DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2018

Nomor: 119
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jawa Timur

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pengganti Pedoman Umum Sistem Manajemen Pembangunan Parisipatif Provinsi Jawa Timur, perlu dibangun Data Desa Center Provinsi Jawa Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3.Undang-Undang
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
12.Peraturan
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa;
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN DATA DESA CENTER PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur.
(2)Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan sebutan aplikasi yang menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan manajemen pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan Desa.
(3)Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center Provinsi Jawa Timur tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tujuan Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk :

a.menyiapkan data primer Desa-Desa di Jawa Timur guna pengambilan kebijakan pembangunan desa berbasis potensi desa;
b.analisa kebijakan dan penganggaran pembangunan Desa, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Provinsi dan Pusat;
c.memberikan dukungan fasilitasi bantuan keuangan, bantuan teknis maupun bantuan pendampingan;
d.penataan administrasi pemerintahan dan pendataan aset desa; dan
e.meningkatkan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan desa.

Pasal 3

Data Desa Center sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur.

Pasal 4

Pedoman Pembinaan dan Pengelolaan Data Desa Center merupakan Sistem Aplikasi, yang digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa serta Stakeholders lain dalam memfasilitasi pembinaan dan pengawasan manajemen pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa di Jawa Timur.

Pasal 5

Guna mengoptimalkan keberlanjutan fungsi dan manfaat data dalam Data Desa Center diperlukan kerjasama pembinaan dan pembiayaan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi, guna melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan aplikasi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Desember 2018 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO Diundangkan di Surabaya pada tanggal 4 Desember 2018 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd JEMPIN MARBUN,SH.,MH. Pembina Tingkat I NIP. 19640917 199203 1 005 BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 119 SERI E

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (13)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 257/PMK.07/2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 137 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2015