DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BAB IV PERIZINAN BAB V NONPERIZINAN BAB VI PRASARANA DAN SARANA BAB VII PENGADUAN BAB VIII GUGATAN BAB IX KEPUASAN MASYARAKAT BAB X SUMBER DAYA MANUSIA DAN INSENTIF PEGAWAI BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XII PELAPORAN BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV LARANGAN BAB XV PEMBIAYAAN BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan 1. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu diatur Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu b. Pintu. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 ‘Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 ); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9234); Undang-Undang Nomor 20 ‘Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979); 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’ Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1906); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5). 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA Menetapkan dan GUBERNUR KALIMANTAN UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 3. 4. 5. 6. Kalimantan Utara. 4 10. 11. 12. 13. 14. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu. sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat daerah penyelenggara PTSP. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal 7, 8. 9. dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara. 5 15, Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi atas penerbitan Perizinan dan Non perizinan.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PTSP:

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; . memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas C. d. kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip: o

(1)keterpaduan; ekonomis; koordinasi; pendelegasian atau pelimpahan wewenang; akuntabilitas; dan a. aksesibilitas.

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP di Daerah Provinsi terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Cc. d. e. f. 6

(2)Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
(1), meliputi:
1. a.urusan pemerintahan konkuren Daerah Provinsi sesuai b. Cc. ketentuan peraturan perundang-undangan,; urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya lintas Daerah Kabupaten/ Kota; dan urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada /. Gubernur.

Pasal 5

Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi perizinan dan nonperizinan di bidang : a. o 2 9 Kebudayaan dan Pariwisata; Pajak dan retribusi Daerah; Penanaman Modal; Kesehatan; Pekerjaan Umum Bina Marga; Pekerjaan Umum Pengairan, Perhubungan dan LLAJ; Sosial; Ketanagakerjaan; Koperasi dan UKM;

k.Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan; Pp. q. r. Perikanan dan Kelautan; . Kehutanan; Kesbangpol dan wawasan kebangsaan Energi dan Sumber Daya Mineral, Perindustrian dan Perdagangan; Lingkungan Hidup Pendidikan dan penelitian Rincian jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur. b. f. g. h. i. j m n. O.

(2)7
(2)
(1)
(1)
(2)

Pasal 6

Dalam rangka memberikan kemudahan~ kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan, selain perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pelayanan administrasi_ tertentu dilimpahkan menjadi bagian dari ruang lingkup pelayanan penyelenggara PTSP. Pelimpahan pelayanan administrasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan (1 Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Untuk memastikan pelayanan perizinan/nonperizinan oleh PTSP, disusun Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan PTSP. Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat standar waktu, biaya pelayanan, informasi pelayanan, prosedur pelayanan, penanganan keluhan, dan ruangan yang mendukung kenyamanan pelayanan. Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

(2)
(3)Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 8

Penyelengaraan PTSP di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh Dinas. Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan. 8
(3)

Pasal 9

Gubernur mendelegasikan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan pelayanan’ perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan non _perizinan, termasuk penandatanganannya. Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1

(2)dapat dilaksanakan secara elektronik.
(4)Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada
(1)ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah.

Pasal 10

Penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan. Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(2)penyederhanaan persyaratan; percepatan waktu penyelesaian permohonan; kepastian biaya; a 9 kejelasan prosedur;
1. e.keterbukaan dan kejelasan informasi;
2. f.kemudahan penyampaian pengaduan/ keluhan; dan
3. g.kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur. a, b.
(3)9
(1)

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008