b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu disusun kembali;
c.bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Peleyanan Terpadu Satu Pintu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); www.jdih.baliprov.go.id