DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2015

Nomor: 58
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Ketentuan Umum; Penyelenggaraan; Penilaian; Tim Penilaian; Penetapan Juara; Penghargaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendorong dan memotivasi peningkatan kinerja desa dan kelurahan secara kompetitif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, diselenggarakan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
b.bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); GUBERNUR JAWA BARAT, Mengingat Menimbang PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 58 TA.HUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT DAERAH PROVINS! JAWA BARAT GUBERNUR JAWA BARAT Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN TINGKAT DAERAH PROVINS! JAWA BARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 l);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46); 2 Menetapkan Pasal 3

(1)Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan adalah seluruh Desa dan Kelurahan dari setiap Kecamatan.
(2)Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah juara pertama pada perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Kecamatan.

BAB II

PENYELENGGARAAN Pasal 2

Pasal 7

(1)Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada per lornbaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.
(2)Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabu paten/ Kota.
(3)Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi adalah desa dan kelurahan yang memperoleh skor tertinggi berdasarkan indikator penilaian pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi.

Pasal 6

Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dan tingkat Daerah Provinsi.

(1)Penilaian perlombaan desa dan kelurahan dilakukan dengan membandingkan data tingkat perkembangan desa dan kelurahan untuk 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan indikator penilaian.
(2)Penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan klarifikasi data di desa dan kelurahan calon juara.
(3)Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dilakukan dengan klarifikasi data tingkat perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta klarifikasi indikator penilaian tingkat Daerah Provinsi.

BAB III

PENILAIAN Pasal 5

Pasal 4

(1)Perlombaan desa dan kelurahan dilaksanakan setiap tahun.
(2)Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan, dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret.
(3)Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Mei.
(4)Perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi, dilaksanakan pada bulan Juni.
(3)Peserta perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi adalah juara pertama pada perlombaan Desa dan Kelurahan tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 4

Pasal 11

(1)Penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi, selain 8 (delapan) indikator penilaian yang dimaksud dalam Pasal 9, ditambah dengan indikator penilaian tematik.
(2)Penilaian tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada proses perencanaan pembangunan desa dengan indicator, sebagai berikut:

1.Penetapan dan Pengawasan Batas Desa;
2.Perencanaan Tata Ruang Desa;

c.tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan
d.kinerja camat, kepala desa, dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

(2)Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 10

(1)Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), meliputi:
1. a.keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
2. b.inisiatif dan kreativitas daerah dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dan kelurahan;

Pasal 9

Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, dan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), meliputi:

a.pendidikan;
b.kesehatan masyarakat;
c.ekonomi masyarakat;
d.keamanan dan ketertiban;
e.partisipasi masyarakat;
f.pemerintahan;
g.lembaga kemasyarakatan; dan
h.pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 8

Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), peserta dalam pertemuan para Juara Pertama perlombaan desa dan kelurahan tingkat Daerah Provinsi dan tingkat nasional pada bulan Agustus di Jakarta. 5

Pasal 15

(1)Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten/kota anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah Kabupaten/Kota dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota. ( 1) Tim penilai perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan anggotanya terdiri dari unsur perangkat kecamatan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan.
(2)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
(3)Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penilaian perlombaan desa dan kelurahan untuk menentukan juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kecamatan.

BAB IV

TIM PENILAI

Pasal 13

lndikator dan skor penilaian perlombaan desa dan kelurahan se bagaimana dimaksud dalam Pas al 9 dan Pas al 10 se bagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007.

c.tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan; dan
d.kinerja camat, kepala desa, dan lurah beserta perangkatnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan.

(2)Indikator penilaian perlombaan desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan hasil data tingkat perkembangan desa dan kelurahan 2 (dua) tahun terakhir berdasarkan indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 13

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 13

Dasar hukum (7)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015