PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Memuat teks peraturan…
nsTN GUBERNUR BENGKULU PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BENGKULU, Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasa1 8 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat Pasal 18 A)'at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1967, Tambahm1 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 2. 3. 4. https://jdih.bengkuluprov.go.id dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 terItang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 1) ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854) ; Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan I£mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( l£mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l£mbaran Negara Republik Indonesia Nomro 6322); 5. 6. 7. 8 https://jdih.bengkuluprov.go.id 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor IU. reraturan L)aeraLn rrovlnsl BerlgKulu INornor J laLrlun ZUZD tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (l£mbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 Nomor 3 );
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Pasal I Imporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas: 1. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah b. Pendapatan Transfer c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Jumlah Pendapatan Rp 1.085.297.962.753,29 Rp2 .070.332.029.097,00 Rp 36.224.157.000,00 Rp3. 19 1.854. 148.850,29 2 Belanja Daerah a. Belanja Operasi 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Hibah 4. Belanja Bantuan Sosia1 Rp 1.217.313.289.139,00 Rp 961.649.037.240,41 Rp 219.980.128.457,00 Rp 3.005.000.000,00 Rp2 .40 1 .947.454.836,4 1 b. Belanja Modal 1. Belanja Modal Tanah 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal GedIIng dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp 0,00 Rp 140.056.774.32 1,00 Rp 95.262.779.473,00 Rp 163.562.317. 166,00 https://jdih.bengkuluprov.go.id 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6. Belanja Modal Aset Lainya Rp 27.733.984.944,00 Rp 498.000.000,00 Rp 427.113.855.904,00 c. Belanja Tidak Terduga Rp Rp 0,00 0,00 d. Belanja Transfer 1. Belanja Bagi Hasil 2. Belanja Bantuan Keuangan Rp 311.411.095.710,00 Rp 0 ,00 Rp 311.411.095.710,00 Jumlah Belanja Surplus/defisit Rp 3. 140.472.406.450.41 Rp 51 .38 1 . 742.399,88 3. Pembiayaan a. Penerimaan b. Pengeluaran Jumlah Pembiayaan Neto Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun berkenaan Rp Rp Rp Rp. 68.947.757.064,2 1 0,00 68.947.757.064,2 1 120.329.499.464,09
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan (;ubernur ini.
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. https://jdih.bengkuluprov.go.id
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercmltum dalam Lampiran ll Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu. Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal, 14 Agustus 2025 GUBERNUR BENGKULU, Ttd. H. HELMI HASAN Diundangkan di Bengkulu Pada tanggal, 14 Agustus 2025 Pi. SEKRHIARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU, Ttd. H. HERWAN ANTONI BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 23 sesuai dengan aslinya) h\ BIRO HUKUM t\++ }NDI, S M . Hum IA eW Pembina Tk 1 Nip: 19721012 200212 1 004 https://jdih.bengkuluprov.go.id
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
UUD 1945 dan Amandemen
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)