DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2010 jo. Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b.bahwa pemberian insentif untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagai pengganti Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrologian, belum terakomodasi dalam Kelompok Pencapaian Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubemur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2015;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peratural Gubemur Jau,a Barat Nomor 73 Tahun 20 10 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 1l Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ([,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47441 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O1O);
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5O49);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tah,un 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560 I );
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 16 I );
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1O Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2OO8 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi .Jau,a Barat Nomor 46);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 20O8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 1l Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 13 Seri B, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 105);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jarva Barat Nomor 14 Tahun 2O11 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jarva Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Javva Barat Nomor 14 Tahur-r 20 1 1 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jau'a Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Lembaran Daerah Provinsi Jau'a Barat Nomor 177); 2
11.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 201O tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 20 l0 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2O15 Nomor 87 Seri B);
12.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2Ol5 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2O 10 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 87 Seri B), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 10 ayaL (21 huruf c, setelah angka 4 ditambah angka 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.Kelompok III dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 257o (dua puluh lima perseratus), Triwulan II sebesar 50% (lima puluh perseratus), Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan Triwulan IV sebesar 10O7o (seratus perseratus), meliputi:
1. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. 2.Retribusi Izin Trayek;
3. 3.Retribusi Penyebrangan di Air;
4. 4.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan 4a. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
5. 2.Setelah ketentuan Pasal 10 ayat l2\, ditambah ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2a)Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4a, dilaksanakan sampai dengan pelaksanaan Tera/Tera Ulang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2O10 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 87 Seri B), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal l0 ayat (21 huruf c, setelah angka 4 ditambah angka 4a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.Kelompok III dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 25olo (dua puluh lima perseratus), Triwulan II sebesar 50% (lima puluh perseratus), Triwulan III sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus), dan Triwulan IV sebesar l0O% (seratus perseratus), meliputi:
l.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
1. 2.Retribusi Izin Trayek;
2. 3.Retribusi Penyebrangan di Air;
3. 4.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan 4a. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
4. 2.Setelah ketentuan Pasal 1O ayat (2), ditambah ayat (2a1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2a)Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 4a, dilaksanakan sampai urusan pemerintahan khususnya Tera/Tera Ulang dialihkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 2 Oktober 2016. 3

11.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2OlO tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 87 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 73 Tahun 2Ol0 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 87 Seri B);
12.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E); : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor l20l253lsj, tanggal 16 Januari 2O15, tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah; MEMUTUSKAN: Y/ 4 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Di kan di Bandung tanggal 22 JanzzrL 2016 JAWA ERY r Diundangkan di Bandung pada tanggal 22 Jan,ri 2015 .. S DAERAH PROVINSI WA BARAT, A KARNIWA BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2016 NOMOR I SERI g o * t $

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (9)

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1O Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 87 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (9)

Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1O Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 87 Tahun 2015