MEMUTUSKAN:
13.Peraiuran Gubernur Kalirnanu n Utara ornor 60 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provins! Kalimantan Utara Tahun 2010 Nomor 60) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nornor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 tcntang Standar Harga Satuan PrOVLnSl Kalimantan Utara (Renta Daerah Prnvinsi "~Iimnn'::\n 11',r,l Tahun 10? I omnr 4R);
Pas;il 3 l1l Standar harza satuan sebazaimana dimaksud dalarn Pasal 2 ayar (1) dipcrgunakan dalam pere.ncanaan dan pelaksanaan APBD BERlTA DAl<..RAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 202~ NOMOR 21 c;URlANSY AH tid Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 21 Agustus 2023 SEKR£-rARlS OAERAH PROVTNSIKALrMANTAN VTARA. Diietapkan dj Tanjung Selor pada tanggal 14 Agustus 2023 Salinan sesu dengan aslinya Sek etariat Daerah P. ~vinsi Kalimantan Utara Kep Hukum t" ZAINAL ARIFIN PALIWANG D GOZALI. S.E., ~rn 001032001121003 Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan JAngundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Pasal JJ Pcraturan Gubemur ini muJai berlaku pada tanggal diundangkan. ltd (2t Dalarn perencanaan anggaran scbagaimana dirnaksud pada ayat (1), standar harga saiuan berfungsi sebagai: :1. batas tertinggi yang be arann) a tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja pcrangkat daerah; 1..>. referensi penyusunan proyeksi prnkiraan maju; dan
c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(.1J nBf::lm ~fnk~RnRAn nnop'nrs:m ~~o",imRn~ nimAk<:lIr1i'- ~ , .... pad a ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai: a batas lertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggeran kegiatan: dan
b.estirnasi, yang mcrupakan prakiraan be Man biaj a tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tcnentu, terrnasuk karcna adanya kenaikan harga pasar.
(4)Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilarnpaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan a) at
(3)huruf a termasuk pernbavaran pajak sesuai denaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal terdapat perubahan harga yang diakibatkan kenaikan harga opcrasional dan/atau inflasi sehingga satuan harga yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini sudah tidak sesuai, akan dilakukan perbaikan dan penycsuaian tarif serta penetapannyu dengan Keputusan Gubcrnur.