DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, dengan ruang lingkup meliputi : a. perencanaan dan pendataan; b. perlindungan; c. penyelenggaraan pemberdayaan; d. pendanaan dan pembiayaan; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. partisipasi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa petambak garam di provinsi Nusa Tenggara Barat sangat tergantung pada kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kemudahan berusaha, akses permodalan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, industrialisasi, dan tata niaga, sehingga membutuhkan kebijakan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam belum komprehensif, sehingga diperlukan peraturan di daerah sebagai acuan dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petambak Garam; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9.Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Berita Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETAMBAK GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
5.Perlindungan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Pergaraman.
6.Pemberdayaan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Pergaraman secara lebih baik.
7.Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
8.Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare dan perebus Garam.
9.Penggarap Tambak Garam adalah Petambak Garam yang menyediakan tenaganya dalam Usaha Pergaraman.
10.Pemilik Tambak Garam adalah Petambak Garam yang memiliki hak atas lahan yang digunakan untuk produksi Garam dan secara aktif melakukan Usaha Pergaraman.
11.Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
12.Pergaraman adalah semua hal yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
13.Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
14.Komoditas Pergaraman adalah hasil dari Usaha Pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
15.Bela dan Beli Produk garam rakyat NTB adalah ikhtiar/upaya/gerakan guna mendorong masyarakat untuk mencintai dan bangga terhadap produk pergaraman NTB, diwujudkan melalui tindakan membela aktivitas berproduksi produk garam rakyat NTB dan membeli atau menggunakan produk garam yang dihasilkan di NTB.
16.Membela produk garam NTB adalah sikap, tekad dan prilaku yang ditunjukkan sebagai bentuk penghargaan dan keberpihakan terhadap aktivitas berproduksi produk garam NTB.
17.Membeli produk garam NTB adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli produk garam rakyat yang dihasilkan di NTB dan ditindaklanjuti dengan penggunaan produk garam NTB tersebut.
18.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil produksi Garam.
19.Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petambak Garam atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
20.Asuransi Pergaraman adalah perjanjian antara Petambak Garam dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Pergaraman.
21.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Petambak Garam kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam berasaskan:

a.kedaulatan;
b.kemandirian;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi-berkeadilan;
h.keberlanjutan;
i.kesejahteraan;
j.kearifan lokal; dan
k.kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan kualitas dan kuantitas Garam yang diproduksi Petambak Garam;
b.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
c.memberikan kemudahan usaha yang berkelanjutan bagi Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
d.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petambak Garam dan Pelaku Usaha Pergaraman;
e.menguatkan Kelembagaan dalam mengelola Garam dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
f.mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
g.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
h.melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
i.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum bagi Petambak Garam.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dimaksudkan untuk :

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
b.sebagai pedoman bagi Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam; dan
c.sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk berperan dalam perlindungan dan Petambak Garam.

Pasal 5

Petambak Garam meliputi :

a.Petambak Garam Kecil;
b.Penggarap Tambak Garam; dan
c.Pemilik Tambak Garam yang memiliki lahan lebih dari 5 (lima) hektare sampai dengan 15 (lima belas) hektare.

Pasal 6

Ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan dan pendataan;
b.perlindungan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan;
d.pendanaan dan pembiayaan;
e.pembinaan dan pengawasan; dan
f.partisipasi masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENDATAAN

Pasal 7

(1)Dalam rangka melaksanakan upaya perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam, Pemerintah Daerah menetapkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan dan pendataan Petambak Garam.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari:
1. a.rencana pembangunan daerah; dan
2. b.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(4)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
(5)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam ditetapkan dalam Bentuk Rencana Induk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam.
(6)Rencana Induk Pengelolaan Garam dan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam dan Peta Jalan Pengelolaan Garam dan Pengelolaan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(7)Pendataan Petambak Garam dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mendata Petambak Garam.

Pasal 8

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memuat kebijakan dan strategi.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam.
(3)Strategi perlindungan dan pemberdayaan dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan dan perlindungan yang telah ditetapkan.
(4)Strategi perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui :
1. a.penyediaan prasarana Usaha Pergaraman;
2. b.kemudahan memperoleh sarana Usaha Pergaraman;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan risiko Usaha Pergaraman;
5. e.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
6. f.jaminan keamanan dan keselamatan;
7. g.fasilitasi dan bantuan hukum;
8. h.bela beli produk garam rakyat;
9. i.tata niaga; dan
10. j.Pengawasan peredaran Garam.
(5)Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
1. a.pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.kemitraan usaha;
4. d.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
5. e.penguatan kelembagaan; dan
6. f.Industrialisasi.
(6)Rencana perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam yang telah ditetapkan gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

Pasal 9

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petambak Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada :
1. a.daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
2. b.potensi lahan dan air;
3. c.rencana tata ruang wilayah;
4. d.rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
5. e.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. f.kebutuhan sarana dan prasarana;
7. g.kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan Kelembagaan dan budaya setempat;
8. h.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
9. i.jumlah petambak garam.
(2)Dalam hal penentuan jumlah Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mencantumkan pekerjaan Petambak Garam di dalam pencatatan administrasi kependudukan.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (14)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021