Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 18 Tahun 2015
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN; TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN; PEMBIAYAAN
PENETAPAN DAN KEDUDUKAN; TUGAS DAN FUNGSI; SUSUNAN ORGANISASI; TATA KERJA; KEPEGAWAIAN; PEMBIAYAAN
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); SALINAN 2
5494);
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN, DAN KEMASAN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :
BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Penetapan
BAB II
4 Bagian Kedua Kedudukan
BAB III TUGAS DAN FUNGSI
BAB III
UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, penyediaan sarana usaha industri, ketatausahaan dan pelayananan masyarakat.
Untuk melaksanakan tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Industri Makanan, Minuman dan Kemasan mempunyai fungsi :
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
5
Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas operasional pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, pengembangan desain, menyediakan sarana industri, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
6 BAB V TATA KERJA
BAB V
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkungan UPT maupun dengan instansi/satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen