DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali No. 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP BAB III PENYELENGGARAAN PTSP Pasal 16 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu disusun kembali;
c.bahwa berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapakan Peraturan Gubernur Tentang Penyelenggaraan Peleyanan Terpadu Satu Pintu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); www.jdih.baliprov.go.id

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah rovinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BALI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daeah Provinsi.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Bali.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
7.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali. www.jdih.baliprov.go.id
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9.Bidang adalah Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizianan A dan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizianan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali.
10.Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
11.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kemampuan teknis memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
12.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
13.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya PTSP :

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
b.memperpendek proses pelayanan;
c.mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
d.mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip :

a.keterpaduan;
b.ekonomis;
c.koordinasi;
d.pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
e.akuntabilitas; dan
f.aksesibilitas. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 4

(1)Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
(2)Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
1. a.Kebudayaan;
2. b.Kehutanan;
3. c.Kelautan dan Perikanan;
4. d.Kesatuan Bangsa dan Politik;
5. e.Kesehatan;
6. f.Lingkungan Hidup;
7. g.Pariwisata;
8. h.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. i.Perdagangan dan Perindustrian;
10. j.Peternakan;
11. k.Perhubungan;
12. l.Penanaman Modal;
13. m.Sosial;
14. n.Tenaga Kerja dan ESDM;
15. o.Perkebunan; dan
16. p.Koperasi.
(3)Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

(1)Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan dalam PTSP.
(2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(3)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
(4)Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

Pasal 6

Pelimpahan wewenang dibidang perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

a.penomoran;
b.penerbitan; dan
c.penandatanganan dokumen. www.jdih.baliprov.go.id

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP dilakukan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A dan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibantu oleh Tim Teknis.
(2)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur- unsur Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
(4)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Operasinal Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
(5)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan Kepala Dinas.
(6)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis, masing-masing Perangkat Daerah menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
(7)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

STANDAR PTSP

Pasal 8

(1)Kepala Dinas menyusun standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.dasar Hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. g.sarana dan prasarana; www.jdih.baliprov.go.id
8. h.kompetensi pelaksana;
9. i.jaminan pelayanan;
10. j.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
11. k.evaluasi kinerja pelaksana.
(3)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2016