Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Penyelenggaraan Perkeretaapian Dari Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung perlu diubah
Penyelenggaraan Perkeretaapian Dari Puruk Cahu – Bangkuang - Batanjung perlu diubah
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN
5280);
5679);
223);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN DARI PURUK CAHU – BATANJUNG - BANGKUANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Dari Puruk Cahu – Batanjung - Bangkuang (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 68) diubah sebagai berikut:
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Ditetapkan di Palangka Raya pada tanggal 3 Agustus 2015 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG Diundangkan di Palangka Raya pada tanggal 3 Agustus 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, ttd SIUN JARIAS LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: ( 7 / 2015) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd AGUS RESKINOF NIP. 19601103 199303 1 003 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN DARI PURUK CAHU – BANGKUANG - BATANJUNG I. UMUM Perjanjian Kerjasama (Cooperation Agreement) Pembangunan Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang telah ditandatangani oleh Penanggung Jawab Perjanjian Kerjasama (PJPK) dan Direktur Utama PT Perkeretaapian Tambun Bungai (PT PTB) pada tanggal 14 Januari 2015. Seperti diketahui investasi yang diperlukan untuk pembangunan jalur kereta api ini cukup besar dengan masa pengembalian yang sangat panjang. Proyek kereta api ini juga bersifat spesifik dimana apabila sudah ditetapkan lokasinya dan dimulai pembangunannya, maka tidak akan pernah dapat dilakukan relokasi. Dengan perkataan lain, proyek jalan kereta api merupakan proyek jangka panjang. Untuk itu maka para investor dan pihak-pihak terkait memerlukan situasi dan kondisi berinvestasi serta berusaha yang nyaman, aman dan kondusif dalam jangka waktu yang panjang sesuai waktu/masa perjanjian kerjasama atau konsesi. Salah satu hal yang sangat penting dan strategis yang dapat membuat nyaman para investor adalah jaminan yang tertuang dalam aturan/legal formal dimana untuk lingkup provinsi adalah dalam bentuk peraturan daerah. Pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan telah mengeluarkan jaminan melalui surat nomor KA 005/1/2 Phb 2015 tanggal 16 April 2015 yang intinya Menteri Perhubungan tidak akan mengeluarkan perijinan yang dapat menjadi kompetitor bagi proyek Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang selama masa konsesi. Menteri Perhubungan juga memberikan jaminan bahwa tidak akan mengeluarkan kebijakan yang mengakibatkan terhambat/berhentinya proyek dimaksud. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung. Namun substansinya belum mengatur adanya jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi bagi investor di Kalimantan Tengah serta aturan tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakibatkan terhambat/terhentinya pembangunan Jalur Kereta Api tersebut. Oleh karenanya dalam rangka memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian berinvestasi serta berusaha dalam jangka waktu yang lama di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya pada pembangunan Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang maka kami mengusulkan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dari Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung dengan memasukkan substansi yang mengatur tentang kebijakan bahwa Pemerintahan Daerah tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mengakibatkan terhambat/terhentinya pembangunan Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 82
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen