DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010

Nomor: 23
Tahun: 2010
Ditetapkan: 1 Februari 2010
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 233

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pertambangan . . .
1.Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi, Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2.Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
3.Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
4.Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7.Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
8.Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
9.Menteri . . .
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

(1)Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2)Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang:
1. a.mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
2. b.mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
3. c.mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
4. d.batuan . . .
5. d.batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
6. e.batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
(3)Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK.
(2)IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK untuk IUPK.
(3)WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
(4)WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
(5)WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.
(6)WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.
(7)Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.

Pasal 5

Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamaan penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.

BAB II

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

(1)IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
1. a.badan usaha;
2. b.koperasi; dan
3. c.perseorangan.
(2)Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
(3)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
(4)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
(5)Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 7

. . .

Pasal 7

IUP diberikan melalui tahapan:

a.pemberian WIUP; dan
b.pemberian IUP.

Pasal 8

(1)Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
1. a.WIUP radioaktif;
2. b.WIUP mineral logam;
3. c.WIUP batubara;
4. d.WIUP mineral bukan logam; dan/atau
5. e.WIUP batuan.
(2)WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
(4)WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 9

(1)Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
(2)Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(3)Dalam . . .
(3)Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

Isi peraturan

Teks233PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (23)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 24 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (23)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 28 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 24 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 63 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2018