DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 71 Tahun 2014

Nomor: 71
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Diatur tentang Kedudukan, Perencanaan Kegiatan, Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pihak yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar yang belum melakukan kewajiban pembayaran pajak;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
1. 2.2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4953);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 137 Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.03/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang berkaitan dengan Perpajakan;
14.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.03/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47); 4
17.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang/Lokasi Bagi Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 35 Seri E);
18.Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat dan Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor 36 Tahun 2001 jo. Nomor 973/Kep.677- Desen/2002 Kep-709/PJ/2001 Kep.157/PJ/2004 tentang Koordinasi Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi PPh Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21; Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor SE-113/PJ/2010 tentang Penggalian Potensi dan Pengamanan Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Baru;

Menetapkan

Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFlKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN Pasal 21.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Barat
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6.Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
7.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut OPD Kabupaten/Kota adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota. 5
9.Instansi Terkait adalah instansi yang berwenang melakukan koordinasi berkaitan dengan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
10.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut Kanwil DJP adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II yang mempunyai wilayah kerja masing-masing di Kabupaten/Kota.
11.Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak yang mempunyai wilayah kerja masing-masing di Kabupaten/Kota.
12.Ekstensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penerimaan pajak yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
13.Intensifikasi Pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak.
14.Tim Ekstensifikasi dan Intensifikasi adalah Tim Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibentuk di Daerah dan Kabupaten/Kota.
15.Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi subjek pajak dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dan subjek pajak dalam negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PPh OPDN adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak.
17.Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 6
18.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
19.Rencana Penerimaan adalah data realisasi penerimaan sampai bulan Oktober dan prognosa penerimaan bulan November dan Desember tahun berjalan untuk perhitungan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni tahun berikutnya.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman bagi OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

BAB III

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 3

(1)Program kerja kegiatan ekstensifikasi dan Intensifikasi disusun dan dirumuskan setiap tahun yang memuat dokumen perencanaan dari masing-masing OPD, OPD Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP secara bersinergi.
(2)Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat paling kurang:
1. a.Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi meliputi kegiatan, tujuan, sasaran, capaian dan penentuan lokasi, indikator serta jadual pelaksanaan kegiatan;
2. b.Rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 untuk penyusunan Target APBD dan APBD Kabupaten/Kota;
3. c.Penggalian potensi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 sesuai dengan daerahnya masing-masing guna mendukung kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan oleh Kanwil DJP dan KPP; 7
4. d.Penetapan langkah-langkah pengamanan target rencana penerimaan yang berkaitan dengan perkembangan realisasi penerimaan;
5. e.Monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, untuk mengukur efektivitas pengaruh pelaksanaan koordinasi terhadap rencana penerimaan/target dan realisasi penerimaan; dan
6. f.Laporan penerimaan.
(3)Program kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat kerja yang melibatkan unsur instansi terkait, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota.
(4)Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Tim Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Tim Kabupaten/Kota.
(5)Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Dinas dan OPD Terkait, Dinas yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota, dan OPD Kabupaten/Kota, serta Kanwil DJP dan KPP.

Pasal 4

Program kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun paling lama bulan Agustus setiap tahunnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya oleh OPD, OPD Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP.

Pasal 5

Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Ekstensifikasi:
1. 1.Kanwil DJP;
2. 2.KPP;
3. 3.Pemerintah Daerah: a) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; b) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat; e) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat; 8 f) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan g) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
4. 4.Pemerintah Kabupaten/Kota: a) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota; b) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perijinan di Kabupaten/Kota; c) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi promosi dan penanaman modal di Kabupaten/Kota; d) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten/Kota; e) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota; f) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten/Kota; dan g) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
b.Intensifikasi:
1. 1.Kanwil DJP;
2. 2.KPP; dan
3. 3.OPD dan OPD Kabupaten/Kota.

Pasal 6

(1)Penggalian potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui pertukaran data antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kanwil DJP dan KPP, meliputi jenis data sebagai berikut:
1. a.Data yang dibutuhkan Kanwil DJP dan KPP dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi:
  1. 1.Kepemilikan kendaraan baru, meliputi data kepemilikan kendaraan bermotor paling kurang memuat Nomor Polisi, Nama Pemilik, Alamat Pemilik, Tahun Pembuatan, NJKB, Jenis Kendaraan, Merk Kendaraan, Tipe Kendaraan, Isi Silinder (CC), dan jenis bahan akan yang digunakan;
  2. 2.Data kepemilikan hotel/penginapan, meliputi nama hotel/penginapan, alamat hotel/ penginapan, jumlah kamar, kelas hotel/ penginapan, nama pemilik hotel/penginapan, alamat pemilik hotel/penginapan, dan jumlah pajak hotel; 9
  3. 3.Data kepemilikan restoran, meliputi nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, kapasitas pengunjung, jumlah karyawan, dan jumlah pajak restoran;
  4. 4.Data usaha hiburan, meliputi nama usaha hiburan, alamat usaha hiburan, nama pemilik usaha hiburan, alamat pemilik usaha hiburan, jenis hiburan, dan jumlah pajak hiburan;
  5. 5.Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memuat paling kurang nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat objek, nilai perolehan objek pajak, luas tanah dan/atau bangunan, tanggal transaksi, dan Nilai BPHTB;
  6. 6.Data Surat Izin Usaha, paling kurang memuat nomor izin, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, nama pemilik, alamat pemilik, klasifikasi, modal, jumlah karyawan, dan masa berlaku;
  7. 7.Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi nomor izin, tanggal izin, nama pemohon, alamat pemohon, lokasi bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, fungsi/peruntukan bangunan, dan status tanah;
  8. 8.Data Usaha Kecil Menengah (UKM)/Koperasi, meliputi Nama UKM/Koperasi, alamat UKM/Koperasi, kegiatan UKM/Koperasi, nama pengurus, alamat pengurus, badan hukum, jumlah anggota, dan NPWP;
  9. 9.Data perusahaan yang berinvestasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, asal negara, sektor usaha, lokasi usaha, badan hukum, dan NPWP;
  10. 10.Data Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi nama TKA, alamat/domisili TKA, jabatan TKA, kewarganegaraan, sektor usaha, lokasi usaha, dan NPWP cabang;
  11. 11.Data Pemenang Lelang, pemilihan langsung dan penunjukan pengadaan barang dan jasa; dan
  12. 12.Data Transaksi Harian (DTH) pemenang pada pengadaan barang dan jasa, pemotongan PPh Pasal 21.
2. b.Data PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pada Kanwil DJP dan KPP yang diperlukan Pemerintah Daerah, meliputi: 10
  1. 1.Data Rencana Penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan Realisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap Kabupaten/Kota dan setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat paling kurang nama perusahaan/Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  2. 2.Data jumlah Wajib Pajak Terdaftar setiap Kabupaten/Kota dan setiap kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat paling kurang nama perusahaan/Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak Terdaftar, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
  3. 3.Data jumlah Wajib Pajak Bayar setiap Kabupaten/Kota dan data jumlah Wajib Pajak Bayar PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat paling kurang nama perusahaan yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan Wajib Bayar, rekapitulasi data Wajib Pajak Bayar, dan rekapitulasi total penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
  4. 4.Data Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh OPDN dan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah dan bangunan, memuat paling kurang nama perusahaan/orang pribadi yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan/Wajib Pajak/Wajib Pajak Bayar, dan Rekapitulasi Data Wajib Pajak Bayar; dan
  5. 5.Data yang terdapat pada KPP yang memiliki lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota diminta dari KPP.
(2)Rencana penggalian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penetapan lokasi dan rencana inventarisasi, serta identifikasi potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak melalui kegiatan penyisiran Wajib Pajak.

Pasal 7

(1)Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, meliputi: 11
1. a.Keperluan dan kelengkapan pertukaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan informasi yang berkaitan dengan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
2. b.Kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup jenis dan mekanisme permintaan/penerimaan/penyaluran;
3. c.Inventarisasi dan monitoring potensi, realisasi penerimaan, untuk rencana penerimaan, penggalian potensi, dan pengamanan rencana penerimaan;
4. d.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada Kanwil DJP dan KPP oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk surat menyurat, rapat persiapan, rapat teknis, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan/monitoring antara lain berupa penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
(3)Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota tetap melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan program/kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a.Setiap akhir triwulan minggu ketiga, OPD dan OPD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan data yang diminta oleh Kanwil DJP dan KPP;
b.Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka OPD dan OPD Kabupaten/Kota harus menyampaikan penjelasan;
c.Data hasil pertukaran data dari Pemerintah Kabupatan/Kota menjadi milik Kanwil DJP, dengan ketentuan Kanwil memiliki kewajiban melakukan pendistribusian data pada KPP dan melakukan pemantauan tindak lanjut dari data;
d.Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan Kanwil DJP dan KPP menyesuaikan dengan format yang digunakan oleh OPD dan OPD Kabupaten/Kota sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
e.Pengolahan data untuk keperluan Kanwil DJP dan KPP menjadi tanggungjawab Kanwil DJP dan KPP; 12
f.Dinas dan OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota menjadi koordinator dalam penghimpun/pengumpulan, pemilahan, dan penyampaian/pendistribusian data.

Pasal 9

(1)Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
1. a.Setiap akhir November tahun berjalan, Kanwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan sampai dengan November dan prognosa penerimaan bulan Desember yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyusunan APBD Murni dan APBD Kabupaten/Kota;
2. b.Setiap akhir Juli tahun berjalan, Kanwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi sampai dengan Juni dan prognosa penerimaan Semester II yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyusunan APBD Perubahan dan APBD Kabupaten/Kota Perubahan;
3. c.Setiap akhir Bulan tahun berjalan, Kanwil DJP menyampaikan data realisasi penerimaan, Wajib Pajak Terdaftar, dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di setiap KPP kepada Pemerintah Daerah dan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan, Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di setiap Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. d.Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka Kanwil DJP dan/atau KPP harus menyampaikan penjelasan;
5. e.Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan oleh OPD dan OPD Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan format yang digunakan Kanwil DJP dan KPP sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
6. f.Pengolahan data untuk keperluan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab OPD dan OPD Kabupaten/Kota.
(2)Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data dan informasi dari Instansi Pusat dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh Kanwil DJP dan KPP.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1983

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2008