DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 31 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada peraturah daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019, berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Laporan Operasional ; d. Laporan Perubahan Ekuitas; e. Neraca; f. Laporan Arus Kas; dan g. Catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan plaing lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2019; GUBERNUR KALIMANTANTIMUR, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN2019 TENTANG NOMOR 1 TAHUN 2020 SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTANTIMUR GUBERNUR KALIMANTAN TlMUR Mengingat Menimbang

Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5165);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 11); tentang Republik Lembaran
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor4355);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5979);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beru pa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Laporan Operasional ;
4. d.Laporan Perubahan Ekuitas;
5. e.Neraca;
6. f.Laporan Arus Kas; dan
7. g.Catatan atas laporan keuangan. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2019. MEMUTUSKAN: GUBERNURKALIMANTANTIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR Dengan Persetujuan Bersama

11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 6);
12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-2714 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kaltim tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Kaltim tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

(5)Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp 134.326.012,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp (1.762.060.553.637,08) Rp 387.467.936.849,74 Rp 2.149.528.490.486,82
1. a.Anggaran Defisit
2. b.Realisasi Selisih Lebih sejumlah(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus Rp 2.149.528.490.486,82 dengan rincian sebagai berikut : Rp 5.109.588.238.413,78 Rp 4.899.390.178.060,78 Rp 210.198.060.353,00
3. a.Anggaran Transfer
4. b.Realisasi Transfer Selisih Kurang sejumlah(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer Rp 210.198.060.353,00 dengan rincian sebagai berikut :
(2)Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. 1.302.183.430.296,37 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja Rp 7.790.411.761.586,22
2. b.Realisasi Belanja Rp 6.488.228.331.289,85 Selisih Kurang Rp 1.302.183.430.296,37 637.146.999.837,50Rp Rp 11.137.939.446.362,90 Rp 11.775.086.446.200,40
3. a.Anggaran Pendapatan
4. b.Realisasi Pendapatan Selisih Lebih sejumlah(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Rp 637.146.999.837,50 dengan rincian sebagai berikut : Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai beriku t :

Pasal 3

e. d. c. Pendapatan Rp 11.775.086.446.200,40 Belanja Rp 6.488.228.331.289,85 Transfer Rp 4.899.390.178.060,78 Surplus/ (Defisit) Rp 387.467.936.849,74 Pembiayaan - Penerimaan Rp 1.861.926.227.625,08 - Pengeluaran Rp Pembiayaan Netto Rp 1.861.926.227.625,08 SILPA Rp 2.249.394.164.474,82 a. b. Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: Pasa12 Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

Pasal 6

a.Pendapatan -LO Rp 11.340.204.979.539,40
b.Beban Rp 11.724.407.202.505,40
c.Defisit-LOdari KegiatanNon Operasional Rp (383.760.151.428,98)
d.Surplus/(Defisit)-LOdari Pos Luar Biasa Rp 903.729.437,00
e.Surplus - LO Rp (384.663.880.866,00) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019. Sebagai berikut:

Pasal 5

a.Saldo AnggaranLebihAwal Rp 1.862.060.553.637,08
b.Pengguna SAL sebagai Penerimaan Rp 1.861.926.227.625,08 PembiayaanTahun Berja1an Sub Total Rp 134.326.012,00
c.Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran Rp 2.249.394.164.474,82 Sub Total Rp 2.249.528.490.486,82
d.KoreksiKesalahan Pembukuan Tahun Rp (134.326.012,00) Sebelumnya
e.Saldo AnggaranLebihAkhir Rp 2.249.394.164.474,82 Laporan Perubahan Sa1doAnggaranLebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019 Sebagai berikut:

Pasal 4

Rp 1.762.060.553.637,08 Rp 1.861.926.227.625,08 Rp 99.865.673.988,00

a.AnggaranPembiayaan Netto
b.Realisasi Pembiayaan Netto Selisih Lebih

(7)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp 99.865.673.988,00 dengan rincian sebagai berikut : 100.000.000.000,00Rp 100.000.000.000,00Rp Rp
1. a.AnggaranPengeluaran Pembiayaan
2. b.Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Selisih Lebih/(Kurang)
(6)Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 100.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Rp 1.862.060.553.637,08 Rp 1.861.926.227.625,08 Rp 134.326.012,00
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan
2. b.Realisasi Penerimaan Pembiayaan Selisih Kurang Pertanggungjawabanpelaksanaan APBDsebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
3. a.Lampiran I Laporan RealisasiAnggaranterdiri atas; Lampiran 1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Pasall0 Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

a.Saldo Kas Awalper 1 Januari Tahun 2019 Rp 1.861.747.871.924,42
b.Arus Kas Bersih dari AktivitasOperasi Rp 1.591.571.421.270,83
c.Arus Kas Bersih dari AktivitasInvestasi Rp (1.204.103.484.421,09)
d.Arus Kas dari AktivitasPembiayaan Rp
e.Arus Kas Bersih dari AktivitasTransitoris Rp 918.669.161,98 (NonAnggaran)
f.Saldo Kas di BUDdan BLUDAkhir Rp 2.250.471.288.936,16 per 31 DesemberTahun 2019 Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sarnpai dengan 31 Desember2019 sebagai berikut :

Pasal 8

Rp 33.873.059.601.254,60 Rp 1.997.838.824.220,00 Rp 31.875.220.777.034,60

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Pasal 7

a.Ekuitas Awal Rp 32.013.129.620.691,30
b.Surplus - LO Rp (384.663.880.866,00)
c.Darnpak Kumulasi Perubahan Kebijakarr/KesalahanMendasar: - KoreksiNilaiPersediaan Rp 51.209.482,00 - Selisih RevaluasiAsetTetap Rp 0,00 - KoreksiEkuitas Lainnya Rp 246.703.827.727,30
d.Ekuitas Akhir Rp 31.875.220.777.034,60 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 12

Gubemur Kalimantan Timur menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasalll Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar Jumlah PNS berdasarkan Eselon dan Non Eselon. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dan bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Lampiran I.5

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII
h.Lampiran VIII
1. 1.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI
l.Lampiran XII
m.Lampiran XIII
n.Lampiran XIV
o.LampiranXV
p.Lampiran XVI
q.Lampiran XVII
r.Lampiran XVIII
s.Lampiran XIX Lampiran 1.4 Lampiran I.3 Lampiran I.2 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATDAERAH PROVoKALTIM KEPALABIRO HUKUM, NOREGPERATURANDAERAHPROVINSIKALIMANTANTIMUR : (1-103/2020) LEMBARANDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1. MUHAMMAD SA'BANI ttd Pj. SEKRETARISDAERAH PROVINSIKALIMANTANTIMUR, Diundangkan di Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2020 ISRANNOOR ttd Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 31 Agustus 2020 GUBERNURKALIMANTANTIMUR, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2018