MEMUTUSKAN: Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun.2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
' '.. Pual3 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Sekretariat DPRDTipe C;
c.Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan lnspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga;
BAB II PEIIBERTUKAlf DAR SUSURAR PERAlfGKAT DAERAH Pual 2 Pembentukan Perangkat daerah,dilakukan berdasarkan asas:
a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri atas Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Daerah dan Badan Daerah;
9.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11.Badan Daerah adalah Sadan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
13.Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
-,
4.Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Bidang Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang;
5.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Bidang Tenaga Kerja;
8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan;
10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
15.Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
16.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
17.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
18.Dinas Perpusta.kaan dan Kearsipan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;
..... Pual 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan gubernur.
19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20.Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
21.Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
22.Dinas Perkebunan dan Hortikultura Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sub urusan Perkebunan dan Hortikultura;
23.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
24.Dinas Energi Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
26.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan sub bidang Kebakaran.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
4.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian;
5.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Pendidikan dan Pelatihan;
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
7.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub Bidang Bencana sesuai ketentuan perundang-undangan;
8.Badan Penghubung Pemerintah Daerah untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
BABIV PEMBElfTUKAlf CABANG DllfAS Pau19
(1)Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan, Kelautan dan Perikanan, Kehutanan, dan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pual8 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPTDyang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPTD yan_g beru. Pual7 ( 1) Rumah Sakit yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan unit pelaksana teknis Rumah Sakit Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat bulanjuni tahun 2018.
Pual6
(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelakeana Teknis Dinas Daerah Provinsi di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Provinsi.
(2)Satuan Pendidikan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berbentuk satuan pendidikan formal.
BABm PEMBENTUKAN UPTD Pua! 5 ( 1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTDdan UPTB.
(2)UPTDdan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Paaal 12 ( 1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas dan Rumah Sa.kit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara masih tetap berlaku sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Kelembagaan Rumah Sa.kit.
(2)Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat bulan Juni Tahun 2018.
BABVI KEPEGAWAIAN Paaal 11 Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABV STAF AHLI Paaal 10
(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.
(3)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Gubernur dapat dibentuk satu Sub Bagian Tata Usaha pada bagian yang membidangi urusan umum atau tata usaha.
(3)Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat daerah tersebut setingkat Administrator, kecuali pada sekretariat.
Pual 16 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah ini efektif dilaksanakan mulai Tahun 2017. Pual 15 ( 1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penetapan pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir bulan Desember Tahun 2016.
BAB VIII KETERTUAlf PERALIHAlf Pual 14
(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalarn hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
Pual 13 Perangkat Daerah melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh kabupaten/kota sarnpai dengan terbentuknya perangkat gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Dalarn penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyarnpaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
BABIX KETENTUANPENUTUP Pual 17 ( 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
b.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
c.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara kecuali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sa.kit Umum Daerah Bahteramas dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara, masih tetap berlaku sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Kelembagaan Rumah Sa.kit;
d.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)Provinsi Sulawesi Tenggara;
e.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulaweasi Tenggara.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA (14/312/2016) TENGGARASULAWESIPROVINS!LEMBARAN DAERAH TAHUN 2016 NOMOR : 13 LUKMAN ABUNAWAS Diundangkan di Kendari Pada tanggal j O - Beoz. 2016 SEKRET S PROVIN ARA NUR ALAM Kendari ', ~OvSM~ 2016 WESI TENGGARA, Ditetapkan Pada tanggal GUBERNURS