Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
l.Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.
5.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selajutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Bengkulu.
6.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
7.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Provinsi Bengkulu.
8.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masa-lah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
10. 11.
9.Sistem Rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpaharr tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyal<it atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak m€rmpu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Provinsi Bengkulu dibuktikan dengan KTP dan Kartu Keluarga yang sah. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan talggungiawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggaratan dengan pendekatan kewilayahal diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialistik serta subspesialistik yang bermutu. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upaya kesehatan masyarakat. Rujukan Vertikal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan yang berbeda tingkatan. Rqiukan Horizontal adalah rujukan antar pelayanan kesehatan dalam satu tingkatan. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatal yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan. t2. 13. t4. 15. L6. t7. 18. t9. 20. 2t. 22. 24. 23. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis. Jenjang rujukal adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang. Wilayah cakupan rujukan fwilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah Badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia menurut Undang undang Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program jamninan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagr setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN