DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk Teknis Pengelolalaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengelolaanbantuan bencana yang berasal dari pihak ketigaperlu diatur dengan Peraturan Gubernur, . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlumembentuk Peraturan Gubernur Selaku Ketua Gugus Tugas Perceoatan Penanganan Covid-19 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-1 9): Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentangPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4723), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679): . Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828), . Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentangPendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,/Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4829),

Mengingat

7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
9.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional,dan
10.Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 139/32/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi Gorontalo.
11.Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 131/11/1I1/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Gorontalo Tahun 2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019Y(COVID-19).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom. .Corona Virus Disesase 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus-2. .Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yangmengancam dan mengganggu kehidupan danpenghidupan masyarakat yang disebabkan, baik olehfaktor alam dan/atau faktor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korbanjiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian hartabenda dan dampak psikologis. . Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkenadampak bencana. . Pihak Ketiga adalah pihak yang memberikan bantuan kepada Gugus Tugas dalam rangka penanganan Corona Virus Disesase 2019 COVID-19. . Bantuan Pihak Ketiga adalah segala bantuan dalam bentuk uang maupun barang yang disampaikan kepada gugus tugas yang tujuannya untuk digunakan bagi upaya penanganan penyebaran virus corona maupun dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19)jtercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. KARO KABAN HUKUM BPBD ASIPTEN WAGUB yakin 1

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 21 April 4 2020 Bg DITANDA TANGANI SECARA h ELEKTRONIK OLEH : RUSLI HABIBIEDiundangkan di Gorontalo Gubernur Gorontalo pada tanggal 21 April 2020 Mp GORONTALO, DARDA DARABA BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 13 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 13 - DAiivVy 2626 TANGGAL : .21 April 2526 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2014/COVID-19). Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pihak Ketiga Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19) A. UMUM Pengelolaan Dana bantuan bencana non alam ditujukan untuk mendukung upaya penanganan bencana.Corona Virus Disease 2019(COVID-19) yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat agar berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk partisipasi pihak ketiga diwujudkan dalam pemberian sumbangan baik berupa uang, barang pakai habis maupun barang modal. Untuk menghilangkan keraguan bagi penerima bantuan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk mengadministrasikan segala bentuk sumbangan serta mempublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunaannya. B. DASAR HUKUM

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana,
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana,
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
7.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional:dan
8.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah,
9.Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 139/32/IV/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Penanganan Wabah Covid- 19 di Wilayah Provinsi Gorontalo.
10.Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 131/11/III/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Provinsi Gorontalo Tahun 2020. C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup pengaturan pengelolaan bantuan pihak ketiga meliputi:

a.sumber bantuan penanggulangan bencana,
b.bentuk bantuan, i KARO KABANc. Penerima Bantuan Ka Tt ASISTEN SEKDA WAGUB #1 KIS1 1
d.mekanisme pengumpulan dan penyerahan bantuan,
e.Penatausahaan bantuan:
f.Mekanisme Penyaluran Bantuan,
g.pengawasan, dan pertanggung Jawaban penggunaan bantuan D. SUMBER BANTUAN PENANGGULANGAN BENCANA Sumber bantuan untuk pengelolaan bencana berasal dari : aa an Pemerintan Pusat, Kementerian /Lembaga PemerintahProvinsi/Instansi Vertikal BUMN/BUMD Swasta Asosiasi, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan Individu/ Perorangan E. BENTUK BANTUAN Bantuan pihak ketiga dalam rangka penanggulangan bencana non alam untuk Covid 19 yang berasal dari pihak ketiga dapat berupa bantuan uang maupun Barang dan Jasa. F. PENERIMA BANTUAN Pihak yang dapat menerima bantuan adalah: a. » DO PemerintahProvinsi/OPD dan Instansi Vertikal Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Desa, Lembaga/organisasi sosial, keagamaan, kemanusiaan, perorangan atau masyarakat yang terkena bencana maupun dampaknya. G. MEKANISME PENGUMPULAN DAN PENYERAHAN BANTUAN Bagi pihak pihak yang akan berpartispasi dalam pemberian bantuan untuk penanganan bencana non alam Covid 19 dapat menyerahkan bantuan melalui mekanisme :
a.Bantuan Uang Non Tunai dapat dilakukan mekanisme Transfer melalui Rekening Bank Muamalat Indonesia No. 8110065546 an. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 dengan menyampaikan bukti transfer atau informasi melalui media komunikasi: Untuk bantuan Uang Tunai dapat disampaikan kepada Bendahara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bantuan Dalam Bentuk Alat Kesehatan, Obat Obatan dan Bahan Habis Pakai Medis dapat diserahkan melalui Sekretariat Satuan Gugus Tugas Penanganan Covid 19, Bantuan dalam bentuk bahan pangan dan Natura dapat serahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo atau melalui sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi Gorontalo: Setiap bantuan yang diterima dalam bentuk barang, Sekretariat Gugus wajib membuat berita Acara Penerimaan yang berisi paling sedikit yaitu Nama penyumbang, Jenis dan jumlah/Volume Satuan Barang yang diterima. Jika memungkinkan bisa disertai dengan nilai KARO KABAN Rupiah barang yang diterima. BIane |. Hen | S0 | PA | NatUn (AA KS IN / H. PENATAUSAHAAN BANTUAN Penatausahaan Bantuan uang maupun barang/jasa dilakukan dengan cara menghimpun, mencatat, menyimpan, menatausahakan dan menyalurkan secara tertib dan teratur seluruh dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. I. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN Mekanisme penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga diatur sebagai berikut :
a.Alat Medis, Bahan Habis Pakai dan Obat Obatan
1. 1.Untuk permintaan bantuan alat medis, obat-obatan dan bahan habis pakai medis, pemohon menyampaikan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Provinsi Gorontalo disertai rincian bantuan yang dibutuhkan,
2. 2.Ketua Satuan Gugus Tugas melalui Sekretariat Satuan Gugus Tugas meneliti permohonan bantuan dimaksud yang disesuaikan dengan ketersediaan stok bantuan yang diminta,
3. 3.Dalam hal permohonan tersebut memenuhi persyaratan, secretariat Satuan Gugus Tugas segera memproses bantuan dimaksud,
4. 4.Penyerahan bantuan disertai dengan berita acara penyerahan yang berisi Nama Penerima, jumlah dan volume bantuan.
b.Bahan Pangan
1. 1.Bantuan bahan pangan disalurkan berdasarkan permohonan dari organisasi atau kelompok masayarakat terdampak Covid 19 sesuai dengan ketersediaan stok bahan pangan yang ada pada Sekretariat Gugus Tugas,
2. 2.Pemberian bantuan disertai berita acara penyerahan bantuan yang memuat nama penerima, volume dan jenis bantuan bahan pangan,
3. 3.Dalam hal Ketua Gugus Tugas berdasarkan pertimbangan Secretariat Gugus Tugas atau Dinas teknis yang menangani bantuan social menyatakan bahwa perlu dilakukan pemberian bantuan pangan kepada masyarakat terdampak Covid 19, maka bantuan dapat langsung diberikan Oleh Ketua Satuan Gugus Tugas didelegasikan kepada secretariat gugus tugas atau Dinas teknis yang ditugaskan,
4. 4.Sekretariat gugus tugas mencatat dan menatausahakan jumlah bantuan yang disalurkan.
c.Penggunan Bantuan Dana Sumbangan
1. 1.Dana sumbangan dapat disalurkan untuk bantuan sesuai permohonan masyarakat atau organisasi tetapi tidak dalam bentuk bantuan tunai namun dalam bentuk bantuan bahan,
2. 2.Mekanisme pemberian bantuan dalam bentuk bahan baik bahan medis obat obatan dan bahan pangan dilakukan berdasarkan telahaan permohonan oleh Sekretariat Gugus Tugas Kepada Ketua Satuan Gugus Tugas disertai Rincian Anggaran Belanja (RAB),
3. 3.Dalam Hal Ketua Gugus Tugas menyetujui permohonan dimaksud secretariat Gugus Tugas Dapat melaksanakan pengadaan bantuan bahan medis atau bantuan bahan pangan,
4. 4.Bendahara gugus tugas melakukan pencairan uang sesuai dengan proposal penggunaan oleh sekretraiat gugus tugas yang telah disetujui oleh Ketua Satuan Gugus Tugas, KARO KABAN 5 HUKUM BPBD AGEN SEKDA WAGUB (Aakpr 1
5. 5.Dalam hal tertentu/khusus, Ketua Gugus Tugas dapat menentukan kebijakan memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai. J. PENGAWASAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
6. 1.Dalam rangka pertanggung jawaban penggunaan bantuan, maka Sekretriat Gugus Tugas berkewajiban melakukan penataan usahaan bantuan baik barang maupun uang yang diterima dari pibak ketiga,
7. 2.Aparat pengawasan Internal (APIP) melakukan pendampingan dan monitoring pengawasan terhadap penggunaan bantuan,
8. 3.Terhadap bantuan uang maka sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggung jawabana keuangan daerah, Sekretariat Satuan Gugus Gugas pada akhir pelaksanaan melaporkan bantuan uang yang diterima kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Perundang Undangan,
9. 4.Laporan juga dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah Pusat yang berwenang. K. PENUTUP Demikian petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Bencana Non Alam dalam rangka Covid 19 dibuat untuk dilaksanakan. TANDA TANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH : P3 Bata 1 | | Sertifikas Etektron RUSLI HABIBIE Gubernur Gorontalo

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2008