DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Ringkasan

Riset dan Inovasi dilakukan berasaskan kemanfaatan, profesionalitas dan keterbukaan. Riset dilakukan dgn orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan daerah. Pemerintah Daerah melaksanan riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dgn Badan. Riset yg diinisiasi dan dilaksanakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga profesional, lembaga riset, orang perorangan dan Badan Usaha di Daerah diketahui dan disinergikan oleh pmerintah daerah san pemerintah kabupaten melalui Badan. Hasil Riset dipublikasi secara luas melalui media massa (cetak maupun online) dan jurnal ilmiah. Pemerintah Daerah daapt memfasilitasi perlindungan hasil riset melalui perlindungan kekayaan intelektual.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa riset dan inovasi daerah merupakan upaya terstruktur dalam sistem yang pelaksanaannya dapat diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kemajuan daerah yang berdampak pada nilai tarnbah optimal bagi perekonomian masyarakat;
c.bahwa untuk mendukung kineija pemerintah daerah, diperlukan adanya regulasi yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat sebagai tolok ukur baku bagi inovasi, serta standar baku pelaksanaan terhadap dampak negatif yang mungkin ditimbulkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6750);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Radan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265);
8.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Dan GUBERNUR LAMPUNG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3.Gubemur adalah Gubemur Lampung. •I
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Lampung.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6.Bupati/ Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
7.Riset adalah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri dan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan.
8.Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan /atau sosial.
9.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia.
10.Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
12.Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan adalah dokumen yang berisi rencana induk dan tema riset 5 tahunan.
13.Badan adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
14.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubemur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 2

Riset dan Inovasi Daerah berasaskan:

a.kemanfaatan;
b.profesionalitas; dan
c.keterbukaan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Riset; dan
b.Inovasi Daerah. BAB in RISET

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Riset.
(2)Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan orientasi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau bahan pengambilan kebijakan daerah.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ketuai oleh Badan.
(2)Perangkat Daerah melaksanakan Riset dengan melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan Badan.

Pasal 6

Riset yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh lembaga negara, perguruan tinggi, lembaga intemasional, lembaga profesional, lembaga riset, orang perorangan, dan Badan Usaha di Daerah diketahui dan disinergikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabu paten/Kota melalui Badan.

Pasal 7

(1)Badan menyusun Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan.
(2)Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan jangka menengah berlaku selama 5 (lima) tahunan.
(3)Penyusunan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
(4)Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan menjadi pedoman dari dokumen rencana kerja tahunan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan, Badan menyusun skala prioritas Riset tahunan.
(2)Penyusunan skala prioritas Riset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan penelitian dan pengembangan melalui musyawarah.
(3)Skala prioritas Riset tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi prioritas Riset bagi Badan dan perangkat daerah terkait.

Pasal 9

(1)Badan melaksanakan penguatan jejaring Riset dengan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Badan melaksanakan penguatan sumber daya manusia di bidang Riset.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019