DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyertaan Modal; Pembagian Keuntungan; Pengendalian; Pengawasan dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. JAMKRIDA paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) atau Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dari modal dasar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud yang pemenuhannya telah diatur berdasarkan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi, khususnya Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ; S A L I N A N 2
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) ;
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ;
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 ;
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan ;
15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 3) ;
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 5) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT dan GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat berbentuk Perseroan Terbatas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat.
6.Direksi adalah Direksi PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat.
7.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang belum dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga dan hak-hak lainnya.
8.Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. 4 JAMKRIDA Kalimantan Barat adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
9.Modal Dasar adalah modal utama untuk pendirian PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat.
10.Setoran Modal adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat.
11.Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang pendiriannya diprakarsai Pemerintah Daerah dan/atau sahamnya sekurang-kurangnya 51 % dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
12.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
14.Deviden adalah bagian keuntungan PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat yang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat dimaksudkan untuk pemenuhan modal disetor pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat.

Pasal 3

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat bertujuan :

a.mengembangkan investasi Daerah;
b.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
c.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Modal Dasar PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah). 5
(2)Komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat paling banyak sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham, yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat.
(3)Komposisi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dan pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)atau sebesar Rp. 49.000.000.000,- (empat puluh sembilan milyar rupiah) yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham, yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat.
(4)Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(5)Dari kewajiban penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), untuk mencukupi modal dasar pendirian PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan pada Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(6)Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sisa kewajiban setoran modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat akan dialokasikan melalui setoran modal secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat.
(7)Pelaksanaan penyetoran modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 6

(1)Bagian keuntungan berupa deviden dari Penyertaan Modal Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat, menjadi hak daerah.
(2)Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 7

(1)Direksi PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha dan laporan keuangan semester dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada DPRD.
(2)Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diaudit oleh Akuntan Publik. 6

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
(2)Gubernur dapat menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan atas pelaksanaan penyertaan modal.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 27 Juli 2015 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, ttd CORNELIS Diundangkan di Pontianak pada tanggal 27 Juli 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, ttd M. ZEET HAMDY ASSOVIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR : 2 NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 3/2015 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. Bachtiar, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630322 198403 1 002 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN BARAT I. UMUM PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat merupakan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, yang bergerak dalam upaya penguatan permodalan bagi kegiatan koperasi dan UMKM. PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat diharapkan dapat mengatasi permasalahan bagi Koperasi dan UMKM yang menjalankan usahanya dengan pemenuhan keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, khususnya yang berasal dari Lembaga Keuangan, sehingga dapat membantu Koperasi dan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan (collateral) yang selama ini membebani Koperasi dan UMKM, karena penjaminan kredit dapat berfungsi sebagai pengganti jaminan (colalteral substitution). Keberadaan PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat diharapkan dapat menekan resiko kredit melui transfer resiko dari Penerima Jaminan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan melalui peningkatan kapasitas kredit dan pembiayaan, dengan demikian dapat menumbuhkembangkan penyerapan kredit bagi Koperasi dan UMKM di Daerah terutama untuk tujuan produktif. Pendirian PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan Peratuan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2011/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, serta Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat. Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat adalah untuk pemenuhan modal disetor pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat dan bertujuan untuk :

a.mendukung permodalan PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat;
b.mengembangkan investasi Daerah;
c.mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d.memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat, ditetapkan modal dasar PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), yang pemenuhannya berdasarkan komposisi pemegang saham terdiri dari :
a.Pemerintah Daerah, paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen); dan
b.Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemegang saham lainnya, paling tinggi 49% (empat puluh sembilan persen). 8 Dengan demikian, komposisi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar atau sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) yang terbagi atas lembar saham dengan jumlah dan nilai nominal per lembar saham, yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat. Modal yang harus ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat paling sedikit adalah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar atau sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Dalam rangka memenuhi target kebutuhan modal dan memberikan dukungan pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2014 telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dalam APBD Provinsi Kalimantan Barat untuk penyertaan modal pada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat. Sedangkan sisa kewajiban penambahan modal disetor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) selanjutnya akan diberikan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kinerja PT. JAMKRIDA Kalimantan Barat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (17)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2008

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012