Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2016
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Ringkasan
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
Himpullan PeratUl'all Daerah Prol'insi Papua Bamf,
llWI/)'UIl·CI.If.• "P.erQturan/)'aeral): Provins! Papua 8iJ"af .. '." . '. " ." - .' .:. . ," , '\, .' : i Hi"mpullan Pemlllran Daerah PrOl'insi Papua Sal'a!
·.. HimpLJ~an P~l'atur~n Daerall, Provins) Papua Barat( • _.1' .•. ,.' '_ -_,; .•..• _ ..... ' .. "," .' -', •• .'" .• ' . _" . ',; , HimpUlUlIl Pel'olul'(lll Darrah Provinsi Paptla Bumt
2036); --------------------_ ..--_._--_ .... Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
2.. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang rnemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ..
S., Plmpinan DPRPfl adalah Ketua dan Waki]-Wakll Ketu'a: D' DQD'dl~" .,. r 1'.,v- .IO"~' . ,. BABI KETENTUAN UMUM
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT. GUBERNUR PAPUA BARAT MEMUTUSKAN: dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT Dengan Persetujuan Betsama '." HfmpullGil fierallll'(l1l Daerah Provillsi P(1pt/oBarat
IV. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinandan Anggota DPRPB dalam menghadiri dan rnengikuti rapat-rapat dinas.
". __ .._ "_.-. _._.. __ _ ~. ••__ .. _ /__ ,,~_.~_._ ..~ ._~_ .. -.,----.- ' __...• __~. __. .~_~. ~.~ .•• _c,~~- .. ·,,_'"'I I ,'.'"Himpunall Pel'a/uran Jjt,erah' Provi/~si Papua Bam4 ' Wakil Ketua atau Sekretaris at au Anggota Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan dan Komisi-komisi,
diberikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRPB atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
i . I . HimpUlwlJ p'eralumll l)aerah Provillsi Papua Bam( (
b .. Penerimaan Iainnya;
Pasa12 Bagian Kesatu Penghasilan yHak-hak Pimpinan dan Anggota DPRPB BABI] BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRPB
21 . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanju tnya disingkat APBD adalah rencana KeuanganTahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
~--------------~--~-- --~ --------------- ------~ ----~ "",fHmpunan P~l'aturanD(II?raii PrOVillSi Papua 8~ra~ .. "_. . .- Pasa14 (1): PinlJ?inan, dan Anggota DPRPB diberikan uang paket sebagairnana dimaksud dalam Pasa,l 2 ayat (2J huruf b. Bagian Ketiga Uang Paket DPRPB Pasa13 Pimpinan dan Anggota DPRPB diberikan uang represen tasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebesar:
Bagian Kedua Uang Represen tasi DPRPB
~ . .' Himpunan P'eralul'all /)(lerah P,'vl'insi PaPlia Bami' Pasal 6
Bagian Kelima Tunjangan .Jabatan Alat Kelengkapan DPRPB Pasal 5
Bagian Keempat Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRPB
Hlrilpun([n Pe/,Qturan /)(I~rali ProvillsiPapuallai'(lp . . . .., . . . ..',' . .' ...'. "',' ",' - ~: ,_ Pasal? Tunjangan Komunikasi Intensifsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2):huruf e diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRPB setiap bulan paling tinggi 3 (tiga) kali dad. uang represen tasi Ketua DPRPB dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, seperti:
Bagian Keenam Tunjangan Komunikasi IntensiillPRPB
Pasa19
Pemerintah Daerah menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRPB dan rumah dinas bagi anggota DPRPB serta perlengkapannya. Pasa18 Paragraf 1 Penyediaan Rumah .Jabatan / Dinas Bagian Ketujuh Tunjangan Kesejahteraan
keuangan daerah kelompok sedang diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRPB; dan
Himpullan Peralurrl!1 Darrah PrOl'insi Papua S{ll'at ! .
(4)' Besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan adalah sesuai derigan stan dar rumah dinas bagi Anggota DPRPB, stan dar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum, dan termasuk perlengkapannya. (5);Perlengkapan sebagaimana dimaksud pacta ayat (4); meliputi biaya pemelillaraan' rumah, meubeler, belanja listrik, air, gas" telepon dan media massa, . .. PasallO Biaya penyediaan rumah jabatan Zrurnah dinas serta rincian perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, besarnya disesuaikan dengan standar harga wilayah setempat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. .. HimpUIiGIl Pem/ul'an D(lerah Provinsi Papua Bam/;
Paragraf 3 Jaminan Kesehatan
Penyediaan kendaraan J abatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memperhatikan standar harga seternpat yang berIaku dan diatur dengan Peraturan Gubern UL Paragraf 2 Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan
Paragraf S Pakaian Dina s Kernatian.
Paragraf 4 J aminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diberikan Jaminan Pasal 14 dan Anggota DPRPB .Kecelakaan Kerja dan
·.. ... ~.. . . . Himpullan fiero/limn lJaerah Provinsi Papua Same'
Bagian Kedelapan Biaya Penunjang Operasional
Paragraf6 Tunjangan Keluarga dan Beras .b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1(satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
. _'.', . ',' :.:, . ",' ',- - " - ,',' . : .... '. . '. . - , .. -.' , . -- Himpu~an- p,eraturan Daerali ?rollins!" Papua fJ'araj • J'-
Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
'-::'b. Kelompok kedua adalah an tara Rp.600.000.000.000,- (enam ratus milyar] sampai dengan Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triIyun lima ratus milyar rupiah); dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang; dan
---"'-->'--------~ - ----- -- ---I I I • , , ~__ .r- . _. ,_,. ._. .__ ..--.._"._~_ -~~ -_', ~ .. -~,-----.--. --- -.-- •.. --,--....,........--'-<"".-.~--.. --,...,...- _'_ -,.----- ---- !~----~----- ----- - .----- -._,------_-.----- . ' Himpwwll Peralu),(111 f)aemn Prol"insi Papua Bumf; , • Pasal 20
a- rapat-rapat;
,", .. Umum BABV BELANJA PENUNJANG KEGIATANDPRPB Pasal 21
BAB'IV PAJAK PENGHASILANPIMPINANDAN ANGGOTADPRPB 1--- ',_-- -,,---' '--' .. '. ,.-~",- .. Himpunan Peraturan Doerah Provinsi Papua Bare» ----,-----------~------~.-
( Pasa123 Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan DPRPB ,.~. ,~ _- -_- -_- -_- _,_- -~- -_- -_~ -_- -_- -_- ~-
(2); Tenaga Ahlij'Kelompok Pakar /TiIn Ahli sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang berkaitan di bidang perencanaan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan . Pasa126 BABV] TENAGAAHLI/KELOMPOKPAKARITIMAHLI .....ijim!lun~/~!/ei-aturan")(,erah ProI'ill,~iPapuaftql'f,lf' " . ,".' ",' ,.
BAB III
Pengelolaan keuangan DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DPRPB dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. I· " ~'" --"-'-:::.,~-- ....~"-~-, ••-~,- ... -.--' I ...... HimpUlWIl P'eratllmn Daemh Prol'insi Papua Sarat diberhentikan sernentara oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, diberikan hak keuangan tertentu yang rneliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung mulai tanggal L (satu)bulan beriku tnya.
yangDPRPB(1) Pirnpinan BABvn KETENTUANLAIN-LAIN Pasal 27 Anggotaat au
....- , . "r'.':""-.. , ,,-_~-. ~ .. -, . fli'mp,!naFJ) Pera~ttrai1'U(/erqrlptqvil~i P'a[J~{l'~lfraQ .. ... Agar setiap orang: mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Provinsj Papua B'aFaL . Pasa130 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 ten tang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 11 Tahun 2007 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 ten tang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakiIan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat dicabu t dan dinyatakan tidak berlaku.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen