DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Nomor 26 Tahun 2024

Nomor: 26
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tentang ketentuan umum, pengaturan lalu lintas dan angkutan sungai yang melintas dibawah jembatan bentang panjang, persetujuan pengoperasian angkutan sungai, kewajiban dan tanggung jawab, tim terpadu angkatan sungai, pos pengawasan terpadu, ketetuan lain-lain, penyidikan, dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan angkutan sungai, dan perlindungan terhadap jembatan sebagai aset penting aktivitas masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai Yang Melintasi Jembatan Bentang Panjang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 780);
8.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1089);
9.Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTASI JEMBATAN BENTANG PANJANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi.
6.Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang selanjutnya disebut KSOP adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan yang berada di Provinsi Jambi.
7.Unit Penyelenggara Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPP adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan yang berada di Provinsi Jambi.
8.Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang terdiri dari bangunan atas, landasan, bangunan bawah pondasi, pilar, jalan pendekat dan bangunan pengaman yang dibangun melintasi sungai.
9.Jembatan Bentang Panjang adalah jembatan yang dibangun melintasi sungai-sungai besar dimana sungai-sungai besar tersebut dilalui oleh lalu lintas dan angkutan sungai yang cukup padat.
10.Lalu Lintas Angkutan Sungai di Bawah Jembatan adalah lalu lintas yang melintas di bawah jembatan dan aktifitas lainnya disekitar jembatan, berupa kapal, tongkang dan rakit.
11.Tongkang adalah sarana angkutan yang menggunakan alat penarik dan atau pendorong menjadi satu kesatuan alat angkutan air.
12.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah–pindah.
13.Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang selanjutnya disebut SBNP adalah peralatan atau sistem yang berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
14.Pos Pengawasan Terpadu adalah bangunan yang digunakan oleh tim pengawas terpadu.
15.Tim Pengawas Terpadu adalah tim yang melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan sungai yang melintas dibawah jembatan dan sekitarnya, yang terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, KSOP/UPP, Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
16.Tinggi Kapal atau sejenisnya adalah tinggi diukur dari garis air sampai titik tertinggi bagian kapal atau sejenisnya termasuk bagian dari muatannya.
17.Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut, sungai atau danau.
18.Alur Pelayaran Sungai adalah perairan sungai, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
19.Kapal Bantu/Tunda (assist boat) adalah kapal yang dapat digunakan untuk melakukan manuver/ pergerakan, utamanya menarik atau mendorong kapal lainnya di pelabuhan, laut lepas atau melalui sungai atau terusan. Kapal tunda digunakan pula untuk menarik tongkang, kapal rusak, dan peralatan lainnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu untuk :

a.semua kegiatan angkutan di perairan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang di Wilayah Provinsi Jambi;
b.semua aktifitas pembangunan dan/atau instalasi diperairan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang di Wilayah Provinsi Jambi; dan
c.semua kapal dan/tongkang yang berlayar di perairan sungai yang melintasi Jembatan Bentang Panjang di Wilayah Provinsi Jambi.

BAB II

PENGATURAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI YANG MELINTAS DIBAWAH JEMBATAN BENTANG PANJANG

Pasal 3

(1)Pada masing–masing Jembatan Bentang Panjang, harus memiliki informasi terkait karakteristik alur pelayaran sungai yang meliputi lebar, kedalaman, kecepatan arus, radius tikungan, ruang bebas horizontal dan vertikal.
(2)Pada alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang SBNP dan rambu-rambu sungai sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku sesuai Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas angkutan sungai, jembatan atauinstalasi yang akan dibangun di perairan sungai harus memenuhi persyaratan :
1. a.penempatan, pemendaman, dan penandaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. b.tidak menimbulkan kerusakan dan ganggu anter hadap alur- pelayaran sungai;
3. c.tidak mengganggu olah gerak kapal sungai dan danau dalam berlalu lintas;
4. d.memperhatikan ruang bebas vertikal dan horizontal dalam pembangunan jembatan;
5. e.memperhatikan koridor pemasangan kabel dan pipa;
6. f.lebar tidak boleh lebih dari 1/8 (satu perdelapan) lebar alur- pelayaran pada lokasi tersebut;
7. g.panjang maksimum1.000 (seribu) meter; dan
8. h.dibangun pelindung.
(2)Dalam hal jembatan atau instalasi yang telah ada tidak memungkinkan untuk diberikan pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat diberikan pelindung berupa fender.
(3)Perencanaan bangunan pengaman jembatan (fender) harus menyesuaikan dengan kebutuhan angkutan sungai yang melintas di bawah Jembatan Bentang Panjang baik dari segi model maupun kekuatannya.
(4)Untuk membangun, memindahkan, dan/atau membongkar jembatan atau instalasi wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 5

(1)Semua pemakai alur lalu lintas sungai yang melintas di bawah Jembatan Bentang Panjang harus mematuhi dan menaati SBNP dan rambu yang dipasang dan ketentuan lalu lintas angkutan sungai yang berlaku.
(2)Sebelum melintas di bawah Jembatan Bentang Panjang, nahkoda/pemilik kapal/agen pelayaran/pemilik barang atau dengan sebutan lainnya harus menandatangani Surat Pernyataan yang memuat kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala akibat baik langsung maupun tidak langsung bagi kondisi Jembatan Bentang Panjang tersebut.
(3)Nahkoda dan Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu mengadakan pengamatan dan mewaspadai terhadap keadaan di sekitar yang berakibat dapat membahayakan dan menabrak Jembatan Bentang Panjang sebagaimana tersebut.

Pasal 6

(1)Pada jarak 1 (satu) mil laut sebelum dan sesudah Jembatan Bentang Panjang, semua tongkang yang akan melalui Jembatan harus ditarik dengan menggunakan kapal tarik (tug boat) serta asisst tug paling sedikit 2 (dua) buah.
(2)2 (dua) buah kapal tarik (tug boat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
1. a.Bentang sampai dengan 60 (enam puluh) meter, lebar kapal/tongkang kurang atau sampai dengan 20 (dua puluh) meter dengan muatan paling banyak 4.000 (empat ribu) ton, wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (assist) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh) PK; dan
2. b.Bentang lebih dari 60 (enam puluh) meter sampai dengan 150 meter, lebar kapal/tongkang lebih dari 20 (duapuluh) meter atau sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter dengan muatan paling banyak 5.000 (lima ribu) ton wajib menggunakan 1 (satu) buah kapal tarik dan dibantu sedikitnya 2 (dua) buah kapal pendorong (assist) dengan kapasitas mesin masing-masing paling rendah 500 (lima ratus) PK.

Pasal 7

Pada saat berlalu lintas kapal sungai harus memenuhi prinsip berlalu lintas yang meliputi :

a.setiap kapal sungai yang sedang berlayar di alur-pelayaran harus selalu berada di sebelah kanan alur;
b.selama berlayar di alur-pelayaran sungai, nahkoda jaga harus melaporkan status perjalanannya secara berkala kepada petugas pemberangkatan kapal sungai;
c.nahkoda wajib mematuhi ketentuan mengenai sistem rute yang ditetapkan dan mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas;
d.nahkoda harus berada dalam kondisi siaga dan penuh perhatian dengan mendengarkan isyarat bunyi dan memperhatikan isyarat lampu yang dikeluarkan oleh kapal sungai lain, memperhatikan gerakan kapal sungai yang sedang mendekat agar tidak terjadi tabrakan;
e.nahkoda harus mengoperasikan kapal sungai dengan kecepatan yang aman sehingga memungkinkan baginya untuk melakukan gerakan menghindar yang tepat untuk mencegah terjadinya tabrakan;
f.nahkoda dilarang menghanyutkan kapal sungai mengikuti arus, pada saat kapal sungai tidak dapat dikendalikan dengan baik dan segera menghentikan kapal sungainya;
g.dalam keadaan arus kuat atau banjir, setiap kapal sungai yang panjangnya 7 (tujuh) meter atau lebih wajib menggunakan jangkar yang dapat menahan laju kapal sungai;
h.kapal sungai yang panjangnya kurang dari 7 (tujuh) meter atau kapal sungai yang menggunakan layar tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai lain yang mempunyai kemampuan berolah gerak/bernavigasi terbatas atau terikat pada alur-pelayarannya;
i.kapal sungai yang sedang menangkap ikan dan sedang berlayar tidak boleh merintangi jalannya kapal sungai lainnya;
j.tidak boleh memotong alur dan jika memotong alur tidak boleh merintangi jalanya kapal sungai, serta jika timbul keraguan wajib memberikan isyarat bunyi dengan suling;
k.mendahului kapal sungai lain dapat dilakukan apabila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi;
l.kapal sungai yang akan didahului, bila kondisi memungkinkan untuk didahului, harus memberikan isyarat bunyi;
m.kapal sungai yang sedang mendekati perairan sempit, mendekati belokan atau tempat-tempat yang terhalang penglihatan, harus memberikan isyarat bunyi yang dipertegas dengan lampu isyarat cahaya yang memancarkan sinar berwarna putih dengan jarak paling sedikit 5 (lima) kilometer;
n.tidak boleh berlabuh jangkar di alur-pelayaran, kecuali dalam keadaan terpaksa;
o.bagi kapal sungai yang melakukan kegiatan diluar kegiatan pelayaran wajib memberikan isyarat dengan lampu kedip dengan cahaya kuning yang dapat dilihat dari jarak minimal 2 (dua) mil;
p.kapal sungai yang melakukan kegiatan pengangkutan batubara harus memenuhi ketentuan volume muatan yang diizinkan menyesuaikan dengan kedalaman (draft) pada alur-pelayaran yang dilewati berdasarkan kondisi saat itu;
q.kapal sungai yang akan menuju alur menikung selambat-lambatnya pada jarak 0,5 (nol koma lima) mil mendekati tikungan wajib memberikan isyarat bunyi dengan 1 (satu) kali tiupan panjang;
r.kapal sungai yang sedang berlabuh harus menyalakan sebuah penerangan keliling yang dapat memancarkan sinar berwarna putih dan dapat terlihat dengan baik dari sekelilingnya;
s.kapal sungai yang sedang merapat di tempat bongkar muat wajib menerangi badan kapal sungai sehingga dapat terlihat dengan baik oleh kapal sungai lain;
t.pada jarak 1 (satu) mil laut sebelum dan sesudah Jembatan Bentang Panjang kecepatan kapal penarik tongkang/tug boat maksimal 4 (empat) knot;
u.Menjelang Memasuki Jembatan Bentang Panjang kapal penarik tongkang/tug boat diatur dengan kecepatan serendah mungkin, agar dapat mengendalikan tongkang/tug boat pada waktu melaluialur pelayaran di bawah Jembatan Bentang Panjang; dan
v.pada saat muka air tertinggi, kapal yang melintas di bawah jembatan harus memiliki ruang bebas vertikal di atas kapal paling rendah 1 (satu) meter;

Pasal 8

(1)Lebar tongkang tidak melebihi 1/2 (satu per dua) lebar bentang utama di bawah Jembatan Bentang Panjang yang dilalui.
(2)Panjang tongkang tidak melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar rata- rata alur pelayaran sungai yang dilalui.
(3)Secara umum alur pelayaran hanya dapat dilewati oleh tongkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dari pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali yang ada pos pengawasan terpadu dan tersedianya fasilitas keselamatan.

Pasal 9

(1)Kapal assist dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah ataupun perusahaan/swasta.
(2)Ketentuan mengenai pengaturan tarif jasa penggunaan kapal assist sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012