DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2015

Nomor: 30
Tahun: 2015
Ditetapkan: 17 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkupnya adalah sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang berdasarkan atas wilayah/letak geografis, kemampuan fasilitas kesehatan, jenis kasus dan kekhususan masalah kesehatan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan, rujukan spesimen/pemeriksaan laboratorium, fasilitas penunjang kesehatan lainnya. Rujukan pelayanan kesehatan secara vertikal maupun horizantal. Rujukan pelayanan kesehatan perorangan. Jenjang rujukan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Tata cara rujukan pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal. Pembiayaan rujukan pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada penyeenggaraan jaminan kesehatan nasional. Informasi dan komunikasi pelayanan kesehatan berupa nomor telepon. Monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan dal pengaturan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan di Provinsi Bengkulu;
b.bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.O2.O2/MENKES/391 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional, mengamanatkan pengaturan regionalisasi sistem rujukan dan penetapan Rumah Sakit Rujukan Regional diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan di Provinsi Bengkulu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); a
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminal Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 15O, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2O09 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O72);
6.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor A2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256)
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubalun Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatal Nasional (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2O13 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 25); -J-
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 32);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.
2. 3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
3. 4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
4. 5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.
5. 6.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
6. 7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bengkulu.
7. 8.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masa-lah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium. 10. 11.
8. 9.Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpaharr tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyal<it atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak m€rmpu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Provinsi Bengkulu dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan talggungiawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggaratan dengan pendekatan kewilayahal diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialistik serta subspesialistik yang bermutu. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat. Rujukan Vertikal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rqiukan Horizontal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatal yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan. t2. 13. t4. 15. L6. t7. 18. t9. 20. 2t. 22. 24. 23. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis. Jenjang rujukal adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang. Wilayah cakupan rujukan fwilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia menurut Undang undang Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program jamninan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagr setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar terwujud suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan e{isien alur rujukal pasien dan spesimen sesuai kebutuhan dan kewenangan medis sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.

Pasal 3

T\rjuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

a.terwujudnya suatu mekanisme kerja yang mengatur secara efektif dan elisien alur rujukan pasien dan spesimen yang terintegrasi dan terpadu sesuai kebutuhan dan kewenangan medis.
b.sebagai panduan dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan, baik bagi petugas kesehatan maupun masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

a.sistem rujukan pelayanan kesehatan berjenjang berdasarkan atas wilayah/ letak geografis, kemampuan fasilitas kesehatan, jenis kasus dan kekhususan masalah kesehatan.
b.sistem rujukan pelayanan kesehatan, rujukan spesimen/pemeriksaan laboratorium, fasilitas penunjang kesehatan lainnya, dan rujukan pengetahuan dan keterampilan di bidang pelayanan kesehatan;
c.rujukan pelayanan kesehatan secara vertikal maupun horizontal;dan
d.rujukan pelayanan kesehatan perorurngan.

Pasal 5

Rujukan berjenjang berdasarkan atas wilayah / letak geografrs pada Pasal 4 huruf a merupakan rujukan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bukan merupakan wilayah perujuk, akan tetapi jarak yang ditempuh ke tempat rujukan lebih dekat ke Fasilitas pelayanan kesehatan lebih lanjut yang bukan wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Rujukan berjenjang berdasarkan jenis penyakit yang dimaksud pada Pasal 4 huruf a merupakan rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis penyakit yang bisa ditangani pada fasilitas pelayanan kesehatal tingkat pertama atau dirujuk pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua.
(2)Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bisa ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah 155 (seratus lima puluh lima) jenis penyakit secara umum dan 26 (dua puluh enam) jenis penyakit gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Selain jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada pada ayat
(2)selanjutnya ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Pasal 7

Rujukan berjenjang berdasarkan kekhususan masalah kesehatan pada Pasal 4 huruf a merupakan jenis pelayanan kesehatan yang memerlukan perawatan dan pengobatan medis secara khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua, fasilitas pelayanan kesehatal tingkat ketiga sesuai dengan kemampuan sarana pelayanan kesehatan tersebut.

BAB IV

JENJANG RUJUKAN

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan harus diberik€rn secara berjenjang yang terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
1. a.pelayanan kesehatan tingkat pertama;
2. b.pelayanan kesehatan tingkat kedua;dan
3. c.pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
(2)Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan pada fasilitas Kesehatan Puskesmas, Praktik Dokter Umum, Praktik Dokter Gigi, Klinik Pratama, dan Rumah Sakit Kelas D Pratama.
(3)Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang diberikan oleh Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit Kelas D dan Kelas C, dan Klinik Utama.
(4)Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan Sub Spesialis yang diberikan oleh Dokter Sub Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Rumah Sakit kelas A dan B.

BAB V

SISTEM RUJUKAN

Pasal 9

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizpntal.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1968

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1968

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2012

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014