634 7.063.070.775.783 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.110.860.842.000 3.403.897.797.686 3.668.860.479.956 4.052.376.745.007 4.408.725.242.500 BELANJA LANGSUNG 3.290.224.855.000 3.663.941.484.384 3.124.025.710.055 2.877.663.537.626 2.654.345.533.283 DEFISIT BELANJA 322.450.196.000- 744.436.025.534- 425.000.000.000- 425.000.000.000- 425.000.000.000- PEMBIAYAAN 322.450.196.000 744.436.025.534 425.000.000.000 425.000.000.000 425.000.000.000 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 430.290.234.000 820.436.025.534 500.000.000.000 500.000.000.000 500.000.000.000 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 107.840.038.000 76.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 75.000.000.000 SILPA TAHUN BERKENAAN - - - - - Sumber : Hasil analisis 7.1.1 Kerangka Pendapatan Daerah Pendapatan daerah yang dikontribusi oleh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah belum termasuk pendapatan DAK, hibah, dan bantuan keuangan diproyeksi berada pada kisaran angka 6 (enam) triliunan, dengan kenaikan sekitar 600 milyaran rupiah selama kurun waktu tahun 2019-2023. Kondisi pendapatan tersebut diharapkan akan terdistribusi ke dalam 2 (dua) komponen belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung dengan komponen utama yang dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga diprediksi akan terus meningkat sesuai dengan peningkatan kebutuhan alokasi belanja tidak langsung, seperti untuk gaji dan tunjangan ASN, bantuan keuangan untuk pemerintah desa, dan belanja hibah yang dialokasikan untuk menginplementasikan janji politis kepala daerah. Dalam kurun waktu lima tahun, alokasi belanja tidak langsung akan meningkat lebih dari 1 miliar rupiah. Hal ini berkonsekuensi pada terjadinya penurunan pada belanja langsung yang dialokasikan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR untuk kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah (belanja urusan wajib dan pilihan), serta pendanaan program-program yang menaungi target-target PANCAKRSA yang pelaksanaannya diemban oleh 32 perangkat daerah dan 40 kecamatan. Dengan kemampuan pendapatan yang ada, peningkatan belanja tidak langsung akan menurunkan belanja langsung, sehingga sampai dengan tahun 2023, akan terjadi penurunan kemampuan pendanaan untuk alokasi belanja langsung dengan kisaran hampir mencapai 1 miliar rupiah. Adanya tren penurunan kemampuan belanja langsung, akan diimbangi dengan upaya pencarian sumber dana pembangunan lainnya melalui :
1. 1.Pengusulan pendanaan bersumber dana APBN
2. 2.Pengusulan pendanaan bersumber dana APBD Provinsi (Jawa Barat, DKI Jakarta, atau provinsi/kabupaten/kota lainnya)
3. 3.Pengusulan pendanaan bersumber dana kerjasama dengan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. 4.Pendanaan pembangunan melalui penggiatan progran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan dengan mekanisme yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. 5.Sumber-sumber pendanaan lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan dan arahan kebijakan nasional. 7.2 Program Perangkat Daerah Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bogor seperti telah diuraikan diatas merupakan rangkaian kebijakan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 2018-2023. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan melalui berbagai program perangkat daerah yaitu program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Penerapan program perangkat daerah telah mengacu pada konsep penerapan kinerja outcome, atau dengan kata lain berorientasi pada hasil yang diharapkan dengan pertimbangan jumlah program yang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR efektif dan efisien. Keseluruhan program perangkat daerah akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator dampak/impact Kepala Perangkat Daerah serta Kepala Daerah. Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bogor untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 481 program, yang merupakan pelaksanaan dari urusan wajib pelayanan dasar dan pelayanan non dasar, urusan pilihan sesuai kewenangan Kabupaten Bogor, penunjang urusan, pendukung dan kewilayahan. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:
6. 1.Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan bupati dan wakil bupati terpilih.
7. 2.Berbasis permasalahan serta isu strategis daerah.
8. 3.Penerapan sub urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.
9. 4.Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Program perangkat daerah Kabupaten Bogor disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang, seperti disajikan pada Tabel berikut : Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR I.1 PENDIDIKAN 606.739.527.000 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 43,28 1.236.820.354 43,71 2.465.197.500 Disdik 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,76 334.812.391.646 100,00 36.744.005.800 Disdik Nilai Rata-Rata UN SD Point 74,60 77,98 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 88,95 91,39 85.810.423.000 Disdik Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 88,75 89,03 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 97,45 97,46 % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 48,11 53,39 % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 45,26 50,73 Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun Sekolah 36,71 36,21 % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % 93,91 95,50 4 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik % 88,95 91,39 120.355.226.900 Disdik 5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Angka Putus Sekolah SD-MI % 0,10 0,09 7.400.700.000 Disdik 6 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 78,17 82,53 10.980.000.000 Disdik 7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 83,21 83,54 21.411.454.600 Disdik Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB % 92,69 92,70 % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 73,00 75,74 % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 45,26 50,73 Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Sekolah 31,15 31,01 % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % 92,02 93,51 % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi % 77,79 82,23 8 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik % 92,13 93,08 14.039.000.000 Disdik Tabel 7.2 TARGET KINERJA INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2019 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-5 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Angka Putus Sekolah SMP-MTs % 0,27 0,26 5.281.000.000 Disdik 12 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % - 80.000.000.000 Disdik 13 Program Pendidikan Non-Formal Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 88,75 19.497.239.510 89,03 34.943.107.000 Disdik Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 83,21 83,54 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 97,45 97,46 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB % 92,69 92,70 14 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 82,97 119.593.470.850 85,39 147.189.299.050 Disdik % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 77,84 82,26 % SD yang memiliki 6 orang guru % 96,76 97,40 % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 31,20 36,11 % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 99,84 99,89 % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 88,86 91,10 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 87,23 89,84 % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 26,56 31,59 % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 84,31 87,47 % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 39,33 43,58 Rasio Guru SD-MI / Murid Orang 412,56 393,78 Rasio Guru SMP-MTs / Murid Orang 512,21 502,31 Rasio guru SD-MI/rombel Point 1,15 1,10 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang dilayani % 95,11 5.114.648.569 95,11 5.647.756.600 Disdik 16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan % 91,46 718.453.985 91,46 30.773.216.700 Disdik 17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur % 100 Disdik 18 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan % 97,75 9.580.000 97,75 58.800.000 Disdik 19 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan % 94,87 1.822.296.100 94,87 2.444.913.400 Disdik 20 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase pelayanan manajemen pendidikan % 94,90 2.137.367.950 94,90 1.195.426.450 Disdik I.2 KESEHATAN 1 Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Gizi Masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup angka 3.806.205.000 Dinkes Jumlah Kematian bayi jiwa 109,00 95 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup angka Jumlah kematian ibu jiwa 55,00 55 Persentase balita gizi buruk % 0,0138 0 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 77.6 80 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-6 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 88,93 90 Cakupan kunjungan bayi % 94,16 95 2 Program Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat Cakupan rumah bebas jentik % 85,79 95 555.061.000 Dinkes Persentase TTU memenuhi syarat % 32,75 80 Persentase TPM memenuhi syarat % 51,65 91 Cakupan JAGA % 65,85 73 Cakupan SAB % 77,44 73 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan PHBS % 48,35 1.975.349.209 70 1.726.957.000 Dinkes 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan % 80,70 147.595.026.936 85 128.724.788.000 Dinkes 5 Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat % 75 108.930.841.981 Dinkes 6 Program Dukungan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Indeks Kepuasan Masyarakat % 78,22 80,89 19.962.341.000 Dinkes 7 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB % 96,47 85 2.013.886.000 Dinkes Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV % 16,45 100 Cakupan Desa/Kelurahan UCI % 83,00 87 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 82,00 83 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap % 91,95 1 Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (CDR) % 5,6 < 5 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 8,27 100 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 11,70 100 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif % 0,84 100 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat % 100,00 100 8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Pengadaan Obat Essensial % 100,00 10.289.079.760 100 9.465.268.000 Dinkes 9 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Ratio 1:13.808 48.264.073.415 1 : 9,110 30.335.688.841 Dinkes 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diakomodir % 100 Dinkes 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP Score B 83.963.928.716 B 29.840.401.000 Dinkes 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase aset dalam kondisi baik 0,85 3.939.874.571 1 627.846.000 Dinkes 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur % 100 Dinkes 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Temuan materiil temuan 2 3.969.259.995 2 143.875.000 Dinkes 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan % 100 1.360.854.089 100 1.168.922.000 Dinkes 16 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Terwujudnya Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 100 53.929.666.000 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-7 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 17 Program Upaya Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Kerja Indeks Kepuasan Masyarakat % 80 3.358.871.000 Dinkes 18 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cibinong Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70 17.991.970.000 Dinkes 19 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Ciawi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70 15.051.557.500 Dinkes 20 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Leuwiliang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70 9.873.158.000 Dinkes 21 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cileungsi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70 15.275.612.000 Dinkes 22 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cibinong Current Rasio (CR) % 85 220.000.000 Dinkes 23 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Ciawi Current Rasio (CR) % 85 385.000.000 Dinkes 24 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Leuwiliang Current Rasio (CR) % 85 16.927.000 Dinkes 25 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cileungsi Current Rasio (CR) % 85 310.000.000 Dinkes 26 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinong Akreditasi Rumah Sakit % 1 750.000.000 Dinkes 27 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Ciawi Akreditasi Rumah Sakit % 1 100.000.000 Dinkes 28 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwiliang Akreditasi Rumah Sakit % 1 266.662.000 Dinkes 29 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsi Akreditasi Rumah Sakit % 1 300.000.000 Dinkes 30 Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75 52.042.000.000 Dinkes 31 Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75 37.177.312.000 Dinkes 32 Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75 34.631.994.000 Dinkes 33 Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75 33.840.975.000 Dinkes 34 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75 5.562.500.000 Dinkes 35 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75 6.781.023.000 Dinkes 36 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75 4.321.568.000 Dinkes 37 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75 5.192.329.000 Dinkes 38 Program Promosi Kesehatan RSUD Ciawi Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) % 69,38 65 192.900.000 Dinkes 39 Program Promosi Kesehatan RSUD Leuwiliang Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) % 94,38 65 195.860.000 Dinkes 40 Program Promosi Kesehatan RSUD Cileungsi Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) % 62,46 65 150.000.000 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-8 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 41 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cibinong Tingkat Kepuasan Pasien % 70 141.000.000.000 Dinkes 42 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Ciawi Tingkat Kepuasan Pasien % 70 129.401.136.000 Dinkes 43 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Leuwiliang Tingkat Kepuasan Pasien % 70 79.644.488.000 Dinkes 44 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cileungsi Tingkat Kepuasan Pasien % 70 37.258.284.000 Dinkes I.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru KM - 236.104.186.451 2,00 376.757.323.000 DPUPR % - 16,67 Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten % 7,67 9,59 Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten % 3,78 1,98 2 Program Pembangunan Jalur Pedestrian Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian % 2,08 1.538.940.000 2,08 7.075.316.000 DPUPR Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas meter 632,00 3 Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air % 31,02 2.816.690.400 31,07 31.374.361.000 DPUPR Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor % 11,19 30,60 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan yang direhabilitasi % 1,55 56.278.813.713 0,59 107.181.019.000 DPUPR Persentase jembatan yang direhabilitasi % 0,36 0,18 Persentase capaian jalan yang dipelihara % 57,03 55,74 Persentase jembatan yang dipelihara % 100,00 100,00 Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan % 100,00 5 Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi % 15.695.619.000 100,00 33.086.800.000 DPUPR 6 Program Pengelolan Peralatan dan Perbengkelan Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan % 499.378.500 100,00 2.165.325.000 DPUPR 7 Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan % 795.103.900 100,00 3.520.458.000 DPUPR 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan % 3,84 75.653.386.919 1,62 75.237.649.000 DPUPR Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi % 4,85 2,63 Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara % 23,74 23,64 9 Program Pengendalian Daya Rusak Air Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor % 15.792.483.955 15,54 39.840.649.000 DPUPR 10 Program Pengelolaan Penataan Situ Persentase penataan situ % 12,50 435.000.000 DPUPR 11 Program Pengawasan Jaringan Irigasi Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi % 100,00 738.089.000 100,00 1.059.396.000 DPUPR RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-9 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 12 Program Pembangunan Drainase Lingkungan Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun % 10.820.415.600 23,78 9.906.690.000 DPUPR 12 Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak % 70,07 43.444.229.382 70,54 54.816.371.000 DPUPR Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % 12,68 16,70 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 68,53 68,94 Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai % 68,53 68,94 13 Program Pelayanan Air Limbah Persentase capaian pelayanan air limbah domestik % 1.579.593.600 100 4.100.000.000 DPUPR 14 Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan % 21.382.632.473 75,00 4.592.478.000 DPUPR Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an yang diberikan % 91,00 Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat % 33,33 15 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital % 1.683.877.350 100 1.200.000.000 DPUPR 15 Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Rasio 0,05 455.045.250 0,047 1.694.160.000 DPUPR 15 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 81,40 557.938.100 81,50 1.760.766.000 DPUPR 16 Program Pengadaan Tanah Persentase realisasi pengadaan tanah % 52.604.090.600 8,90 35.586.052.000 DPUPR 17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan kegiatan 16 6.980.948.000 DPUPR 18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kegiatan kegiatan 6 4.780.525.000 DPUPR 19 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah kegiatan kegiatan 1 DPUPR 20 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan kegiatan 2 537.995.000 DPUPR 21 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah kegiatan kegiatan 9 1.252.022.000 DPUPR I.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 Program Penataan Lingkungan Permukiman Lingkungan Pemukiman Kumuh % 0,23 1.437.513.477 3.283.533.000 DPKPP Luas area kawasan permukiman yang tertata M2 1.049.377,78 Rasio permukiman layak huni rasio 1,00 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur Lokasi 42,00 3.776.832.200 4.178.300.500 DPKPP Jumlah taman/ruang publik terbangun lokasi 149 3 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ‰ 33,37 4.017.844.600 35,18 4.549.162.500 DPKPP Persentase TPU yang tertata % 47,55 4 Program Pengendalian dan Penataan Reklame Jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata Jalur 15,00 1.770.347.393 1.562.740.000 DPKPP Persentase jalur strategis reklame yang tertata % 50,00 5 Program Penataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase PSU perumahan yang tertata % 21,22 348.120.000 DPKPP 6 Program Pengembangan Perumahan persentase perumahan yang tertata % 93,58 2.928.983.000 DPKPP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-10 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 Rasio rumah layak huni rasio 0,243 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan kegiatan 16,00 4.099.941.727 15 4.502.654.800 DPKPP 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan kegiatan 8,00 2.065.064.748 4 1.055.460.000 DPKPP 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan kegiatan 1,00 76.990.000 1 198.000.000 DPKPP 10 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan kegiatan 2,00 199.050.000 2 629.782.000 DPKPP 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Kegiatan kegiatan 8,00 255.027.238 9 369.966.400 DPKPP I.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Penegakan Perda Persentase Penegakan PERDA % 100 592.503.000 100 300.000.000 Satpol PP 2 Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100 7.052.082.000 100 7.710.693.000 Satpol PP 3 Program Perlindungan Masayarakat Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 0,28 11.040.952.000 108,75 608.387.000 Satpol PP 4 Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun orang 35 878.000.000 Satpol PP 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100 1.877.417.000 100 1.887.202.000 Satpol PP 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100 805.300.000 100 493.450.000 Satpol PP 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100 157.514.000 100 100.000.000 Satpol PP 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100 326.760.000 100 280.460.000 Satpol PP 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100 164.097.000 100 280.460.000 Satpol PP 10 Program Penigkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan % 10 680.250.000 BPBD 11 Program Penanggulangan Desa Rawan Bencana Alam Persentase Desa Siaga Bencana % 5 574.740.000 BPBD 12 Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Alam Rata-rata waktu penanganan bencana alam (24 jam) % 100 2.973.831.000 BPBD 13 Program Pemulihan Pasca Bencana Alam Persentase pelaksanaan pemulihan di daerah terkena bencana alam % 20 625.000.000 BPBD 14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 1.533.331.762 100 1.260.000.000 BPBD 15 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 6.497.189.498 100 645.000.000 BPBD 16 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 99.945.800 100 100.000.000 BPBD 17 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaa Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 190.700.000 100 50.000.000 BPBD 18 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 499.697.400 100 598.855.000 BPBD 19 Program Penanganan Kebakaran Cakupan Pelayanan bencana kebakaran % 28 11.560.454.200 Disdamkar RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-11 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 20 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran % 11,67 592.400.000 Disdamkar 21 Program Pengawasan dan Proteksi Kebakaran Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran % 10,00 500.600.000 Disdamkar 22 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 1.067.990.000 Disdamkar 23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 57 26.864.900.000 Disdamkar 24 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 458.250.00 Disdamkar 25 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 25.000.000 Disdamkar 26 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 540.622.000 Disdamkar 27 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Menurunnya kasus SARA % 50,00 634.602.000 95 1.558.435.000 Kesbangpol 28 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah % 76,00 2.766.739.000 - 1.243.675.000 Kesbangpol Persentase LSM atau Ormas yang yang aktif % 86,11 623.096.000 - Kesbangpol Persentase penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat % 60,00 Kesbangpol 29 Program Penanganan Konflik Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik % 80 792.805.000 Kesbangpol 30 Program Pendampingan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden % 70 235.236.000 Kesbangpol 31 Program Pendampingan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades % 65 234.854.000 Kesbangpol 32 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Orkemas yang aktif % 34 213.732.000 Kesbangpol 33 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan 14,00 694.326.000 15 1.094.053.000 Kesbangpol 34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan 5,00 264.804.000 3 5.092.867.000 Kesbangpol 35 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan 1 Kesbangpol 36 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur Kegiatan 1 46.653.000 Kesbangpol 37 Program pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 59.343.000 15 178.028.000 Kesbangpol I.6 SOSIAL 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial % 14.908.960.835 0,49 5.007.013.000 Dinsos 2 Program Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial % 100 50.000.000 Dinsos RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-12 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 3 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang Tertangani % 2,00 2 2.603.532.000 Dinsos 4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma Presentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti % - 40 2.603.532.000 Dinsos 5 Program Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma % 20 1.200.000.000 Dinsos 6 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Persentase PSKS yang Dilatih % 37,26 37,26 7.184.516.000 Dinsos 7 Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS % 57 7.184.516.000 Dinsos 8 Program pelayanan administrasi perkantoran Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 8.623.953.779 100 1.740.117.200 Dinsos 9 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 42,86 4.656.476.631 88 9.407.867.000 Dinsos 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100 Dinsos 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 67.810.000 100 113.000.000 Dinsos 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 3.445.498.509 100 441.163.700 Dinsos II URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR II.1 TENAGA KERJA 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Org 420,00 3.940.997.280 2.953.379.000 Disnaker Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya Org 180 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 66,44 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja % 62,71 701.481.400 3.473.150.000 Disnaker Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 11,94 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 40,00 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah Kasus yang masuk Kasus 153,00 674.894.775 1.255.673.000 Disnaker Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 54,13 Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama % 35,00 4 Program peningkatan kompetensi tenaga kerja Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi % 92,86 1.032.783.000 Disnaker 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg 14 1.863.935.614 14 2.054.540.000 Disnaker 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg 10 843.877.460 7 771.050.000 Disnaker 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur Keg 1 Disnaker 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keg 1 44.910.000 1 46.250.000 Disnaker 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Keg 8 431.042.700 9 657.818.000 Disnaker RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-13 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 II.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 12,78 511.321.000 27,80 1.210.397.665 DP3AP2KB 2 Program Perlindungan Hak Perempuan Rasio KDRT % 0,00 0,0042 495.175.410 DP3AP2KB 3 Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase PD yang memiliki data anak % 20 757.597.158 DP3AP2KB 4 Program Perlindungan Anak Persentase terbentuknya kecamatan layak anak % 13 281.793.000 DP3AP2KB II.3 PANGAN 1 Program pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan Skor Angka Kecukupan Energi % 105,80 105,60 4.992.250.000 DKP Skor Angka Kecukupan Energi % 110,90 111,10 2 Program pengembangan ketersediaan dan kemandirian pangan Ketersediaan Energi per Kapita % 102,26 102.50 1.671.368.000 DKP Ketersediaan Protein per Kapita % 143,68 144,00 Ketersediaan Pangan Utama % 63,00 38,33 3 Program Mitigasi dan Penanganan Rawan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan % NA 4,37 2.298.421.260 DKP 4 Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 91,00 91,50 2.682.933.000 DKP Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 95,02 100 5 Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 91,00 91,50 3.863.113.600 DKP 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran % 100 3.095.439.496 100 2.417.660.250 DKP 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur % 100 1.374.300.000 100 3.757.240.000 DKP 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur % 100 137.500.000 DKP 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur % 100 552.520.000 100 561.703.000 DKP 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel % 100 906.900.000 100 488.229.752 DKP II.4 PERTANAHAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikasi kepemikikan tanah aset Pemda Bidang 75,00 762.748.088 1.452.725.000 DPKPP Sertifikasi kepemikikan tanah masyarakat Pemda melalui Program PTSL Bidang 80.000,00 Jumlah aset pemda yang terdaftar Bidang 80 Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah Bidang 75.000 II.5 LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase Pembuatan Lubang Biopori Persen 50,00 439.764.000 50 424.108.550 DLH RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-14 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan Pemulihan Lahan Lokasi 6,00 666.089.000 7 840.000.000 DLH 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan point 220,00 2.066.057.000 341 2.110.927.000 DLH 4 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran udara Persen 91,00 80.708.000 73 205.900.000 DLH 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah Perusahaan yang telah melakukan Pelaporan Dokumen Lingkungan Persen 73,00 4.148.244.000 - 3.802.729.968 DLH Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran air Persen 93,00 48,05 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase pelayanan pengelolaan sampah Persen 60,00 45.517.580.000 80 42.284.356.355 DLH 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan Persen 100,00 5.488.616.000 100 4.249.676.327 DLH 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai Persen 100,00 32.225.210.000 100 44.142.561.000 DLH 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur % 100 DLH 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM Persen 100,00 104.500.000 100 104.500.000 DLH 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target Persen 100,00 452.861.000 100 734.191.800 DLH II.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan unit 5,00 13.482.117.903 6 570.688.000 Disdukcapil 2 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Angka Rasio 1,08 2.300.255.000 1 4.066.699.000 Disdukcapil 3 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran Angka Rasio 1,00 737.510.000 1 1.212.619.000 Disdukcapil 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK % - - 100 3.100.457.000 Disdukcapil 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 3.056.152.711 100 4.099.192.000 Disdukcapil 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 9.401.303.747 100 9.706.274.000 Disdukcapil 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100 Disdukcapil 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 79.375.000 100 67.325.000 Disdukcapil 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 205.572.000 100 452.209.000 Disdukcapil II.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa desa 416 2.017.577.000 DPMD 2 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa yang dibina dalam penataan administrasi pemerintahan desa desa 416 4.899.669.000 DPMD RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-15 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 3 Program Pembinaan Penataan Desa Tingkat Perkembangan Desa 3.524.781.000 DPMD Jumlah desa cepat berkembang desa 16 Jumlah desa berkembang desa 140 Jumlah desa kurang berkembang desa 260 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa orang 416 4.088.298.000 DPMD 5 Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan LPM Berprestasi lembaga 4 7.350.000.000 DPMD PKK aktf % 100 Posyandu aktif % 100 Jumlah pengurus lembaga masyarakat yang dibina orang 416 6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kerjasama Desa Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat/aktif lembaga 5 2.231.884.000 DPMD 7 Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 1 4.378.097.000 DPMD Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 100 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran kegiatan 13,00 1.405.053.618 15 1.363.872.000 DPMD 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur kegiatan 5,00 4.716.715.000 7 1.478.600.000 DPMD 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya disiplin aparatur yang berkualitas kegiatan 1 75.500.000 DPMD 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas kegiatan 1,00 40.800.000 2 155.200.000 DPMD 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujunya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD kegiatan 8,00 756.105.975 9 1.564.469.000 DPMD II.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Keluarga Berencana Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur % 10,75 685.515.500 DP3AP2KB 2 Program Pembinaan Keluarga Sejahtera Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB % 42,02 1.972.504.600 77,84 1.093.572.377 DP3AP2KB Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB % 76,05 Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB % 76,12 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera % 77,08 3 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja % 569.609.000 60,00 884.000.000 DP3AP2KB 4 Program Pengendalian Penduduk Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB % 77,60 4.384.954.640 DP3AP2KB Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan % 100 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran % 100 1.654.902.700 100 1.771.176.781 DP3AP2KB RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-16 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai % 100 732.455.000 100 641.659.500 DP3AP2KB 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur % 100 DP3AP2KB 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur % 100 21.000.000 100 29.700.000 DP3AP2KB 9 Program Peningkatan 'Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya pertanggungjawaban SKPD % 100 653.267.000 100 675.370.969 DP3AP2KB II.9 PERHUBUNGAN 1 Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pemasangan Rambu-rambu % 0,14 13,78% 50.831.731.000 Dishub 2 Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kecamatan 40,00 40 9.215.000.000 Dishub 3 Program Peningkatan Keselamatan LLAJ Jumlah uji kir angkutan umum Kendaraan 25.598,00 45.000 2.037.180.000 Dishub 4 Program Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ Tingkat pengawasan lalu lintas Prosentase 1,136 6.604.047.000 Dishub 5 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan jumlah arus penumpang angkutan umum penumpang 59.549.461,00 60.144.955 907.858.000 Dishub rasio ijin trayek prosentase 0,00 0,001418 jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus jumlah terminal 5,00 3 presentase layanan angkutan darat Prosentase 0,04 0,040706 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan rasio 0,00 0,00117 jumlah orang/brang yang terangkut angkutan umum jumlah orang 17.864.838,00 18.043.486 jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun jumlah orang 586.937,00 592.806 Integrasi moda angkutan umum jumlah moda 2,00 6 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan 15,00 3.478.091.000 15 3.135.236.000 Dishub 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 9,00 4.843.100.000 4 1.121.200.000 Dishub 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 Dishub 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan 2,00 539.300.000 2 200.000.000 Dishub 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel Kegiatan 8,00 528.860.000 9 753.100.000 Dishub II.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Penyebaran Informasi dan Komunikasi Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik dan Non Elektronik % 77.78 2.546.378.073 86 1.774.604.000 Diskominfo 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Jumlah Sapras Diseminasi Informasi yang Terbangun Buah - - 3 730.334.000 Diskominfo 3 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Medaia Massa Jumlah Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Buku - - 13 201.581.000 Diskominfo 4 Program Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi % - - 90 171.594.000 Diskominfo 5 Program Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti SKPD % 80 50.738.000 Diskominfo 6 Program Peningkatan Kerjasama Informasi dan Komunikasi Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 100 1.304.888.000 Diskominfo RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-17 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 7 Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Persentase Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yg Terkoneksi % 75,00 1.621.174.260 19 3.501.189.000 Diskominfo 8 Program Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi yang Terbangun Aplikasi - - 4 794.579.000 Diskominfo 9 Program Penyelenggaraan Persandian Tersedianya Sistem Keamanan Informasi Perangkat Daerah PD 32 100.317.000 Diskominfo 10 Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat Layanan Sistem Informasi Level 4 4.293.650.000 Diskominfo 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran % 100,00 5.019.894.559 100 4.977.605.000 Diskominfo 12 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Parasarana Apaartur % 100,00 1.083.683.497 100 873.127.000 Diskominfo 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur % - 100 6.000.000 Diskominfo 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas % 100,00 327.859.000 100 276.800.000 Diskominfo 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD % 100,00 285.339.910 100 350.546.000 Diskominfo II.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Program Penataan Koperasi Jumlah koperasi Unit 1.750,00 1.155.774.500 1.603 500.350.000 DisKopUKM Jumlah Koperasi Aktif Unit 1.250,00 542 Persentase koperasi aktif % 31,61 34 Jumlah kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam Unit 4,00 5 Jumlah Izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam baru Unit 3,00 4 Jumlah Anggota, Karyawan, Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, SHU koperasi - Anggota orang 290.656,55 296.470 -Karyawan orang 4.357,20 4.444 -Modal Sendiri Rp. 428.894.843.592,44 437.472.740.464 -Modal Luar Rp. 638.986.261.291,12 651.765.986.517 -Volume Usaha Rp. 1.209.166.788.765,31 1.233.350.124.541 -SHU Rp. 60.656.875.496,84 61.870.013.007 Jumlah software koperasi Unit 1,00 1 Jumlah koperasi syariah yang memenuhi persayatan (Permen 13) Unit 40,00 50 Persentase koperasi syariah % 4,41 0 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi (unit) 235.804.200 1.094.107.000 DisKopUKM - sangat berkualitas Unit 3,00 4 - berkualitas Unit 4,00 5 - cukup berkualitas Unit 28,00 29 - tidak berkuaitas Unit 15,00 13 Jumlah perintisan koperasi syariah baru Unit 5,00 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan unit 100,00 338.780.000 200 361.500.000 DisKopUKM RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-18 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan unit 1.750,00 1.603 Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi % 11,52 12 4 Program Peningkatan SDM Koperasi Jumlah pengelola koperasi yang dilatih Orang 40,00 2.419.409.000 40 1.555.000.000 DisKopUKM Jumlah pengawas koperasi yang dilatih Orang 40,00 40 Jumlah manajer koperasi yang dilatih Orang 20,00 20 Jenis pelatihan koperasi Jenis 5,00 5 5 Program Pemberdayaan Koperasi Jumlah pembinaan koperasi Unit 100,00 1.856.091.650 120 1.845.000.000 DisKopUKM Prosentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan % 4,99 5 6 Program Peningkatan Kelembagaan, Legalitas Usaha dan Pengembangan Usaha Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terdata Unit 4.000,00 604.290.000 4.000 1.315.570.000 DisKopUKM Jumlah UMKM keseluruhan (BPS) Unit 682.579,00 682.579 Presentasi Usaha mikro dan kecil % 0,99 99 Jumlah sosialisasi kebijakan kali 4,00 4 Jumlah IUMK Unit 1.000,00 1.000 Jumlah UMK berprestasi Unit 10,00 100 Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 64,00 67 7 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha Mikro Kecil Jumlah pelatihan kewirausahaan Orang 300,00 400 3.767.205.000 DisKopUKM Jumlah desa wirausaha desa 3,00 2 Jumlah wirausaha baru Orang 400,00 280 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Modal Usaha Jumlah kemitraan UMK Unit 6,00 10 475.000.000 DisKopUKM Jumlah UMK terfasilitasi akses permodalan (unit) Unit 120,00 140 Jumlah ukm yang mendapat pelatihan dan Pemantauan dana lainnya UMKM 100,00 20 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. % 0,63 0,73 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Produk UMKM Jumlah pameran UMKM (ukm/kali) kali 0,63 10 2.865.468.000 DisKopUKM Kontribusi sektor UKM terhadap PDRB (%) % 28.45 28.50 Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 98,97 99 10 Program Pelayanan Administrasi 'Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 15,00 1.079.560.595 16 2.637.109.000 DisKopUKM 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 11,00 827.448.612 7 459.451.000 DisKopUKM 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 DisKopUKM 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan 2,00 41.400.000 2 97.200.000 DisKopUKM 14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan 9,00 400.000.000 9 550.900.000 DisKopUKM II.12 PENANAMAN MODAL 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN Persen - 118.316.000 4,7 1.504.247.000 DPMPTSP Jumlah Nilai investasi PMA - PMDN Trilyun Rp 8,69 9,10 PMA 5,05 5,29 PMDN 3,64 3,81 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-19 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 Rasio daya serap tenaga kerja Orang 20,00 30 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN % 98,40 4,7 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Perusahaan 331,00 1.415.226.020 340 1.951.490.000 DPMPTSP PMA 173,00 177 PMDN 158,00 163 3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah Dokumen - 514.019.000 3 535.248.000 DPMPTSP 4 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal Dokumen - 248.783.000 2 393.000.000 DPMPTSP 5 Program Pelayanan Perizinan Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang) Berkas Izin 31.190,00 5.197.289.200 25.000 4.637.811.000 DPMPTSP Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional) Berkas Izin 13.000,00 8.000 6 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang) Berkas Izin 31.190,00 602.728.300 25.000 630.357.000 DPMPTSP Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional) Berkas Izin 13.000,00 8.000 7 Program Pengendalian Kinerja Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang diawasi Perusahaan 50,00 569.382.000 100 1.367.000.000 DPMPTSP Perizinan Non OSS Berstandar ISO Izin 77,00 20 8 Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perizinan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Sistem 1,00 1.107.429.420 1 1.145.251.000 DPMPTSP 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan - 2.774.511.936 70 2.892.708.700 DPMPTSP 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai Persen - 7.563.771.648 90 2.447.670.100 DPMPTSP 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100 DPMPTSP 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase Pelayanan Kepegawaian Persen - 387.798.000 90 450.000.000 DPMPTSP 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase perencanaan sesuai target Persen - 387.225.900 90 523.816.200 DPMPTSP Presentase Kinerja Keuangan Daerah sesuai Target Persen - 90 II.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Program Peningkatan Kompetensi Pemuda Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha % - - 2.00 30.688.420.000 Dispora Jumlah Pemuda Berpretasi Tk Provinsi & Tk Nasional (Pemuda Pelopor dan Paskibraka dll) Orang - - 3 2 Program Peningkatan Organisasi Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan % 28.57 10.540.100.000 Dispora 3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peringkat PORDA Peringkat 1,00 95.370.512.975 3.011.208.000 Dispora Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Orang 850 Jumlah atlit pelajar yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Orang 150,00 165 Persentase pelatih yang bersertifikasi % 44,64 25.00 4 Program Peningkatan Prestasi Olahraga Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat : Peringkat - 19.680.720.000 Dispora Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga Orang 53 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-20 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase pembangunan stadion olahraga berskala internasional % 100,00 105.240.872.455 - 22.165.892.000 Dispora Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum % 5,00 - Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun Gedung/Lap angan 1 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran Kegiatan 15,00 5.499.010.504 15 8.321.757.000 Dispora 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan Sarana Aparatur Kegiatan 9,00 5.622.468.957 5 1.302.500.000 Dispora 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 Dispora 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan 2,00 42.344.000 2 70.000.000 Dispora 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan 8,00 750.901.700 9 1.140.200.000 Dispora II.14 STATISTIK II.15 PERSANDIAN II.16 KEBUDAYAAN 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival N/A 613.059.500 25 1.847.250.000 Disbudpar 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 35 630.063.000 40 1.118.050.000 Disbudpar Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan Warisan N/A 58 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya N/A 1.534.073.486 44 2.076.800.000 Disbudpar 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14 1.688.496.954 15 2.257.401.000 Disbudpar 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 10 710.208.148 4 419.900.000 Disbudpar 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 Disbudpar 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas Kegiatan 3 216.125.000 2 48.150.000 Disbudpar 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8 270.111.000 8 269.962.000 Disbudpar II.17 PERPUSTAKAAN 1 Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan umum/khusus dan sekolah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan % 41 886.730.000 DAP 2 Program Peningkatan Kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan umum/khusus dan sekolah Rasio Pengelola Perpustakaan % 4 317.903.000 DAP 3 Program Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat Persentase pengunjung perpustakaan yang meminjam buku % 2 761.081.000 DAP II.18 KEARSIPAN RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-21 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 1 Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 20,83 1.159.321.000 DAP 2 Program Penyelenggaraan pengelolaan pengembangan sistem dan layanan informasi kearsipan daerah Persentase Perangkat Daerah non Kecamatan yang mengelola arsip berbasis Teknologi % 15,63 541.260.000 DAP 3 Program Penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM pegelola kearsipan Rasio peningkatan SDM pengelola kearsipan % 22,62 731.155.000 DAP 4 Program Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan Persentase pengelolaan kerasipan yang baik pada unit kearsipan % 70,00 287.180.000 DAP 5 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran kegiatan 14 1.351.771.897 14 1.589.447.000 DAP 6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur kegiatan 7 1.948.088.287 6 1.197.322.000 DAP 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 DAP 8 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas kegiatan 1 20.000.000 2 113.000.000 DAP 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Perangkat Daerah kegiatan 8 303.920.000 9 249.644.000 DAP III URUSAN PILIHAN III.1 PARIWISATA 1 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisatawan Domestik Wisatawan 7.173.278 4.211.672.500 7.584.000 4.446.987.000 Disbudpar Kunjungan Wisatawan Mancanegara Wisatawan 339.931 316.000 Jumlah event pariwisata event 9 10 2 Program Pengembangan Destinasi Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha N/A 1.076.498.310 10 3.439.837.000 Disbudpar 3 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 1,56 2.545.873.500 2 2.047.078.000 Disbudpar III.2 PERTANIAN 1 Program peningkatan produksi tanaman pangan Produksi tanaman pangan 8.467.041.000 Distanhorbun - Produksi padi Tom GKG 545.418 417.839 - Produksi palawija Ton 162.190 151.715 - Produksi benih padi unggul bersertifikat Ton 1.158 - - Produktivitas padi sawah ku/ha 63,25 55,20 - Produktivitas padi gogo ku/ha 32,58 33,62 - Produktivitas palawija ku/ha 172,02 171,83 2 Program peningkatan produksi hortikultura - Produksi sayuran Ton 95.252 92.487 4.950.276.700 Distanhorbun - Produksi buah-buahan Ton 131.369 59.972 - Produksi tanaman hias bunga tangkai 4.389.308 4.150.786 - Produksi tanaman hias daun indah pohon 527.119 411.380 - Produksi tanaman obat Ton 11.228 4.409 - Produktivitas sayuran ku/ha 116,05 116,11 3 Program peningkatan produksi tanaman perkebunan Produksi tanaman perkebunan Ton 7.939 7.993 3.896.687.000 Distanhorbun 4 Program penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan utama % 1,52 2,18 1.562.149.000 Distanhorbun 5 Program Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Jumlah kaji terap pengembangan teknologi unit - 16 5.860.032.800 Distanhorbun RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-22 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 6 Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan Persentase nilai tambah dari padi menjadi beras % 0,80 0,81 1.059.629.200 Distanhorbun Persentase nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung % 2,00 2,00 Persentase nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung % 3,00 3,00 7 Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Hortikultura Persentase nilai tambah dari buah-buahan menjadi bahan olahan % - 50,00 186.040.000 Distanhorbun 8 Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Perkebunan Persentase nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri % 10,00 10,00 1.081.193.000 Distanhorbun Persentase nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering % 5,00 5,00 Persentase nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan % 5,60 6,00 9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok) 1.392.106.300 Distanhorbun - Kelompok Pemula klpk 377 378 - Kelompok Lanjut klpk 1.183 1.187 - Kelompok Madya klpk 278 279 - Kelompok Utama klpk 20 21 10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Cakupan bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha % 69,39 69,39 2.511.260.000 Distanhorbun 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran kegiatan 15 2.495.896.748 15 3.087.026.000 Distanhorbun 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur kegiatan 7 947.639.372 12 14.394.013.000 Distanhorbun 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 Distanhorbun 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas kegiatan 3 384.809.500 3 448.572.000 Distanhorbun 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas kegiatan 6 387.835.610 7 494.156.000 Distanhorbun III.3 PERDAGANGAN 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA) - Terwujudnya sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga Eksportir Unit 318 7 694.312.000 Disperdagin 2 Program Promosi dan Pencitraan Produk Ekspor Daerah 800.000.000 Disperdagin 3 Program Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan 12.784.000.000 Disperdagin 4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku Rp. 31.998.175 3.770.000.000 Disperdagin 5 Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan 220.000.000 Disperdagin 6 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Persentase kecamatan yang mempunyai pasar % 100 15.000.000.000 Disperdagin 7 Program Kemetrologian Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku % 78,73 3.885.255.000 Disperdagin 8 Program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen 874.700.000 Disperdagin 9 Program Bina Tata Niaga 874.913.000 Disperdagin RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-23 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 2.650.798.000 4.032.991.000 Disperdagin 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.285.483.000 2.586.543.000 Disperdagin 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 Disperdagin 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 283.534.000 375.000.000 Disperdagin 14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 522.122.000 772.394.000 Disperdagin III.4 PERINDUSTRIAN 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah - Jumlah komoditi Unggulan IKM - Jumlah kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana IKM Jenis IKM 5 500 9.614.679.000 Disperdagin 2 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku Rp. 132.566.000 172.722.000 Disperdagin 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pertumbuhan industri % 0,55 1.075.000.000 Disperdagin 4 Program Penataan Struktur Industri 91.616.000 Disperdagin III.5 TRANSMIGRASI 1 Program Transmigrasi Regional Jumlah peserta transmigran yang ditempatkan KK 3,00 52.552.650 209.947.000 Disnaker Laju pengiriman transmigrasi regional % 100 III.6 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan 5.450.461.700 4.215.749.000 Diskanak - Rabies (kecamatan) Kec 40,00 40 - Anthrax (kecamatan) Kec 40,00 40 - Brucellosis (kecamatan) Kec 40,00 40 - SE (kecamatan) Kec 40,00 40 - AI (kecamatan) Kec 40,00 40 peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH Kec 40,00 40 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi Daging (kg) ton 182.180,54 9.444.019.392 187.645 7.719.571.000 Diskanak Produksi Telur (kg) ton 47.405,81 47.520 Produksi Susu (liter) ton 18.591,32 19.335 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Sentra agribisnis peternakan Lokasi 2,00 470.905.960 2 1.028.334.000 Diskanak 4 Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Peternakan Persentase Peningkatan Status Kelas Kelompok Peternakan % 2,52 475.292.600 2,06 480.000.000 Diskanak 5 Program Penerapan Teknologi Peternakan Cakupan Aplikasi Teknologi Peternakan (%) % 3,51 97.108.500 3,56 108.000.000 Diskanak 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan Terwujudnya keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membudidayakan ikan % 100 630.701.000 Diskanak 7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi (ton) ton 122.131,00 6.372.176.391 123.963 5.209.229.000 Diskanak Produksi Benih Ikan (RE) RE 5.545.493,52 5.628.676 Produksi Ikan Hias (RE) RE 283.469,46 287.721 Konsumsi ikan (kg/kap/th) kg/kap/tahun 29,53 29,77 8 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Sentra agribisnis perikanan (lokasi) Lokasi 2,00 738.592.933 2 3.916.880.000 Diskanak RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-24 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 Produksi olahan produk perikanan (ton) ton 21.325,00 22.718 9 Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Perikanan Jumlah Kelompok yang dibina Kelompok - 619.862.477 648 1.051.696.000 Diskanak Jumlah Kelompok yang dibina Kelompok - 648 1.051.696.000 Diskanak 10 Program Penerapan Teknologi Perikanan Cakupan Aplikasi Teknologi Perikanan (%) % 2,09 193.161.500 2 200.000.000 Diskanak 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan 15,00 2.229.218.000 15 2.252.187.000 Diskanak 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Kegiatan 11,00 1.295.850.000 5 757.798.000 Diskanak 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 Diskanak 14 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas Kegiatan 1,00 28.400.000 1 30.672.000 Diskanak 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD Kegiatan 8,00 294.125.000 9 475.750.000 Diskanak IV PENUNJANG URUSAN IV.I PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD % 4,00 11.614.914.000 100 2.234.094.844 Bappedalitbang Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi % 85 Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional % 80 2 Program Pengembangan Data/Informasi; Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD Dok 5,00 5.281.323.600 23,39 1.107.540.760 Bappedalitbang 3 Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah Dok 11 3.416.990.220 9 393.344.274 Bappedalitbang 4 Program Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Sumberdaya Daya Alam Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100 1.428.913.243 Bappedalitbang Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100 5 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 1.948.614.000 Bappedalitbang Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100 6 Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang InFrastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100 1.904.898.553 Bappedalitbang Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100 Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW % 70 7 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor % 19,00 3.234.137.000 20 1.629.509.000 Bappedalitbang 8 Program Pengembangan Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Kabupaten Bogor % 12,00 3.464.892.000 20 683.747.000 Bappedalitbang 9 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah Tersedianya data dan informasi Pendukung Perencanaan Kelembagaan Dok 20,00 2.148.917.000 5 590.489.424 Bappedalitbang 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14,00 10.630.382.700 14 4.505.711.806 Bappedalitbang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-25 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 9,00 5.023.800.000 5 785.250.000 Bappedalitbang 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 220.000.000 2 54.000.000 Bappedalitbang 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas Kegiatan 2,00 1.094.520.000 2 220.500.000 Bappedalitbang 14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 9,00 3.303.367.200 9 688.976.001 Bappedalitbang IV.2 KEUANGAN 1 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah % 91,67 2.898.662.307 83,33 2.527.096.000 BPKAD Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD % 100,00 100,00 Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan % 86,11 86,11 Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Ada/Tidak Ada Ada 2 Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah % 1.708.681.350 100 993.522.000 BPKAD Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit Dokumen 690 Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap % 93,08 3 Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Waktu 2.504.994.675 Tepat 2.525.746.000 BPKAD Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah % 83.33 86,11 4 Program Pengelolaan Barang Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD % 86.11 3.006.661.431 86,11 1.970.061.000 BPKAD Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah % 83.33 86,11 Persentase BMD yang dimanfaatkan % 47,75 Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan % 32,00 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan Kegiatan 16 3.243.563.413 14 3.951.976.000 BPKAD 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kegiatan Kegiatan 12 2.535.743.250 13 2.035.277.000 BPKAD 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah kegiatan Kegiatan 1 179.775.000 2 68.825.000 BPKAD 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan Kegiatan 3 467.445.000 3 465.162.000 BPKAD 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah kegiatan Kegiatan 9 521.866.130 9 621.640.000 BPKAD 10 Program Perencanaan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Rp (dalam milyar) 7.471 786.335.000 Bappenda 11 Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah % 65,81 259.114.000 Bappenda RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-26 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 12 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp (dalam milyar) 2.554 1.985.601.000 Bappenda 13 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah Rp (dalam milyar) 727 2.836.932.000 Bappenda Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah WP 4.863 Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah Berbayar Rp (dalam milyar) 29 14 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Jumlah Penerimaan PBB P2 Rp (dalam Milyar) 470 16.023.708.000 Bappenda Colection Ratio % 57,70 Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar Rp (dalam Milyar) 94 15 Program Optimalisasi Pengelolaan BPHTB Jumlah Penerimaan BPHTB Rp (dalam milyar) 547 2.319.624.000 Bappenda 16 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Keg 16 10.433.763.765 16 10.966.257.000 Bappenda 17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan Keg 10 6.717.183.259 7 6.664.026.000 Bappenda 18 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan Keg 1 Bappenda 19 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Keg 2 365.560.000 2 310.619.000 Bappenda 20 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Kegiatan Keg 8 2.017.551.678 9 1.978.362.000 Bappenda IV.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 15,00 20 18.292.126.000 BKPP Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 0,63 1,56 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 5,50 34,16 2 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai Persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan % 90,65 755.861.000 BKPP 3 Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase akurasi data kepegawaian % 88,22 228.380.000 BKPP 4 Program Pembinaan Aparatur ASN yang mencapai nilai SKP "Baik % 80,00 1.947.321.000 BKPP Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin % 80,00 5 Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi % 72,04 1.510.953.000 BKPP 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 15 2.289.363.546 16 1.829.623.000 BKPP 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 8 1.843.428.337 7 1.644.896.000 BKPP 8 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 112.425.000 1 BKPP 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas Kegiatan 2 29.050.000 2 301.000.000 BKPP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-27 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8 256.254.500 10 747.770.000 BKPP IV.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IV.5 PENGAWASAN 1 Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan temuan 100 1.706.146.000 100 1.071.804.000 Inspektorat 2 Program Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani % 100 100 319.704.000 Inspektorat 3 Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B" Predikat B B 26.560.000 Inspektorat Tindak Lanjut temuan BPK % 4 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya Kapabilitas APIP Level 3 522.216.000 3 525.142.000 Inspektorat 6 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Level 3 79.290.000 3 29.468.000 Inspektorat 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang dilayani % 100 1.718.762.000 100 1.838.013.000 Inspektorat 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan % 100 962.305.000 100 1.111.325.000 Inspektorat 9 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur % 100 Inspektorat 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan % 100 101.739.000 100 251.842.000 Inspektorat 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan % 100 273.935.000 100 1.019.487.000 Inspektorat IV.6 SEKRETARIAT DEWAN 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah workshop yang difasilitasi kali 7 7 4.200.000.000 Setwan 2 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Ada/Tidak ada ada 9.282.387.000 Setwan 3 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Ada/Tidak ada 14.650.871.000 Setwan 4 Program Penyelenggaraan Kehumasan Dan Keprotokolan Jumlah fasilitasi kehumasan dan keptrokolan DPRD kali 156 2.116.470.000 Setwan 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 6.020.183.000 100 7.601.761.000 Setwan 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 23.744.084.000 100 15.689.550.000 Setwan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 512.700.000 100 544.680.000 Setwan 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 2.107.475.000 100 340.872.000 Setwan 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100 640.771.000 100 628.220.000 Setwan IV.7 SEKRETARIAT DAERAH 1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Nilai 3,06 3 855.367.000 Setda RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-28 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 2 Program Peningkatan Pembinaan Wilayah Persentase Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Diatas 75 % 76,00 80 432.316.000 Setda 3 Program Penataan Wilayah Persentase Penyelesaian Kasus Tanah % 70,00 70 510.364.000 Setda 4 Program Penataan Daeran Otonomi Baru Jumlah Daerah Otonomi Baru DOB 2 50.000.000 Setda 5 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan Produk Hukum 100 8.382.308.722 100 1.408.380.000 Setda 6 Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Persentase permasalahan hukum yang ditangani Perkara 7.551.385.250 100 307.816.000 Setda 7 Program Penyuluhan Hukum Persentase tingkat pemahaman hukum masyarakat 100 696.735.000 Setda 8 Program Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Indeks Kerukunan Beragama 92,31 96,92 12.766.436.000 Setda 9 Program Peringatan Hari-Hari Bersejarah Persentase PHBN dan PHBD 100 2.292.005.000 Setda 10 Program Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat 100 863.227.000 Setda 11 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi Persentase BUMD yang sehat 25,00 4.728.028.906 25,00 1.516.055.000 Setda 12 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklajuti 100 6.899.774.023 100 918.324.000 Setda 13 Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Persentase kerjasama yang di implementasikan 100 4 414.910.000 Setda 14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Indeks kualitas pelayanan pimpinan 4 5.843.031.000 Setda 15 Program Pengelolaan Administrasi Aparatur Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK 100 100 339.864.000 Setda 16 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang implementatif 39 1.543.386.000 Setda 17 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah 98 6.874.865.000 Setda 18 Program Administrasi Perkantoran Temuan Materiil Temuan 27,00 46.897.120.885 27 13.764.918.000 Setda 19 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Temuan Materiil Temuan 27,00 39.596.852.132 27 24.888.693.000 Setda Persentase Aset dalam Kondisi Baik % 97,00 97 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Temuan Materiil Temuan 27,00 1.610.006.000 27 287.950.000 Setda 21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Temuan Materiil Temuan 27,00 2.468.578.400 27 920.386.000 Setda 22 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan Temuan Materiil Temuan 27,00 8.712.474.527 27 1.033.218.000 Setda Nilai Akip 70 (B) 70 (B) 70 (B) V KEWILAYAHAN V.1 KECAMATAN CIBINONG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 109.153.000 8 507.213.000 Kec. Cibinong 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 23.858.000 4 524.008.000 Kec. Cibinong 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 24 669.412.000 19 1.643.195.000 Kec. Cibinong 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 11 3.231.432.700 251 10.765.600.000 Kec. Cibinong 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 1.368.797.124 11 1.863.253.000 Kec. Cibinong 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 10 2.898.166.000 14 324.500.000 Kec. Cibinong 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Cibinong RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-29 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8 63.909.000 8 210.000.000 Kec. Cibinong V.2 KECAMATAN GUNUNG PUTRI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5 108.727.000 5 131.388.000 Kec. Gunungputri 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 39.147.000 3 100.000.000 Kec. Gunungputri 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 17 419.256.000 14 526.537.000 Kec. Gunungputri 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 29.290.000 Kec. Gunungputri 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10 444.279.970 11 519.851.000 Kec. Gunungputri 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8 721.943.900 2 115.000.000 Kec. Gunungputri 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 10.000.000 Kec. Gunungputri 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 82.324.000 8 94.680.000 Kec. Gunungputri V.3 KECAMATAN CITEUREUP 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 88.092.000 6 270.000.000 Kec. Citeureup 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 24.692.000 4 219.197.000 Kec. Citeureup 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 19 550.226.000 16 802.303.400 Kec. Citeureup 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 31 1.722.285.000 Kec. Citeureup 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 389.578.670 14 757.694.000 Kec. Citeureup 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 3 50.902.000 10 120.000.000 Kec. Citeureup 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 137.908.000 8 217.042.600 Kec. Citeureup 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1 56.000.000 Kec. Citeureup V.4 KECAMATAN SUKARAJA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 179.355.000 8 237.962.000 Kec. Sukaraja 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 75.000.000 4 131.626.000 Kec. Sukaraja 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 14 525.988.000 16 542.247.000 Kec. Sukaraja 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 5 92.738.000 Kec. Sukaraja 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 256.756.001 11 334.555.000 Kec. Sukaraja 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 9 235.913.000 10 312.653.000 Kec. Sukaraja 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Sukaraja 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 88.100.000 8 111.442.000 Kec. Sukaraja V.5 KECAMATAN BABAKAN MADANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 255.175.000 7 251.900.000 Kec. Babakan Madang 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 95.942.500 3 150.980.000 Kec. Babakan Madang 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15 814.549.750 18 847.434.000 Kec. Babakan Madang 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 36.800.000 4 89.790.000 Kec. Babakan Madang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-30 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 340.914.395 13 390.928.000 Kec. Babakan Madang 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 128.431.000 2 30.000.000 Kec. Babakan Madang 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Babakan Madang 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 127.297.000 8 140.790.000 Kec. Babakan Madang V.6 KECAMATAN JONGGOL 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 4 148.604.000 4 145.585.000 Kec. Jonggol 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 38.857.000 3 143.989.000 Kec. Jonggol 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 8 437.486.000 14 499.067.000 Kec. Jonggol 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 7.567.300 1 15.302.000 Kec. Jonggol 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 8 443.203.667 10 533.377.000 Kec. Jonggol 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2 43.560.324 2 19.000.000 Kec. Jonggol 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Jonggol 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 6 204.173.000 7 218.536.000 Kec. Jonggol V.7 KECAMATAN CILEUNGSI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 2 174.830.000 6 310.522.000 Kec. Cileungsi 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 121.879.000 2 174.125.000 Kec. Cileungsi 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 8 721.274.500 14 603.678.000 Kec. Cileungsi 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 33.521.500 2 53.350.000 Kec. Cileungsi 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 439.333.260 12 481.083.800 Kec. Cileungsi 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2 52.145.750 4 63.246.000 Kec. Cileungsi 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Cileungsi 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 129.652.000 7 147.228.200 Kec. Cileungsi V.8 KECAMATAN CARIU 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5 381.117.000 6 158.928.000 Kec. Cariu 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 51.130.000 2 62.250.000 Kec. Cariu 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15 566.302.000 14 522.448.000 Kec. Cariu 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 41.100.000 1 65.800.000 Kec. Cariu 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 362.964.000 12 468.196.000 Kec. Cariu 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 3 139.870.000 2 73.820.000 Kec. Cariu 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Cariu 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 1.830.447.000 7 243.174.000 Kec. Cariu V.9 KECAMATAN SUKAMAKMUR 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 118.325.000 3 139.707.000 Kec. Sukamakmur 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 43.150.000 3 157.020.000 Kec. Sukamakmur 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20 505.093.000 10 436.000.000 Kec. Sukamakmur RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-31 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 16.599.000 2 19.000.000 Kec. Sukamakmur 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 440.657.193 13 542.236.000 Kec. Sukamakmur 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 139.367.000 2 25.000.000 Kec. Sukamakmur 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Sukamakmur 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1 6.000.000 Kec. Sukamakmur 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 257.530.000 9 189.520.000 Kec. Sukamakmur V.10 KECAMATAN PARUNG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 142.893.500 6 206.300.000 Kec. Parung 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 48.093.500 3 104.500.000 Kec. Parung 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 17 531.807.500 15 582.300.000 Kec. Parung 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 11.263.000 2 12.000.000 Kec. Parung 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 180.352.589 11 265.700.000 Kec. Parung 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6 181.646.000 7 18.000.000 Kec. Parung 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 Kec. Parung 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1 3.850.000 1 10.000.000 Kec. Parung 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 84.489.000 8 110.200.000 Kec. Parung V.11 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 151.905.500 8 200.000.000 Kec. Gunung Sindur 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 104.396.000 4 134.000.000 Kec. Gunung Sindur 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 24 419.517.500 18 449.013.000 Kec. Gunung Sindur 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 12.038.000 1 10.000.000 Kec. Gunung Sindur 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 252.854.100 14 506.240.000 Kec. Gunung Sindur 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 7 250.505.000 9 87.500.000 Kec. Gunung Sindur 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 5.000.000 Kec. Gunung Sindur 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1 12.000.000 Kec. Gunung Sindur 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 108.819.000 8 177.000.000 Kec. Gunung Sindur V.12 KECAMATAN KEMANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 4 116.580.000 7 187.200.000 Kec. Kemang 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 1 26.760.000 3 142.361.000 Kec. Kemang 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 12 521.049.000 14 592.367.000 Kec. Kemang 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 6 116.200.000 15 504.696.000 Kec. Kemang 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 481.131.101 14 758.462.000 Kec. Kemang 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4 56.990.000 11 96.750.000 Kec. Kemang 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Kemang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-32 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 5 89.259.000 8 111.754.000 Kec. Kemang V.13 KECAMATAN BOJONGGEDE 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 139.375.000 6 265.000.000 Kec. Bojonggede 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 24.496.000 4 138.620.000 Kec. Bojonggede 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 22 462.180.000 16 708.434.000 Kec. Bojonggede 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4 17.425.000 17 1.005.734.000 Kec. Bojonggede 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 526.760.921 13 820.101.000 Kec. Bojonggede 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8 403.671.734 6 621.500.000 Kec. Bojonggede 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Bojonggede 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 28.620.000 8 136.500.000 Kec. Bojonggede V.14 KECAMATAN LEUWILIANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 239.139.500 8 169.250.000 Kec. Leuwiliang 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 75.344.000 3 117.165.000 Kec. Leuwiliang 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 25 510.334.000 17 575.926.000 Kec. Leuwiliang 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4 79.216.000 4 38.071.000 Kec. Leuwiliang 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 165.043.323 12 240.290.000 Kec. Leuwiliang 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8 210.850.000 5 7.050.000.000 Kec. Leuwiliang 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Leuwiliang 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 99.962.000 8 115.800.000 Kec. Leuwiliang V.15 KECAMATAN CIAMPEA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 235.346.050 6 277.270.000 Kec. Ciampea 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 92.959.625 3 138.000.000 Kec. Ciampea 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 14 686.720.174 15 770.739.000 Kec. Ciampea 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 39.648.650 3 52.000.000 Kec. Ciampea 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 316.238.802 12 352.408.000 Kec. Ciampea 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4 167.441.000 5 206.600.000 Kec. Ciampea 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Ciampea 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 248.287.425 8 238.417.000 Kec. Ciampea V.16 KECAMATAN CIBUNGBULANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 288.416.380 6 274.630.000 Kec. Cibungbulang 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 118.025.000 3 116.399.000 Kec. Cibungbulang 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 16 578.013.000 14 456.633.500 Kec. Cibungbulang 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 123.140.000 3 30.608.500 Kec. Cibungbulang 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14 331.036.547 14 376.503.000 Kec. Cibungbulang 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 213.140.716 2 6.963.210.000 Kec. Cibungbulang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-33 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 2.500.000 Kec. Cibungbulang 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1 Kec. Cibungbulang 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 143.481.000 8 111.503.000 Kec. Cibungbulang V.17 KECAMATAN PAMIJAHAN 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 316.637.000 7 223.259.000 Kec. Pamijahan 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 94.906.000 3 209.958.000 Kec. Pamijahan 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 26 755.619.400 16 777.235.000 Kec. Pamijahan 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 36.000.000 1 47.968.000 Kec. Pamijahan 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 394.281.800 12 366.081.000 Kec. Pamijahan 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 1 84.000.000 1 18.000.000 Kec. Pamijahan 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Pamijahan 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 40.032.000 8 17.549.000 Kec. Pamijahan V.18 KECAMATAN RUMPIN 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8 278.600.800 7 192.611.500 Kec. Rumpin 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 57.550.000 3 131.773.000 Kec. Rumpin 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23 417.207.600 6 415.121.000 Kec. Rumpin 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 20.500.000 1 4.209.000 Kec. Rumpin 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 261.908.162 11 300.251.000 Kec. Rumpin 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 7 47.240.000 2 28.700.000 Kec. Rumpin 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 7 7.700.000 Kec. Rumpin 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 1 133.156.400 8 166.790.500 Kec. Rumpin V.19 KECAMATAN JASINGA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 198.073.000 8 195.620.000 Kec. Jasinga 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 57.845.000 3 199.000.000 Kec. Jasinga 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 16 491.699.000 16 618.164.000 Kec. Jasinga 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 55.074.000 2 56.610.000 Kec. Jasinga 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 253.562.000 12 282.916.000 Kec. Jasinga 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4 344.222.000 2 202.000.000 Kec. Jasinga 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Jasinga 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 93.579.000 8 89.599.000 Kec. Jasinga V.20 KECAMATAN PARUNG PANJANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 90.075.000 8 104.000.000 Kec. Parung Panjang 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 43.675.000 3 95.000.000 Kec. Parung Panjang 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 22 558.887.500 18 651.000.000 Kec. Parung Panjang RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-34 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 12.200.000 3 40.000.000 Kec. Parung Panjang 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 180.631.293 12 297.410.000 Kec. Parung Panjang 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 71.850.000 3 76.000.000 Kec. Parung Panjang 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 500.000 Kec. Parung Panjang 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 6 81.272.000 8 165.000.000 Kec. Parung Panjang V.21 KECAMATAN NANGGUNG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 175.775.000 7 185.500.000 Kec. Nanggung 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 34.838.000 3 104.992.000 Kec. Nanggung 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20 513.312.500 14 486.700.000 Kec. Nanggung 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4 32.740.000 3 27.500.000 Kec. Nanggung 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 266.555.618 13 330.000.000 Kec. Nanggung 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4 63.490.000 4 7.038.000.000 Kec. Nanggung 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Nanggung 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 146.052.000 8 149.500.000 Kec. Nanggung V.22 KECAMATAN CIGUDEG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5 175.269.000 3 154.000.000 Kec. Cigudeg 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 81.300.000 3 190.000.000 Kec. Cigudeg 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15 616.660.520 16 605.975.000 Kec. Cigudeg 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 41.240.000 3 36.100.000 Kec. Cigudeg 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10 286.651.114 11 318.565.000 Kec. Cigudeg 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8 286.335.334 6 20.280.000 Kec. Cigudeg 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 3.000.000 Kec. Cigudeg 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 116.043.500 8 193.000.000 Kec. Cigudeg V.23 KECAMATAN TENJO 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8 127.917.000 10 151.950.000 Kec. Tenjo 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 22.000.000 3 91.000.000 Kec. Tenjo 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23 602.763.200 18 570.000.000 Kec. Tenjo 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4 39.887.000 4 20.000.000 Kec. Tenjo 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14 257.037.400 13 382.113.000 Kec. Tenjo 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6 125.460.000 5 14.600.000 Kec. Tenjo 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Tenjo 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8 95.236.000 9 114.900.000 Kec. Tenjo V.24 KECAMATAN CIAWI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 167.601.000 6 145.526.500 Kec. Ciawi 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 52.831.000 3 119.882.500 Kec. Ciawi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-35 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 18 459.457.750 16 464.627.500 Kec. Ciawi 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 35.111.000 2 17.095.000 Kec. Ciawi 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 307.644.810 10 397.508.000 Kec. Ciawi 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 151.654.122 4 60.727.500 Kec. Ciawi 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Ciawi 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 171.497.950 8 140.483.000 Kec. Ciawi V.25 KECAMATAN CISARUA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 141.599.000 6 187.316.000 Kec. Cisarua 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 41.977.000 3 120.278.000 Kec. Cisarua 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21 621.714.350 17 738.501.000 Kec. Cisarua 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 12 278.778.000 17 582.654.000 Kec. Cisarua 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 375.932.439 13 457.704.000 Kec. Cisarua 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 13 557.263.259 8 81.575.000 Kec. Cisarua 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8 85.651.500 8 135.341.000 Kec. Cisarua V.26 KECAMATAN MEGAMENDUNG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5 185.825.040 6 178.412.000 Kec. Megamendung 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 1 30.440.000 3 121.185.000 Kec. Megamendung 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 8 575.391.000 18 643.199.000 Kec. Megamendung 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 14.850.000 5 47.702.000 Kec. Megamendung 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10 465.354.000 13 538.870.000 Kec. Megamendung 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 187.118.744 8 50.625.000 Kec. Megamendung 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Megamendung 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1 15.000.000 Kec. Megamendung 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 122.137.000 8 151.160.000 Kec. Megamendung V.27 KECAMATAN CARINGIN 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 125.591.000 7 187.000.000 Kec. Caringin 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 37.071.000 3 117.000.000 Kec. Caringin 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23 519.610.000 18 554.525.000 Kec. Caringin 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 13.291.300 4 26.000.000 Kec. Caringin 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 169.399.317 12 245.024.000 Kec. Caringin 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 36.643.000 5 44.500.000 Kec. Caringin 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Caringin 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8 132.027.500 8 129.000.000 Kec. Caringin RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-36 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 V.28 KECAMATAN CIJERUK 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5 206.486.000 8 141.410.000 Kec. Cijeruk 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 56.330.500 3 200.987.000 Kec. Cijeruk 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21 639.672.000 18 570.004.000 Kec. Cijeruk 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 37.935.500 5 75.000.000 Kec. Cijeruk 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 408.504.989 11 454.241.000 Kec. Cijeruk 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 7 518.132.789 8 111.991.000 Kec. Cijeruk 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Cijeruk 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 112.929.000 8 120.281.000 Kec. Cijeruk V.29 KECAMATAN CIOMAS 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 254.001.600 9 262.370.000 Kec. Ciomas 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 31.402.000 4 125.000.000 Kec. Ciomas 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 17 431.169.000 17 566.041.000 Kec. Ciomas 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 6 67.578.000 16 648.674.000 Kec. Ciomas 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 714.022.763 12 680.779.000 Kec. Ciomas 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 5.970.507.422 4 202.000.000 Kec. Ciomas 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Ciomas 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 95.625.000 8 145.223.000 Kec. Ciomas V.30 KECAMATAN DRAMAGA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8 210.026.500 9 185.000.000 Kec. Dramaga 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 98.086.000 3 125.311.000 Kec. Dramaga 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20 701.702.500 17 562.462.000 Kec. Dramaga 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 39.147.000 2 30.000.000 Kec. Dramaga 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13 227.626.575 13 292.176.000 Kec. Dramaga 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6 240.655.337 3 30.000.000 Kec. Dramaga 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Dramaga 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 113.607.800 8 115.800.000 Kec. Dramaga V.31 KECAMATAN TAMANSARI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 187.268.000 9 193.978.000 Kec. Tamansari 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 84.677.000 3 125.259.300 Kec. Tamansari 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 25 329.944.000 18 394.347.200 Kec. Tamansari 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 27.253.000 4 41.783.000 Kec. Tamansari 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 311.070.017 12 480.143.000 Kec. Tamansari 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 10 6.226.090.500 7 192.000.000 Kec. Tamansari 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 3.000.000 Kec. Tamansari 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 51.531.100 8 58.793.500 Kec. Tamansari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-37 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 V.32 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 156.007.500 7 214.749.500 Kec. Klapanunggal 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 29.615.000 3 96.391.000 Kec. Klapanunggal 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15 627.541.000 16 520.760.200 Kec. Klapanunggal 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 13.783.000 4 28.000.000 Kec. Klapanunggal 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14 427.244.927 14 606.079.800 Kec. Klapanunggal 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6 6.515.006.000 2 166.963.000 Kec. Klapanunggal 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Klapanunggal 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 116.278.000 8 86.523.500 Kec. Klapanunggal 9 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1 32.385.000 1 27.360.000 Kec. Klapanunggal V.33 KECAMATAN CISEENG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 179.130.000 7 235.347.000 Kec. Ciseeng 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 4 66.415.000 3 105.600.000 Kec. Ciseeng 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 25 768.888.000 17 591.147.000 Kec. Ciseeng 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 7.400.000 1 15.000.000 Kec. Ciseeng 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 7 194.524.926 7 233.248.000 Kec. Ciseeng 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6 322.990.880 1 15.500.000 Kec. Ciseeng 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Ciseeng 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 6 152.564.500 7 217.019.000 Kec. Ciseeng V.34 KECAMATAN RANCABUNGUR 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 233.945.000 7 206.550.000 Kec. Rancabungur 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 108.600.000 3 117.070.000 Kec. Rancabungur 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 16 558.585.000 17 489.247.000 Kec. Rancabungur 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 59.880.000 2 35.600.000 Kec. Rancabungur 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 216.574.306 11 235.120.800 Kec. Rancabungur 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5 61.175.000 4 16.400.000 Kec. Rancabungur 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Rancabungur 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 123.187.000 8 123.091.200 Kec. Rancabungur V.35 KECAMATAN SUKAJAYA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6 125.287.000 5 118.600.000 Kec. Sukajaya 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 59.616.000 3 117.344.000 Kec. Sukajaya 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20 385.263.375 14 326.485.000 Kec. Sukajaya 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 79.882.000 3 84.560.000 Kec. Sukajaya 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 212.173.699 13 262.380.000 Kec. Sukajaya 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4 306.675.000 5 430.000.000 Kec. Sukajaya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-38 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Sukajaya 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 169.992.325 8 189.124.000 Kec. Sukajaya V.36 KECAMATAN TANJUNGSARI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 248.340.000 6 228.001.000 Kec. Tanjungsari 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 72.695.000 3 123.740.000 Kec. Tanjungsari 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21 668.460.000 12 530.740.000 Kec. Tanjungsari 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 96.560.000 1 89.860.000 Kec. Tanjungsari 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10 153.004.062 8 111.739.000 Kec. Tanjungsari 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2 106.588.500 1 16.150.000 Kec. Tanjungsari 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Tanjungsari 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 69.955.000 8 60.960.000 Kec. Tanjungsari V.37 KECAMATAN TAJURHALANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 4 198.854.000 5 215.854.000 Kec. Tajurhalang 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 59.375.000 3 122.750.000 Kec. Tajurhalang 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 14 595.405.700 15 652.441.000 Kec. Tajurhalang 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 30.942.000 2 28.485.000 Kec. Tajurhalang 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 7 283.083.124 8 347.322.000 Kec. Tajurhalang 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4 97.910.000 3 22.900.000 Kec. Tajurhalang 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Tajurhalang 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 122.710.300 8 152.009.000 Kec. Tajurhalang V.38 KECAMATAN CIGOMBONG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 111.480.000 8 176.310.000 Kec. Cigombong 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2 38.920.000 4 116.490.000 Kec. Cigombong 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23 570.447.000 19 667.158.500 Kec. Cigombong 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2 28.300.000 3 51.350.000 Kec. Cigombong 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 323.147.000 12 449.439.500 Kec. Cigombong 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2 34.211.000 2 45.000.000 Kec. Cigombong 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Cigombong 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 136.954.000 9 225.308.000 Kec. Cigombong V.39 KECAMATAN LEUWISADENG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7 147.384.500 8 169.655.000 Kec. Leuwisadeng 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 45.255.000 3 124.006.000 Kec. Leuwisadeng 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21 596.621.672 18 649.813.000 Kec. Leuwisadeng 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1 17.094.000 3 16.964.000 Kec. Leuwisadeng 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11 264.767.823 12 311.174.000 Kec. Leuwisadeng RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-39 Realisasi Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5,00 6 7 8 19 TARGET KINERJA NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2019 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4 119.867.500 5 27.250.000 Kec. Leuwisadeng 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Leuwisadeng 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 141.951.000 9 142.378.000 Kec. Leuwisadeng V.40 KECAMATAN TENJOLAYA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8 156.187.000 8 196.032.000 Kec. Tenjolaya 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3 36.965.200 3 101.956.000 Kec. Tenjolaya 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21 463.042.700 16 504.592.000 Kec. Tenjolaya 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3 54.659.800 2 45.549.000 Kec. Tenjolaya 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12 191.974.176 12 255.370.000 Kec. Tenjolaya 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6 325.196.191 3 50.036.000 Kec. Tenjolaya 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1 Kec. Tenjolaya 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7 107.934.000 8 113.444.000 Kec. Tenjolaya RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-40 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR I.1 PENDIDIKAN 527.882.258.040 412.882.650.589 392.882.650.589 372.882.650.589 1.706.530.209.809 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 47,75 7.161.600.000 50,13 6.305.695.883 52,63 6.817.276.445 52,63 6.610.410.698 52,63 26.894.983.026 Disdik 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di bangun % 5,60 113.081.400.000 5,70 82.526.220.377 5,80 95.479.320.645 6,00 91.667.855.117 6,00 382.754.796.139 Disdik % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 58,67 63,83 69,21 74,47 74,47 3 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di rehab % 9,30 163.922.540.000 9,50 57.331.508.713 9,60 17.163.292.748 9,70 16.333.465.149 9,70 254.750.806.610 Disdik Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik % 95,75 99,65 99,67 99,68 99,68 4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di bangun % 2,00 386.000.000 2,10 46.662.087.588 2,20 53.667.829.689 2,30 50.385.377.592 2,30 151.101.294.869 Disdik 5 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SD Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di rehab % 5,00 5,10 11.614.488.538 5,20 13.311.757.561 5,30 12.608.969.533 5,30 37.535.215.632 Disdik 6 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Presentase Penyediaan Sarana dan Prasana Penunjang SD % 3,00 10.240.000.000 3,00 29.578.230.811 3,00 34.206.779.678 3,50 32.763.922.371 3,50 106.788.932.859 Disdik 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 27.826.400.000 100,00 15.179.925.347 100,00 16.997.339.504 100,00 15.807.224.956 100,00 75.810.889.806 Disdik Nilai Rata-Rata UN SD Point 81,36 84,74 88,12 91,50 91,50 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 89,26 89,42 89,53 89,58 89,58 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 97,47 97,48 97,49 97,50 97,50 Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun Orang 940,06 959,64 979,60 1.000,00 1.000,00 Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 86,90 91,24 95,64 100,00 100,00 Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun Sekolah 35,72 35,23 34,74 34,26 34,26 Angka Putus Sekolah SD-MI % 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang dibangun % 5,60 4.412.400.000 5,70 19.554.575.248 5,80 21.683.373.982 6,00 22.403.875.711 6,00 68.054.224.941 Disdik % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 92,72 93,16 93,17 93,18 93,18 9 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang direhab % 9,30 5.150.200.000 9,50 33.195.616.059 9,60 9.740.952.549 9,70 9.349.389.255 9,70 57.436.157.863 Disdik Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik % 97,19 100,00 100,00 100,00 100,00 10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Presentase Sarana dan Prasarna Penunjang yang dibangun % 0,25 1.870.000.000 0,24 10.893.404.777 0,23 13.479.189.889 0,22 12.963.055.262 0,22 39.205.649.928 Disdik 11 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Presentase Sarana dan Prasarna Penunjang yang direhab % 3,00 3,00 1.486.654.533 3,00 1.703.904.968 3,50 1.613.948.100 3,50 4.804.507.601 Disdik 12 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP % 3,00 1.320.000.000 3,10 30.009.022.749 3,20 33.924.274.601 3,30 32.056.526.849 3,30 97.309.824.199 Disdik 13 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,00 32.940.477.500 100,00 8.605.139.363 100,00 9.276.224.302 100,00 8.326.834.157 100,00 59.148.675.321 Disdik Nilai Rata-rata UN SMP Point 60,19 65,29 70,40 75,50 75,50 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 83,80 84,01 84,17 84,27 84,27 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 92,72 93,16 93,17 93,18 93,18 Tabel 7.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020-2023 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-44 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Orang 892,15 904,62 916,81 929,65 929,65 Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % 74,21 79,57 84,92 90,62 90,62 Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Sekolah 30,87 30,71 30,55 30,38 30,38 Angka Putus Sekolah SMP-MTs % 0,253 0,243 0,233 0,223 0,223 14 Program Pendidikan Non-Formal Angka Partisipasi Murni (APM) Paket A % 89,26 31.681.680.540 89,42 11.315.749.815 89,53 12.366.326.957 89,58 11.461.359.321 89,58 66.825.116.633 Disdik Angka Partisipasi Murni (APM) Paket B % 83,80 84,01 84,17 84,27 84,27 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A % 97,47 97,48 97,49 97,50 97,50 Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B % 92,72 93,16 93,17 93,18 93,18 15 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 87,83 115.151.760.000 90,26 45.088.880.478 92,70 49.152.037.800 95,13 44.607.301.138 95,13 253.999.979.416 Disdik % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 86,69 91,13 95,59 100,00 100,00 % SD yang memiliki 6 orang guru % 98,01 98,62 99,32 100,00 100,00 % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 40,88 45,53 50,46 55,26 55,26 % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 99,95 99,95 99,95 100,00 100,00 % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 93,34 95,54 97,74 100,00 100,00 % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 92,32 94,93 97,53 100,00 100,00 % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 36,35 41,26 46,16 51,33 51,33 % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 90,55 93,73 96,90 100,00 100,00 % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 45,95 49,27 52,54 55,77 55,77 Rasio Guru SD-MI / Murid Orang 383,92 374,43 364,37 354,42 354,42 Rasio Guru SMP-MTs / Murid Orang 492,44 482,03 471,95 462,04 462,04 Rasio guru SD-MI/rombel Point 1,08 1,06 1,04 1,02 1,02 16 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 94,00 12.737.800.000 96,00 3.535.450.311 98,00 3.912.769.272 100,00 3.923.135.382 100,00 24.109.154.965 Disdik Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 88,75 92,50 96,25 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 96,61 97,41 98,20 99,00 99,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 92,50 95,00 97,50 100,00 100,00 I.2 KESEHATAN 1.173.112.712.462 1.119.340.900.522 1.133.629.083.016 1.085.758.133.403 4.483.328.637.029 1 Program Kesehatan Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100,00 6.522.141.000 100,00 4.910.617.282 100,00 5.042.399.768 100,00 4.346.361.201 100,00 20.821.519.251 Dinkes Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 88,00 91,00 94,00 95,00 95,00 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 92,50 95,00 97,50 100,00 100,00 Persentase Balita Gizi Buruk % 0,0115 0,0098 0,0081 0,0064 0,0064 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-45 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif % 46,00 46,00 49,00 52,00 52,00 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS % 62,50 65,00 67,50 70,00 70,00 Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Cakupan Desa yang melaksanakan STBM % 42,00 52,00 62,00 72,00 72,00 Cakupan Desa ODF (Open Defection Free) % 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Cakupan Sarana Air Bersih (SAB) % 80,08 83,38 86,68 90,00 90,00 Cakupan Sanitasi Layak % 80,36 83,56 86,76 90,00 90,00 Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat % 65,00 65,00 70,00 75,00 80,00 Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat % 65,00 65,00 70,00 75,00 80,00 2 Program Pelayanan Kesehatan Akreditasi FKTP % 0,70 122.372.648.417 0,80 117.334.146.962 0,90 103.293.317.872 1,00 83.125.169.412 1,00 426.125.282.664 Dinkes Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas Re- Akreditasi % 28,70 50,40 80,10 100,00 100,00 Akreditasi puskesmas % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Peningkatan Cakupan kepesertaan JKN % 82,00 84,00 86,00 95,00 95,00 3 Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat % 76,00 63.594.764.100 77,00 65.502.607.023 78,00 67.467.685.234 80,00 69.491.715.791 80,00 266.056.772.147 Dinkes 4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap % 88,00 2.391.834.000 89,00 1.717.153.807 91,00 1.740.254.226 93,00 1.494.096.124 93,00 7.343.338.157 Dinkes Cakupan Keberhasilan pengobatan penderita TBC % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati % 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV % 55,00 60,00 65,00 70,00 70,00 Cakupan kasus cacat kusta tingkat 2 % <5% <5% <5% <5% <5% Cakupan Ibu Hamil diperiksa Hepatitis % 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Cakupan Balita Pneumonia mendapatkan tatalaksana sesuai standar % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Cakupan keberhasilan POPM Kecacingan % 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Angka Kesakitan/ Incidence Rate (IR) Penderita DBD % <49,5% <49% <48,5% <48% <48% Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar % 100 100 100 100 100 Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar 100 100 100 100 100 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 100 100 100 100 5 Program Sumber Daya Kesehatan Cakupan tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensi nya % 38,90 92.499.042.300 42,78 71.940.520.167 47,04 49.654.140.008 51,72 41.091.409.695 51,72 255.185.112.170 Dinkes Cakupan Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasana sesuai standar % 73,27 82,00 91,09 100,00 100,00 Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Ketersediaan Perbekalan Kesehatan dan Indikator Penialain Pengelolaan Obat di GFK % 80,00 85,00 90,00 95,00 95,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-46 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 6 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk % 1: 205.833 1.650.000.000 1:203.225 120.000.000.000 1:200.781 70.000.000.000 1:200.781 58.000.000.000 1:200.781 249.650.000.000 Dinkes 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 65,00 53.607.811.000 70,00 32.744.111.394 75,00 30.995.043.653 80,00 24.866.511.691 80,00 142.213.477.738 Dinkes Persentase pemenuhan saran dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 8 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jasinga Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.598.057.000 73,00 2.346.906.139 78,00 2.173.636.831 80,00 1.701.723.011 80,00 8.962.051.539 Dinkes 9 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibungbulang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.858.382.000 73,00 2.672.696.153 78,00 2.612.054.019 80,00 2.146.342.550 80,00 10.369.106.012 Dinkes 10 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwiliang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 6.278.822.000 73,00 4.349.847.525 78,00 4.251.577.208 80,00 3.493.848.609 80,00 16.876.360.980 Dinkes 11 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Nanggung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.893.740.000 73,00 1.922.583.269 78,00 1.811.381.077 80,00 1.440.918.029 80,00 7.378.356.934 Dinkes 12 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciampea Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.176.761.000 73,00 2.278.340.230 78,00 2.335.558.034 80,00 1.939.581.836 80,00 8.972.464.543 Dinkes 13 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciawi Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.400.000.000 73,00 2.227.541.272 78,00 2.208.198.043 80,00 1.851.726.788 80,00 8.718.882.946 Dinkes 14 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cigombong Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.066.418.000 73,00 2.041.927.208 78,00 1.932.198.721 80,00 1.546.632.433 80,00 7.855.720.746 Dinkes 15 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cijeruk Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.620.256.000 73,00 2.298.326.861 78,00 2.073.390.398 80,00 1.582.254.855 80,00 8.710.661.379 Dinkes 16 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Bojonggede Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 4.579.233.000 73,00 3.042.414.900 78,00 2.866.441.938 80,00 2.280.198.402 80,00 11.675.969.550 Dinkes 17 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Parung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.928.508.000 73,00 2.616.008.956 78,00 2.475.415.179 80,00 1.981.451.765 80,00 10.064.287.511 Dinkes 18 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sirnagalih Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.121.740.000 73,00 1.395.198.130 78,00 1.302.049.135 80,00 1.026.675.951 80,00 5.339.548.709 Dinkes 19 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tajurhalang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.855.013.000 73,00 2.715.675.496 78,00 2.691.445.189 80,00 2.237.860.531 80,00 10.580.429.138 Dinkes 20 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cigudeg Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.648.358.000 73,00 1.847.530.188 78,00 1.831.487.059 80,00 1.535.827.936 80,00 7.231.470.546 Dinkes 21 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cimandala Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.668.839.000 73,00 2.559.432.235 78,00 2.537.206.541 80,00 2.127.622.250 80,00 10.017.944.426 Dinkes 22 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Cirimekar Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.598.312.000 73,00 1.115.004.778 78,00 1.105.322.104 80,00 926.888.815 80,00 4.364.270.383 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-47 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 23 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Citeureup Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.441.158.000 73,00 1.586.967.176 78,00 1.479.313.245 80,00 1.158.397.525 80,00 6.083.528.502 Dinkes 24 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jonggol Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.223.609.000 73,00 2.088.721.229 78,00 1.922.295.757 80,00 1.495.887.288 80,00 7.961.561.714 Dinkes 25 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sentul Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.610.631.000 73,00 1.070.093.680 78,00 1.008.199.102 80,00 802.002.725 80,00 4.106.730.650 Dinkes 26 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tanjung sari Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.281.000.000 73,00 1.493.527.409 78,00 1.377.396.133 80,00 1.082.715.291 80,00 5.690.534.845 Dinkes 27 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Bantarjaya Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.789.449.000 73,00 1.191.601.489 78,00 1.127.560.536 80,00 902.558.222 80,00 4.584.318.595 Dinkes 28 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tenjo Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.808.868.000 73,00 929.313.976 78,00 838.471.892 80,00 640.377.514 80,00 3.522.844.002 Dinkes 29 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukajaya Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.894.578.000 73,00 1.261.607.018 78,00 1.046.969.660 80,00 806.044.281 80,00 4.557.271.102 Dinkes 30 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Parung Panjang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.443.795.200 73,00 2.293.182.912 78,00 2.169.939.008 80,00 1.736.919.318 80,00 8.822.362.217 Dinkes 31 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tenjolaya Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.672.440.000 73,00 232.918.485 78,00 2.268.929.211 80,00 1.859.186.413 80,00 6.931.305.165 Dinkes 32 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Rumpin Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.681.299.000 73,00 1.200.249.361 78,00 1.097.885.308 80,00 849.511.052 80,00 4.567.460.364 Dinkes 33 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Pamijahan Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.417.656.000 73,00 2.275.830.723 78,00 2.153.195.358 80,00 1.723.194.758 80,00 8.754.637.798 Dinkes 34 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwisadeng Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.666.144.000 73,00 1.009.446.954 78,00 955.195.641 80,00 764.566.918 80,00 3.883.505.982 Dinkes 35 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Dramaga Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.667.863.000 73,00 1.110.636.543 78,00 1.050.946.938 80,00 841.232.705 80,00 4.272.831.353 Dinkes 36 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciomas Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.841.112.000 73,00 1.284.385.373 78,00 1.273.231.836 80,00 1.067.692.779 80,00 5.027.247.775 Dinkes 37 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Caringin Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 4.223.800.000 73,00 2.812.645.062 78,00 2.661.460.818 80,00 2.130.371.955 80,00 10.820.743.237 Dinkes 38 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cisarua Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.420.208.000 73,00 1.001.806.182 78,00 939.687.647 80,00 795.690.735 80,00 3.818.619.729 Dinkes 39 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Megamendung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.195.276.000 73,00 1.291.894.866 78,00 1.280.676.062 80,00 1.073.935.058 80,00 5.056.640.918 Dinkes 40 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Gunung sindur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.055.249.000 73,00 1.087.592.367 78,00 986.924.333 80,00 752.837.866 80,00 4.133.019.123 Dinkes 41 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciseeng Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.240.000.000 73,00 2.206.995.916 78,00 2.126.105.234 80,00 1.673.089.222 80,00 8.473.328.944 Dinkes 42 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Kemang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.436.292.000 73,00 1.622.336.696 78,00 1.535.146.854 80,00 1.228.811.707 80,00 6.241.440.308 Dinkes 43 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Gunung Putri Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.300.000.000 73,00 865.675.122 78,00 819.150.625 80,00 655.690.855 80,00 3.330.417.882 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-48 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 44 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cileungsi Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.747.184.000 73,00 1.163.429.313 78,00 1.100.902.434 80,00 881.203.893 80,00 4.475.950.775 Dinkes 45 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukamakmur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.837.818.000 73,00 1.665.702.897 78,00 1.591.193.731 80,00 1.285.804.359 80,00 6.429.466.531 Dinkes 46 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cariu Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.750.700.000 73,00 1.165.798.028 78,00 1.103.145.704 80,00 883.012.050 80,00 4.485.048.219 Dinkes 47 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Klapanunggal Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.461.407.000 73,00 973.156.679 78,00 920.855.737 80,00 737.100.927 80,00 3.743.920.004 Dinkes 48 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Lebakwangi Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 877.395.032 78,00 828.358.033 80,00 660.190.550 80,00 2.365.943.614 Dinkes 49 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Puraseda Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 1.292.357.194 78,00 1.281.134.432 80,00 1.074.319.781 80,00 3.647.811.407 Dinkes 50 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cijujung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 1.137.030.978 78,00 1.147.651.030 80,00 979.882.173 80,00 3.264.564.181 Dinkes 51 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Situ Udik Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 1.059.640.890 78,00 1.109.800.642 80,00 964.092.393 80,00 3.133.533.925 Dinkes 52 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Banjarsari Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 841.523.738 78,00 781.131.063 80,00 613.347.537 80,00 2.236.002.338 Dinkes 53 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Rancabungur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 672.619.423 78,00 630.409.062 80,00 499.806.213 80,00 1.802.834.698 Dinkes 54 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Kemuning Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 970.317.170 78,00 903.023.191 80,00 710.191.519 80,00 2.583.531.879 Dinkes 55 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukaraja Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 1.105.254.042 78,00 1.024.240.852 80,00 802.305.537 80,00 2.931.800.430 Dinkes 56 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cilebut Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 911.033.962 78,00 822.388.935 80,00 627.978.790 80,00 2.361.401.687 Dinkes 57 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibinong Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 952.159.555 78,00 883.825.375 80,00 693.984.338 80,00 2.529.969.268 Dinkes 58 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Pabuaran Indah Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 631.909.861 78,00 597.948.236 80,00 478.628.563 80,00 1.708.486.661 Dinkes 59 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Karadenan Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 705.919.693 78,00 655.257.632 80,00 514.511.535 80,00 1.875.688.859 Dinkes 60 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Babakan Madang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 609.507.584 78,00 560.487.634 80,00 435.818.829 80,00 1.605.814.047 Dinkes 61 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwinutug Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 572.020.997 78,00 567.053.984 80,00 475.513.742 80,00 1.614.588.723 Dinkes 62 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tajur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 73,00 677.800.790 78,00 622.578.480 80,00 483.568.534 80,00 1.783.947.803 Dinkes 63 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cicangkal Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 762.091.705 80,00 762.091.705 Dinkes 64 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciasmara Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 821.573.077 80,00 821.573.077 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-49 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 65 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cinagara Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 331.618.919 80,00 331.618.919 Dinkes 66 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibulan Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 539.638.372 80,00 539.638.372 Dinkes 67 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukamanah Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 578.491.773 80,00 578.491.773 Dinkes 68 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Suliwer Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 451.896.170 80,00 451.896.170 Dinkes 69 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibeuteung Udik Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 522.727.100 80,00 522.727.100 Dinkes 70 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jampang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 634.001.475 80,00 634.001.475 Dinkes 71 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukadamai Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 1.105.985.609 80,00 1.105.985.609 Dinkes 72 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciderum Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 78,00 80,00 688.880.545 80,00 688.880.545 Dinkes RSUD CIBINONG 73 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 34.806.655.000 100,00 60.063.693.710 100,00 92.863.552.694 100,00 108.572.783.459 100,00 296.306.684.863 Dinkes 74 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Cost Recovery Rate (CRR) % 40,00 280.000.000 50,00 293.000.000 60,00 293.000.000 70,00 315.000.000 70,00 1.181.000.000 Dinkes 75 Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 18.550.000.000 76,00 15.300.000.000 78,00 21.050.000.000 80,00 41.250.000.000 80,00 96.150.000.000 Dinkes 76 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 7.140.000.000 76,00 8.574.305.972 78,00 6.212.570.939 80,00 4.106.475.499 80,00 26.033.352.409 Dinkes 77 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cibinong Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 141.500.000.000 73,00 90.317.835.642 78,00 81.801.094.723 80,00 62.359.866.406 80,00 375.978.796.772 Dinkes RSUD CIAWI 78 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 65,00 21.123.906.000 70,00 26.810.695.033 75,00 15.558.438.780 80,00 12.413.293.880 80,00 75.906.333.693 Dinkes 79 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Cost Recovery Rate (CRR) % 100,00 400.280.100 100,00 354.621.856 100,00 327.652.294 100,00 29.952.645.011 100,00 31.035.199.261 Dinkes 80 Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 13.733.505.600 76,00 102.063.422.458 78,00 87.262.226.346 80,00 177.370.085.449 80,00 380.429.239.852 Dinkes 81 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 51.368.074.400 76,00 2.955.192.297 78,00 3.239.204.903 80,00 15.559.767.715 80,00 73.122.239.315 Dinkes 82 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Ciawi Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 139.214.155.000 73,00 95.354.188.950 78,00 90.945.765.972 80,00 74.350.808.765 80,00 399.864.918.687 Dinkes RSUD LEUWILIANG 83 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 15.518.120.463 100,00 2.359.500.000 100,00 2.595.450.000 100,00 2.854.995.000 100,00 23.328.065.463 Dinkes 84 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Cost Recovery Rate (CRR) % 40,00 150.280.555 50,00 291.836.000 60,00 301.426.500 70,00 311.497.000 70,00 1.055.040.055 Dinkes 85 Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 14.660.561.482 76,00 20.274.316.700 78,00 133.125.772.100 80,00 24.470.737.500 80,00 192.531.387.782 Dinkes 86 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 51.190.971.045 76,00 10.198.654.700 78,00 10.554.855.600 80,00 11.106.402.800 80,00 83.050.884.145 Dinkes RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-50 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 87 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Leuwiliang Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 92.082.415.000 73,00 57.069.625.452 78,00 56.660.119.231 80,00 47.042.054.889 80,00 252.854.214.572 Dinkes RSUD CILEUNGSI 88 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 65,00 17.031.783.800 70,00 13.962.546.077 75,00 12.425.809.650 80,00 23.260.580.363 80,00 66.680.719.890 Dinkes 89 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Cost Recovery Rate (CRR) % 100,00 288.700.000 100,00 296.691.281 100,00 311.185.221 100,00 276.260.797 100,00 1.172.837.299 Dinkes 90 Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 51.851.344.000 76,00 49.076.151.055 78,00 35.727.559.444 80,00 36.350.000.000 80,00 173.005.054.499 Dinkes 91 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 8.287.363.000 76,00 21.709.550.000 78,00 24.550.555.000 80,00 7.510.510.000 80,00 62.057.978.000 Dinkes 92 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cileungsi Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 40.896.381.000 73,00 44.534.477.000 78,00 48.172.574.000 80,00 51.810.671.000 80,00 185.414.103.000 Dinkes I.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 737.275.061.000 686.955.074.241 586.955.074.241 536.955.074.241 2.548.140.283.722 1 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru Km 4,00 330.037.909.000 6,00 360.408.902.139 9,00 385.941.881.175 12,00 301.389.325.223 12,00 1.377.778.017.536 DPUPR % 33,33 50,00 75,00 100,00 100,00 Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jembatan baru % - 100,00 - - 100,00 Persentase peningkatan jalan kabupaten % 45,21 63,47 81,74 100,00 100,00 Persentase peningkatan jembatan kabupaten % 17,95 17,95 17,95 17,95 100,00 2 Program Pembangunan Jalur Pedestrian Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian % 5,09 5.000.000.000 36,74 60.077.385.154 68,11 36.336.544.996 100,00 40.640.603.683 100,00 142.054.533.833 DPUPR Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas meter 1.547,00 11.162,00 20.692,00 30.380,00 30.380,00 3 Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air % 31,12 29.278.000.000 31,18 7.697.755.204 31,24 4.692.382.641 31,30 5.477.910.462 31,30 47.146.048.307 DPUPR Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor % 49,25 64,93 80,60 100 100 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan yang direhabilitasi % 0,59 81.647.400.000 0,59 85.514.152.440 0,59 55.019.956.067 0,59 67.802.336.260 2,96 289.983.844.767 DPUPR Persentase jembatan yang direhabilitasi % 0,36 0,36 0,36 0,36 1,62 Persentase jalan yang dipelihara % 58,07 61,03 64,07 67,26 67,26 Persentase jembatan yang dipelihara % 100 100 100 100 100 Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan % 100 100 100 100 100 5 Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi % 100 23.220.000.000 100 18.304.173.495 100,00 11.624.439.766 100,00 14.133.335.001 100,00 67.281.948.261 DPUPR 6 Program Pengelolan Peralatan dan Perbengkelan Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan % 100 550.000.000 100 1.191.600.100 100,00 756.750.016 100,00 920.078.878 100,00 3.418.428.994 DPUPR 7 Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan % 100 2.702.000.000 100 2.126.245.368 100,00 1.414.616.354 100,00 1.801.833.604 100,00 8.044.695.327 DPUPR 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan % 2,19 138.376.472.000 2,05 41.802.798.383 2,26 26.547.722.134 1,94 32.277.499.646 10,46 239.004.492.162 DPUPR Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi % 4,38 4,11 4,52 3,87 19,39 Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara % 23,64 23,64 23,64 23,64 23,64 DPUPR 9 Program Pengendalian Daya Rusak Air Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor % 39,19 31.600.480.000 59,46 21.924.709.382 79,73 13.923.735.134 100,00 16.928.885.785 100,00 84.377.810.302 DPUPR 10 Program Pengelolaan Penataan Situ Persentase penataan situ % 25,00 200.000.000 50,00 371.365.691 75,00 235.843.378 100,00 286.745.300 100,00 1.093.954.368 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-51 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 11 Program Pengawasan Jaringan Irigasi Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi % 100 1.275.000.000 100 582.996.261 100 370.243.700 100 450.153.156 100 2.678.393.118 12 Program Pembangunan Drainase Lingkungan Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun % Penduduk 25,10 18.950.000.000 26,40 5.451.751.029 27,70 3.462.245.999 29,00 4.209.500.290 29,00 32.073.497.319 13 Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak % 71,01 35.103.050.000 71,84 30.165.999.645 71,95 19.157.535.080 72,42 23.292.293.352 72,42 107.718.878.077 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % 17,17 17,64 18,11 18,58 18,58 DPUPR Persentase rumah tinggal bersanitasi % 69,23 69,52 69,81 70,10 70,10 DPUPR Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai % 69,23 69,52 69,81 70,10 70,10 DPUPR 15 Program Pelayanan Air Limbah Persentase capaian pelayanan air limbah domestik % 100,00 1.000.000.000 100,00 2.256.271.188 100,00 1.432.891.167 100,00 1.742.151.131 100,00 6.431.313.487 DPUPR 16 Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan % 75,00 8.344.000.000 75,00 2.527.286.779 80,00 1.605.005.161 80,00 1.951.412.376 80,00 14.427.704.317 Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an yang diberikan % 92,00 93,00 94,00 95,00 95,00 Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat % 50,00 66,67 83,33 100 100 17 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital % 100,00 1.150.000.000 100,00 660.372.055 100,00 419.382.781 100,00 509.897.892 100,00 2.739.652.728 18 Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Rasio 0,05 1.700.000.000 0,05 932.313.267 0,05 592.084.610 0,05 719.873.844 0,05 3.944.271.721 19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 82,00 465.000.000 83,00 968.967.218 84,00 615.362.451 85,00 748.175.726 85,00 2.797.505.396 DPUPR 20 Program Pengadaan Tanah Persentase realisasi pengadaan tanah % 25,74 13.858.750.000 56,38 36.936.910.115 81,51 18.113.930.706 100,00 15.696.076.808 100,00 84.605.667.628 DPUPR 21 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 80,00 12.817.000.000 80,00 7.053.119.325 80,00 4.692.520.926 80,00 5.976.985.823 80,00 30.539.626.074 DPUPR Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 I.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 30.162.941.667 25.512.440.705 18.164.275.936 23.449.334.498 90.760.986.372 1 Program Penataan Perumahan persentase perumahan yang tertata % 93,90 2.526.061.000 94,06 8.134.876.299 94,22 4.844.296.374 94,38 6.121.114.914 94,38 21.626.348.587 DPKPP Rasio rumah layak huni rasio 0,2469 0,2516 0,2561 0,2608 0,2608 Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Program Pengelolaan Rusunawa Persentase Rusunawa yang dikelola % 100,00 694.985.500 100,00 674.818.666 100,00 452.505.913 100,00 609.047.952 100,00 2.431.358.031 DPKPP 3 Program Penataan Kawasan permukiman Luas area kawasan permukiman yang tertata M2 1.101.846,67 3.152.182.000 1.156.939,00 2.437.553.008 1.214.785,95 1.680.547.640 1.275.525,25 2.000.095.120 1.275.525,25 9.270.377.769 DPKPP Rasio permukiman layak huni rasio 0,9980 0,9987 0,9993 1,00 1,00 4 Program Penataan Bangunan Persentase dokumen teknis yang diterbitkan % 95,00 938.057.678 95,00 838.431.505 95,00 583.647.599 95,00 701.190.591 95,00 3.061.327.372 DPKPP RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-52 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 5 Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman Persentase PSU perumahan yang tertata % 26,22 10.312.880.000 31,22 3.011.970.625 36,22 1.975.527.266 41,22 3.333.782.773 41,22 11.967.721.084 DPKPP Jumlah taman/ruang publik terbangun lokasi 159,00 169,00 179,00 189,00 189,00 Persentase TPU yang tertata % 57,21 66,44 75,23 79,78 79,78 Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ‰ 36,65 38,92 39,13 41,09 41,09 6 Program Pengelolaan reklame Persentase jalur strategis reklame yang tertata % 62,50 3.705.610.144 72,50 4.455.000.000 82,50 4.465.000.000 92,50 6.685.000.000 92,50 19.310.610.144 DPKPP 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 84,00 8.833.165.345 86,00 5.959.790.602 88,00 4.162.751.144 90,00 3.999.103.148 90,00 23.093.243.385 DPKPP Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 84,00 86,00 88,00 90,00 90,00 Persentase perencanaan sesuai target % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 I.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 42.597.284.512 32.978.534.152 32.978.534.152 32.978.534.152 131.582.886.608 1 Program Penegakan Perda Persentase Penegakan PERDA % 100,00 1.119.734.400 100,00 499.860.914 100,00 519.171.955 100,00 576.615.351 100,00 1.917.286.960 Satpol PP 2 Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100,00 16.243.464.331 100,00 6.772.309.154 100,00 6.718.695.893 100,00 6.631.076.537 100,00 28.908.738.547 Satpol PP Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Program Perlindungan Masayarakat Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 108,75 701.200.000 108,75 1.763.321.775 108,75 1.832.371.607 108,75 1.873.999.891 108,75 6.229.361.696 Satpol PP 4 Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun orang 70,00 1.096.040.000 75,00 1.157.742.374 80,00 1.145.232.255 85,00 1.153.230.702 95,00 4.008.338.480 Satpol PP 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 80,00 2.948.484.000 81,00 1.915.688.154 82,00 1.893.450.661 83,00 1.873.999.891 83,00 7.371.963.801 Satpol PP Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 80,00 82,00 84,00 86,00 86,00 Persentase perencanaan sesuai target % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 85,00 86,00 87,00 88,00 88,00 6 Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam Persentase mitigasi yang dilaksanakan % 35,00 1.156.159.000 35,00 1.156.159.000 35,00 1.156.159.000 35,00 1.156.159.000 35,00 4.624.636.000 BPBD Cakupan layanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7 Program Tanggap Darurat Bencana Alam Persentase jumlah korban bencana yang ditangani % 100,00 2.905.679.000 100,00 2.905.679.000 100,00 2.905.679.000 100,00 2.905.679.000 100,00 11.622.716.000 BPBD 8 Program Pemulihan Pasca Bencana Alam Persentase pemulihan di daerah terkena bencana % 100,00 700.000.000 100,00 700.000.000 100,00 700.000.000 100,00 700.000.000 100,00 2.800.000.000 BPBD 9 Program Pelayanan Adm Umum,Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Layanan Kesekretariatan % 80,00 2.552.376.837 80,00 2.602.376.837 80,00 2.602.376.837 80,00 2.602.376.837 80,00 10.409.507.348 BPBD RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-53 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untk seluruh pegawai % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Persentase Perencanaan Sesuai dengan target % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Persentase Kinerja keuangan PD sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pelayanan Kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 10 Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran % 16,67 721.078.000 20,00 958.967.246 23,33 958.967.246 28,33 958.967.246 28,33 3.597.979.738 Disdamkar 11 Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota % 28,26 8.488.217.625 28,54 8.407.801.961 28,83 8.407.801.961 29,12 8.407.801.961 29,12 33.711.623.507 Disdamkar Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12 Program Pengelolaan Data informasi dan Pengawasan Proteksi Kebakaran Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran % 15,00 320.445.375 20,00 381.548.149 25,00 381.548.149 30,00 381.548.149 30,00 1.465.089.822 Disdamkar 13 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 55,00 3.644.405.944 61,00 3.757.079.588 67,00 3.757.079.588 73,00 3.757.079.588 73,00 14.915.644.709 Disdamkar Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 2,68 2,22 1,82 1,54 1,54 Persetase perencanaan sesuai target % 28,30 29,72 31,20 32,76 32,76 Persentase kinera keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 60,08 63,08 66,24 69,53 69,53 I.6 SOSIAL 25.251.623.875 23.283.817.528 23.370.803.486 23.389.266.720 93.315.437.529 1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan % 50,00 8.004.000.000 53,00 3.560.935.784 56,00 3.551.478.596 60,00 3.605.275.433 60,00 14.298.335.256 Dinsos Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dinsos 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti % 45,00 5.196.282.906 50,00 4.282.167.584 60,00 4.114.107.946 65,00 4.030.122.608 65,00 16.703.173.825 Dinsos 3 Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS % 66,10 7.349.940.969 71,20 9.061.967.991 77,23 9.357.801.931 81,32 9.498.114.614 81,32 36.276.186.138 Dinsos 4 Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS di BKS Persentase Pelayanan PMKS yang dilaksanakan % 65,00 950.000.000 70,00 852.463.980 75,00 819.007.842 80,00 797.956.313 80,00 3.326.610.473 Dinsos 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 65,00 3.751.400.000 68,00 5.526.282.190 71,00 5.528.407.171 76,00 5.457.797.752 76,00 22.711.131.838 Dinsos Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 2,50 2,22 1,82 1,54 1,43 Dinsos Persentase perencanaan sesuai target % 27,27 28,64 30,07 31,57 33,15 Dinsos Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,01 97,00 97,00 97,00 97,00 Dinsos Persentase pelayanan kepegawaian % 60,08 63,08 66,24 69,55 73,03 Dinsos II URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-54 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 II.1 TENAGA KERJA 11.970.126.000 12.056.010.648 12.058.473.440 12.064.619.827 48.212.830.257 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya orang 220,00 1.561.214.000 260,00 1.084.067.311 300,00 1.071.221.960 340,00 1.039.141.820 1.120,00 4.749.596.987 Disnaker 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 12,38 2.632.034.000 12,78 2.230.137.266 13,20 2.103.542.931 14,53 1.923.675.345 14,53 8.879.193.108 Disnaker Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 41,18 42,11 42,86 43,48 43,48 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 50,74 1.184.773.000 47,36 1.065.926.639 43,98 1.046.843.547 42,29 1.010.320.125 42,29 4.303.273.529 Disnaker Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama % 35,33 35,71 36,15 36,00 36,00 4 Program Uji kompetensi angkatan kerja Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi % 93,75 1.034.762.000 94,44 999.664.645 95,00 1.178.648.758 95,45 1.500.649.826 95,45 4.709.716.587 Disnaker 5 Program peningkatan kompetensi pencari kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 67,57 2.003.410.000 68,00 1.792.090.858 68,46 1.831.226.457 69,19 1.907.598.430 69,19 7.526.564.585 Disnaker 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 85,00 3.553.933.000 86,00 4.884.123.928 87,00 4.826.989.788 88,00 4.683.234.281 88,00 18.044.485.462 Disnaker Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 70,00 73,00 75,00 76,00 76,00 Persentase perencanaan sesuai target % 92,00 93,00 94,00 95,00 95,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 96,22 96,28 96,34 96,65 96,65 Persentase pelayanan kepegawaian % 91,15 91,64 91,88 92,10 92,10 II.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8.669.387.549 2.436.992.449 2.788.705.838 3.187.156.415 10.448.115.303 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase Kepala Keluarga Perempuan Yang Memperoleh Keterampilan % 10,00 1.665.222.450 10,00 2.029.950.482 10,00 2.340.959.674 10,00 2.694.635.634 10,00 8.730.768.240 DP3AP2KB Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpi;ah % 32,05 32,05 25,64 12,82 12,82 Rasio KDRT % 0,0036 0,0033 0,0027 0,0016 0,0016 2 Program Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak Persentase terbentuknya forum anak tingkat kecamatan % 13,00 1.199.786.966 13,00 13,00 13,00 13,00 1.199.786.966 DP3AP2KB Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpi;ah % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 3 Program Pengelolaan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak % 100,00 370.038.152 100,00 407.041.967 100,00 447.746.164 100,00 492.520.780 100,00 1.717.347.063 DP3AP2KB 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Laayanan Kesekretariatan ' % 100,00 5.434.339.981 100,00 5.291.059.997 100,00 5.218.625.283 100,00 5.146.352.732 100,00 21.090.377.994 DP3AP2KB Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Perencanaan Sesuai Taerget % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Kinerja Keuanggan Perangkat Daerah Sesuai Target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 II.3 PANGAN 11.574.017.933 11.574.017.933 11.574.017.933 11.574.017.933 46.296.071.732 1 Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Skor Angka Kecukupan Energi % 105,00 1.662.250.000 104,40 1.662.250.000 103,80 1.662.250.000 103,20 1.662.250.000 103,20 6.649.000.000 DKP Skor Angka Kecukupan Protein % 111,30 111,50 111,80 112,10 112,10 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-55 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 2 Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 92,00 917.568.000 92,50 917.568.000 93,00 917.568.000 93,50 917.568.000 93,50 3.670.272.000 DKP 3 Program Pengawasan dan Pengujian Pangan Segar Keamanan Pangan Segar yang Diuji % 88,00 300.000.000 89,00 300.000.000 90,00 300.000.000 91,00 300.000.000 91,00 1.200.000.000 DKP 4 Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ketersediaan Energi per Kapita % 102,80 2.375.918.000 103,10 2.375.918.000 103,40 2.375.918.000 103,70 2.375.918.000 103,70 9.503.672.000 DKP Ketersediaan Protein per Kapita: % 144,30 144,60 144,90 145,20 145,20 Ketersediaan Pangan Utama % 37,63 36,96 36,33 35,72 35,72 5 Program Distribusi dan Cadangan Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 92,00 1.611.500.000 92,50 1.611.500.000 93,00 1.611.500.000 93,50 1.611.500.000 93,50 6.446.000.000 DKP Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan % 85,00 4.706.781.933 85,00 4.706.781.933 85,00 4.706.781.933 85,00 4.706.781.933 85,00 18.827.127.732 DKP Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Persentase perencanaan sesuai target % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 II.4 PERTANAHAN 1.544.824.125 1.399.163.459 993.714.549 1.214.596.554 5.152.298.687 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah aset pemda yang terdaftar Bidang 80,00 1.544.824.125 80,00 1.399.163.459 80,00 993.714.549 80,00 1.214.596.554 320,00 5.152.298.687 DPKPP Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah Bidang 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 320,00 II.5 LINGKUNGAN HIDUP 172.828.086.520 77.127.915.861 57.127.915.861 37.127.915.861 344.211.834.104 1 Program Pengelolaan Sampah Peningkatan penanganan sampah % 41,03 88.325.176.220 50,24 61.036.866.944 54,34 46.091.402.783 62,90 29.932.879.250 62,90 225.386.325.197 DLH Peningkatan Pengurangan sampah % 11,57 14,48 16,46 18,63 18,63 2 Program Pelayanan Pengelolaan Sampah Persentase Operasionalisasi Pelayanan Angkutan Sampah % 100,00 15.491.356.500 100,00 4.510.963.372 100,00 3.194.241.008 100,00 2.159.112.904 100,00 25.355.673.784 DLH 3 Program Penataan Lingkungan Persentase area konservasi dalam bentuk hutan kota dan taman kehati % 40,00 1.485.000.000 20,00 336.262.031 20,00 211.916.159 20,00 127.384.761 20,00 2.160.562.952 DLH 4 Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tingkat capaian penaatan sumber penghasil emisi terhadap baku mutu udara % 80,00 4.050.000.000 90,50 1.016.862.256 95,70 657.121.996 98,00 388.335.401 98,00 6.112.319.653 DLH Persentase peningkatan pelaku usaha yang melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 % 16,89 20,32 25,51 34,25 34,25 5 Program Peningkatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan sekolah 465,00 3.538.000.000 625,00 528.621.534 785,00 368.352.122 970,00 235.441.438 970,00 4.670.415.094 DLH Jumlah satgas lingkungan hidup orang 82,00 120,00 122,00 132,00 132,00 6 Program Penataan Hukum dan Pemulihan Lingkungan Persentase Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % 91,67 1.500.000.000 93,84 285.994.235 93,84 190.089.522 95,38 117.850.684 95,38 2.093.934.441 DLH 7 Program Pelayanan Pengujian UPT Laboratorium Persentase layanan uji laboratorium lingkungan % 100,00 1.663.170.000 100,00 307.628.365 100,00 211.461.403 100,00 134.372.111 100,00 2.316.631.879 DLH 8 Program Pelayana Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekreariatan % 75,00 56.775.383.800 80,00 9.104.717.125 85,00 6.203.330.867 90,00 4.032.539.311 90,00 76.115.971.103 DLH Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-56 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 II.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 22.478.080.000 22.724.431.460 22.724.431.460 22.724.431.460 90.651.374.379 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan unit 8,00 730.612.000 10,00 584.520.986 12,00 578.424.963 14,00 561.156.636 14,00 2.454.714.584 Disdukcapil 2 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Angka Rasio 1,00 3.000.074.000 1,00 2.456.280.932 1,00 2.485.995.766 1,00 2.465.224.776 1,00 10.407.575.474 Disdukcapil 3 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran Angka Rasio 1,00 1.245.540.000 1,00 1.019.773.563 1,00 1.032.110.264 1,00 1.023.486.777 1,00 4.320.910.603 Disdukcapil 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK % 100,00 3.974.092.000 100,00 3.253.748.541 100,00 3.293.110.732 100,00 3.265.596.136 100,00 13.786.547.409 Disdukcapil 5 Program Pelayanan Ke UPT an Cakupan Jumlah Penduduk Pemohon Adminduk yang Terlayani % 100,00 314.720.000 100,00 257.673.889 100,00 260.791.096 100,00 258.612.135 100,00 1.091.797.120 Disdukcapil 6 Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 100,00 13.213.042.000 100,00 15.152.433.549 100,00 15.073.998.638 100,00 15.150.355.001 100,00 58.589.829.188 Disdukcapil Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 94,28 95,05 95,10 95,13 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 II.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10.330.000.000 10.133.485.614 10.133.485.614 10.133.485.614 41.873.150.828 1 Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa Strata BUMDes : 1.650.000.000 1.628.595.902 1.628.595.902 1.628.595.902 6.535.787.707 DPMD Mandiri 4,00 6,00 8,00 10,00 10,00 Maju 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 Berkembang 25,00 30,00 35,00 40,00 40,00 Dasar 372,00 360,00 348,00 336,00 336,00 persentase raperdes tentang APBDes yang diklarifikasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 persentase desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Program Pemerintahan Desa Tingkat perkembangan desa : 1.800.000.000 1.628.595.902 1.628.595.902 1.628.595.902 6.685.787.707 DPMD Jumlah Cepat Berkembang desa 20,00 24,00 28,00 32,00 32,00 Jumlah Berkembang desa 175,00 210,00 245,00 280,00 280,00 Jumlah Kurang Berkembang desa 221,00 182,00 143,00 104,00 104,00 Prosentase raperdes tentang RKPDes yang dievaluasi dan diklarifikasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPMD Sekolah Desa/Kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya MoU 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 DPMD Pengembangan Sistem Informasi Desa aplikasi 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Posyandu aktif % 100,00 1.430.000.000 100,00 1.628.595.902 100,00 1.628.595.902 100,00 1.628.595.902 100,00 6.315.787.707 DPMD Strata posyandu : Jumlah Mandiri posyandu 1339 1.501,00 1665 1831 1831 Jumlah Purnama posyandu 1.618,00 1.648,00 1.657,00 1.648,00 1.648,00 Jumlah Madya posyandu 1.917,00 1.732,00 1.566,00 1.416,00 1.416,00 Jumlah Pratama posyandu 53,00 46,00 39,00 32,00 32,00 Persentase PKK aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPMD Persentase LPM Berprestasi % 4,80 5,76 6,72 7,68 7,68 DPMD RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-57 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 4 Program Sarana Prasarana dan Kewilayahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 4,80 1.450.000.000 5,76 1.628.595.902 6,72 1.628.595.902 7,68 1.628.595.902 7,68 6.335.787.707 5 Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 50,00 4.000.000.000 50,00 3.619.102.005 50,00 3.619.102.005 50,00 3.619.102.005 50,00 16.000.000.000 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pegawai % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 II.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.524.030.917 5.354.540.436 5.365.848.326 5.378.769.479 20.623.189.159 1 Program Penyuluhan Dan Advokasi Pengendalian Penduduk Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB % 83,09 1.969.785.040 88,70 2.474.281.735 94,40 2.498.147.360 100,00 2.523.077.715 100,00 9.465.291.850 DP3AP2KB Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Persentase Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur % 11,08 2.554.245.877 11,42 2.880.258.702 11,77 2.867.700.966 12,13 2.855.691.764 12,13 11.157.897.309 DP3AP2KB Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB % 77,97 78,05 78,12 78,20 78,20 Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB % 76,07 76,10 76,09 76,14 76,14 Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB % 76,14 76,19 76,25 76,33 76,33 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera % 77,14 78,01 78,36 78,84 78,84 Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja % 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 II.9 PERHUBUNGAN 113.423.701.099 113.187.901.099 113.187.901.099 113.187.901.099 452.751.604.396 1 Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase Pemasangan Rambu -rambu % 45,36 20.440.069.999 51,64 16.243.946.997 56,92 17.671.983.503 71,20 19.862.867.101 71,20 71.977.598.803 Dishub 2 Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan jumlah Rambu-rambu yang terpelihara Kecamatan 40,00 9.215.000.000 40,00 7.645.503.161 40,00 8.441.065.829 40,00 8.932.290.426 40,00 32.508.865.737 Dishub 3 Program Peningkatan Keselamatan LLAJ Jumlah Uji Kir Angkutan Umum kendaraan 45.000,00 6.088.100.000 45.000,00 10.484.439.805 45.000,00 3.764.645.634 45.000,00 2.718.001.037 45.000,00 22.200.012.107 Dishub 4 Program Pengendalian Ketetiban Lalu Lintas Sarana dan Prasarana LLAJ Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas (V/C rasio) rasio 0,80 9.212.000.000 0,78 7.496.658.160 0,77 7.778.989.198 0,75 7.642.892.129 0,75 30.406.107.391 Dishub 5 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Persentase layanan angkutan darat % 60,00 13.519.692.972 65,00 25.043.268.627 70,00 30.084.909.746 75,00 27.695.083.454 75,00 116.595.346.759 Dishub 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 80,00 54.948.838.128 80,00 46.274.084.349 80,00 45.446.307.189 80,00 46.336.766.952 100,00 179.063.673.599 Dishub presentase pemenuhnan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 persentase perencanaan sesuai target % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 Presentase pelayanan kepegawaian % 80,00 80,00 80,00 80,00 100,00 II.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19.436.443.000 20.184.750.057 20.184.750.057 20.184.750.057 79.990.693.171 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-58 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 1 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti % 82,00 3.390.792.000 85,00 3.575.052.934 87,00 5.081.987.648 90,00 4.960.176.291 90,00 17.008.008.872 Diskominfo Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi % 88,00 88,00 88,00 88,00 88,00 2 Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Layanan Sistem Informasi % 4,00 4.948.491.000 4,00 9.686.260.990 4,00 4.860.707.149 4,00 4.774.248.664 4,00 24.269.707.803 Diskominfo 3 Program Layanan Komunikasi dan Informatika Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika % 85,00 4.938.080.000 90,00 3.215.453.772 95,00 4.615.573.688 100 4.512.147.577 100 17.281.255.037 Diskominfo Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 100 100 100 100 100 Cakupan Layanan Telekomunikasi % 79,79 80,59 81,39 82,21 82,21 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 90,00 6.159.080.000 90,00 3.707.982.361 90,00 5.626.481.573 90,00 5.938.177.525 90,00 21.431.721.459 Diskominfo Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk pegawai % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Persentase Perencanaan sesuai Target % 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target % 97,50 97,50 97,50 97,50 97,50 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 II.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 23.168.846.019 23.420.546.019 20.058.373.591 20.058.373.591 86.706.139.220 1 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 98,97 9.891.739.019 98,98 9.938.582.427 98,98 8.552.718.074 98,98 8.655.519.757 98,98 37.038.559.277 DISKOPUKM Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 69,89 72,73 75,58 78,42 78,42 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. % 0,69 0,70 0,71 0,72 0,72 2 Program Kelembagaan dan Pengawasan Persentase koperasi aktif % 36,34 4.171.184.000 38,98 4.211.512.889 41,90 3.624.247.405 45,04 3.667.810.047 45,04 15.674.754.341 DISKOPUKM Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi % 11,87 11,88 11,90 11,91 11,91 3 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi persentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan % 5,48 5.300.745.000 5,94 5.351.994.999 6,38 4.605.697.476 6,81 4.661.056.856 6,81 19.919.494.331 DISKOPUKM 4 Program Pelayanan Administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan , dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 95,00 3.805.178.000 95,00 3.918.455.704 96,00 3.275.710.636 97,00 3.073.986.931 97,00 14.073.331.271 DISKOPUKM Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,00 97,5 98,00 98,00 99,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 II.12 PENANAMAN MODAL 18.076.556.438 18.137.244.668 18.137.244.668 18.137.244.668 72.548.978.670 1 Program Peningkatan Iklim Investasi Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN % 5,50 1.373.248.000 5,20 1.453.261.097 4,90 1.528.743.152 5,60 1.495.454.902 5,60 5.850.707.156 DPMPTSP Jumlah Nilai investasi PMA-PMDN meningkat Trilyun Rp 9,60 10,10 10,60 11,19 11,19 PMA 5,58 5,87 6,16 6,50 6,50 PMDN 4,02 4,23 4,44 4,69 4,69 Rasio daya serap tenaga kerja Orang/Perusaha an 30,00 35,00 38,00 41,00 41,00 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN % 5,50 5,20 4,90 5,60 5,60 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Perusahaan 350,00 3.000.000.000 360,00 3.013.501.358 370,00 3.218.474.075 380,00 3.240.476.301 380,00 12.472.451.746 DPMPTSP PMA 181,00 185,00 189,00 193,00 193,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-59 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 PMDN 169,00 175,00 181,00 187,00 187,00 3 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Jumlah Izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang) Berkas Izin 30.000,00 2.605.000.000 33.000,00 2.413.767.971 36.000,00 2.532.530.761 39.000,00 2.537.662.542 39.000,00 10.088.961.284 DPMPTSP 4 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Operasional Jumlah Izin Terbit (Bidang Operasional)) Berkas Izin 8.000,00 2.765.683.438 9.923,00 2.750.852.624 10.419,00 2.868.832.367 10.940,00 2.797.773.304 10.940,00 11.183.141.745 DPMPTSP 5 Program Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang diawasi Perusahaan 100,00 919.000.000 100,00 1.144.293.432 100,00 1.097.170.589 100,00 1.004.474.173 100,00 4.365.623.286 DPMPTSP Perizinan Non OSS Berstandar ISO Izin 40,00 60,00 70,00 80,00 80,00 6 Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Sistem 1,00 1.300.000.000 1,00 1.260.021.093 1,00 1.288.393.697 1,00 1.253.021.645 1,00 5.101.436.440 DPMPTSP 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 70,00 6.113.625.000 72,00 6.101.547.092 74,00 5.603.100.027 76,00 5.808.381.801 76,00 23.486.657.013 DPMPTSP Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai % 90,00 91,00 92,00 93,00 93,00 Presentase Perencanaan sesuai Target % 90,00 91,00 92,00 93,00 93,00 Presentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target % 90,00 91,00 92,00 93,00 93,00 Presentase Pelayanan Kepegawaian % 90,00 91,00 92,00 93,00 93,00 II.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 88.614.196.557 90.331.196.557 60.331.196.557 40.331.196.557 279.607.786.227 1 Program Layanan Kepemudaan Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Orang 3.500,00 12.000.000.000 4.000,00 4.153.462.544 4.500,00 2.774.051.211 5.000,00 1.854.443.655 17.000,00 20.781.957.410 Dispora 2 Program Pembudayaan Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti/dilaksanakan Kegiatan 12,00 8.336.340.000 12,00 2.645.517.544 13,00 1.766.911.599 12,00 1.181.174.302 13,00 13.929.943.446 Dispora Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga Orang 50,00 60,00 - 570,00 - 80,00 - 760,00 - 3 Program Peningkatan Prestasi Olahraga Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat : Peringkat - 10.300.000.000 - - 1,00 - - - 1,00 10.300.000.000 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun Gedung/Lapanga n 4,00 27.600.000.000 5,00 75.450.160.368 5,00 50.392.318.811 5,00 33.687.091.105 19,00 187.129.570.284 Dispora 5 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Wilayah Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Wilayah Gom/Gor/Stadio n/Stadion Mini 23,00 14.250.000.000 25,00 3.769.862.500 28,00 2.517.849.029 30,00 1.683.173.381 30,00 22.220.884.910 Dispora 6 Program Pendidikan, Pelatihan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) Cakupan pembinaan atlet muda Orang 165,00 12.000.000.000 180,00 3.174.621.057 250,00 2.120.293.919 250,00 1.417.409.163 250,00 18.712.324.139 Dispora 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75,00 4.127.856.557 80,00 1.137.572.544 85,00 759.771.988 90,00 507.904.950 90,00 6.533.106.039 Dispora Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 Persentase perencanaan sesuai target % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 II.14 STATISTIK 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 2.000.000.000 1 Program Pengelolaan Data Statistik Sektoral Persentase ketersediaan data staistik sektoral % 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 500.000.000 100 2.000.000.000 Diskominfo II.15 PERSANDIAN 988.307.000 1.000.000.000 950.000.000 1.000.000.000 3.938.307.000 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-60 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 1 Program Pengelolaan Persandiaan Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah % 100 988.307.000 100 1.000.000.000 100 950.000.000 100 1.000.000.000 100 3.938.307.000 Diskominfo II.16 KEBUDAYAAN 9.249.448.727 9.258.419.300 10.184.261.230 11.202.687.353 44.424.253.610 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival 25,00 2.204.050.000 25,00 2.471.975.000 25,00 2.719.172.500 25,00 2.991.089.750 125,00 10.429.487.250 Disbudpar 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 45,00 1.204.550.000 50,00 1.359.765.000 55,00 1.495.741.500 60,00 1.645.315.650 60,00 5.736.972.150 Disbudpar Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan Warisan 66,00 73,00 80,00 87,00 87,00 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya 46,00 2.268.350.000 48,00 2.503.600.000 50,00 2.753.960.000 52,00 3.029.356.000 52,00 15.009.903.000 Disbudpar 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 51,00 3.572.498.727 51,00 2.923.079.300 51,00 3.215.387.230 51,00 3.536.925.953 51,00 13.247.891.210 Disbudpar Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 Persentase perencanaan sesuai target % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 II.17 PERPUSTAKAAN 5.212.275.000 1.455.190.238 1.455.190.238 1.455.190.238 6.187.804.571 1 Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan Jumlah perpustakaan diwilayah Perpust 225,00 931.000.000 230,00 727.595.119 235,00 727.595.119 240,00 727.595.119 240,00 3.093.902.286 DAP Rasio perpustakaan persatuan penduduk Persen 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persen 36,62 39,13 39,44 39,73 39,73 2 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan Persen 1,84 1.133.000.000 1,86 727.595.119 1,89 727.595.119 1,93 727.595.119 1,93 3.093.902.286 DAP Rasio Pengelola Perpustakaan Persen 3,69 7,37 11,06 14,75 14,75 Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Persen 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3 Program pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan perangkat daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan nilai 65,55 3.148.275.000 70,00 3.977.936.793 75,55 3.977.936.793 80,01 3.977.936.793 80,01 15.014.848.672 DAP Pesentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas seluruh pegawai Persen 80,00 90,00 92,00 95,00 95,00 Persentase perencaanaan sesuai target Persen 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target Persen 95,25 96,65 97,50 98,99 98,99 Persentase pelayanan kepegawaian Persen 96,00 96,62 97,00 97,15 97,15 II.18 KEARSIPAN 2.451.500.000 2.230.654.238 2.230.654.238 2.230.654.238 9.452.471.832 1 Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah Persentase arsip yang terkelola Persen 49,02 1.751.500.000 58,25 1.395.013.198 67,96 1.395.013.198 76,92 1.395.013.198 76,92 5.899.133.365 DAP Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2 Program pembinaan penyelenggaraan kearsipan Peningkatan SDM pengelola kearsipan kegiatan 3,00 700.000.000 4,00 835.641.040 4,00 835.641.040 4,00 835.641.040 4,00 3.553.338.467 DAP Persentase pengelolaan kerasipan yang berpredikat baik pada unit kearsipan Persen 76,67 76,67 76,67 76,67 76,67 III URUSAN PILIHAN III.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.547.912.053 11.404.252.553 11.489.228.553 11.409.860.953 45.329.354.612 1 Peningkatan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi ton 125.822,41 3.342.319.000 127.709,75 3.492.319.000 129.625,39 3.142.319.000 131.569,77 2.562.729.000 131.569,77 12.689.686.000 Diskanak RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-61 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Produksi Benih Ikan RE 5.713.106,56 5.841.651,45 5.973.088,61 6.107.483,11 6.107.483,11 Produksi Ikan Hias RE 292.036,85 296.417,40 300.863,66 305.376,62 305.376,62 Konsumsi Ikan kg/kap/thn 30,06 30,36 30,67 30,97 30,97 2 Program Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan, Pemasaran dan Kelembagaan Produksi Perikanan Produksi olahan produk perikanan ton 23.163,00 2.521.600.000 23.609,00 2.899.840.000 24.054,00 3.334.816.000 24.500,00 3.835.038.400 24.500,00 12.591.294.400 Diskanak Peningkatan status kelas Kelompok perikanan % 2,00 2,02 2,05 2,08 2,08 3 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Petencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan % 100,00 4.683.993.053 100,00 5.012.093.553 100,00 5.012.093.553 100,00 5.012.093.553 100,00 20.048.374.212 Diskanak Presentasi Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Perencanaan sesuai Target 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentasi Kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pelayanan Kesekretariatan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 III.2 PARIWISATA 9.560.030.000 11.443.216.600 12.587.538.260 13.846.292.086 47.437.076.946 1 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisatawan Domestik Wisatawan 8.064.000 5.030.342.000 8.544.000 5.533.376.200 9.024.000 6.086.713.820 9.600.000 6.695.385.202 9.600.000 23.345.817.222 Disbudpar Kunjungan Wisatawan Mancanegara Wisatawan 336.000 356.000 376.000 400.000 400.000 Jumlah event pariwisata event 12 14 16 18 70 2 Program Pengembangan Destinasi Priwisata Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha 20 1.434.826.000 30 2.258.170.400 40 2.483.987.440 50 2.732.386.184 150 8.909.370.024 Disbudpar 3 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 2 3.094.862.000 2 3.651.670.000 2 4.016.837.000 2 4.418.520.700 2 15.181.889.700 Disbudpar III.3 PERTANIAN 58.817.851.904 59.874.403.404 53.574.403.404 44.729.093.404 216.946.603.616 1 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Produksi padi dan palawija Ton 570.750 8.597.899.404 571.950 8.597.899.404 573.152 6.960.975.904 574.356 5.960.975.904 574.356 30.117.750.616 Distanhorbun Padi Ton GKG 418.884 419.931 420.981 422.033 422.033 Palawija Ton 151.867 152.019 152.171 152.323 152.323 Produktivitas tanaman pangan: Produktivitas Padi ku/ha 55,78 56,36 56,94 57,52 57,52 Produktivitas Padi Sawah ku/ha 33,64 33,66 33,69 33,73 33,73 Produktivitas Palawija ku/ha 171,92 172,05 172,22 172,44 172,44 Persentase nilai tambah tanaman pangan % 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 2 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan Produksi Tanaman Perkebunan: Ton 8.032 6.567.180.500,00 8.073 6.567.180.500,00 8.116 6.030.208.000,00 8.160 5.030.208.000,00 8.160 24.194.777.000,00 Distanhorbun Persentase nilai tambah tanaman perkebunan % 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 3 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Produksi Tanaman Hortikultura: 8.675.947.000 8.675.947.000 6.727.400.000 5.345.400.000 29.424.694.000 Distanhorbun Produksi Buah-buahan Ton 60.572 60.602 60.633 60.663 60.663 Produksi Sayuran Ton 92.950 92.996 93.043 93.089 93.089 Produksi Tanaman Hias Tangkai 4.192.294 4.194.390 4.196.487 4.198.586 4.198.586 Pohon 415.494 415.702 415.910 416.118 416.118 Produksi tanaman obat Ton 4.453 4.455 4.457 4.460 4.460 Produktivitas sayuran ku/ha 116,17 116,23 116,30 116,36 116,36 Persentase nilai tambah tanaman hortikultura % 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 4 Program Pengembangan Teknologi Pertanian Persentase pelayanan teknis pertanian % 80,00 6.374.558.000 80,00 6.374.558.000 80,00 6.509.590.000 80,00 6.509.590.000 80,00 25.768.296.000 Distanhorbun Jumlah benih/bibit unggul yang dihasilkan Ton 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Jumlah data dan Informasi pertanian dok 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-62 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 5 Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani Persentase penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya % 100,00 6.168.184.000 100,00 6.168.184.000 100,00 5.972.402.000 100,00 4.354.402.000 100,00 22.663.172.000 Distanhorbun Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kemampuannya klpk 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 Jumlah metode teknologi pertanian unit 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 85,00 5.624.482.000 85,00 6.730.182.000 85,00 6.913.375.000 85,00 6.913.375.000 85,00 26.181.414.000 Distanhorbun Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 Persetase perencanaan sesuai target % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 Persentase kinera keuangan perangkat daerah sesuai target % 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Peternakan Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan, perikanan dan perikanan % 100,00 8.534.697.000 100,00 8.735.549.000 100,00 7.120.549.000 100,00 4.734.814.500 100,00 28.821.461.500 Diskanak 8 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan Produksi Daging ton 193.274,76 5.985.088.000 199.073,00 5.735.087.500 205.045,20 5.275.087.500 211.196,55 4.365.512.000 211.196,55 21.615.774.500 Diskanak Produksi Telur ton 47.633,82 47.748,14 47.862,74 47.977,61 47.977,61 Produksi Susu ton 20.108,00 20.912,00 21.749,00 22.619,00 22.619,00 Produksi Olahan Ternak ton 73.260,90 75.458,72 77.722,48 80.054,16 Peningkatan status kelas Kelompok peternakan % 2,11 2,15 2,20 2,25 2,25 Produksi DOC (Day Out Chick/Bibit) Ayam Lokal Unggul termasuk Terbanyak di Indonesia Ekor 6.390.151 7.462.524 8.723.047 10.205.538 10.205.538 9 Program Pencegahan, penanggulangan penyakit hewan dan pengamanan kesehatan Produk Hewan Penanggulangan Penyakit Hewan: 2.289.816.000 2.289.816.000 2.064.816.000 1.514.816.000 8.159.264.000 Diskanak - Rabies Kecamatan 40 40 40 40 40 - Anthrax Kecamatan 40 40 40 40 40 - SE Kecamatan 40 40 40 40 40 - AI Kecamatan 40 40 40 40 40 - Brucellosis Kecamatan 40 40 40 40 40 peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH Kecamatan 40 40 40 40 40 III.3 PERDAGANGAN 32.610.359.697 30.162.357.697 20.421.003.834 19.962.922.077 23.028.829.697 1 Program Pengembangan Perdagangan Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA) Eksportir 328,00 19.425.813.897 348,00 15.452.877.297 368,00 7.173.585.292 388,00 5.407.206.140 388,00 6.237.645.413 Disperdagin Jumlah sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga Unit 5,00 6,00 6,00 6,00 23,00 2 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku % 60,56 5.732.376.800 62,70 6.034.700.000 63,90 4.975.553.919 65,20 5.456.664.852 65,20 6.294.700.000 Disperdagin 3 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Dan delaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 95,00 7.452.169.000 95,00 8.674.780.400 96,00 8.271.864.623 97,00 9.099.051.085 97,00 10.496.484.284 Disperdagin Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,00 97,5 98,00 98,00 98,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 94,00 95,00 96,00 97,00 97,00 III.4 PERINDUSTRIAN 12.341.433.000 13.393.943.000 12.135.296.863 12.593.378.620 50.464.051.484 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-63 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 1 Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Jumlah komoditi unggulan IKM Jenis 5 12.341.433.000 5 13.393.943.000 5 12.135.296.863 5 12.593.378.620 20 50.464.051.484 Disperdagin Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM IKM 500 500 500 500 2.000 III.5 TRANSMIGRASI 183.245.000 207.761.037 205.298.245 199.151.858 842.256.483 1 Program Transmigrasi Regional Laju pengiriman transmigrasi regional % 100,00 183.245.000 100,00 207.761.037 100,00 205.298.245 100,00 199.151.858 100,00 842.256.483 Disnaker IV PENUNJANG URUSAN IV.I PERENCANAAN PEMBANGUNAN 23.855.428.000 20.887.930.104 20.887.930.104 20.887.930.104 104.158.847.540 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD % 100,00 2.854.796.000 100,00 2.765.842.167 100,00 2.653.828.491 100,00 2.599.950.051 100,00 15.251.460.494 Bappedalitbang Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD % 25,72 28,30 34,13 34,24 34,24 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam Konsistensi program RKPD terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100,00 2.250.000.000 100,00 2.325.216.801 100,00 2.370.488.484 100,00 2.377.930.132 100,00 11.328.913.243 Bappedalitbang Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100,00 2.661.384.000 100,00 2.673.999.321 100,00 2.714.441.715 100,00 2.703.794.631 100,00 11.411.348.000 Bappedalitbang Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100,00 3.520.004.000 100,00 2.325.216.801 100,00 2.370.488.484 100,00 2.377.930.132 100,00 11.804.898.553 Bappedalitbang Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Inprastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW % 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 5 Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Prosentase Hasil Kajian /Penelitian yang Inovatif yang disosilisasikan ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat Oleh Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi/Lembaga Peneliti % 100,00 3.230.000.000 100,00 3.487.825.201 100,00 3.578.972.809 100,00 3.919.181.143 100,00 16.937.591.095 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indek Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 80,00 9.339.244.000 80,00 7.309.829.815 80,00 7.199.710.122 80,00 6.909.144.016 80,00 37.424.636.155 Bappedalitbang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai % 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 Persentase Perencanaan Sesuai Target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai % 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 Persentase Pelayanan Kepegawaian 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IV.2 KEUANGAN 60.572.331.814 59.122.430.683 60.029.783.241 54.122.430.683 231.622.075.290 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-64 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 1 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah % 83,33 3.017.617.000 86,11 2.528.252.427 88,89 2.506.494.455 91,67 2.417.917.342 91,67 9.896.119.737 BPKAD Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan % 88,89 91,67 94,44 97,22 97,22 Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada 2 Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari % 99,91 2.428.594.000 99,91 1.584.377.721 99,92 2.506.494.455 99,93 1.545.407.737 99,93 7.688.196.072 BPKAD Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit Dokumen 931,00 915,00 1.223,00 1.169,00 4.238,00 Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap % 93,14 93,20 93,26 93,32 93,32 3 Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Waktu Tepat 2.883.510.000 Tepat 2.570.388.648 Tepat 2.564.523.853 Tepat 2.445.438.445 Tepat 10.069.064.706 BPKAD Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah % 88,89 91,67 94,44 97,22 97,22 4 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD % 86,12 2.615.479.000 88,89 2.015.530.258 91,67 2.045.951.307 94,45 2.590.959.220 94,45 8.932.219.060 BPKAD Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah % 86,12 88,89 91,67 94,45 94,45 Persentase BMD yang dimanfaatkan % 48,01 48,28 48,54 48,81 48,81 Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan % 33,03 34,06 35,10 36,13 36,13 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat % 75,00 7.213.245.000 80,00 7.234.994.816 82,00 7.217.432.357 85,00 6.933.821.124 85,00 28.055.928.460 BPKAD Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai % 85,00 85,00 87,00 87,00 87,00 Persentase Perencanaan sesuai Target % 85,00 85,00 87,00 87,00 87,00 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target % 85,00 85,00 87,00 87,00 87,00 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 85,00 85,00 87,00 87,00 87,00 6 Program Perencanaan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Rp (dalam milyar) 7.709,00 844.926.745 7.872,00 860.701.801 8.019,00 916.063.017 8.161,00 796.619.641 8.161,00 3.418.311.205 Bappenda 7 Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah % 63,78 335.045.050 62,46 307.562.366 61,32 327.345.091 60,25 284.663.308 60,25 1.254.615.815 Bappenda 8 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp (dalam milyar) 2.792,00 2.355.883.275 2.955,00 1.786.458.487 3.101,00 1.770.080.971 3.244,00 1.457.177.435 3.244,00 7.369.600.168 Bappenda 9 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah Lainnya Rp (dalam milyar) 785,00 3.051.025.292 836,00 2.717.209.842 878,00 2.856.699.983 921,00 2.454.933.023 921,00 11.079.868.140 Bappenda Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah WP 4.990,00 5.185,00 5.400,00 5.616,00 5.616,00 Jumlah Piutang 8 Pajak Dearah Berbayar Rp (dalam milyar) 28,00 27,35 26,26 25,21 25,21 10 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Jumlah Penerimaan PBB P2 Rp (dalam Milyar) 508,00 16.104.636.050 541,00 15.515.578.079 568,00 15.650.443.866 596,00 12.836.494.895 596,00 60.107.152.890 Bappenda Colection Ratio % 59,27 62,97 65,79 70,76 70,76 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-65 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar Rp (dalam Milyar) 97,00 99,86 102,85 105,94 105,94 11 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Penerimaan BPHTB Rp (dalam milyar) 591,00 2.619.624.000 629,00 2.186.103.205 661,00 2.332.538.635 694,00 2.015.825.500 694,00 9.154.091.340 Bappenda 12 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A Persentase Realisasi Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A % 100,00 600.000.000 100,00 1.198.696.665 100,00 1.391.779.697 100,00 1.320.336.768 100,00 4.510.813.130 Bappenda 13 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 80,00 16.502.746.402 85,00 18.616.576.368 90,00 17.943.935.554 95,00 17.022.836.244 95,00 70.086.094.568 Bappenda Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 80,00 83,00 85,00 90,00 90,00 Persentase Perencanaan sesuai Target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 IV.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26.390.562.000 26.390.562.136 26.390.562.136 21.390.562.136 120.365.327.407 1 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 20 17.114.821.000 20 17.114.821.088 20 17.114.821.088 20 13.872.218.486 20 83.508.807.662 BKPP Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 1,59 1,75 1,92 2,11 8,93 BKPP Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 10,02 11,02 12,12 13,34 80,66 BKPP 2 Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja serta Kesejahteraan ASN Persentase pegawai ASN Pemkab Bogor yang mempunyai nilai SKP Minimal Baik % 85,01 2.754.196.000 85,01 2.754.196.014 85,01 2.754.196.014 85,01 2.232.381.435 85,01 10.494.969.463 BKPP Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN yang memenuhi persyaratan % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BKPP Penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BKPP 3 Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi % 72,04 1.679.056.000 73,00 1.679.056.009 73,50 1.679.056.009 74,00 1.360.939.252 74,00 7.909.060.269 BKPP Persentase Kenaikan pangkat tepat waktu % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BKPP Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah orang 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah orang 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah orang 10.656,00 10.656,00 10.656,00 10.656,00 10.656,00 4 Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi data persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan % 90,65 1.186.568.000 90,65 1.186.568.006 90,65 1.186.568.006 90,65 961.758.849 90,65 4.521.462.861 BKPP persentase akurasi data kepegawaian % 83,72 90,00 90,00 90,00 90,00 BKPP 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 90,00 3.655.921.000 90,23 3.655.921.019 90,45 3.655.921.019 90,68 2.963.264.114 90,68 13.931.027.151 BKPP Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,25 97,30 97,30 97,30 97,30 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-66 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 V URUSAN PENDUKUNG V.1 PENGAWASAN 5.989.505.000 5.989.505.397 5.989.505.397 5.989.505.397 23.958.021.587 1 Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan temuan 100 1.564.396.000 100 1.564.396.153 100 1.564.395.836 100 1.564.396.015 100 6.257.584.108 Inspektorat 2 Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B" Predikat B 858.290.000 BB 858.289.840 BB 858.289.808 A 858.289.756 A 3.433.159.461 Inspektorat Tindak Lanjut temuan BPK % 80 80 80 80 80 3 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75,00 3.566.819.000 80,00 3.566.819.403 82,00 3.566.819.753 85,00 3.566.819.626 85,00 14.267.278.019 Inspektorat Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 85,00 85,00 87,00 87,00 87,00 Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 V.2 SEKRETARIAT DPRD 54.191.535.000 54.191.535.362 54.191.535.362 49.191.535.362 211.766.141.087 1 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Presentase Raperda yang difasilitasi % 70,00 24.142.260.000 75,00 28.181.316.154 80,00 23.250.232.650 85,00 20.089.019.811 85,00 95.662.828.615 Setwan Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Ada/Tidak ada ada ada ada ada 2 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Ada/Tidak ada 16.626.091.000 ada 14.599.550.211 ada 13.311.538.913 ada 11.350.331.181 ada 55.887.511.304 Setwan 3 Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 65,00 10.938.589.000 70,00 9.279.061.160 75,00 15.759.903.559 80,00 16.118.842.579 80,00 52.096.396.298 Setwan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100 100 100 100 100 persentase pelayanan kepegawaian % 90,00 91,00 92,00 93,00 93,00 4 Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Persentase Perencanaan sesuai target % 100 2.484.595.000 100 2.131.607.837 100 1.869.860.241 100 1.633.341.792 100 8.119.404.870 Setwan Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 90,00 91,00 92,00 93,00 93,00 V.3 SEKRETARIAT DAERAH 133.083.850.000 113.383.784.512 113.383.784.608 108.383.784.810 448.535.204.799 1 Program Koordinasi Lingkup Perekonomian Jumlah BUMD Sehat BUMD 3,00 1.183.000.000 4,00 1.183.000.000 4,00 1.183.000.000 5,00 1.183.000.000 5,00 4.732.000.000 Setda Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian Rumusan Kebijakan 6,00 10,00 1,00 3,00 20,00 Setda 2 Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan di Bidang Keagamaan Kegiatan 15,00 11.745.349.000 15,00 11.745.349.000 15,00 11.745.349.000 15,00 11.745.349.000 60,00 46.981.396.000 Setda 3 Program Koordinasi Lingkup Administrasi Pemerintahan Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan Rumusan Kebijakan 4,00 43.229.234.000 4,00 43.229.234.999 4,00 43.229.234.999 4,00 38.229.234.999 16,00 167.916.938.997 Setda 4 Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah Produk hukum daerah yang diterbitkan Produk Hukum Daerah 438,00 1.372.331.000 438,00 1.372.331.900 438,00 1.372.331.900 438,00 1.372.331.900 1.752,00 5.489.326.700 Setda 5 Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum Persentase cakupan bantuan hukum yang tertangani % 100,00 1.085.000.000 100,00 1.085.000.000 100,00 1.085.000.000 100,00 1.085.000.000 100,00 4.340.000.000 Setda 6 Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat Rumusan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Rumusan Kebijakan 14,00 2.876.384.000 14,00 2.876.384.000 14,00 2.876.384.000 14,00 2.876.384.000 56,00 11.505.536.000 Setda 7 Program Koordinasi Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan Rumusan Kebijakan lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan Rumusan Kebijakan 2,00 1.167.961.000 2,00 1.167.961.000 2,00 1.167.961.000 2,00 1.167.961.000 8,00 4.671.844.000 Setda 8 Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah Kerjasama daerah Kerjasama Daerah 50,00 448.025.000 54,00 448.025.750 64,00 448.025.750 71,00 448.025.750 239,00 1.792.102.250 Setda RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-67 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 9 Program Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah % 98,00 16.229.757.000 98,00 16.229.687.600 98,00 16.229.687.600 98,00 16.229.687.600 98,00 64.918.819.800 Setda 10 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Rumusan Kebijakan 34,00 649.175.000 35,00 649.175.000 35,00 649.175.000 36,00 649.175.000 140,00 2.596.700.000 Setda 11 Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Rumusan Akuntabilitas Kinerja Rumusan Kebijakan 4,00 2.425.000.000 4,00 2.425.000.000 4,00 2.425.000.000 4,00 2.425.000.000 16,00 9.700.000.000 Setda 12 Program Kajian Strategis Rumusan Kajian Strategis Kajian 60,00 150.000.000 60,00 150.000.000 60,00 150.000.000 60,00 150.000.000 240,00 600.000.000 Setda 13 Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 70,00 4.095.393.000 75,00 4.095.393.000 80,00 4.095.393.000 85,00 4.095.393.000 85,00 16.381.572.000 Setda Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 Setda Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 Setda 14 Program Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang terlayani % 100,00 2.329.210.000 100,00 2.329.210.263 100,00 2.329.210.263 100,00 2.329.210.263 100,00 9.316.841.052 Setda Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 92,00 94,00 96,00 98,00 98,00 15 Program Pengelolaan Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah Index kepuasaan pelayanan kesekretariatan % 70,00 44.098.031.000 75,00 24.398.032.000 80,00 24.398.032.000 85,00 24.398.032.000 100,00 97.592.128.000 Setda Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100,00 VI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK VI.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10.558.639.849 10.614.024.849 10.614.024.849 10.614.024.849 42.456.099.396 1 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Politik Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan di masyarakat Kegiatan 9,00 8.822.538.429 9,00 8.890.748.589 9,00 8.956.849.493 9,00 9.020.869.258 9,00 35.691.005.769 Kesbangpol Jumlah Pembinaan Politik Kegiatan 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Persentase peran aktif, penguatan dan pemberdayaan orkesmas % 37,41 38,90 40,46 42,08 42,08 2 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan,Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 96,55 1.736.101.420 96,55 1.723.276.260 96,55 1.657.175.356 96,55 1.593.155.591 96,55 6.765.093.626 Kesbangpol Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 Persentase perencanaan sesuai target % 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 Persentase pelayanan kepegawaian % 96,55 96,55 96,55 96,55 96,55 VII KEWILAYAHAN VII.1 KECAMATAN CIBINONG 30.144.401.947 28.460.436.597 28.460.436.597 28.460.436.597 115.525.711.737 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 48.000.000 100 53.266.399 100 53.266.399 100 53.266.399 100 207.799.197 Kec. Cibinong 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.451.835.022 100 2.500.808.607 100 2.500.808.607 100 2.500.808.607 100 8.954.260.844 Kec. Cibinong 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 4.976.410.000 100 4.976.410.000 100 4.976.410.000 100 4.976.410.000 100 19.905.640.000 Kec. Cibinong 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 1.603.907.000 100 1.835.126.212 100 1.835.126.212 100 1.835.126.212 100 7.109.285.635 Kec. Cibinong 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong % 75 1.336.671.925 80 1.336.671.925 85 1.336.671.925 90 1.336.671.925 90 5.346.687.700 Kec. Cibinong 6 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong % 75 1.360.860.000 80 1.360.860.000 85 1.360.860.000 90 1.360.860.000 90 5.443.440.000 Kec. Cibinong RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-68 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 7 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong % 75 1.159.066.000 80 1.159.066.000 85 1.159.066.000 90 1.159.066.000 90 4.636.264.000 Kec. Cibinong 8 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong % 75 1.284.009.000 80 1.284.009.000 85 1.284.009.000 90 1.284.009.000 90 5.136.036.000 Kec. Cibinong 9 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong % 75 1.192.443.000 80 1.192.443.000 85 1.192.443.000 90 1.192.443.000 90 4.769.772.000 Kec. Cibinong 10 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong % 75 1.194.678.000 80 1.194.678.000 85 1.194.678.000 90 1.194.678.000 90 4.778.712.000 Kec. Cibinong 11 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Harapan Jay Kecamatan Cibinong % 75 1.151.287.000 80 1.151.287.000 85 1.151.287.000 90 1.151.287.000 90 4.605.148.000 Kec. Cibinong 12 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong % 75 1.213.401.000 80 1.213.401.000 85 1.213.401.000 90 1.213.401.000 90 4.853.604.000 Kec. Cibinong 13 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong % 75 1.218.918.000 80 1.218.918.000 85 1.218.918.000 90 1.218.918.000 90 4.875.672.000 Kec. Cibinong 14 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong % 75 1.153.470.000 80 1.153.470.000 85 1.153.470.000 90 1.153.470.000 90 4.613.880.000 Kec. Cibinong 15 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong % 75 1.281.325.000 80 1.281.325.000 85 1.281.325.000 90 1.281.325.000 90 5.125.300.000 Kec. Cibinong 16 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong % 75 1.233.470.000 80 1.233.470.000 85 1.233.470.000 90 1.233.470.000 90 4.933.880.000 Kec. Cibinong 17 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong % 75 1.224.518.000 80 1.224.518.000 85 1.224.518.000 90 1.224.518.000 90 4.898.072.000 Kec. Cibinong 18 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 6.060.133.000 80 3.090.708.453 85 3.090.708.453 90 3.090.708.453 90 15.332.258.360 Kec. Cibinong Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-69 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.2 KECAMATAN GUNUNG PUTRI 2.391.851.500 2.643.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 10.321.161.845 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.000.000 100 9.382.416 100 25.560.156 100 26.590.377 100 91.532.949 Kec. Gunungputri 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 684.519.500 100 339.330.702 100 924.425.643 100 961.685.302 100 2.909.961.147 Kec. Gunungputri 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 604.967.000 100 189.212.051 100 515.463.147 100 536.239.270 100 1.845.881.467 Kec. Gunungputri 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.072.365.000 80 2.105.178.279 85 1.177.654.503 90 1.118.588.500 90 5.473.786.282 Kec. Gunungputri Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.3 KECAMATAN CITEUREUP 7.223.414.800 9.316.317.295 9.877.668.857 10.319.231.577 36.736.632.529 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.840.000 100 12.932.782 100 14.183.082 100 15.166.576 100 58.122.439 Kec. Citeureup 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 277.607.000 100 763.393.368 100 837.195.800 100 895.249.264 100 2.773.445.432 Kec. Citeureup 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 861.379.200 100 861.379.200 100 861.379.200 100 861.379.200 100 3.445.516.800 Kec. Citeureup 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 734.500.000 100 599.692.437 100 657.668.786 100 703.273.352 100 2.695.134.576 Kec. Citeureup 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup % 75 1.346.428.000 80 1.346.428.000 85 1.346.428.000 90 1.346.428.000 90 5.385.712.000 Kec. Citeureup 6 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup % 75 1.302.034.000 80 1.302.034.000 85 1.302.034.000 90 1.302.034.000 90 5.208.136.000 Kec. Citeureup 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 2.685.626.600 80 4.430.457.509 85 4.858.779.989 90 5.195.701.184 90 17.170.565.282 Kec. Citeureup Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.4 KECAMATAN SUKARAJA 3.136.034.000 3.331.034.483 3.331.034.483 3.331.034.483 13.129.137.448 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 24.852.000 100 65.659.751 100 65.659.751 100 65.659.751 100 221.831.252 Kec. Sukaraja 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 660.000.000 100 874.587.879 100 874.587.879 100 874.587.879 100 3.283.763.636 Kec. Sukaraja 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 700.000.000 100 602.242.652 100 602.242.652 100 602.242.652 100 2.506.727.956 Kec. Sukaraja RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-70 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.751.182.000 80 1.788.544.202 85 1.788.544.202 90 1.788.544.202 90 7.116.814.605 Kec. Sukaraja Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.5 KECAMATAN BABAKAN MADANG 2.096.150.000 2.413.793.103 2.413.793.103 2.413.793.103 9.337.529.310 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.932.000 100 84.009.847 100 84.009.847 100 84.009.847 100 282.961.542 Kec. Babakan Madang 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 702.472.000 100 1.195.303.448 100 1.195.303.449 100 1.195.303.449 100 4.288.382.345 Kec. Babakan Madang 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 562.746.000 100 149.358.382 100 149.358.381 100 149.358.381 100 1.010.821.144 Kec. Babakan Madang 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 800.000.000 80 985.121.427 85 985.121.426 90 985.121.427 90 3.755.364.280 Kec. Babakan Madang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.6 KECAMATAN JONGGOL 3.201.458.000 3.560.344.828 3.560.344.828 3.560.344.828 13.882.492.483 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 55.000.000 100 78.326.878 100 76.787.110 100 75.048.577 100 285.162.565 Kec. Jonggol 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 350.820.000 100 1.403.257.842 100 1.364.306.950 100 1.331.056.811 100 4.449.441.604 Kec. Jonggol 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 532.808.000 100 775.300.368 100 785.856.642 100 794.373.552 100 2.888.338.563 Kec. Jonggol 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 2.262.830.000 80 1.303.459.739 85 1.333.394.124 90 1.359.865.888 90 6.259.549.751 Kec. Jonggol Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.7 KECAMATAN CILEUNGSI 3.091.724.000 3.101.724.138 3.101.724.138 3.101.724.138 12.396.896.414 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 66.420.000 100 63.640.883 100 71.349.257 100 76.570.066 100 277.980.206 Kec. Cileungsi 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.124.133.000 100 1.101.639.769 100 1.226.576.909 100 1.307.590.128 100 4.759.939.806 Kec. Cileungsi 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 829.272.000 100 883.560.708 100 990.580.234 100 1.063.063.538 100 3.766.476.479 Kec. Cileungsi 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.071.899.000 80 1.052.882.779 85 813.217.737 90 654.500.405 90 3.592.499.922 Kec. Cileungsi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-71 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.8 KECAMATAN CARIU 2.628.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 10.557.413.793 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 22.548.229 100 22.548.229 100 22.548.229 100 22.548.229 100 90.192.917 Kec. Cariu 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 789.188.028 100 789.188.028 100 789.188.028 100 789.188.028 100 3.156.752.113 Kec. Cariu 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 338.223.441 100 338.223.441 100 338.223.441 100 338.223.441 100 1.352.893.763 Kec. Cariu 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.478.143.750 80 1.493.143.750 85 1.493.143.750 90 1.493.143.750 90 5.957.574.999 Kec. Cariu Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.9 KECAMATAN SUKAMAKMUR 8.500.303.448 2.643.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 16.429.613.793 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 53.000.000 100 185.611.197 100 186.741.004 100 187.799.456 100 613.151.657 Kec. Sukamakmur 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 352.103.448 100 757.293.685 100 746.964.018 100 730.331.216 100 2.586.692.367 Kec. Sukamakmur 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 356.200.000 100 245.006.780 100 251.382.121 100 257.354.809 100 1.109.943.711 Kec. Sukamakmur 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 7.739.000.000 80 1.455.191.786 85 1.458.016.304 90 1.467.617.967 90 12.119.826.058 Kec. Sukamakmur Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.10 KECAMATAN PARUNG 2.158.021.000 2.413.793.103 2.413.793.103 2.413.793.103 9.399.400.310 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 18.198.000 100 14.032.702 100 14.032.702 100 14.032.702 100 60.296.105 Kec. Parung 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 866.213.000 100 482.163.634 100 482.163.634 100 482.163.634 100 2.312.703.902 Kec. Parung 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 473.610.000 100 296.651.316 100 296.651.316 100 296.651.316 100 1.363.563.949 Kec. Parung 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 800.000.000 80 1.620.945.451 85 1.620.945.451 90 1.620.945.451 90 5.662.836.354 Kec. Parung Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-72 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.11 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 2.397.340.000 2.643.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 10.326.650.345 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 50.000.000 100 18.818.527 100 18.475.444 100 18.527.308 100 105.821.280 Kec. Gunung Sindur 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 536.440.000 100 926.162.705 100 900.441.478 100 895.549.519 100 3.258.593.702 Kec. Gunung Sindur 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 497.940.000 100 585.413.018 100 574.740.284 100 576.353.682 100 2.234.446.985 Kec. Gunung Sindur 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.312.960.000 80 1.112.709.197 85 1.149.446.241 90 1.152.672.939 90 4.727.788.378 Kec. Gunung Sindur Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.12 KECAMATAN KEMANG 4.089.035.000 4.754.312.265 4.754.312.265 4.754.312.265 18.351.971.795 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 67.253.000 100 59.963.531 100 59.963.531 100 59.963.531 100 247.143.592 Kecamatan Kemang 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.060.262.000 100 1.218.335.754 100 1.218.335.754 100 1.218.335.754 100 4.715.269.263 Kecamatan Kemang 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 211.670.000 100 211.670.000 100 211.670.000 100 211.670.000 100 846.680.000 Kecamatan Kemang 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 497.939.000 100 865.326.301 100 865.326.301 100 865.326.301 100 3.093.917.902 Kecamatan Kemang 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang % 75 1.007.487.000 80 1.007.487.000 85 1.007.487.000 90 1.007.487.000 90 4.029.948.000 Kecamatan Kemang 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.244.424.000 80 1.391.529.680 85 1.391.529.680 90 1.391.529.680 90 5.419.013.039 Kecamatan Kemang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.13 KECAMATAN BOJONGGEDE 4.213.400.000 5.124.610.054 5.124.610.054 5.124.610.054 19.587.230.163 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.480.000 100 7.898.974 100 7.898.974 100 7.898.974 100 39.176.921 Kec. Bojonggede 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 671.975.000 100 461.272.143 100 461.272.143 100 461.272.143 100 2.055.791.428 Kec. Bojonggede 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 439.345.000 100 439.345.000 100 439.345.000 100 439.345.000 100 1.757.380.000 Kec. Bojonggede 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 518.422.000 100 366.275.015 100 366.275.015 100 366.275.015 100 1.617.247.044 Kec. Bojonggede 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede % 75 1.143.822.000 80 1.143.822.000 85 1.143.822.000 90 1.143.822.000 90 4.575.288.000 Kec. Bojonggede 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.424.356.000 80 2.705.996.923 85 2.705.996.923 90 2.705.996.923 90 9.542.346.770 Kec. Bojonggede RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-73 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.14 KECAMATAN LEUWILIANG 2.633.018.000 2.872.413.793 2.872.413.793 2.872.413.793 11.250.259.379 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 16.875.000 100 18.572.189 100 18.572.189 100 18.572.189 100 72.591.566 Kec. Leuwiliang 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 542.085.000 100 596.604.739 100 596.604.739 100 596.604.739 100 2.331.899.218 Kec. Leuwiliang 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 421.650.000 100 464.057.091 100 464.057.091 100 464.057.091 100 1.813.821.274 Kec. Leuwiliang 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.652.408.000 80 1.793.179.774 85 1.793.179.774 90 1.793.179.774 90 7.031.947.321 Kec. Leuwiliang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.15 KECAMATAN CIAMPEA 2.641.384.998 3.331.034.483 3.331.034.483 3.331.034.483 12.634.488.446 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.400.000 100 14.644.318 100 45.042.091 100 45.042.091 100 135.128.500 Kec. Ciampea 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 393.622.498 100 192.983.931 100 593.568.080 100 593.568.080 100 1.773.742.589 Kec. Ciampea 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 1.095.596.500 100 334.996.724 100 1.030.362.273 100 1.030.362.273 100 3.491.317.771 Kec. Ciampea 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.121.766.000 80 2.788.409.509 85 1.662.062.039 90 1.662.062.039 90 7.234.299.587 Kec. Ciampea Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.16 KECAMATAN CIBUNGBULANG 3.107.249.000 3.789.655.172 3.789.655.172 3.789.655.172 14.476.214.517 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 25.000.000 100 58.946.298 100 58.946.298 100 58.946.298 100 201.838.895 Kec. Cibungbulang 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.004.435.000 100 1.189.383.043 100 1.189.383.043 100 1.189.383.043 100 4.572.584.130 Kec. Cibungbulang 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 765.426.000 100 625.835.209 100 625.835.209 100 625.835.209 100 2.642.931.627 Kec. Cibungbulang 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.312.388.000 80 1.915.490.622 85 1.915.490.622 90 1.915.490.622 90 7.058.859.865 Kec. Cibungbulang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-74 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.17 KECAMATAN PAMIJAHAN 12.389.655.000 3.789.655.172 3.789.655.172 9.789.655.172 29.758.620.517 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 111.456.000 100 13.187.104 100 15.109.541 100 40.115.856 100 179.868.501 Kec. Pamijahan 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.634.522.500 100 1.715.048.911 100 1.827.900.374 100 4.847.807.528 100 10.025.279.313 Kec. Pamijahan 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 947.611.000 100 1.006.011.907 100 1.152.669.954 100 3.060.340.481 100 6.166.633.342 Kec. Pamijahan 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 9.696.065.500 80 1.055.407.250 85 793.975.304 90 1.841.391.308 90 13.386.839.362 Kec. Pamijahan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.18 KECAMATAN RUMPIN 3.310.551.678 9.560.344.828 3.560.344.828 3.560.344.828 19.991.586.161 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 11.129.000 100 188.448.922 100 70.179.806 100 70.179.806 100 339.937.534 Kec. Rumpin 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 139.429.000 100 2.510.139.641 100 934.795.015 100 934.795.015 100 4.519.158.671 Kec. Rumpin 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 398.758.513 100 1.728.486.286 100 643.701.385 100 643.701.385 100 3.414.647.570 Kec. Rumpin 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 2.761.235.165 80 5.133.269.978,28 85 1.911.668.621,31 90 1.911.668.621 90 11.717.842.386 Kec. Rumpin Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.19 KECAMATAN JASINGA 9.562.825.000 4.018.965.517 4.018.965.517 4.018.965.517 21.619.721.552 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 39.100.000 100 67.561.189 100 67.561.189 100 67.561.189 100 241.783.566 Kec. Jasinga 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 982.752.000 100 1.698.104.691 100 1.698.104.691 100 1.698.104.691 100 6.077.066.072 Kec. Jasinga 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 740.848.000 100 1.107.326.156 100 1.107.326.156 100 1.107.326.156 100 4.062.826.469 Kec. Jasinga 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 7.800.125.000 80 1.145.973.481 85 1.145.973.481 90 1.145.973.481 90 11.238.045.444 Kec. Jasinga Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.20 KECAMATAN PARUNG PANJANG 2.642.391.000 2.872.413.793 2.872.413.793 2.872.413.793 11.259.632.379 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-75 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 25.000.000 100 23.460.294 100 29.809.193 100 28.972.023 100 107.241.509 Kec. Parung Panjang 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 852.000.000 100 1.012.077.085 100 1.240.062.410 100 1.199.441.734 100 4.303.581.229 Kec. Parung Panjang 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 617.000.000 100 664.395.527 100 857.312.377 100 847.141.940 100 2.985.849.844 Kec. Parung Panjang 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.148.391.000 80 1.172.480.887 85 745.229.813 90 796.858.097 90 3.862.959.797 Kec. Parung Panjang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.21 KECAMATAN NANGGUNG 2.336.333.000 2.872.413.793 2.872.413.793 2.872.413.793 10.953.574.379 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 17.800.000 100 70.013.456 100 70.961.831 100 70.625.034 100 229.400.322 Kec. Nanggung 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 740.550.000 100 1.195.012.539 100 1.186.807.643 100 1.180.360.190 100 4.302.730.373 Kec. Nanggung 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 436.365.000 100 725.452.911 100 728.727.955 100 731.789.850 100 2.622.335.715 Kec. Nanggung 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.141.618.000 80 881.934.887 85 885.916.364 90 889.638.719 90 3.799.107.970 Kec. Nanggung Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.22 KECAMATAN CIGUDEG 3.564.220.276 3.789.655.172 3.789.655.172 3.789.655.172 390 14.933.185.793 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 44.500.000 100 48.325.595 100 48.325.595 100 48.325.595 100 189.476.786 Kec. Cigudeg 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.891.555.000 100 2.054.169.019 100 2.054.169.019 100 2.054.169.019 100 8.054.062.058 Kec. Cigudeg 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 453.600.000 100 492.595.281 100 492.595.281 100 492.595.281 100 1.931.385.844 Kec. Cigudeg 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.174.565.276 80 1.194.565.276 85 1.194.565.276 90 1.194.565.276 90 4.758.261.105 Kec. Cigudeg Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.23 KECAMATAN TENJO 2.166.767.000 2.413.793.103 2.413.793.103 2.413.793.103 9.408.146.310 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.000.000 100 54.428.455 100 54.428.455 100 54.428.455 100 193.285.364 Kec. Tenjo 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 593.340.000 100 1.661.229.005 100 1.661.229.005 100 1.661.229.005 100 5.577.027.015 Kec. Tenjo 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 607.727.000 100 446.313.328 100 446.313.328 100 446.313.328 100 1.946.666.983 Kec. Tenjo RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-76 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 935.700.000 80 251.822.316 85 251.822.316 90 251.822.316 90 1.691.166.949 Kec. Tenjo Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.24 KECAMATAN CIAWI 3.194.787.500 3.331.034.483 3.331.034.483 3.331.034.483 13.187.890.948 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 16.130.000 100 62.512.711 100 62.512.711 100 62.512.711 100 203.668.134 Kec. Ciawi 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.022.243.000 100 1.553.887.399 100 1.553.887.399 100 1.553.887.399 100 5.683.905.198 Kec. Ciawi 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 579.682.000 100 642.987.889 100 642.987.889 100 642.987.889 100 2.508.645.668 Kec. Ciawi 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.576.732.500 80 1.071.646.482 85 1.071.646.482 90 1.071.646.482 90 4.791.671.947 Kec. Ciawi Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.25 KECAMATAN CISARUA 4.418.318.000 5.550.720.018 5.591.824.765 5.632.422.219 21.193.285.002 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 20.663.000 100 57.063.707 100 54.346.525 100 51.662.877 100 183.736.109 Kec. Cisarua 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.129.155.000 100 1.167.367.070 100 1.111.780.978 100 1.056.880.900 100 4.465.183.948 Kec. Cisarua 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 229.058.000 100 229.058.000 100 229.058.000 100 229.058.000 100 916.232.000 Kec. Cisarua 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 593.607.000 100 774.754.720 100 804.941.771 100 834.756.142 100 3.008.059.633 Kec. Cisarua 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua % 75 1.545.925.000 80 1.545.925.000 85 1.545.925.000 90 1.545.925.000 90 6.183.700.000 Kec. Cisarua 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 899.910.000 80 1.776.551.521 85 1.845.772.490 90 1.914.139.300 90 6.436.373.312 Kec. Cisarua Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.26 KECAMATAN MEGAMENDUNG 3.119.527.138 3.101.724.138 3.101.724.138 3.101.724.138 12.424.699.552 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 49.620.000 100 55.110.188 100 55.110.188 100 55.110.188 100 214.950.563 Kec. Megamendung 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 605.068.500 100 628.700.954 100 628.700.954 100 628.700.954 100 2.491.171.362 Kec. Megamendung 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 492.465.000 100 546.953.620 100 546.953.620 100 546.953.620 100 2.133.325.861 Kec. Megamendung RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-77 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.972.373.638 80 1.870.959.376 85 1.870.959.376 90 1.870.959.376 90 7.585.251.765 Kec. Megamendung Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.27 KECAMATAN CARINGIN 2.891.724.100 3.101.724.138 3.101.724.138 3.101.724.138 12.196.896.514 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 17.784.000 100 17.681.063 100 17.695.304 100 17.707.219 100 70.867.586 Kec. Caringin 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 813.131.000 100 258.546.251 100 256.256.190 100 254.340.320 100 1.582.273.761 Kec. Caringin 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 410.800.000 100 202.149.009 100 202.311.831 100 202.448.049 100 1.017.708.889 Kec. Caringin 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.650.009.100 80 2.623.347.815 85 2.625.460.812 90 2.627.228.550 90 9.526.046.278 Kec. Caringin Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.28 KECAMATAN CIJERUK 2.243.631.498 2.413.793.103 2.413.793.103 2.413.793.103 9.485.010.808 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 10.684.421 100 10.684.421 100 10.684.421 100 10.684.421 100 42.737.684 Kec. Cijeruk 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 442.676.750 100 482.012.208 100 482.012.208 100 482.012.208 100 1.888.713.375 Kec. Cijeruk 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 317.967.827 100 317.967.827 100 317.967.827 100 317.967.827 100 1.271.871.307 Kec. Cijeruk 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.472.302.500 80 1.603.128.647 85 1.603.128.647 90 1.603.128.647 90 6.281.688.442 Kec. Cijeruk Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.29 KECAMATAN CIOMAS 4.510.893.000 4.728.689.445 4.847.410.524 4.962.083.392 19.049.076.362 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 22.572.000 100 15.363.382 100 16.303.090 100 17.246.657 100 71.485.130 Kec. Ciomas 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 414.845.000 100 982.491.722 100 999.145.151 100 1.012.931.720 100 3.409.413.593 Kec. Ciomas 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 272.830.000 100 272.830.000 100 272.830.000 100 272.830.000 100 1.091.320.000 Kec. Ciomas 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 491.987.000 100 535.719.866 100 544.800.423 100 552.317.778 100 2.124.825.068 Kec. Ciomas 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas % 75 1.417.392.000 80 1.417.392.000 85 1.417.392.000 90 1.417.392.000 90 5.669.568.000 Kec. Ciomas RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-78 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.891.267.000 80 1.504.892.474 85 1.596.939.860 90 1.689.365.237 90 6.682.464.571 Kec. Ciomas Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.30 KECAMATAN DRAMAGA 2.477.465.000 2.643.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 10.406.775.345 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.000.000 100 332.808.698 100 347.148.248 100 336.597.596 100 1.031.554.542 Kec. Dramaga 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 751.273.500 100 1.123.004.711 100 1.085.031.137 100 1.104.451.511 100 4.063.760.858 Kec. Dramaga 3 Program Fasilitasi Kegiatan SKPD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 704.241.500 100 312.717.037 100 318.941.296 100 337.181.032 100 1.673.080.865 Kec. Dramaga 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.006.950.000 80 874.573.002 85 891.982.767 90 864.873.310 90 3.638.379.079 Kec. Dramaga Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.31 KECAMATAN TAMANSARI 2.147.766.000 2.184.482.759 2.184.482.759 2.184.482.759 8.701.214.276 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.000.000 100 452.599.018 100 452.599.018 100 452.599.018 100 1.372.797.053 Kec. Tamansari 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 762.820.000 100 554.486.149 100 554.486.149 100 554.486.149 100 2.426.278.446 Kec. Tamansari 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 328.680.000 100 234.885.228 100 234.885.228 100 234.885.228 100 1.033.335.685 Kec. Tamansari 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.041.266.000 80 942.512.364 85 942.512.364 90 942.512.364 90 3.868.803.091 Kec. Tamansari Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.32 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 2.238.515.103 2.413.793.103 2.413.793.103 2.413.793.103 9.479.894.413 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 75 17.662.000 80 38.930.387 85 40.354.126 90 42.456.333 90 139.402.846 Kec. Klapanunggal 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 75 509.626.000 80 410.255.113 85 425.258.720 90 447.412.143 90 1.792.551.977 Kec. Klapanunggal 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi Kegiatan PD % 75 536.160.000 80 382.100.217 85 396.074.159 90 416.707.242 90 1.731.041.617 Kec. Klapanunggal 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.175.067.103 80 1.582.507.387 85 1.552.106.099 90 1.507.217.385 90 5.816.897.974 Kec. Klapanunggal Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-79 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.33 KECAMATAN CISEENG 2.496.170.800 2.643.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 10.425.481.145 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 50.000.000 100 54.193.699 100 54.193.699 100 54.193.699 100 212.581.098 Kec. Ciseeng 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 202.000.000 100 218.942.545 100 218.942.545 100 218.942.545 100 858.827.634 Kec. Ciseeng 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 451.238.000 100 489.085.129 100 489.085.129 100 489.085.129 100 1.918.493.386 Kec. Ciseeng 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.792.932.800 80 1.880.882.076 85 1.880.882.076 90 1.880.882.076 90 7.435.579.027 Kec. Ciseeng Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.34 KECAMATAN RANCABUNGUR 1.651.172.414 1.955.172.414 1.955.172.414 1.955.172.414 7.516.689.655 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 16.810.000 100 4.103.275 100 19.965.374 100 19.965.374 100 60.844.023 Kec. Rancabungur 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 482.821.214 100 117.855.338 100 573.450.697 100 573.450.697 100 1.747.577.946 Kec. Rancabungur 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 446.541.200 100 108.999.486 100 530.360.628 100 530.360.628 100 1.616.261.942 Kec. Rancabungur 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 705.000.000 80 1.724.214.316 85 831.395.714 90 831.395.714 90 4.092.005.744 Kec. Rancabungur Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.35 KECAMATAN SUKAJAYA 2.492.382.900 2.872.413.793 2.872.413.793 2.872.413.793 11.109.624.279 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 38.325.000 100 45.812.183 100 45.812.183 100 45.812.183 100 175.761.549 Kec. Sukajaya 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 542.537.100 100 765.063.455 100 765.063.455 100 765.063.455 100 2.837.727.466 Kec. Sukajaya 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 631.829.200 100 911.194.240 100 911.194.240 100 911.194.240 100 3.365.411.921 Kec. Sukajaya 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.279.691.600 80 1.150.343.914 85 1.150.343.914 90 1.150.343.914 90 4.730.723.343 Kec. Sukajaya Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.36 KECAMATAN TANJUNGSARI 2.301.457.680 2.643.103.448 2.643.103.448 2.643.103.448 10.230.768.025 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-80 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 42.909.794 100 8.684.213 100 31.403.341 100 27.924.552 100 110.921.900 Kec. Tanjungsari 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 792.281.265 100 168.910.732 100 610.805.057 100 543.141.493 100 2.115.138.548 Kec. Tanjungsari 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 785.458.500 100 219.540.282 100 793.888.659 100 705.943.520 100 2.504.830.961 Kec. Tanjungsari 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 680.808.121 80 2.245.968.221 85 1.207.006.391 90 1.366.093.883 90 5.499.876.616 Kec. Tanjungsari Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.37 KECAMATAN TAJURHALANG 1.682.073.000 1.955.172.414 1.955.172.414 1.955.172.414 7.547.590.241 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 38.880.000 100 9.454.029 100 45.327.248 100 45.327.248 100 138.988.525 Kec. Tajurhalang 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 503.570.000 100 122.447.676 100 587.074.130 100 587.074.130 100 1.800.165.936 Kec. Tajurhalang 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 349.386.000 100 84.956.418 100 407.322.680 100 407.322.680 100 1.248.987.778 Kec. Tajurhalang 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 790.237.000 80 1.738.314.290 85 915.448.356 90 915.448.356 90 4.359.448.002 Kec. Tajurhalang Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.38 KECAMATAN CIGOMBONG 2.413.793.103 2.413.793.103 2.413.793.103 2.413.793.103 9.655.172.413 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 8.800.000 100 2.599.846 100 9.372.147 100 9.647.125 100 30.419.118 Kec. Cigombong 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 962.315.370 100 284.303.619 100 1.024.881.922 100 1.054.951.945 100 3.326.452.856 Kec. Cigombong 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 520.099.750 100 153.656.738 100 553.914.910 100 570.166.767 100 1.797.838.165 Kec. Cigombong 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 922.577.983 80 1.973.232.900 85 825.624.125 90 779.027.266 90 4.500.462.274 Kec. Cigombong Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 VII.39 KECAMATAN LEUWISADENG 1.942.974.300 2.184.482.759 2.184.482.759 2.184.482.759 8.496.422.576 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 14.113.000 100 90.112.958 100 82.229.241 100 75.010.544 100 261.465.743 Kec. Leuwisadeng 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 125.000.000 100 1.176.715.081 100 1.181.144.523 100 1.185.200.325 100 3.668.059.928 Kec. Leuwisadeng 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 534.868.600 100 229.519.490 100 230.383.457 100 231.174.545 100 1.225.946.091 Kec. Leuwisadeng RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-81 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG 2020 2021 2022 2023 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.268.992.700 80 688.135.230 85 690.725.538 95 693.097.345 95 3.340.950.813 Kec. Leuwisadeng Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 95 95 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 95 95 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 95 95 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 95 95 VII.40 KECAMATAN TENJOLAYA 1.788.811.996 1.955.172.414 1.955.172.414 1.955.172.414 7.654.329.237 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 14.527.000 100 3.551.481 100 17.384.368 100 17.384.368 100 52.847.218 Kec. Tenjolaya 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 235.500.000 100 57.573.751 100 281.821.350 100 281.821.350 100 856.716.451 Kec. Tenjolaya 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 408.320.000 100 99.823.839 100 488.633.943 100 488.633.943 100 1.485.411.726 Kec. Tenjolaya 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.130.464.996 80 1.794.223.342 85 1.167.332.752 90 1.167.332.752 90 5.259.353.842 Kec. Tenjolaya Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 85 90 90 Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 85 90 90 Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 85 90 90 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-82 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor periode 2019-2023 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Salah satu tolok ukur keberhasilan suatu daerah adalah adanya peningkatan pencapaian indikator makro pembangunan daerah sebagaimana disajikan dalam tabel 8.1. Indikator kinerja utama pemerintah Kabupaten Bogor yang memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan pecapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 disajikan dalam tabel 8.2. IKU daerah dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun indikator kinerja sasaran (IKU) seluruh Renstra Perangkat Daerah, disajikan pada Tabel 8.3. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 8.1 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 No Indikator Satuan Kondisi awal

(2018)Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 PDRB Trilyun (Rp) Atas Harga Berlaku 221,55 241,86 256,90 273,00 290,24 308,70 308,70 Atas Harga Konstan 148,96 158,25 167,73 177,83 188,58 200,05 200,05 2 PRDB Perkapita Juta (Rp) Atas Harga Berlaku 37,93 40,53 42,16 43,90 45,75 47,72 47,72 Atas Harga Konstan 25,50 26,45 27,45 28,51 29,64 30,84 30,84 3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 6,21 6,24 5,99 6,02 6,05 6,08 6,08 4 Laju Inflasi % 3,35 3,51 3,69 3,87 4,07 4,27 4,27 5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 69,69 70,10 70,59 71,08 71,57 72,07 72,07 6 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 2,20 2,17 2,11 2,06 2,01 1,96 1,96 7 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan % 7,14 6,91 6,78 6,60 6,47 6,38 6,38 8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 9,75 9,61 9,20 8,82 8,45 8,10 8,10 9 Indeks Gini poin 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 10 Indeks Ketimpangan Willioamson poin 0,96 0,90 0,86 0,81 0,77 0,73 0,73 Sumber : Hasil Analisis RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 No Indikator Satuan Kondisi awal
(2018)Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pendidikan poin 61,44 61,5 61,89 62,31 62,73 63,14 63,14 2 Indeks Kesehatan poin 77,82 78,8 79,2 79,6 80,02 80,42 80,42 3 Laju Pertumbuhan Penduduk % 2,20 2,17 2,11 2,06 2,01 1,96 1,96 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 6,21 6,24 5,99 6,02 6,05 6,08 6,08 5 Indeks Reformasi Birokrasi poin 48 60 63 66 68 70 70 6 Indeks Ketimpangan Williamson poin 0,96 0,90 0,86 0,81 0,77 0,73 0,73 7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 56,21 56,71 57,21 57,71 58,21 58,71 58,71 8 Indeks Kebahagiaan poin 67,94 67,95 67,97 67,98 68 68,01 68,01 9 Indeks Pembangunan Gender poin 88,69 88,87 89,16 89,63 90,09 90,56 90,56 10 RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tahun 7,88 8,14 8,3 8,47 8,64 8,8 8,8 11 HLS (Harapan Lama Sekolah) tahun 12,44 12,60 12,68 12,77 12,85 12,94 12,94 12 Indeks Membaca poin 52,69 52,81 53,01 53,2 53,39 53,58 53,58 13 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 70,86 71,22 71,48 71,74 72,01 72,27 72,27 14 Skor Pola Pangan Harapan poin 86,18 86,73 87,28 87,83 88,38 88,93 88,93 15 Crude Birth Rate (CBR) % 25,59 24,8 24,03 23,28 22,56 21,86 21,86 16 PDRB Perkapita (AHB) Juta Rp. 37,93 40,53 42,16 43,90 45,75 47,72 47,72 17 Tingkat Kemiskinan % 7,14 6,91 6,78 6,60 6,47 6,38 6,38 18 Tingkat pengangguran terbuka % 9,75 9,61 9,20 8,82 8,45 8,10 8,10 19 PDRB atas dasar harga berlaku Triliun (Rp) 221,55 241,86 256,90 273,00 290,24 308,70 308,70 20 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 78,57 79,05 80 81,05 81,75 82 82 21 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP 22 Nilai SAKIP predikat B B B BB BB A A 23 Indeks Inovasi Daerah poin 4.280 6.420 9.630 14.445 21.667 32.500 32.500 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Indikator Satuan Kondisi awal
(2018)Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 24 Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap % 84,9 85 85,1 85,2 85,3 85,4 85,4 25 Cakupan Pelayanan Angkutan Umum % 55 60 65 70 75 80 80 26 Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh % 46,2 13,45 28,15 42,02 85,43 100 100 27 Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah % 28,205 36,181 52,599 64,727 70,799 81,526 81,526 28 Indeks risiko bencana Poin 152 150 148 146 144 142 142 29 Indek kerukunan hidup beragama poin 67,75 67,92 68,09 68,26 68,43 68,6 68,6 30 Persentase gangguan trantibum % NA 84,88 69,77 54,65 39,53 24,41 24,41 31 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 57,1 57,57 58,04 58,5 58,9 59 59 32 Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan % NA 20 23,33 26,67 30 33,33 33,33 Sumber : Hasil Analis 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 A ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 69,69 70,10 70,59 71,08 71,57 72,07 72,07 Indikator Makro 2 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 2,20 2,17 2,11 2,06 2,01 1,96 1,96 Indikator Makro 3 Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan % 7,14 6,91 6,78 6,60 6,47 6,38 6,38 Indikator Makro 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) % 9,08 8,62 8,20 7,79 7,40 7,03 7,03 Indikator Makro 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 6,21 6,24 5,99 6,02 6,05 6,08 6,08 Indikator Makro 6 Indeks Gini poin 0,34 0,33 0,33 0,32 0,32 0,31 0,31 Indikator Makro 7 Indeks Pendidikan poin 61,44 61,50 61,89 62,31 62,73 63,14 63,14 IKU Pemda 8 Indeks Kesehatan poin 77,82 78,80 79,20 79,60 80,02 80,42 80,42 IKU Pemda 9 Indeks Ketimpangan Williamson poin 0,96 0,90 0,86 0,81 0,77 0,73 0,73 IKU Pemda 10 Indeks Pembangunan Gender poin 88,69 88,87 89,16 89,63 90,09 90,56 90,56 IKU Pemda 11 RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tahun 7,88 8,14 8,30 8,47 8,64 8,8 8,8 IKU Pemda 12 HLS (Harapan Lama Sekolah) tahun 12,44 12,60 12,68 12,77 12,85 12,94 12,94 IKU Pemda 13 Indeks Membaca poin 52,69 52,81 53,01 53,20 53,39 53,58 53,58 IKU Pemda 14 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 70,86 71,22 71,48 71,74 72,01 72,27 72,27 IKU Pemda 15 Skor Pola Pangan Harapan poin 86,18 86,73 87,28 87,83 88,38 88,93 88,93 IKU Pemda 16 Crude Birth Rate (CBR) % 25,59 24,80 24,03 23,28 22,56 21,86 21,86 IKU Pemda 17 PDRB Perkapita Juta Rp. 37,93 40,53 42,16 43,90 45,75 47,72 47,72 IKU Pemda 18 Tingkat Kemiskinan % 7,14 6,91 6,78 6,60 6,47 6,38 6,38 IKU Pemda 19 Tingkat pengangguran terbuka % 9,75 9,61 9,20 8,82 8,45 8,10 8,10 IKU Pemda 20 PDRB atas dasar harga berlaku Triliun (Rp) 221,55 241,86 256,90 273,00 290,24 308,70 308,70 IKU Pemda 21 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 78,57 79,05 80,00 81,05 81,75 82,00 82,00 IKU Pemda 22 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP IKU Pemda 23 Nilai SAKIP predikat B B B BB BB A A IKU Pemda 24 Capaian Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap % 84,90 85,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40 IKU Pemda 25 Cakupan Pelayanan Angkutan Umum % 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 80,00 IKU Pemda 26 Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh % 46,20 13,45 28,15 42,02 85,43 100 100 IKU Pemda 27 Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah % 28,21 36,18 52,60 64,73 70,80 81,53 81,53 IKU Pemda 28 Persentase gangguan trantibum % NA 84,88 69,77 54,65 39,53 24,41 24,41 IKU Pemda 29 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 57,10 57,57 58,04 58,50 58,90 59,00 59,00 IKU Pemda TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGAN Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bogor Tahun 2020-2023 NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-5 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 30 Persentase Warisan Budaya tak benda yang dilestarikan % NA 20,00 23,33 26,67 30,00 33,33 33,33 IKU Pemda 31 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun poin 867 880 892 905 917 930 930 IKU Disdik 32 Nilai rata-rata UN dari SD poin 74,6 77,98 81,36 84,74 88,12 91,50 91,50 IKU Disdik 33 Nilai rata-rata UN dari SMP poin 49,98 55,08 60,19 65,29 70,40 75,50 75,50 IKU Disdik 34 Persentase sekolah dasar (SD) yang terakreditasi minimal B % 78,17 82,53 86,90 91,24 95,64 100 100 IKU Disdik 35 Persentase sekolah menengah pertama (SMP) yang terakreditasi minimal B % 63,72 68,97 74,21 79,57 84,92 90,62 90,62 IKU Disdik 36 Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 % 82,97 85,39 87,83 90,26 92,70 95,13 95,13 IKU Disdik 37 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) poin 43,33 45,48 47,75 50,13 52,63 55,25 55,25 IKU Disdik 38 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A poin 97,45 97,46 97,47 97,48 97,49 97,50 97,50 IKU Disdik 39 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B poin 92,69 92,7 92,72 93,16 93,17 93,18 93,18 IKU Disdik 40 Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI poin 0,098 0,094 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 IKU Disdik 41 Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs poin 0,273 0,263 0,25 0,24 0,23 0,22 0,22 IKU Disdik 42 Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan % 87,73 92,8 92,80 95,20 97,60 100 100 IKU Dinkes 43 Prevalensi stunting % 0,329 0,329 0,296 0,262 0,229 0,196 0,20 IKU Dinkes 44 Cakupan keluarga bebas rokok % 50,08 52,5 55,00 57,50 60,00 62,50 62,50 IKU Dinkes 45 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 78,22 70 78,00 79,00 80,00 81,00 81,00 IKU Dinkes 46 Cakupan Desa/Kelurahan UCI % 0,871 0,87 0,88 0,89 0,91 0,93 0,93 IKU Dinkes 47 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang % 86,41 85,00 85,10 85,20 85,30 85,40 85,40 IKU DPUPR 48 Persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan infrastruktur penyehatan lingkungan % NA 58,15 58,62 59,09 59,56 60,03 60,03 IKU DPUPR 49 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 67,74 68,20 68,65 69,10 69,55 70,00 70,00 IKU DPUPR 50 Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) % NA 45,00 70,00 80,00 90,00 100 100 IKU DPUPR 51 Persentase luasan RTH Publik sebesar 20% terhadap luas wilayah kawasan perkotaan % 1,90 2,15 2,42 2,68 2,95 3,22 3,22 IKU DPUPR RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-6 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 52 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93,61 94,15 94,79 95,56 96,29 96,97 96,97 IKU DPKPP 53 Persentase lingkungan permukiman kumuh % 0,042 0,067 0,055 0,045 0,011 0 0 IKU DPKPP 54 Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat % 71,95 75,00 78,00 81,00 84,00 87,00 87,00 IKU DPKPP 55 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 76,52 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 IKU Satpol PP 56 Persentase jumlah korban bencana yang selamat % NA 100 100 100 100 100 100 IKU BPBD 57 Persentase masyarakat yang mendapat Rehabilitasi Rekonstruksi % NA 100 100 100 100 100 100 IKU BPBD 58 Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran % NA 27,98 28,26 28,54 28,83 29,12 29,12 IKU Disdamkar 59 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten / Kota % NA 11,67 16,67 20,00 23,33 28,33 28,33 IKU Disdamkar 60 Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran % NA 10 15,00 20,00 25,00 30,00 30,00 IKU Disdamkar 61 Persentase PMKS yang ditangani % NA 14,21 14,34 14,35 14,35 14,35 14,35 DINSOS 62 Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS % 16.729 28,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 DINSOS 63 Cakupan pembinaan kualitas kehidupan sosial % 0,44 0,49 0,54 0,59 0,63 0,68 0,68 IKU Kesbangpol 64 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % NA 11,94 12,38 12,78 13,20 14,53 14,53 IKU Disnaker 65 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta % 49,2 27,80 27,80 27,85 27,90 27,95 27,95 IKU DP3AP2KB 66 Persentase terbentuknya kecamatan layak anak % 25,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 IKU DP3AP2KB 67 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % NA 80,00 80,00 85,00 85,00 90,00 90,00 IKU DP3AP2KB 68 Cakupan Penyediaan data informasi data mikro keluarga di setiap desa % NA 100 100 100 100 100 100 IKU DP3AP2KB 69 Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevelance Rate (CPR) % 73,63 70,63 70,69 70,75 70,82 70,88 70,88 IKU DP3AP2KB 70 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin Ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) % NA 16,578 16,486 16,394 16,302 16,21 16,21 IKU DP3AP2KB 71 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (DO) % NA 12,13 12,05 11,97 11,88 11,81 11,81 IKU DP3AP2KB RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-7 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 72 Penanganan Desa Rawan Pangan desa NA 19 40 62 85 109 109 IKU DKP 73 Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita IKU DKP Energi % 102,26 102,5 102,8 103,1 103,4 103,7 103,7 Protein % 143,68 144 144,3 144,6 144,9 145,2 145,2 74 Ketersediaan Pangan Utama % 63,00 38,33 37,63 36,96 36,33 35,72 35,72 IKU DKP 75 Skor Angka Kecukupan Energi % 105,80 105,60 105,00 104,40 103,80 103,20 103,20 IKU DKP 76 Skor Angka Kecukupan Protein % 110,90 111,10 111,30 111,50 111,80 112,10 112,10 IKU DKP 77 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,50 93,50 IKU DKP 78 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,50 93,50 IKU DKP 79 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 95,02 100 100 100 100 100 100 IKU DKP 80 Keamanan Pangan Segar yang Diuji % NA 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 91,00 IKU DKP 81 Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah % 28,21 36,18 52,60 64,73 70,80 81,53 81,53 IKU DLH 82 Indeks Kualitas Udara poin 72,42 72,92 73,42 73,92 74,42 74,92 74,92 IKU DLH 83 Indeks Kualitas Air poin 47,55 48,05 48,51 49,05 49,55 59,05 59,05 IKU DLH 84 Indeks Kualitas Tutupan Lahan poin 58,66 59,16 59,66 60,16 60,66 61,16 61,16 IKU DLH 85 cakupan penerbitan KTP % 100 100 100 100 100 100 100 IKU DISDUK 86 cakupan penerbitan akte kelahiran anak % 92,23 92,77 92,90 94,12 95,30 96,43 96,43 IKU DISDUK 87 persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK % 100 100 100 100 100 100 100 IKU DISDUK 88 Indek Desa Membangun (IDM) poin 0,6336 0,6337 0,6338 0,6339 0,6340 0,6341 0,6341 IKU DPMD 89 Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan keuangannya % 100 100 100 100 100 100 100 IKU DPMD 90 Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa % 100 100 100 100 100 100 100 IKU DPMD 91 Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 IKU DPMD 92 Persentase lembaga desa aktif % 100 100 100 100 100 100 100 IKU DPMD 93 Persentase program/kegiatan desa yang dilaksanakan melalui swadaya % 100 100 100 100 100 100 100 IKU DPMD 94 Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (V/C rasio) % 0,82 0,80 0,78 0,77 0,75 0,70 0,70 IKU Dishub 95 Persentase layanan angkutan darat % 0,58 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,80 IKU Dishub 96 Indeks SPBE poin 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 IKU Diskominfo 97 Diseminasi Informasi melalui Media % 70 70 70 75 80 85 85 IKU Diskominfo 98 Persentase Koperasi Aktif dan sehat % 31,61 34,70 37,92 41,45 45,31 49,53 49,53 IKU DISKOPUKM RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-8 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 99 Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil poin NA 100 120 130 140 150 150 IKU DISKOPUKM 100 Jumlah Nilai Investasi PMA/ PMDN Trilyun Rp. 8,69 9,1 9,60 10,10 10,60 11,20 11,20 IKU DPMPTSP PMA Trilyun Rp. 5,05 5,29 5,58 5,87 6,16 6,50 6,50 IKU DPMPTSP PMDN Trilyun Rp. 3,64 3,81 4,02 4,23 4,44 4,69 4,69 IKU DPMPTSP 101 Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN perusahaan 331 340 350 360 370 380 380 IKU DPMPTSP PMA perusahaan 173 177 181 185 189 193 193 IKU DPMPTSP PMDN perusahaan 158 163 169 175 181 187 187 IKU DPMPTSP 102 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) rasio 20,00 30,00 35,00 38,00 41,00 45,00 45,00 IKU DPMPTSP 103 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN % 98,4 4,70 5,50 5,20 4,90 5,60 5,60 IKU DPMPTSP 104 Rata-rata waktu penyelesaian perizinan melalui OPTIMIS (Hari Kerja) hari 3-10 7 6 6 5 5 5 IKU DPMPTSP 105 Perizinan Non OSS Berstandar ISO izin 77 20 40 60 70 80 80 IKU DPMPTSP 106 Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha % NA 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 IKU Dispora 107 Jumlah Atlet berpretasi atlit NA 291 318 187 226 217 217 IKU Dispora 108 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun unit NA 1 8 6 7 6 6 IKU Dispora 109 Jumlah Kunjungan Wisatawan wisatawan 7.513.209 7.900.000 8.400.000 8.900.000 9.400.000 10.000.000 10.000.000 IKU Disbudpar 110 Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan unit NA 58 66 73 80 87 87 IKU Disbudpar 111 Persentase Pengunjung perpustakaan % 1,30 1,81 1,84 1,86 1,89 1,93 1,93 IKU DAP 112 Persentase Pengelolaan arsip secara baku berbasis TIK % 3,13 15,63 31,25 46,88 62,50 78,13 78,13 IKU DAP 113 Produksi Perikanan ton 143.456 146.681 148.985 151.319 153.679 156.070 156.070 IKU Diskanak 114 Produksi Peternakan ton 248.177 254.500 261.017 267.733 274.657 281.793 281.793 IKU Diskanak 115 Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan IKU Distanhorbun Produksi padi Ton GKG 545.418 417.839 418.884 419.931 420.981 422.033 422.033 Produksi Palawija (Ton) Ton 162.190 151.715 151.867 152.019 152.171 152.323 152.323 Produksi sayuran (Ton) Ton 95.252 92.487 92.950 92.996 93.043 93.089 93.089 Produksi buah-buahan (Ton) Ton 131.369 59.972 60.572 60.602 60.633 60.663 60.663 Produksi tanaman hias bunga (tangkai) Tangkai 4.389.308 4.150.786 4.192.294 4.194.390 4.196.487 4.198.586 4.198.586 Produksi tanaman hias daun indah (pohon) Pohon 527.119 411.380 415.494 415.702 415.910 416.118 416.118 Produksi tanaman obat (Ton) Ton 11.228 4.409 4.453 4.455 4.457 4.460 4.460 Produksi tanaman perkebunan (Ton) Ton 7.939 7.993 8.032 8.073 8.116 8.160 8.160 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-9 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 116 Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya: IKU Distanhorbun - Produktivitas padi sawah (ku/ha) ku/ha 63,25 55,20 55,78 56,36 56,94 57,52 57,52 - Produktivitas padi gogo (ku/ha) ku/ha 32,58 33,62 33,64 33,66 33,69 33,73 33,73 - Produktivitas palawija (ku/ha) ku/ha 172,02 171,83 171,92 172,05 172,22 172,44 172,44 - Produktivitas sayuran (ku/ha) ku/ha 116,05 116,11 116,17 116,23 116,30 116,36 116,36 117 Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (%) % NA 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 IKU Distanhorbun 118 Jumlah kelembagaan kelompok tani yang terbentuk (klpk) klpk 0 8 8 8 8 8 40 IKU Distanhorbun 119 Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan Juta Rp. 29.721.902 32.000.000 34.000.000 36.000.000 38.000.000 41.000.000 41.000.000 IKU Disperdagin 120 Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Juta Rp. 117.985.635 126.000.000 135.000.000 143.000.000 152.000.000 161.000.000 161.000.000 IKU Disperdagin 121 Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 100 100 100 100 100 IKU Bappedalitbang 122 Persentase Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 IKU Bappedalitbang 123 Persentase Inovasi di Kabupaten Bogor % 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 IKU Bappedalitbang 124 Ketepatan Penetapan APBD Tepat/Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu IKU BPKAD 125 Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP % 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) IKU BPKAD 126 Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik % 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) 100.00% (72 PD) IKU BPKAD 127 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah % 38,28 34,19 36,22 37,54 38,68 39,75 39,75 IKU Bappenda 128 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah % 103,59 100 100 100 100 100 100 IKU Bappenda 129 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah % 70,47 68,32 67,50 67,91 67,95 68,21 68,21 IKU Bappenda 130 Persentase Penataan ASN sesuai formasi dan kebutuhan % NA 72,04 72,04 73,00 73,50 74,00 74,00 IKU BKPP 131 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan % NA 11,00 9,68 10,64 11,71 12,88 12,88 IKU BKPP 132 Persentase ASN yang mempunyai penilaian prestasi kerja minimal baik % NA 85,01 85,01 85,01 85,01 85,01 85,01 IKU BKPP 133 Kontribusi BUMD terhadap penerimaan pembiayaan daerah % NA 4,27 4,27 4,60 .4.46 7,10 7,10 IKU Setda RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-10 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 134 Persentase rancangan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan % NA 15,38 23,08 38,46 3,85 11,54 11,54 IKU Setda 135 Kualitas penyusunan LPPD Nilai 3,06 3,40 3,40 3,45 3,50 3,55 3,55 IKU Setda 136 Persentase penyelesaian kasus tanah % 70,00 70,25 79,07 83,72 88,37 93,02 93,02 IKU Setda 137 Jumlah DOB DOB 0 1 2 2 2 0 2 IKU Setda 138 Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan % 119,17 100 100 100 100 100 100 IKU Setda 139 Persentase permasalahan hukum yang ditangani % 13,46 100 100 100 100 100 100 IKU Setda 140 Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan rasio 100 100 100 100 100 100 100 IKU Setda 141 Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti % 100 33,33 33,33 50,00 66,67 83,33 83,33 IKU Setda 142 Persentase kerjasama yang di implementasikan % 161,11 100 100 100 100 100 100 IKU Setda 143 Persentase pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari PD % 97,49 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 IKU Setda 144 Rata-rata IKM perangkat daerah diatas 76.61 % 65,00 80,00 80,00 81,05 81,75 82,00 82,00 IKU Setda 145 Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK % 100 100 100 100 100 100 100 IKU Setda 146 Rata-rata nilai AKIP perangkat daerah diatas 60 % NA 84,38 84,38 87,50 93,75 100 100 IKU Setda 147 Jumlah Kajian Strategis yang rekomendatif % NA 60 60 60 60 60 60 IKU Setda 148 Persentase lembaga keagamaan yang dilayani % 100 100 100 100 100 100 100 IKU Setda 149 Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD % 85,00 85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 89,00 IKU Setwan 150 Level Maturitas SPIP level 2 3 3 3 3 3 3 IKU Inspektorat 151 Level Kapabiltas APIP level 2 3 3 3 3 3 3 IKU Inspektorat 152 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cibinong 153 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Gunungputri 154 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Citeureup 155 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Sukaraja RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-11 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 156 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Babakanmadang 157 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Jonggol 158 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cileungsi 159 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cariu 160 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Sukamakmur 161 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Parung 162 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Gunungsindur 163 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Kemang 164 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Bojonggede 165 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Leuwiliang 166 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Ciampea 167 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cibungbulang 168 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Pamijahan 169 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Rumpin 170 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Jasinga 171 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Parungpanjang 172 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Nanggung 173 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cigudeg 174 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Tenjo RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-12 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 175 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Ciawi 176 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cisarua 177 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Megamendung 178 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Caringin 179 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cijeruk 180 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Ciomas 181 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Dramaga 182 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Taman Sari 183 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Klapanunggal 184 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Ciseeng 185 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Rancabungur 186 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Sukajaya 187 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Tanjungsari 188 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Tajurhalang 189 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Cigombong 190 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Leuwisadeng 191 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % NA 72,00 75,00 80,00 85,00 90,00 90,00 IKU Kecamatan Tenjolaya B ASPEK DAYA SAING 1 Indeks Reformasi Birokrasi poin 48,00 60,00 63,00 66,00 68,00 70,00 70,00 IKU Pemda 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 56,21 56,71 57,21 57,71 58,21 58,71 58,71 IKU Pemda 3 Indeks Kebahagiaan poin 67,94 67,95 67,97 67,98 68 68,01 68,01 IKU Pemda RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-13 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KETERANGANNO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD KINDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 4 Indeks risiko bencana Poin 152 150 148 146 144 142 142 IKU Pemda 5 Indek kerukunan hidup beragama poin 67,75 67,92 68,09 68,26 68,43 68,6 68,6 IKU Pemda 6 Indeks Inovasi Daerah poin 4.280 6.420 9.630 14.445 21.667 32.500 32.500 IKU Pemda RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-14 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IX - 1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR Dengan demikian, dokumen ini penting untuk dipedomani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyinergikan seluruh target-target lintas sektoral yang bermuara pada terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Keberhasilan seluruh indikator dan target daerah sangat ditentukan oleh seberapa besar kesesuaian dengan pelaksanaan dokumen perencanaan jangka menengah ini. Untuk itu, merujuk pada tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ini, diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan hal-hal sebagi berikut sebagai kaidah yang dipedomani bersama :

1.Seluruh Perangkat Daerah menjadikan dokumen ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.
2.Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2020 hingga 2023 mempedomani substansi dokumen ini. Adapun RKPD Tahun 2019 secara otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam substansi dokumen RPJMD ini.
3.Dokumen ini dievaluasi setiap tahun berdasarkan hasil pelaksanaan IKU tahun rencana.
4.Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Bappedalitbang selaku koordinator, menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2023- 2028 pada tahun terakhir sebelum dokumen ini berakhir dengan mengacu kepada hasil pencapaian kinerja utama daerah dan kinerja RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IX - 2 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR utama perangkat daerah. Rancangan Teknokratik RPJMD dimaksud menjadi landasan penyusunan serta bersinergi dengan penyusunan RKPD Tahun 2024.
5.Penyusunan RKPD Tahun 2024 merujuk pada permasalahan pokok dan isu strategis pembangunan daerah yang belum terselesaikan pada periode RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya, jika dikemudian hari terjadi kondisi yang menyebabkan RPJMD ini diubah, maka perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan dengan sebaik- baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga bermanfaat. BUPATI BOGOR, ttd ADE YASIN

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (40)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 59 Tahun 2017

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2020