DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. RUANG LINGKUP 4. SISTEMATIKA ISI DAN URAIAN RPJMD 5. PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD 6.KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018-2023 perlu dijabarkan sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah. dalam Kerja Pemerintah Daerah, juga sebagai pedoman bagi Pemerintah. ; Daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; .
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ,
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan • mengubah :Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 'Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); ;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); -
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentahg Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ; Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); -
9.. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik .Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); - 3,-
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Stategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); ;
13.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tenting Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA dan GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : . . . . Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ■: DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018-2023 V

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenahgan daerah otonom; i
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi . Tenggara;
6.Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
7.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka. mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Keija Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara .adalah dokumen: perencanaan pembangunan 1daerah untuk Periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023;
9.Rencana Strategics Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan ; Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 5 (lima) tahun;
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Keija Pemerintah Daerah;
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk Periode 1 (satu) tahun;
12.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang . diinginkan pada akhir periode perencanaan;
13.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
14.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi;
15.Kebijakan ‘adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
16.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan ■ untuk menjamin agar. suatu program/kegiatan yang 'dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; ^ .
17.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
18.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan {input) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 adalah:

a.sebagai pedoman penyusunan RENSTRA-PD dan RKPD selama tahun 2018-2013;
b.sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur 1 dan Wakil Gubernur terpilih;
c.sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala OPD dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah;,. 1
d.sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
e.menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan- pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan1 sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD; .
f.mendukung terlaksananya koordinasi antar pelaku pembangunan;
g.menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergitas baik antar wilayah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah;
h.menjamin ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian; i
i.mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
j.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
k.memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja pemerintah daerah baik tahunan maupun lima tahunan. \

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup RPJMD meliputi kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan keija perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk dilaksanakan pada periode 2018-2023.

BAB IV

SISTEMATIKA TSI DAN URAIAN RPJMD

Pasal 4

lAJ oisiematxlca RPJMD o n ifto n o T V ----- XAWVU1*1 auia-wwoi 2018-2023 disusun sebagai berikut:

(2)Isi dan uraian RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(1)Pengendalian pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan ke dalam Renstra dan Renja PD dilakukan oleh masing- masing pimpinan OPD;
(2)Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD P a sa l5

Pasal 6

(1)Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan ke dalam Renstra PD dan Renja PD periode sebelumnya;
(2)Kepala Bappeda menyusun evaluasi kineija pelaksanaan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk periode berikutnya. P a sa l7 Evaluasi kinerja di’aksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. KETENTUAN PENUTUP P a sa l8 Setelah berakhimya RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 201S-2023, Penyusunan RKPD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Pembagunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ditetapkan di Kendari, pada tanggal 3 - 2019 GUBERNUR S ^ lW E S l TENGGARA, ALI MAZI Diundangkan di Kendari, pada tanggal - £ - 2019 Pj. SEKRETA ERAH, SARIFJlrfDIN SAFAA L^^ARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARATAHUN 2019 NOMOR JJ. NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA (11-79/2019)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016