DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan yang produktif dan erlindungi yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan,. sosial, budaya, dan eko omi� yang seimbang dan lestari, perlu pe · gelolaan hutan produksi dan hutan ·ndung di Provinsi Sumatera Selatan;.
b.bahwa pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang berkesinambungan deng� mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, dapat memberikan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat,. dari aspek ekologi, ekonomi, m.aupun sosial;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer i ntahan Daerah dalam r-angka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan P.e yusunan Rencana Pengelolaan Hutan� serta Pemanfaatan Hutan, perlu pengaturan yang komprehensif untuk Pengelo,laan Hutan Produksi dan Hu an Lindung di Provinsi Sumatera Selatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pad.a hurnf a., huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Menginga Pengeiolaan Huta Produks· dan Hu tan L · dung di Priovinsi Sumatera Selatan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat ,(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 5 Ta.bun 990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo esia Nomo 34 l 9};
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 •entang Penetapan Peratu.ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 te, • tang Kehutanan menjadi U dang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004· Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 entang Penataan Ruang ,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 e tang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130� Tambahan Lembaran Negara R.epublik Indonesia Nomor 5432);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 4 te tang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Nomor 244 1 Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seba.gaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Und ang Nomor 9 Tahun 20 l 5 ten tang Perubahan Kedua atas Undang U • dang Nomor 23 Tahun 20 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indon sia Tahun 20 1 4 Nomm· 58,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8.Peratman Pemerintah Nomor 44 Ta · un .2004 tentang Perencanaa n Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452) ; 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahu , 2004 tentang Perlindungan Hutan s bagaimana telah diubah denga Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 te " tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 t nta ng Perlindungan Hutan {Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nornor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); 1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun. 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No,mor 4696) sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,. serta Pemanfaa an Hutan (Lembaran Negara Republik: Indonesia Tahun 2008 Nomor 1 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48 1 �:) ; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20 10 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 1 0 Nomor 30 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 2) sebagaimana elah diubah dengan P.eraturan P.emerintah Nomor 6 1 Tahun 20 12 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20 I O ten tang Penggunaan Kawasan Hutan ,(Lembaran Negara Republik l donesia Tahun 20 1 2 Nomor 140 J Tambahan Lembaran Negfil'a Republik Indonesia Nomor 5325) ; 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 20 1 8 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik . donesia Tahun 20 1 8 Nomor 97 � Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 1 9) ; 13 . Peratu..ran Menteri K:e utanan Nomor P.6/ Menhut-Il / 2009 tenta.ng Pembentukan Wilayah Kesa tuan Pengelolaan Hut.an ( erita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , 4) ; 1 4. Pera.tu.ran Menteri Kehutanan NomorP.6 / Menhut H / 20 I O tentang Norma� Standar; Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 0 Nomor 62) ;
15.Peraturan Menteri Lingkungan H'dup dan Kehutanan Nomo.r P .54 / Menlhk/ Setjen/ Ku.m. l / 6/20 16 te, tang Tata Cara Pemberian clan Perpanjangan [zin Pemungutan Hasil Hut.an Kayu atau Hasil Hu an Btikan Kayu Pada Hut.an Negara (Be:rita Negara Republik 1 ndones·a Tahun 20 1 6 Nomor 1 039) ; 1 6. Peraturan Menter· Ling.k:ungan Hidup dan Kehu anan Nomor P.83/ Menlhk/ Setjen/ Kum. 1 / 1 0/ 20 1 6 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 6 Nomor 1 663) ; 1 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49 / Menlhk/ Setjen/ Kum. I /9 / 20 1 7 ten tang Ke1jasama Pemanfaatan Hutan pad.a. Kesatuan Pengelolaan Hutan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 7 Nomor 1 242);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan P.e:raturan Mente.Ii Dalam Negeri Nomor l 20 Tahun 20 1 8 tentang Perubahan atas P.eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 1 5 ten tang Pem·bentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 8 Nomor 1 57) ; 1 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup da Kehutanan Nomor P.27 / M nlhk/ Setj · n/ Kum . l / 7/ 20 1 8 ten tang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hu an sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 7 / Menlhk/Setjen/ um. 1 / 2/20 1 9 tentang Perubahan atas Peraturan Mente.ri Lingkungan Hidup dan Keh tanan Republik Indonesia Nomor: P.27 / Menlhk/ Setjen/Kum. 1 / 7 / 20 1 8 tentang Pedoman Pinji am .Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 9 Nomor 462) ;
20.Pe atura Men .e:r· L . gkungan H"dup dan Kehu anan Nomor P.98 / M ENLHK- SETJEN / KUM. 1 / 1 1 / 20 1 8 ten tan g Tata Cara -----· - fi- Penyusunanj Penilaian dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaa Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi ,(Berita Negara Republik lndo esia Tahun 201 8 Nomor 1 75 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG DI PROVlNSI SUMATERA SELATAN ..

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Pasal 3

Maksud daxi Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menjalanka:n pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.me goptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien; b .. memberikan landasan hukum bag· pengelolaan hu an berbasis karak eristik Mlayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyaraka . secara partisipatif dan kolaboratif;
c.menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan .efisien· '
d.menJamm kelestarian fungsi hutan sebagai sistem. penyangga kehidupan; e . mencegah kerusakan kawasan hutan;
f.mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan pa:rtisi pa.tif;
g.memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara Pemerintah Provins·, dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan lembaga erkai t lainnya.

Pasal 5

Rua.ng lingkup Peraturan Daerah in� meliputi :

a.pelak anaan tata huta n kesatuan pengelolaan hutan dan pelaksanaan rencana hutan kesatuan pengelolaa hutan ;
b.p laksanaan pemanfaatan hutan di k a wasan hutan produksi dan hutan lindung;
c.rehabiFtasi dan reklamasi huta n;
d.perlindungan hutan clan konservasi sumder daya alam_;
e.pemberdayaan masyara.kat;
f.kerjasama;
g.monitoring dan evaluasi;
h.sistem informasi kehutanan;dan
1. 1.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN UNDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

Pasal 6

( ! ) Pelaksanaan tata hutan d ilaku kan melaJui:

a.identifikasi kondisi biofgjk,. sosial , e o omi da budaya masyarakat di se.kitar kawasan hutan;
b.a a blok;
c.tat.a petak;
d.tata batas;
e.pemetaan ; dan
f.pemeliharaan batas blok/ petak.

(2)Kegia. an pelaksanaan tat.a hut.an sebagaimana dima.ksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan mempertimbangkan. keragaman sumber daya alam, batas alam dan wilayah administratifnya.
(3)Luas tata petak sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) huruf c diatur sebagai berikut
1. a.hutan lindung paling sedikit seluas 50 hektar; dan
2. b.hutan produksi paling sedikit seluas 25 hektar.
(4). etentuan seba.gaimana imaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1 ) UPTD KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hutan berdasarkan hasil tata hutan.

(2)Rencana pengelolaan hutan pada UPTD KPH dalam bentuk �
1. a.Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) ; dan
2. b.Rencana Pengelolaan Hu tan Jangka Pendek (RPHJPd) .
(3)Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kola bo:ratif dan partisipatif dengan mempe • timbangkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pernbangunan Jangka Me engah Daerah.
(4)Rencana Pengelolaan Hu an Jangka Panjang pada UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, disusun oleh UPTD KPH, diketahui oleh Dinas dan disahkan oleh Mente · .
(5)Rencana P ngelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) pada UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,. disusun oleh Tim yang dibentuk UPTD KPH .
(6)Periode masa berlaku rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ke , entuan peraturan perunda g-undangan.

Pasal 8

,( 1) Pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berpedoman pada Rencana. Pengelolaan Hutan yang telah disah.ka.n.

(2)Pe1aksanaan pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dilaksanakan berupa :
1. a.pemanfaatan ka\vasan;
2. b.pemanfaatan jasa Hngkungan; dan
3. c.pemungutan basil hutan bukan kayu. --·--•.-•·- -- . -·· __.__... PRsal 9 ( l ) Pelaksanaan pemanfa.atan kawasan pada kawasan hutan lindung sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a� dilakukan dengan pola agroforestry melalui kegiatan
4. a.budidaya tanaman obat kecuali umbi-umbian;
5. b.budidaya tanaman hias·
6. c.budidaya jamur;
7. d.reha.bilitasi clan penangkaran satwa;
8. e.budidaya lebah; atau
9. f.budidaya hijauan makanan ternak.
(2)Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) hun1f b, dilakukan melalui kegia.tan :
1. a.pemanfaatan aliran air;
2. b.pemanfaatan air;. c . wisata alam;.
3. d.perlindungan keanekaragaman hayati;
4. e.penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
5. f.pemanfaatan panas bumi (geothermaij .
(3)Pelaksanaan pemungutan hasH hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 8 ayat (2) huruf c� dilakukan melalui kegiat:an :
1. a.pemungutan rotan�
2. b.pemungutan madu;
3. c.pemungutan geta.h;
4. d.pemungutan buah;.
5. e.pemungutan jamur; dan
6. f.pemungutan sarang burung walet. Pasal 1 0 ( 1 ) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalwn Pasal 9 ayat ( 1 ) dilakukan dengan ke t entuan
7. a.tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
8. b.pengelolaan tanah terbat a s;
9. c.tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik clan sosial ekonomi; d .. . tidak menggunakan peralatan mekanis da alat berat;dan
10. e.tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
(2)Kegiata usa a pemanfaatan jasa lingkungan pad.a kawasan hutan lin ung se bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan : a . tidak mengurangi , mengu bah atau menghilangkan fung i utamanya ; b . fda k meng:u ba h bentang alam ; dan c . tidak merusak kese:m bangan u s ur F n gkungan .
(3)Kegiatan usaha pemungu an ha s· 1 u tan bukan kay u pada kawasan hutan lindung se bagaimana dimaksud dala , Pasal 9 ayat (3) dila ku kan dengan ke tentuan :
1. a.hasil h u tan bukan ayu yan g merupakan hasil reboisasi dan / atau tersedia secara alami ; b . tidak merusak lingkungan ; c . t'dak mengurangi, mengubah atau meng · angka n fungsi utamanya; d . tidak mem ungut ha il hutan bukan kay u yang ba n ya knya mele bihi kemrunp an produ ktifitas le starinya; dan/ a tau e . tidak memung u t beberapa j enis hasil hu tan bukan k a y u yan dilindungi Undang-U an g . ( 2 ) Pelaksanaa , pemanfaatan hutan pada a asa n hu tan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , dilakukan dengan
2. a.pem anfaatan kawasan;
3. b.pe manfaatan j asa lin gkungan ; c . pe manfa a tan a sil hutan kayu dan bukan kayu; dan d .. pem ungu_ has ·1 hutan kayu dan b ukan ayu .
(3), Pelaksanaan pema a a ta n hutan pada kawa a n hutan produksi sebagaimana dimaksud daJam pad.a ay at (2) huruf a , huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan pola agroforestry� silvopa stura, dan / atau silvofisheiy. (4 ) Pela .ksa naan pema n faatan kawasan pada kawasa n hutan p roduks i s,ebagaimana d imaksud pada ayat (2 ) hu ruf a , dilakukan me lalu i keg iatan :
1. a.budidaya tanaman obat ; h . budidaya tanaman hias ;
2. c.budidaya jamur ;
3. d.bud ida a lebah ;
4. e.bud idaya ulat sutera ;
5. f.penangkaran satwa ;
6. g.. budidaya sarang burung walet ;
7. h.bud:daya perikanan ; dan
  1. 1.budidaya hi jauan ma · anan ternak. (S) Pe1aksanaan peman aa an jasa rngkunga n pada kawasan hutan produksi s-ebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru f b , dilakukan melalui kegia an
8. a.pemanfaatan aliran air;
9. b.pemanfa atan air ; c.. \: · sata alam;
10. d.perlindungan keanekaragama n hayati e . penyelamatan dan p rlindungan lingkungan;. dan
11. f.pemanfaatan panas bu.mi {geothermal). (6} Pelaksanaa n pemanfa atan hasil h a kay u dan hasil h n bukan kay u pada k a wasa n hu tan produksi sebagaimana dimaks ud pada aya (2) huruf c} dilakukan rnelalui egiata n :
12. a.pemanfaatan hasil utan kay u yang berasal dari hasil tat ama n / budiday a , melip u ti k giatan pem bibi a n, pe anaman, pemeliharaan , pemanenan , pengolahan dan pe masaran; b . pemanfaatan basil huta n kay u ang be rasal dari kawa: a hu tan produksi ang telah menj adi asse t K P H dilakukan dengan s:i.s tem silvikult ur s s uai dengan ke ten tuan pe ra turan perundang- unda:ngan ; c . pemanfaa. ta ha ·1 hu tan bukan kay u be rupa pernanfaatan rot an , sagu , nipah dan bam bu , meliputi kegiata penanaman , p gayaa n � pe meliha raan , pega n1anan , p m ane nan dan pe m a aran hasil; - 1 7- d . pemarrfaatan hasil hutan btikan kayu berupa pemanfaatan getah, kulit kayu � daun� huah atau bij i dan gaharu yang meliputi kegiatan pengayaan,. pemeliharaan, pengamanan, pema n nan da pemasaran basi l ; dan
13. e.pema fa ata komodit as p ngembangan. bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) yang dite apkan ole Me e i yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemane an , pengolahan da pemasa.ran.
(7)Pemungutan hasil hutan kayu sebaga· nana dima sud pada ayat
(2)huruf d berupa pemungutan kayu dalam hutan a.lam.
(8)Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaks d pada ayat (2) huruf d dapat be.rupa pemungutan rotan, madu , getah , buah dan biji, daun� gahan.1 , kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian. Pasal 1 2 ( l ) Pelaksanaan pemanfaatan ka a.san pada k wasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat {4) dilakukan deng� e e tuan:
1. a.luas areal pe golahan dibatasi;
2. b.tidak menimbulkan dampak nega tif t rhadap biofisik dan sosial ekonomi;
3. c.tidak mengguna.kan peralatan mekanis dan alat berat ; dan
4. d.tidak membangun sarana dan prasarana yan g mengubah hen ang alam .
(2), Pelaksanaan pemanfaa a , Jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 1 1 ayat (5), dilakukan denga n ketentuan:
1. a.tidak: mengurangi� mengubah atau menghila gkan fungsi utamanya;
2. b.tidak mengubah bentang alam; dan/ atau
3. c.tidak merusak keseimbangan u n sur lingkun an.
(3)Pelaksanaan pemanfaatan basil utan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat {6) dilakukan d ngan ketentuan :
1. a.diutamakan pada ka.wasa , hutan produksi yang idak produktif; dan - 1 8-
2. b.dapat dila kukan dengan satu atau lebih sistem sHvikul r, sesuai de .· gan karakt er isti sum b r daya hutan dan lingkungannya;
(4)Pelaksanaan pemung utan hasi l hutan kay u p da kawasan hu a produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 a a (7) dilaksanaka n den gan ketentuan : a . dib rikan untuk memenuhi ke bu tuhan pe1nbangunan fasirtas umum kelompok mas araka. , se tempa t dengan ke ten tuan paling banyak 5 0 (lima puluh ) me ter ku bik da n tidak u n tuk dip erdag g a n ; dan
1. b.dibe:rikan tuk me m nu h i ke bu tuhan individu dengan k e tentuan paling banyak 20 (dua p ulu h) m ter kubik un tuk se tiap kepala kel uarga d · tida u n tu k dip rdagangkan .
(5)Pel ak sana a n pemungutan basil h u tan bu kan k a y u pada kawasan h u tan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1 ayat (8) dilaksanakan dengan ke ten tuan
1. a.diberikan un tuk meme . uhi ke bu tuhan masyarakat se tempat da n dapat diperdagangkan ; dan b . pem ungu an hasi l hu ta n bukan kayu yang dilakukan t rhadap tum buhan l iar dan / atau satwa liar haru s se s uai de nga n ketentuan peraturan perunda n g-undanga n . a .. s wakelo la;
2. b.kerj asama pe m an fa a t an ; c . kemitraan ke hutanan ; dan
3. d.1z:m . Pasal 1 4 ( 1 ) s, ak Iol a da1am peman faata hutan se bagaiman a dimaks ud dal am Pa.sal 3 1 ru f a dilakukan oleh U PTD KP L (2 ) Pe manfa a tan huta den gan cara s,;,; ak lola oleh U PTD K PH sebaga i mana din1aks ud pad a ayat ( 1 ) d ilakukan pada se bagian wilaya t rte n tu . - 1 9-
(3)Ketentu a n lebih 1anjut men g nai p manfaatan huta n dengan mekan isme swak:el ola sebagaimana di maksud pada ayat ( 1 ) , dilaksanakan s,esuai den an ketentuan pera.turan perundang undangan. Pasal 1 5 ( 1) Kerjasama p m a faata s bagaima a d "maksud dalam Pasal · 3 huruf b dilakukan pada KPH yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut
1. a.mempunyai RPHJ P dan RPHJ Pd yang telah disahkan oleh pejabat ya g berwenang sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;. clan
2. b.telah menerapkan PP -BLUD atau pola pengelolaan keuangan lain nya sesuai dengan ketentu.an peraturan perunda.ng undangan .
(2)Kerjasama pemanfaatan hutan sebagaima a dimaksud pacla ayat ( l } dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu KPH sesua· dengan penataan ruang pada RPHJP.
(3)ub rnur menunju k Dinas untuk melakukan pros,es kerjasama yang menjadi kewenangan Gub rnur. Pasal 1 6 ( 1 ) Pengefola hutan a.tau pemegang lZln wajib melaksanakan pembe. dayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 1 3 huruf c.
(2)Pengelola hu a ebagaimana dimaksud ayat , (1) meliputi :
1. a.kesatuan pengelolaan hutan ;
2. b.pengelola kawasan hutan dengan tujuan khu su s;. dan
3. c.badan usaha rnilik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan n gara. {3) Ketentuan mengenai pengelola hutan sebagaimana dimaksud pada aya t ( 1 ), dilaksanakan sesuai de gan ketentuan peraturan pen.1ndang-undangan.
(4)Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat ( ) m liputi :
1. a.izin usaha pemanfaatan kawasan; b . izin usaha pemanfaatan j a sa lingkungan;
2. c.izin usaha pemanfaatan hasil huta n kayu dalam hutan aJ.am ;
3. d.izin usaha pen1,anfaatan basil hutan kayu dala.m · u n tanaman;
4. e.izin usaha pem.anfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
5. f.izin u saha pernanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hut.an tanaman ;
6. g.izin usaha pemanfaatan air; h . izin u saha pemanfa.atan energi air;. izin u saha pemanfaatan jasa wisata alam; J . izin usaha pema.nfaatan sarana · sata. alam;
7. k.izin usaha pemanfaa an pe y,erapa karbo di hutan produksi dan hutan lindung;
8. l.izin u aha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung;
9. m.izin usaha penggunaan ka,vasan utan ; da / a tau n . izin usaha indu stri primer hasil hutan.
(5)Areal em · traan kehutanan antara pengelola. hutan atau pem gang izin dengan masyarakat setempat dit tapkan dengan ketentuan :
1. a.areal konflik dan y • g be po ensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin;
2. b.areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupa.n masyru·akat setempat; dan
3. c.di areal anaman kehidupan di wilayah kerja I PHHK-HTL Pasal 1 7 ( I ) Izin s,ebagaima a dimaksud dalam Pasal 1 3 huruf d melipu ti :
4. a.Hak Pengusahaan Hu tan Desa (H 1 ID) ;
5. b.Izin Usaha Pema.11 aatan Hu tan Kemasyaraka.tan ,(IUPHKm} ; dan
6. c.lzin U saha Pemanfaata Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHI ,K-HTR) .
(2)HPHD sebagaimana dimaksud pada aya t { l ) diberikan oleh Gubemur apabUa telah mendapatkan pendelegasian o eh Menteri.
(3)IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) diberikan oleh Gubemur apabila telah mendapatkan pend legasian oleh Men eri .
(4)IUPHHK-HTR sebagaimana. dimaksud pada aya.t ( 1 ) diberikan oleh Gubernur apabila t lah mendapatkan pendelegasian oleh Menteri. ' ' T -2 1 - Bagi.an K:eeempat Pe · gkatan Nilai Tambah Komoditas Hasil Hutan Pasal 1 8 ( l ) Pemerin tah Provinsi mendorong peningkatan nilai tam bah komoditas hasil butan yang dilakukan dengan pengembangan : a.. aspe p oduks · ; b . aspek pengolahan; dan
1. c.aspek pemasaran.
(2)Peningkatan nilai tamba h komodit.as has :il hut.an sebagaimana dimaksud pada aya ( 1 ) dilakukan de gan :
1. a.peningkatan kapasitas prod uksi hasil utan ;
2. b.peningkatan ketersediaan bahan baku; c . peningkatan varian basil olahan ;
3. d.pemb: naan desain dan k ma san produk; e . fasilitasi prose sertifikasi produk has·1 hu · da�
4. f.perlindungan a.tas hak dan kekayaan intelektual.

Pasal 9

( 1 ) Peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1) dapat dilakukan. o.eh :

a.UPTD I PH;
b.Badan Huku m ;
c.Kelompok Masyarak:at;dan
d.Perorangan. {2) Pening�atw1 nilai tambah komodit:as basil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dapat dilaksanakan secara bersama sruna.

Pasal 20

Penggunaan kawasa n hutan dapat dilakukan dengan mekanisme :

a.izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
b.kerjasama. penggunaan ka.wasan hutan . Pasal 2 1 ( I ) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dima sud dalam Pasal 20 buruf a yang menjadi kewenangan Gubem r meliputi:
a.izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembanguna f as "lita umum yang bersi fat non komersial untuk luas paling ban.yak 5 (lima) hektar;
b." zin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertamban an rakyat de ga ua an s suai. denga n ketent uan peraturan perundang unda ngan di bidang per m bangan. (2 ) Pem berian izin pinjam pakai kawasan u a s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) setelah mendapatkan per tim bangan teknis d ari Dinas . Pasal 2 2 ( 1 ) Kerj asama p nggunaan kawasan hu tan se bagahnana dimaksud dalrun Pasal 2 0 huru f b adala h kegiatan u n tuk ke pe n tingan pe mbangunan di luar eg iatan k hu tanan tertentu yang dapa m nu nJ ang pengelolaan hutan s,ecara langsu g a tau tidak lan gsu g. (2 ) Jenis kerjasama p nggu aan kawasa n hu tan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) an tara lai n :
a.sara na re l igi melipu ti tempat ibadah , pemakaman um.um yang be rsi fat ,on kom r sil; b . wisata b de.ya dan sarana p nunJ angnya yang bersi fat non ko mersial ; c . p nanaman / pemasangan kabe l sepanj ang alur /j ala n ;
d.pem bangkit l is trik te n a a ai r denga ka pasitas terpasang paling tinggi ( sa u) mega w a tt {Pembangkit Lis tri k Tenaga Milera I id ro / PLTM H ) ; e . p ma sa n gan j alur li strik masuk d e sa den gan te gangan le b i h kecil ata u sama den gan 7 0 k V ( tuju pulu h kilovo lt) ;
f.pem ban gu n an kanal / sal uran t. rsier, no rmalisasi s ungai / salu ran irigasi , dan pe m b ua t an ta nggul penahan banj ir; g . pe m ban gunan area pe ri tira hatan (rest area) dan sarana es l am a ta n lalu-lintas darat;
h.peningka ta n alu r /j alan u n t uk j al a umum a tau sarana pengangku an has � . produ ksi tidak termasuk pe lebaran dan p m buatan j ala n baru ; 1 . pem ban gu nan emb ng, e ek d a m , bangunan penam pun g a n a ir lain nya d a n pipa saluran air;. J . pem.a sangan papan ildan, portal, gardu pandang, dan tugu antara Iain tugu peringata n , tugu pat ng, tugu penanda j ej a da . · tugu gapura.;
k.penanaman o1eh pihak di luar kehutanan untuk · eg·atan reklamasi, dan r hab: ·: asi h utan; I . daerah laf . an tempur d an sarana penunjangnya selain mess, perkantoran , gudang� dan jalan akses;
m.penempatan alat ukur klima ologi clan geofisika antara Iain ombrometer;
n.bu.mi perkemahan ; dan
o.menara telekomunikasi. Pasa] 23 Se tiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melakukan pemanfaata n dan p nggunaan kawasan ·· utan wajib:
a.m lindungi , ea • e aragaman hayati dan keunikan lingkungan ;
b.mendayagunakan hasil hutan secara lestari; c . memp rtahankan keb radaan be ta g alam ; d . m njaga k l starian pe utupan · egetasi;
e.menggun akan ala yang diizinkan dalam memanfaatkan hut.an.

Pasal 24

S tiap orang atau k lompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melak.ukan pemanfaatan dan p nggi..:maa n kawasan hutan dilarang:

a.menj uaJ.� menggadai 1 menukar,. dan/ atau memindahtangankan status pengelolaan kawasan hutan yang dikelolanya kepada pihak lain secara tidak sah ; dan
b.melaksanakan kegiatan pemanfaatan clan penggunaan yang tidak sesuai dengan izin atau kesepakatan ang telah d imir ki .

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 24

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 20

Pasal 24

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2013

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2009