DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2021

Nomor: 34
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

PERGUB ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga yaitu meliputi Ketentuan Umum, Belanja Tidak Terduga, Mekanisme Belanja Tidak Terduga, Pencairan Belanja Tidak Terduga, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pengawasan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan Belanja Tidak Terduga, perlu mengatur Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan bangka Belitung;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat PD Teknis adalah PD yang ditunjuk secara fungsional menangani keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
12.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
13.Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
14.Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD/OPD terkait.
15.Belanja Tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB II

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

(1)Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.
(2)Selain pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Belanja Tidak Terduga digunakan untuk belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Pasal 3

(1)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan terhadap masyarakat; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(2)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah Lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau masyarakat.
(3)Belanja Daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
1. a.Belanja Pegawai, antara lain pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
2. b.Belanja barang dan jasa, antara lain untuk pembayaran telephone, air, listrik dan internet.
(4)Belanja Daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada Pihak Ketiga, Kewajiban Pembayaran Pokok Pinjaman, Bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
(6)Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Berkenaan.
(7)Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

BAB III

MEKANISME BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.Gubernur menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pejabat yang berwenang/instansi terkait mengeluarkan surat keterangan untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
b.berdasarkan penetapan status Gubernur atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala PD Teknis mengajukan RKB yang telah diasistensi oleh Inspektorat Daerah Provinsi disertai dengan melampirkan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) kepada PPKD selaku BUD;
c.berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja dimaksud kepada Kepala PD Teknis, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
d.pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU dan/atau LS kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu PD;
e.penggunaan Dana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran PD;
f.Kepala PD Teknis sebagaimana pada huruf b, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
g.Kepala PD Teknis yang menangani hal sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c dan huruf f dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan; dan
h.pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja disampaikan oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas penggunaan belanja.
i.Format Pakta Integritas dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf f dan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja PD Teknis dengan tahapan sebagai berikut:

a.dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi;
b.dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- SKPD; dan
c.RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 6

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan melalui pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Terduga kepada belanja PD Teknis, dengan tahapan sebagai berikut:

a.dalam hal belum tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-PD Teknis;
b.dalam hal belum cukup tersedia anggarannya, penggunaan Belanja Tidak Terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA- PD Teknis; dan
c.RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan/atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 7

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai pengeluaran belanja bantuan sosial yang tidak terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 8

(1)Dalam hal dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak mencukupi, menggunakan:
1. a.dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan kas yang tersedia.
(2)Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.

Pasal 9

Pengeluaran untuk mendanai pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 10 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (16)

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 10 Tahun 2015