Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2007
- Nomor
- 21
- Tahun
- 2007
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4548);
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4712);
4578);
Sie Infokum – Ditama Binbangkum 2 Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-143/MK.07/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Nomor S-173/MK.07/2007 tanggal 23 April 2007 Hal Penyampaian Masukan atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Sie Infokum – Ditama Binbangkum 3
BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
BAB II
Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
b, sedang; dan
Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan APBD. BAB III PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
BAB III
Sie Infokum – Ditama Binbangkum 5
BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)