DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang wewenang penamaan jalan, bangunan dan objek wisata ada pada Pemerintah Daerah, dan prinsip dan cara penamaan, papan nama dan tulisan; dan pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas dalam pemberian nama jalan, bangunan dan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
c.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan, Bangunan dan Objek Wisata; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022… SALINAN Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Dan GUBERNUR SULAWESI BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENAMAAN JALAN, GEDUNG dan OBJEK WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3.Penamaan jalan, gedung dan obyek wisata adalah proses penetapan nama ruas jalan, bangunan dan objek wisata.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan usaha.
6.Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berkeanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pasal 2…

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam penamaan jalan, bangunan dan objek wisata;
b.melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat; dan
c.mewujudkan informasi akurat mengenai nama ruas jalan, bangunan dan objek wisata.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang;
b.penamaan;
c.papan nama dan tulisan; dan
d.pembiayaan.

BAB II

WEWENANG

Pasal 4

(1)Wewenang penamaan jalan, bangunan dan objek wisata ada pada Pemerintah Daerah.
(2)Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan provinsi dan jalan strategis provinsi.
(3)Penamaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk keperluan dinas, kegiatan usaha, sosial dan budaya yang menjadi barang milik Daerah.
(4)Penamaan objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah.

BAB III

PENAMAAN

Pasal 5

(1)Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
1. a.menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa daerah;
2. b.menggunakan abjad romawi;
3. c.menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) ruas jalan, bangunan dan objek wisata;
4. d.menggunakan nama tempat, nama tokoh, nama pahlawan atau istilah yang mewakili kekhasan daerah;
5. e.menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan; dan
6. f.menggunakan…
7. f.menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata.
(2)Penggunaan nama tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan setelah meninggal dunia.

Pasal 6

(1)Dalam rangka penamaan jalan, bangunan dan objek wisata, Gubernur membentuk tim.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.budayawan;
2. b.akademisi;
3. c.Pemerintah Daerah;
4. d.DPRD;
5. e.tokoh masyarakat; dan/atau
6. f.sesuai dengan kebutuhan.
(3)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.melakukan inventarisasi penamaan jalan, bangunan dan objek wisata;
2. b.melakukan verifikasi terhadap hasil inventarisasi penamaan jalan, bangunan dan objek wisata; dan
3. c.mengusulkan hasil inventarisasi dan verifikasi kepada Gubernur.
(4)Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Inventarisasi nama-nama ruas penamaan jalan, bangunan dan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap ruas jalan, bangunan dan objek wisata yang belum bernama dan sudah bernama.
(2)Dalam hal ruas penamaan jalan, bangunan dan objek wisata belum bernama dan bernama yang tidak sesuai dengan prinsip nama, penamaannya diusulkan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah memperhatikan usulan nama dari masyarakat.

Pasal 8

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan menjadi Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata.

Pasal 9

(1)Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata sebelum ditetapkan oleh Gubernur dikonsultasikan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Pasal 10…

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022