DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN; TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN; PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 54 Peraturan Daerah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Oranisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Kalimantan Tengah, pembentukan dan pengaturan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan, Minuman dan Kemasan pada Dinas pada Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Reupblik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) Sebagaimana diubah dengan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengaangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 4194);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 66); 3
9.Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 16 tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN, DAN KEMASAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2.Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3.Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan, Minuman, dan Kemasan yang selanjutnya disebut UPT Makanan, Minuman dan Kemasan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Makanan, Minuman dan Kemasan pada Dinas Perindutrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Industri Makanan, Minuman dan Kemasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II

PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah.
(2)Bagan Struktur UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4

Pasal 3

(1)UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan merupakan Unit Kerja yang dikelola secara propesional dengan prinsip nirlaba yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada perusahaan atau pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam rangka pembinaan dan pengembangan indusri kecil dan menegah, termasuk penciptaan pelaku usaha atau wirausaha baru.
(2)UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayananan masyarakat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan tugas ketatausahaan;
b.pelayanan teknis di bidang industri makanan, minuman dan kemasan;
c.pembinaan dan pelatihan di bidang industri makanan, minuman dan kemasan;
d.pengembangan di bidang industri makanan, minuman dan kemasan;
e.pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang industri makanan, minuman dan kemasan; dan
f.pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan terdiri dari :
1. a.Kepala UPT;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha ;
3. c.Seksi Pelayanan Teknis;
4. d.Seksi Pembinaan dan Pengembangan; 5
(2)Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas operasional pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, menyediakan sarana industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
1. a.melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. c.melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan perlengkapan kantor;
5. e.melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang industri makanan, minuman dan kemasan; dan
6. f.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
(2)Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyusunan rencana kegiatan pelayanan teknis dibidang industri makanan, minuman dan kemasan;
2. b.melaksanakan kegiatan pelayanan teknis di bidang industri makanan,minuman dan kemasan;
3. c.melaksanakan bimbingan teknologi industri makanan, minuman dan desain kemasan;
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.
(3)Seksi Pembinaan Pengembangan mempunyai tugas :
1. a.melakukan penyusunan rencana kegiatan pembianaan dan pengembangan di bidang industri makanan, minuman dan kemasan;
2. b.melaksanakan pembinaan di bidang industri makanan, minuman, dan kemasan;
3. c.melaksanakan pengembangan teknologi industri makanan, minuman, dan desain kemasan;
4. d.melaksanakan pengembangan teknologi industri makanan, minuman, dan desain kemasan; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT. 6

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi/satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 16 tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1994

Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2010

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013

Peraturan Gubernur Kalimantan tengah Nomor 16 tahun 2013