DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2015

Nomor: 39
Tahun: 2015
Ditetapkan: 19 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan dan penyelesaian sisa pekerjaan yang belum selesai pada tahun anggaran berjalan, yang kemudian akan dibebankan pada APBD tahun anggaran berikutnya. Beberapa poin utama yang diatur dalam peraturan ini meliputi: Sisa Pekerjaan, Mekanisme Penganggaran, Pelaporan dan Administrasi, Pengawasan dan Akuntabilitas, Tanggung Jawab Pelaksana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat pekerjaan yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat diselesaikan,
c.bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dimaksud, perlu pengaturan mengenai pelaksanaan penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berikutnya. 1 10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan UangNegara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738), 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tetang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334), 2 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN SISA PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1.

(1)Pengguna Anggaran adalah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 3. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. 4. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 5. Daftar hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia barang dan/atau jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa diseluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah. 6. Pelaksanaan Sisa Perkerjaan adalah Perkerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun berkenaan. 7.

BAB IL

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan. 3

(2)
(2)
(1)Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya. Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas pertimbangan teknis dan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran serta diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk surat persetujuan pembebanan sisa perkerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
(3)Pekerjaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)tidak termasuk pekerjaan kontrak tahun jamak (multiyears contract).
(4)

Pasal 3

Pekerjaan yang dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya membebani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Tahun Anggaran berikutnya. (1 Dalam hal alokasi untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) anggaran berikutnya, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mengalokasikan anggaran atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut. Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pasal 4

Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut:

a.penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan surat permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada Kuasa Penggunan Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen sebelum kontrak berakhir,
b.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pertimbangan teknis dan penelitian yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan dituangkan dalam bentuk surat persetujuan pembebanan sisa perkerjaan pada tahun anggaran berikutnya:
c.apabila berdasarkan hasil pertimbangan teknis dan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan penyedia barang dan/atau jasa tidak dapat disetujui, maka Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku:
d.apabila berdasarkan hasil pertimbangan teknis dan penelitian Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen, permohonan penyedia barang dan/atau jasa dapat disetujui, maka :
1. 1.Dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan:
2. 2.Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa: dan 3. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah ca.Kepala Biro Keuangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah dilegalisasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen. Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Penyedia barang dan/atau jasa untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan baru dari bank umum dengan masa berlaku paling sedikit selama 50 (lima puluh) hari kalender ditambah 14 (empat belas) hari masa pengurusan pencairan jaminan. e.

(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, paling sedikit memuat :
(3)
(4)a. b. Kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan, Bersedia dikenakan denda keterlambatan terhadap sisa perkerjaan: Memperpanjang jaminan pelaksanaan selama 50 (lima puluh) hari kalender ditambah 14 (empat belas) hari masa pengurusan pencairan jaminan, Tidak menuntut pembayaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara atas bunga dan/atau pertambahan nilai terhadap sisa pembayaran dalam jangka waktu tertentu. d. Klaim pencairan jaminan/garansi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengguna Anggaran menyajikan pekerjaan yang belum selesai sebagai konstruksi dalam pelaksanaan atau persediaan dan mengungkapkan sisa pekerjaan yang belum dibayarkan dalam catatan atas laporan keuangan SKPD. 5s F3

Pasal 5

Penyedia barang dan/atau jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dikenakan denda keterlambatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Jangka waktu penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya, paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa kontrak berakhir.
(2)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)pekerjaan tidak dapat diselesaikan, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak dan penyedia barang dan/atau jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan, jaminan pelaksanaan dicairkan dan penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam (black list) sesuai dengn ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab secara formil maupun materil atas penyelesaian pekerjaan sebagaiman dimaksud delam Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Ox:ober 2015 Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ttd TRIYONO BUDI SASONGKO 6

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012