Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Ekstensifikasi:
1.Kanwil DJP;
2.KPP;
3.Pemerintah Daerah:
a) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat; b) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat; d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat; e) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat; 8 f) Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat; dan g) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
4.Pemerintah Kabupaten/Kota:
a) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota; b) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Perijinan di Kabupaten/Kota; c) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi promosi dan penanaman modal di Kabupaten/Kota; d) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten/Kota; e) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan di Kabupaten/Kota; f) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten/Kota; dan g) Unit Layanan Pengadaan (ULP).
b.Intensifikasi:
1.Kanwil DJP;
2.KPP; dan
3.OPD dan OPD Kabupaten/Kota.
Bagian Ketiga Penggalian Potensi