DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2004

Nomor: 45
Tahun: 2004
Ditetapkan: 18 Oktober 2004
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan perlindungan hutan dengan tujuan khusus.

(2)Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan :
1. a.penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;
2. b.pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
3. c.religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan.
(3)Perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 6

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

a.mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
b.mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

BAB II

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN

Pasal 7

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan oleh perbuatan manusia, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat :

a.melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
b.melakukan …
b.melakukan inventarisasi permasalahan;
c.mendorong peningkatan produktivitas masyarakat;
d.memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat;
e.meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan hutan;
f.melakukan kerjasama dengan pemegang hak atau izin;
g.meningkatkan efektifitas koordinasi kegiatan perlindungan hutan;
h.mendorong terciptanya alternatif mata pencaharian masyarakat;
i.meningkatkan efektifitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan hutan;
j.mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap gangguan keamanan hutan; dan atau
k.mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.

Pasal 8

(1)Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada BUMN di bidang kehutanan, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.
(2)Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang telah menjadi areal kerja pemegang izin pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, izin pemungutan hasil hutan, dan pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin yang bersangkutan.
(3)Kegiatan perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pengelolanya.
(4)Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
1. a.mengamankan …
2. a.mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
3. b.mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
4. c.mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
5. d.melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;
6. e.menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.
(5)Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Perlindungan hutan atas kawasan hutan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat.
(2)Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada masyarakat hukum adat, dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan pendampingan dari Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 10

(1)Perlindungan hutan pada hutan hak, dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang hak.
(2)Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan antara lain :
1. a.pencegahan …
2. a.pencegahan gangguan dari pihak lain yang tidak berhak;
3. b.pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak kebakaran;
4. c.penyediaan personil dan sarana prasarana perlindungan hutan;
5. d.mempertahankan dan memelihara sumber air;
6. e.melakukan kerjasama dengan sesama pemilik hutan hak, pengelola kawasan hutan, pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang izin pemungutan, dan masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/kota melakukan fasilitasi, bimbingan, pembinaan, pengawasan dalam kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

(1)Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
(2)Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah :
1. a.asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
2. b.apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. c.pada …
4. c.pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
5. d.Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;
6. e.hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat keterangan sahnya hasil hutan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1)Perlindungan hasil hutan dilaksanakan untuk menghindari pemanfaatan hutan secara berlebihan dan atau tidak sah.
(2)Perlindungan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan penertiban.

Pasal 14

(1)Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
(2)Termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin ialah :
1. a.pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin;
2. b.pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan melebihi target volume yang diizinkan;
3. c.pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan;
4. d.pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.
(3)Ketentuan …
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan diatur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 15

(1)Untuk mencegah dan membatasi kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dari gangguan ternak, dalam kawasan hutan produksi dapat ditetapkan lokasi penggembalaan ternak.
(2)Penetapan lokasi penggembalaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Unit Pengelolaan Hutan.
(3)Untuk kepentingan konservasi dan rehabillitasi hutan, tanah dan air, Kepala Unit Pengelolaan Hutan dapat menutup lokasi penggembalaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan lokasi penggembalaan ternak dalam kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Menteri.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (21)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (21)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Keerom Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Paser Nomor 10 Tahun 2014

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018