DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum,Pengembangan, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam ketentuan Lampiran Bagian Sub Urusan Prasarana Pertanian, Daerah Provins1 mempunyai Kewenangan Pengendalian Penyediaan dan Peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi, perlu mengatur Pedoman Pengembangan Benih dan/atau Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak;
b.bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Benih dan/ atau Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak di Masyarakat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana lelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 209 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5391);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 0 1 1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); Pertanian Nomor tentang Pewilayahan
7.Peraturan Menteri 48 /Permentan/ OT.140/9/2011 Sumber Bibit;
8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014· tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1080); Memperhatikan

Menetapkan

Menetapkan 3

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 133); 1 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 1 1 ) ; Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 88/Kpts/PD.420/F/03/2017 tentang Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak; MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BENIH DAN/ATAU BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kata adalah Bupati/Wali Kata di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas yang melaksanakan urusan bidang peternakan di Daerah Kabupaten/ Kata. 4
9.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Benih Ternak dan/atau Benih adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas dan embrio. 1 1 . Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT adalah rerumputan atau dedaunan yang digunakan sebagai makanan ternak.
12.Bibit adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakan.
13.Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperlukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ a tau hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan.
14.Perbibitan adalah suatu sistem di bidang benih dan/atau bibit ternak yang paling sedikit meliputi pemuliaan, pengadaan, perbanyakan, produksi, peredaran, pemasukan dan pengeluaran, pengawasan mutu, pengembangan usaha serta kelembagaan benih dan/ atau bibit ternak.
15.Pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya untuk mengahasilkan bibit ternak.
16.Peredaran Benih dan/atau Bibit Ternak adalah serangkaian kegiatan yang menyalurkan benih atau bibit yang berasal dari produksi dalam negeri. 1 7. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup. berproduksi dan berkembangbiak.
18.Kelompok Peternak adalah kelompok yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19.Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar menyebarluaskan benih dan/atau bibit ternak dan HPT hasil produksi UPTD ke Kelompok Masyarakat di sentra pengembangan ternak. 5

a.untuk disebarkan ke Kelompok Masyarakat di sentra pengembangan ternak;
b.pelibatan peran Kelompok Masyarakat dalam menjamin ketersediaan benih dan/ atau bibit ternak;
c.mendorong usaha pengembangan ternak dan HPT di Kelompok Masyarakat; dan
d.meningkatkan pendapatan masyarakat dalam usaha benih dan/atau bibit ternak dan HPT.
a.ternak sapi potong yang dijadikan benih dan/atau bibit adalah sapi pasundan, sapi peranakan ongole (PO), dan sapi potong lainnya yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
b.ternak sapi perah yang dijadikan benih dan/atau bibit adalah sapi perah frisian holstein (FH) dan sapi perah lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai ternak perah di Daerah Provinsi;
c.ternak domba yang dijadikan benih dan/atau bibit adalah domba Garut dan Priangan serta domba jenis lainnya yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
d.ternak kambing yang dijadikan benih dan/atau bibit adalah kambing yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi;
e.ternak unggas yang dijadikan benih dan/ atau bibit adalah ayam dan itik lokal Daerah Provinsi Jawa Barat serta unggas lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan di Daerah Provinsi; dan
f.HPT yang dijadikan benih dan/atau bibit adalah berupa rumput-rumputan dan kacang-kacangan (leguminosa) berkualitas tinggi yang dapat dikembangkan di Daerah Provinsi.

Pasal 5

Sasaran pengembangan benih dan/atau bibit ternak dan HPT di masyarakat yaitu Kelompok Masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengembangan ternak dan HPT. 6

BAB II

PENGEMBANGAN

Pasal 6

(1)Pengembangan benih dan/atau bibit ternak dan HPT, meliputi peredaran, dan budidaya terhadap benih dan/ atau bibit ternak dan HPT yang berasal dari UPTD kepada Kelompok Peternak.
(2)Pengembangan dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah direkomendasikan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan setempat dan bersedia mengikuti aturan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Persyaratan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT, sebagai berikut:
1. a.benih dan/atau bibit ternak yang akan disebarkan memenuhi persyaratan sehat dan tidak cacat fisik;
2. b.benih dan/ atau bibit HPT yang akan disebarkan memenuhi syarat disukai ternak dan tidak beracun; dan
3. c.penentuan persyaratan dan jumlah benih dan/atau bibit ternak dan HPT yang akan disebarkan ditentukan oleh UPTD.
(2)Persyaratan kelompok calon penerima benih dan/atau bibit ternak dan HPT, adalah:
1. a.Kelompok Masyarakat pengurus dan seluruh anggota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Surat Keterangan Pembentukan/Pendirian Kelompok oleh Kepala Desa;
2. b.Kelompok Masyarakat merupakan kelompok yang diusulkan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang menangani fungsi peternakan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Kelompok Masyarakat telah di verfikasi oleh Tim Verifikasi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas;
4. d.Kelompok Peternak yang telah lolos verifikasi ditetapkan oleh Kepala Dinas;
5. e.mekanisme peredaran ternak ke Kelompok Peternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 7
6. f.mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi pola pemeliharaan ternak; dan
7. g.bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis serta pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Persyaratan calon lokasi penerima benih dan/atau bibit ternak dan HPT, adalah:
1. a.tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
2. b.lokasi Kelompok Masyarakat merupakan daerah pengembangan ternak yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
3. c.daya tampung lahan sebagai penyediaan pakan dan usaha masih memungkinkan.

Pasal 8

(1)Peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Dinas dengan Kelompok Peternak yang terpilih di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Dinas.
(2)Peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan HPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara Dinas dengan kelompok peternak terpilih di Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan usulan dan rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan oleh Dinas.
(3)Benih dan/ atau bibit ternak dan HPT yang diberikan kepada Kelompok Peternak tidak dikembalikan kepada UPTD tetapi dapat dikembangbiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(4)Kelompok penerima peredaran benih dan/ atau bi bit ternak dan HPT wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
(5)Serah terima peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan HPT dilaksanakan di Kelompok Peternak.

Pasal 9

Biaya penunjang pelaksanaan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 8

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Dinas yang menangani fungsi peternakan Daerah Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT secara periodik kepada Dinas tembusan kepada UPTD dan Bupati/Wali Kota.
(2)UPTD melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan HPT kepada Dinas secara periodik.
(3)Dinas melaporkan perkembangan peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan HPT kepada Gubernur Jawa Barat secara periodik atau sewaktu-waktu pada ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (3), meliputi:
1. a.realisasi pelaksanaan peredaran benih dan/atau bibit ternak dan HPT;
2. b.perkembangan pelaksanaan peredaran dan/ atau bibit ternak dan HPT; dan benih benih upaya peredaran HPT serta pelaksanaan ternak dan
3. c.permasalahan dan/ atau bibit pemecahannya.
(4)Bentuk, mekanisme, dan format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur Jebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
(1)Dinas Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan HPT secara periodik.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Daerah Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan instansi terkait.
(3)Pengawasan atas penyelenggaraan peredaran benih dan/ atau bibit ternak dan hijauan pakan ternak, dilaksanakan oleh Dinas beserta UPTD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN Pasal 1 1

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubenur Jawa Barat Nomor 9 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Kemitraan Pengembangan Ternak (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 164 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 9

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016