UU ini memuat mengenai penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Provinsi Jambi yang telah ada sebelumnya. Provinsi Jambi terdiri atas 9 kabupaten dan 2 kota dengan ibu kota provinsi berada di Kota Jambi.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN: ... DEWAN PERWAKILAN RAKYATREPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dengan Persetujuan Bersama Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 188 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Provinsi Jambi terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota, yaitu:
BAB II
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
BAB I
Provinsi Jambi memiliki karakteristik, yaitu:
Ibu kota Provinsi Jambi berkedudukan di Kota Jambi.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur rnengenai Provinsi Jambi dalam Undang-Undang Nornor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Surnatera Barat, Jambi dan Riau" {Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang- Undang (Lernbaran Negara Tahun 1958 Nornor 112, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 1646), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pada saat Undang-Undang mi rnulai berlaku, sernua peraturan perundang-undangan yang rnerupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nornor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pernbentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Surnatera Barat, Jarnbi dan Riau" (Lernbaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang (Lernbaran Negara Tahun 1958 Nornor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan rnengenai susunan dan tata cara pernerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 MENTERI SEKRETARIS NEGARA JOKO WIDODO ttd, Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. PR.ESIOEN Berkaitan ... I. UMUM Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umurn, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonorn sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat
BAB III
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)