DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020

Nomor: 60
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan standar harga satuan di Provinsi Kalimantan Utara yang meliputi standarisasi biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, dan harga pengadaan kendaraan dinas, serta mengatur penggunaan standar harga satuan tersebut dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan dan standar biaya perjalanan dinas luar negeri.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menunjang’ kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan, maupun manfaat untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu membentuk pedoman sebagai acuan dalam penetapan standar harga satuan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Kalimantan Utara Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 7. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. 10. 11. 12. 13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7). MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. 5.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman standar harga satuan Provinsi Kalimantan Utara dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi:

a.Biaya kegiatan;
b.Honorarium;
c.Biaya pemeliharaan; dan
d.Harga pengadaan kendaraan dinas. Standarisasi biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, dan harga pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hurufb, hurufc dan hurufd, tercantum Lampiran I, Lampiran II, Lampiran lil, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERUBAHAN

Pasal 3

Standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipergunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD Dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:

a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD. Dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar harga satuan berfungsi sebagai:
a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
b.estimasi, merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. Batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufa dan ayat (3) huruf a termasuk pembayaran pajak- pajak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga. Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mengikuti ketentuan pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 5

Standar harga satuan dapat dilakukan perubahan apabila:

a.terdapat perubahan kebijakan Nasional dan/atau Daerah;
b.terdapat penambahan jenis (item) tambahan yang belum tercantum dalam standarisasi harga satuan;
c.terjadi kenaikan harga yang melebihi harga standar tertinggi dan berdampak pada kebutuhan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Perubahan' standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin Gubernur. Izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
a.Usul perubahan diajukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Ketua Tim Standarisasi;
b.Ketua Tim melakukan kajian terhadap usulan perubahan dimaksud;
c.Dalam hal usulan perubahan diterima, akan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan.

Pasal 6

Khusus perencanaan pengadaan barang/jasa selain biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d, mempedomani referensi tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, segala penetapan standar harga satuan sebelum diudangkannya Peraturan Gubernur ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai belaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2021 GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd IRIANTO LAMBRIE Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, ttd SURIANSYAH BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020 NOMOR 60 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pit. Kepala Biro Hukum TAUFIK HIDAYAT STP,M.Si NIP. 19760116 200212 1 006

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERUBAHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PERUBAHAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2023