DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Nomor: 84
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
2. b.prinsip penyusunan APBD;
3. c.kebijakan penyusunan APBD;
4. d.teknis penyusunan APBD; dan
5. e.hal khusus lainnya.
(2)Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2022 MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 972NOMOR DiuSalinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001 Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi kementerian dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job melalui penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang berkelanjutan dengan adaptasi dari perubahan iklim, percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada Tahun 2023. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, sinkronisasi sasaran dan target prioritas pembangunan yang sesuai dengan potensi masing masing daerah memungkinkan keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional yang sesuai dengan dokumen perencanaan dan perundang undangan. Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2023 melakukan sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sinergitas dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah pusat tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA 2023. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2023 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun Anggaran 2023, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun Anggaran 2023 masing- masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun Anggaran 2023 dan RKPD provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Untuk itu, dalam PPAS TA 2023 Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mencantumkan:

1.sinergitas dan penyelarasan program Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3.prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD TA 2023. B. PRINSIP PENYUSUNAN APBD Penyusunan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:
1.sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3.mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
4.tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5.dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6.APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
7.penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH
1.Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2.Dalam penyusunan kebijakan anggaran pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: 1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

(1)Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
(2)Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:
(1)Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
(2)Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
(3)Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan. c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
(1)Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
(2)Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
(3)Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
(4)Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya. d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
(1)pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
(2)kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
(3)insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
(4)pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
(5)Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
(6)Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota. g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi. h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
(1)PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
(2)PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. 2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
(1)keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
(2)peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
(3)peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
(4)peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
(5)peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
(1)hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
(2)hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
(3)hasil kerja sama daerah;
(4)jasa giro;
(5)hasil pengelolaan dana bergulir;
(6)pendapatan bunga;
(7)penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
(8)penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
(9)penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
(10)pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(11)pendapatan denda pajak daerah;
(12)pendapatan denda retribusi daerah;
(13)pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
(14)pendapatan dari pengembalian;
(15)pendapatan dari BLUD; dan
(16)pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.
1. b.Pendapatan Transfer 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan: a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
(1)Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak (a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau. (b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya. (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2023. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya. (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (COVID- 19), penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada. (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2023. (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2023 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit. (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi. (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022. (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (h) Pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (i) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 yang dipublikasikan melalu portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2020, TA 2021, dan TA 2022. (j) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua serta Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (k) Pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (l) Pendapatan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam untuk Provinsi Papua sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota diatur secara adil, transparan, dan berimbang dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal dan Orang Asli Papua sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dengan penggunaan untuk 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja pendidikan, 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi, 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur, dan 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan mengenai otonomi khusus bagi Provinsi Papua. (m) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2022, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (n) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2023 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2022, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2023. (o) Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA kehutanan untuk DBH dana reboisasi, DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2021 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2022, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2023 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (p) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2022. (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
(4)Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan. (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2023. (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2023. (d) Kebijakan DAK Fisik
1. i.Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2023 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud. iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan: i) bidang pendidikan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu: (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/swasta dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii) bidang perumahan dan permukiman kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iii) bidang sanitasi kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv) bidang air minum kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. v) bidang pertanian kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (cash for work) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. vi) bidang Industri Kecil dan Menengah menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi: (i) pembangunan sentra IKM; dan (ii) revitalisasi sentra IKM, dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
2. v.dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan: i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu: (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023; atau (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2023, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2023 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada: (i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau (ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. (e) Kebijakan DAK Nonfisik
3. i.penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2023 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu: i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah. Dalam rangka pendanaan satdikmen Provinsi Papua yang semula merupakan kewenangan Provinsi, agar disesuaikan penyerahan kewenangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua menjadi kewenangan kabupaten/kota. ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan. iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan. iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2023. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD. iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
4. v.Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2023 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2023. vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2023 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2023 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
(5)Kebijakan Insentif Fiskal (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
(6)Dana Otonomi Khusus (a) Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Otonomi Khusus. (b) Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2022. (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Otonomi Khusus TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (e) Alokasi Dana Otonomi Khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2023 disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan penggunaannya ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (f) Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima per seratus) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 dibagi:
1. i.Dana Otonomi Khusus yang bersifat block grant sebesar 1% (satu per seratus) untuk mendanai: i) pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; ii) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan iii) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. ii. Dana Otonomi Khusus yang bersifat spesific grant sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima per seratus) untuk mendanai pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit: i) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan; ii) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; iii) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. (g) Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa Dana Otonomi Khusus TA 2022, penggunaanya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani butir (f).i dan butir (f).ii di atas, dengan ketentuan:
2. i.dalam hal terdapat sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya maka digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan dana otonomi khusus TA berjalan sesuai dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang sama pada TA sebelumnya. ii. mekanisme penganggaran penggunaan kembali sisa dana otonomi khusus TA sebelumnya dilakukan dengan mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD. iii. SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan. iv. SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian keluaran kegiatan, digunakan untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta prioritas TA berjalan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai Dana Abadi atau Dana Abadi Daerah. (h) Pendapatan dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersifat spesific grant dianggarkan pada masing-masing APBD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil evaluasi rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, sedangkan pada APBD Provinsi berdasarkan hasil penilaian atas rencana anggaran dan program yang dilakukan oleh Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keuangan bersama Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam negeri dan yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional. Dalam hal penganggaran tidak sesuai hasil evaluasi dan/atau hasil penilaian, Kepala Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan Perda tentang APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Dana Keistimewaan (a) Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Keistimewaan Yogyakarta. (b) Pendapatan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana Keistimewaan, digunakan untuk melaksanakan urusan keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. i.tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; ii. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; iii. kebudayaan; iv. pertanahan; dan
2. v.tata ruang. (c) Pendapatan Dana Keistimewaan dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Keistimewaan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Keistimewaan dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. (e) Dana Keistimewaan digunakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap prioritas nasional, prioritas daerah, dan pencapaian target outcome pusat-daerah. (f) Penggunaan Dana Keistimewaan agar tetap menjaga keselarasan dan konsistensi dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 tentang Grand Design Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2042 sebagai rujukan dalam perencanaan.
(8)Dana Desa (DD) (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa Universal Health Coverage (UHC). (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2022. (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. b) Transfer Antar Daerah meliputi:
(1)Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2023. (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2023 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2023, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2022 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2021. (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2022, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
(2)Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya. (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
1. i.bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang- undangan, yaitu:
2. i.bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota. (d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud. (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023. (f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.
3. c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan: a) Pendapatan hibah
(1)Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
(3)Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan: (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
(4)Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
(5)Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
(6)Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
(7)Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Dana darurat
(1)Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2023.
(4)Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2023 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023. c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Penganggaran lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:
(1)Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua (a) Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang bersumber dari DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan berdasarkan usulan provinsi pada setiap Tahun Anggaran yang ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua untuk tahun berkenaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan ketentuan:
1. i.provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua menganggarkan DTI pada APBD TA 2023 berdasarkan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait; atau ii. dalam hal penganggaran DTI pada APBD TA 2023 tidak sesuai dengan usulan dana tambahan infrastruktur yang telah dilakukan penilaian oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Kementerian/Lembaga Non Kementerian terkait, Provinsi Papua melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. iii. pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) DTI dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. (c) apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DTI TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2023 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan DTI dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.
(2)Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi. (a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
1. i.realisai bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual. (b) Pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:
2. i.besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk masyarakat sekitar PLTP; ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan iii. pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat. D. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
  1. 1.Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
  2. 2.Belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
  3. 3.Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
  4. 4.Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
  5. 5.Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya.
  6. 6.Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya paling sedikit meliputi:
3. a.dukungan program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
4. b.perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. c.dukungan pelaksanaan program vaksinasi Corona Virus Disease 2019;
6. d.dukungan kelurahan dalam penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
7. e.insentif tenaga kesehatan untuk penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019;
8. f.dukungan penanganan dan pengendalian pandemi Corona Virus Disease 2019 skala desa; dan
9. g.belanja kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
  1. 7.Belanja Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf g difokuskan penggunaannya paling sedikit meliputi:
10. a.optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test, tracing, dan tracking, system surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
11. b.optimalisasi fasilitas kesehatan dan Farmasi dan Alat Kesehatan (farmalkes) dengan memenuhi alat pelindung diri, ruang isolasi dan alat tes, ruang rawat, ruang intensive care unit, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus/tatalaksana yang jelas;
12. c.peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
13. d.efesiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan;
14. e.penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional untuk memastikan tercapainya cakupan semesta/universal health coverage di setiap Pemerintah Daerah, provinsi dan kabupaten/kota; dan
15. f.penganggaran dan pembayaran iuran jaminan Kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundangan secara tepat waktu dan tepat jumlah.
  1. 8.Dalam hal penganggaran penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya dalam penyusunan APBD TA 2023 belum tersedia dan/atau cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 9.Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
  3. 10.Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
16. a.Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
17. b.Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
18. c.Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
  1. 11.Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
19. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
20. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
21. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
  1. 12.Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
22. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
23. b.batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
  1. 13.Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 14.Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.
  3. 15.Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.
  4. 16.Kebijakan belanja daerah dimaksud meliputi:
24. a.Belanja Operasi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi: 1) Belanja Pegawai a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian. c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022. h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan. i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
(1)Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
(2)Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
(3)Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan. j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
(1)Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
(4)Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
(5)Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
1. i.memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS; ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
2. v.dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri. (b) Kebijakan TPP untuk TA 2023, yaitu:
3. i.sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya; ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang: i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya; ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintregrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya. (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2023 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:
4. i.menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS; ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN; iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan. (d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
5. i.permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah. (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2023 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2022.
(8)Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(9)Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan: (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR). (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR. 2) Belanja Barang dan Jasa a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
(1)Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain: (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2022 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD. (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
(2)Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas: (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
1. i.Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya. (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
2. i.menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota. iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: i) kepala desa dan perangkat desa; serta ii) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. v.Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan: i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar luran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan; ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran; iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2023 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran; v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan luran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2023 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah: (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI; (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan. vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda. vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut: i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran. ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah. iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS; (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
4. i.Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat. (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya. (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi kontruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
5. i.Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19. iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease-19.
6. v.Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid. vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut. viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023, untuk: i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan. ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang- kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
7. x.Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Belanja Pemeliharaan: (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi: (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
1. i.Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya; iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya; iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi: (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence); (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. v.Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi: (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence); (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
3. i.Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR. (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
4. i.Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
5. i.Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya. ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil. iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
6. v.Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil. vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(5)Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
1. i.pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; ii. penghargaan atas suatu prestasi; iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat; iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. v.TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian. (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD. (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan. 3) Belanja Bunga a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah. b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan. d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2023 pada SKPKD. e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan. 4) Belanja Subsidi a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial a) Belanja hibah
(1)Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
(3)Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit: (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
1. i.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; iii. partai politik dan/atau; iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan; (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran. (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.
(4)Belanja hibah diberikan kepada: (a) Pemerintah Pusat; (b) Pemerintah Daerah lainnya; (c) Badan Usaha Milik Negara; (d) BUMD; (e) BUMDes; (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau (g) Partai Politik.
1. i.Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
(5)Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan: (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi; (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
(6)Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum; (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
(7)Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
(8)Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(9)Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Belanja Bantuan Sosial
(1)Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada: (a) individu; (b) keluarga; (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial; (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
(3)Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
(4)Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
(5)Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(6)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
(7)Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
(8)Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
(9)Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu: (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
(10)Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
(11)Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(12)Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2023 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.Belanja Modal 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan: a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
(1)belanja modal tanah;
(2)belanja modal peralatan dan mesin;
(3)belanja modal bangunan dan gedung;
(4)belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
(5)belanja modal aset tetap lainnya;
(6)belanja aset lainnya. 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan: a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada: a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga. 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. c.Belanja Tidak Terduga (BTT) 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain: a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing- masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2023. 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. d.Belanja Transfer 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. 2) Belanja transfer dirinci atas jenis: a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
(1)pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
(2)kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen); (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
(4)Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2023.
(6)Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2022, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(7)Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
(8)Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto. (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2023. b) Belanja Bantuan Keuangan
(1)Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Belanja bantuan keuangan terdiri atas: (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi; (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota; (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
(3)Bantuan keuangan terdiri dari: (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
(4)Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
(5)Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
(6)Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
(9)ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
(10)Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2022 dan terpisah dari ADD TA 2023.
(11)Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
(13)Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana. E. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berkenaan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
2.Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3.Pembiayaan daerah terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan 1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. 2) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari: a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

(1)Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
(2)SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
(3)Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang- undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
(4)Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
(5)Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.
(6)Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah. b) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
(1)Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
(3)Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
(4)Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.
(5)Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari: (a) Pinjaman daerah
1. i.Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. ii. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: i) Pemerintah; ii) Pemerintah Daerah lain; iii) lembaga keuangan bank; dan/atau iv) lembaga keuangan bukan bank. iii. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional. iv. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
2. v.Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. vi. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah. vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka: i) pengelolaan kas; ii) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; iii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau iv) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. viii. Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan. ix. Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. x.Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri. xi. Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. (b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah
4. i.Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. ii. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. iii. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka: i) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; ii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau iii) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. iv. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
5. v.Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. vi. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. vii. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal. viii. Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah. ix. Barang milik Daerah disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa: i) tanah dan/atau bangunan; dan ii) selain tanah dan/atau bangunan.
6. x.BMD sebagimana dimaksud huruf ix dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud dan/atau memiliki aliran penerimaan kas. xi. Aset Sukuk daerah tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah. xii. Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal obligasi daerah/sukuk daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah/sukuk daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan. Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi daerah/sukuk daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
(8)Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
(9)Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
(10)Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
(11)Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
(12)Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
(13)Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
(14)Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah, mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan: (a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah; (b) kerangka acuan kegiatan; (c) RPJMD; (d) RKPD; (e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK; (f) APBD Tahun Anggaran berjalan; (g) Rancangan Perda tentang APBD tahun pinjaman berkenaan.
(15)Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang bersangkutan.
(16)Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun Anggaran berkenaan.
(17)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan.
(18)Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pembiayaan utang daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(19)Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
(20)Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah. e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
(1)Penganggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
(2)Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD. 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk: a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
(1)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
(2)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
(3)Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. b) Penyertaan Modal Daerah
(1)Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
(3)Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan: (a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah. (b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. (c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. (d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal. (e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
(5)Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.
(6)Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
(7)Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
(9)Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
(10)Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
(11)Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. c) Pembentukan Dana Cadangan
(1)Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(2)Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

4.Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2023 bersaldo nihil.

a.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
b.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan. F. TEKNIS PENYUSUNAN APBD
1. 1.Dalam menyusun APBD TA 2023, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan ketentuan:
a.Penyusunan Perda tentang APBD 1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua TAPD adalah sekretaris daerah dan anggota TAPD terdiri atas pejabat yang membidangi perencanaan daerah, pejabat yang membidangi pengelola keuangan daerah dan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan. 2) Pejabat lain sesuai kebutuhan tersebut tidak termasuk pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan unsur pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan peraturan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilaksanakan melalui SIPD. 4) Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. 5) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 6) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD belum menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS pada minggu kedua bulan Agustus, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Perda tentang APBD berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah. 7) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menetapkan keputusan kepala daerah tentang KUA dan PPAS, sebagai dasar penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD TA 2023 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2023, dengan pengaturan: a) Kepala Daerah dan DPRD harus memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD TA 2023. b) Penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Perda tentang APBD TA 2023; dan c) Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD TA 2023 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana tercantum pada tabel: Tabel 1 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD No Uraian Waktu Lama
1. 1.Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah paling lambat minggu I bulan Juli 1 (satu) minggu
2. 2.Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli 5 (lima) minggu
3. 3.Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS paling lambat minggu II bulan Agustus
4. 4.Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD paling lambat minggu III bulan Agustus 3 (tiga) minggu + 1 (satu) minggu reviu oleh APIP daerah
5. 5.Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD
6. 6.RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah
7. 7.Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
8. 6.Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu
9. 7.Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan
10. 8.Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur untuk dievaluasi 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama
11. 9.Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
12. 10.Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
13. 11.Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
14. 12.Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember)
15. 13.Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 9) Substansi KUA memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya rancangan PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan. 10) Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA- SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 11) Penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: a) Belanja Daerah diklasifikasikan menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan rinciannya paling sedikit mencakup:

(1)indikator dan target kinerja hasil program;
(2)indikator dan target kinerja keluaran (output) kegiatan; dan
(3)indikator dan target kinerja keluaran (sub-output) sub kegiatan. c) Nomenklatur Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Belanja Daerah serta indikator dan target kinerja didasarkan pada prioritas nasional disusun berdasarkan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi kriteria:
(1)Specific yang menunjukkan kondisi yang spesifik, tidak bias, atau bermakna ganda;
(2)Measurable yang dapat diukur secara objektif dan memiliki ukuran kuantitatif;
(3)Attainable yang memungkinkan organisasi mencapainya, tidak terlalu sulit dicapai, namun juga tidak terlalu mudah dicapai;
(4)Relevant yang memiliki relevansi atau keterkaitan yang dekat dengan kinerja yang diukur;
(5)Timebound yang menggambarkan kondisi pada suatu kurun waktu tertentu. d) Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Belanja Daerah merupakan acuan baku yang digunakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan pada masing- masing tahapan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. e) sasaran kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan yang akan atau telah dicapai Menteri Dalam Negeri/Gubernur Perda dan Perkada ditetapkan sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; f) analisis standar belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan; g) standar harga satuan yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan presiden mengenai standar harga satuan regional; dan h) standar pelayanan minimal yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 12) RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS. 13) RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD TA 2023 dan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2023 yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a) Pelaksanaan reviu atas penyusunan RKA-SKPD bertujuan untuk memastikan RKA-SKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas penganggaran daerah. b) dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. c) Dalam hal hasil verifikasi TAPD dan reviu APIP atas RKA- SKPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan. d) APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. 15) Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS srta RKA- SKPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Inspektur Jenderal untuk Provinsi dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan dan menjadi syarat penyampaian dokumen evaluasi Rancangan Perda tentang APBD. 16) TAPD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. 17) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan TA berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Penjelasan dan dokumen pendukung, antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS serta formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memiliki klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai SIPD dengan format sebagaimana tabel berikut: Tabel 2 Format Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa Berupa Produk Dalam Negeri (PDN) Kode Urusan/ Bid Urusan/Prog/ Keg/Sub Keg Kode Akun Uraian Nomenklatur Sub Kegian dan Rincian Belanja Barang/ Jasa yang dibelanjakan SIPD Nilai Produk Dalam Negeri (PDN) TKDN Ket AKUN KELP JENIS OBJ RO SRO Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Prosedur penginputan format tersebut diatas dilakukan melalui SIPD. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan dokumen formulir Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri, maka rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Gubernur bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 18) Penyampaian rancangan Perda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui SIPD. 19) Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut: a) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan. d) Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
(1)rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
(2)rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
(3)Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
(4)Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
(5)Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
(6)Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
(7)Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah. e) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Rancangan Perda tentang APBD, antara lain:
(1)daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
(2)daftar Piutang Daerah;
(3)daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
(4)daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
(5)daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
(6)daftar Dana Cadangan; dan
(7)daftar Pinjaman Daerah. 20) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. a) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; b) Dalam pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui SIPD; c) Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. 21) Berdasarkan persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD. 22) Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut: a) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; c) rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, antara lain:
(1)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
(2)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
(3)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
(4)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
(5)rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
(6)rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
(7)Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara. d) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada penjabaran APBD:
(1)Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana.
(2)Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP.
(3)Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah.
(4)Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 23) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan. Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan. 24) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Gubernur. a) evaluasi dilakukan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan Perkada tentang Panjabaran Perubahan APBD; b) penyampaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati Kepala Daerah bersama DPRD beserta lampiran serta dokumen pendukung lainnya; dan c) rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. 25) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. a) Evaluasi dilakukan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan Perkada tentang Panjabaran Perubahan APBD; b) penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati Kepala Daerah bersama DPRD beserta lampiran serta dokumen pendukung lainnya; c) surat pengantar ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri tanpa disertai lampiran; dan d) rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy. 26) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri Dalam Negeri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 27) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD. Hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD disampaikan dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy. 28) Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy. a) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD; b) dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, Kepala Daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; dan c) Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. 29) Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD dengan ketentuan: a) Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya; b) Kepala Daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy; c) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Kepala Daerah bertugas untuk menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD; d) Dalam hal Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Kepala Daerah bertugas untuk menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
1. b.Penyusunan Perkada tentang APBD 1) Dalam hal DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD disebabkan oleh Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. 2) Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS. 3) Penyusunan rancangan Perkada tentang APBD dimaksud memperhatikan: a) rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya. Angka APBD TA sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya; b) dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD, angka APBD TA sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya; c) Pengeluaran APBD sebagaimana dimaksud pada angka 2) terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah; d) Dalam hal pada TA sebelumnya pemerinta daerah melakukan pinjaman daerah maka angka pengeluaran APBD sebagaimana dimaksud angka 2) tidak termaksud angka pinjaman daerah pada TA sebelumnya; e) rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa; g) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) angka APBD TA sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat:
(1)kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau
(2)keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) rancangan Perkada tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut: a) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; b) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; c) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; d) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:
(1)rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
(2)rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
(3)rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
(4)sinkronisasi program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
(5)sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
(6)sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
(7)Sinkronisasi Major Project dengan Dukungan Program Prioritas Daerah. e) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan Perkada tentang APBD, antara lain:
(1)daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
(2)daftar Piutang Daerah;
(3)daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
(4)daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
(5)daftar Sub Kegiatan tahun jamak (multi years);
(6)daftar Dana Cadangan;
(7)daftar Pinjaman Daerah.
(8)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
(9)daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
(10)daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
(11)daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
(12)rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
(13)rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
(14)rincian dana tambahan insfrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
(15)sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
(16)rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
(17)daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
(18)daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan
(19)formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). 5) Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkada tentang APBD setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. a) Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD. b) Pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Perkada tentang APBD disampaikan. c) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada tentang APBD, Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada tentang APBD menjadi Perkada tentang APBD. d) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan dokumen formulir Komitmen Pemerintah Daerah dalam Belanja Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Tabel 2, maka rancangan Perkada tentang APBD TA 2023 tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
1. c.Penyusunan Perkada Pengeluaran setiap bulan atas belanja wajib dan belanja mengikat: 1) Dalam hal penetapan perda APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD TA sebelumnya. 2) Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi: a) belanja yang bersifat wajib seperti pelayanan dasar Pendidikan dan kesehatan; b) belanja yang bersifat mengikat seperti gaji dan tunjangan, serta operasional sehari-hari. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak ditetapkan dengan Perkada dan berlaku hingga Perda APBD ditetapkan. 4) Berdasarkan perkada tersebut, PPKD segera menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan pembayaran, sehingga pengeluaran setiap bulan dimaksud dapat dibayarkan pada awal bulan Januari 2023.
2. d.Persiapan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 1) APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan memperhatikan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat pada daerah persiapan; 2) Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri.
3. e.Pelaksanaan APBD 1) Kepala Daerah menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD di SKPD dan SKPKD dilakukan sebelum dimulainya Tahun Anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, meliputi: a) Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; b) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daeerah; c) Kuasa BUD; d) Pengguna Anggaran; e) Kuasa Pengguna Anggaran; f) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD; g) Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD; h) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; i) Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran; dan j) Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dalam hal terdapat pelimpahan sebagai kewenangan kepada KPA. 2) Dalam hal tidak terjadi perubahan pejabat yang mengelola keuangan daerah, keputusan kepala daerah tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD tetap berlaku.
4. f.Penyusunan Perubahan APBD 1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; c) keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan; d) keadaan darurat; dan/atau e) keadaan luar biasa. 2) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. 3) Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 4) Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. 5) Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: a) program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD TA berjalan; b) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan c) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 6) Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD. 7) Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD. 8) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. 9) Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. 10) Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. 11) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek. Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 12) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: a) pergeseran antar organisasi; b) pergeseran antar unit organisasi; c) pergeseran antar program; d) pergeseran antar kegiatan; e) pergeseran antar sub kegiatan; f) pergeseran antar kelompok; g) pergeseran antar jenis. 13) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. 14) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam LRA. 15) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD karena kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah, dengan: a) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan sub kegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan; b) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas Program/kegiatan/sub kegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau c) menggunakan belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: a) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah. b) pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. c) pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran. 17) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi: a) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD; atau b) pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD; c) pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari sub rincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan barang milik daerah. 18) Pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dan ditetapkan dalam perubahan Perda tentang APBD dalam hal melakukan perubahan APBD atau dilaporkan dalam LRA dalam hal tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD. 19) Pergeseran yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan dalam LRA. 20) Keadaan yang menyebabkan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan dapat berupa: a) menutupi defisit anggaran; b) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; d) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; e) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; f) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD Tahun Anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam Tahun Anggaran berjalan. 21) Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 22) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan: a) pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya; atau b) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 23) Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan namun belum dilakukan pembayaran. 24) Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada Tahun Anggaran sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan. 25) Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan. 26) Tata cara penganggaran penggunaan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran berikutnya, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya. 27) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli TA berkenaan. a) Laporan realisasi semester pertama APBD TA 2023 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 serta persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022; b) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD TA 2023 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berkenaan berakhir. Tahapan penyusunan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD TA 2023 sebagaimana tercantum pada tabel: Tabel 3 Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD NO URAIAN WAKTU LAMA
  1. 1.Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu I bulan Agustus
  2. 2.Pembahasan dan kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS paling lambat minggu II bulan Agustus
  3. 3.Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD dan Perubahan DPA- SKPD serta Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu III bulan Agustus
  4. 4.Penyampaian Rancangan Perda tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan September
  5. 5.Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Paling lambat 30 September Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir
  6. 6.Menyampaikan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama 3 (tiga) hari kerja
  7. 7.Hasil evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan 15 (lima belas) hari kerja 28) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama pimpinan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 29) Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan paling sedikit memuat: a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait; b) alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD; c) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA- SKPD kepada PPKD; dan d) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan RKBMD. 30) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus Tahun Anggaran berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati Kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur
  8. 8.Penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 (tujuh) hari kerja
  9. 9.Penyampaian keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan pimpinan DPRD ditetapkan 3 (tiga) hari kerja
  10. 10.Penetapan Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi
  11. 11.Penyampaian Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja Daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan Keputusan Kepala Daerah, untuk selanjutnya Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA- SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD. 31) Pemerintah Daerah dilarang menganggarkan kegiatan dan sub kegiatan baru serta belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir TA 2023.
  12. 2.Tata cara menyusun APBD TA 2023 dalam SIPD:
5. a.Pengelolaan User Pengelola Keuangan Daerah 1) Pemerintah Daerah wajib memastikan kedudukan SKPD dalam SIPD berdasarkan Perda tentang Perangkat daerah dan SOTK; 2) Pemerintah Daerah wajib memastikan pembaruan (updating) user pengelola keuangan daerah berdasarkan surat keputusan kepala daerah;
6. b.Penyusunan KUA dan PPAS 1) Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa data RKPD yang telah tersedia dalam proses penganggaran dalam SIPD menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. 2) Pemerintah Daerah melalui akun TAPD Keuangan melakukan pengecekan dan memastikan referensi standar harga satuan (ASB, SSH, HSPK, SBU) sudah tersedia dan dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3) Pemerintah Daerah melalui akun TAPD Keuangan membuka jadwal KUA dan PPAS pada menu pengaturan-jadwal- perencanaan penganggaran. Untuk tahapan jadwal pelaksanaan diisi sesuai dengan kebijakan masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) selanjutnya pilih tahapan KUA dan PPAS untuk diisi sub tahapan “Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS”. Jika sudah sesuai maka simpan. 5) SKPD melakukan penguraian Rincian Belanja pada masing- masing sub kegiatan SKPD. Pada langkah ini, akun pejabat eselon III melakukan pengecekan dan memastikan terhadap uraian rincian sub kegiatan. 6) penguraian rincian dilakukan melalui akun pejabat eselon IV/pelaksana yang sudah ditetapkan sebagai operator oleh akun pejabat eselon III. 7) setelah rincian belanja diuraikan seluruhnya, pagu yang ditetapkan digunakan sebagai dasar batas maksimal pada setiap sub kegiatan. 8) pejabat eselon III melakukan pengendalian terhadap sub kegiatan dan uraian rincian Belanja yang telah diuraikan oleh pejabat eselon IV/staf. Jika pagu yang sudah dirinci nilainya dibawah pagu yang ditetapkan sebelumnya, maka nilai pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya akan menyesuaikan dengan pagu yang sudah dirinci. 9) dalam hal terdapat perubahan/penambahan kegiatan/sub kegiatan, SKPD berkoordinasi kepada TAPD Perencanaan untuk membuka kembali kunci tambah kegiatan/sub kegiatan pada SKPD terkait dan mengambil kembali dari referensi kegiatan/sub kegiatan yg dibutuhkan. Kemudian SKPD melakukan pengaturan operator yg ditunjuk. 10) setelah detil rincian belanja sudah sesuai, Kepala SKPD selaku admin SKPD melakukan validasi untuk selanjutnya admin TAPD keuangan mengunci jadwal sub tahapan “Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS”. 11) sebelum membuka jadwal baru, Akun TAPD Keuangan dapat mencetak Rancangan KUA dan PPAS pada menu laporan KUA dan PPAS. 12) sebelum melakukan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD, akun TAPD keuangan membuka jadwal Sub Tahapan “Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Bersama DPRD”. 13) proses pembahasan dengan DPRD dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode: a) melakukan pembahasan dengan DPRD dengan menggunakan SIPD secara langsung (perubahan sub kegiatan, volume dan rincian belanja secara langsung saat sedang dibahas lalu dibuat Nota Kesepakatan). b) mencetak dokumen Rancangan KUA PPAS lalu membahas bersama DPRD secara langsung (mencatat perubahan sub kegiatan, volume dan rincian belanja lalu melakukan perubahan dalam SIPD setelah ditandatangani Nota Kesepakatan). 14) jika telah sesuai dengan Nota Kesepakatan, jadwal sub tahapan “Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Bersama DPRD” dikunci oleh akun TAPD Keuangan. 15) mencetak Draft KUA dan PPAS pada menu laporan KUA dan PPAS.
7. c.Penyusunan RKA-SKPD 1) berdasarkan database pendapatan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan update informasi pendapatan sebagai dasar dalam menyusun RKA-Pendapatan. 2) berdasarkan database belanja pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD melakukan validasi dan update informasi belanja yang mengacu pada standar harga satuan, ASB, dan standar lainnya sebagai dasar dalam menyusun RKA-Belanja. Selanjutnya, Pemerintah Daerah juga harus memastikan dukungan penganggaran belanja barang dan jasa menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sertifikasi TKDN dalam menginput rincian belanja pada masing-masing RKA-SKPD. Penginputan rincian belanja dimaksud dilakukan melalui akun pejabat eselon IV/staf operator sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang sudah ditandai dalam format SIPD. 3) berdasarkan database pembiayaan pada proses RKPD, KUA, dan PPAS, SKPD selaku SKPKD melakukan validasi dan update informasi pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun RKA- Pembiayaan. 4) Kepala SKPD melakukan validasi atas RKA-Pendapatan, RKA- Belanja, dan RKA-Pembiayaan sebagai dasar penyusunan RKA- SKPD, selanjutnya disampaikan kepada TAPD agar dilakukan verifikasi dan sinkronisasi serta secara bersamaan disampaikan kepada APIP untuk dilakukan reviu. 5) Verifikasi dan sinkronisasi RKA-SKPD dilaksanakan dengan menggunakan akun Admin Perencanaan dan TAPD Keuangan, melalui fitur rekomendasi teknis dalam menu sub-kegiatan belanja. 6) Reviu APIP dilaksanakan dengan menggunakan akun reviewer Inspektorat melalui fitur rekomendasi teknis dalam menu sub- kegiatan belanja yang perlu disempurnakan. 7) terhadap hasil verifikasi dan sinkronisasi TAPD serta hasil reviu APIP, SKPD melakukan penyempurnaan pada RKA-SKPD. Penyempurnaan pada RKA-SKPD dilakukan melalui akun eselon IV/staf operator pada menu sub-kegiatan belanja, yang selanjutnya divalidasi oleh Kepala SKPD selaku PA.
8. d.Penyusunan Rancangan APBD 1) PPKD/TAPD Keuangan membuka jadwal Rancangan APBD dengan sub tahapan “penyusunan rancangan APBD” 2) berdasarkan database RKA-SKPD, PPKD/TAPD Keuangan melakukan identifikasi komponen-komponen rancangan Perda APBD meliputi: a) menyiapkan lampiran rancangan perda APBD berdasarkan database dalam SIPD pada tahapan RKA-SKPD; b) menyusun batang tubuh rancangan perda APBD secara manual. 3) berdasarkan hasil identifikasi komponen-komponen rancangan perda APBD, PPKD melakukan validasi dan diteruskan kepada Kepala Daerah. 4) kepala daerah melakukan validasi dan otorisasi rancangan perda APBD untuk disampaikan kepada DPRD. 5) proses Pembahasan rancangan perda APBD dengan DPRD dapat dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode: a) melakukan pembahasan dengan DPRD dengan menggunakan SIPD secara langsung kemudian ditandatangani Persetujuan bersama; b) mencetak dan menyampaikan dokumen rancangan perda APBD serta membahas bersama DPRD secara langsung (mencatat hasil pembahasan dan melakukan penyesuaian dalam SIPD setelah ditandatangani Persetujuan bersama). 6) berdasarkan database dan hasil penyesuaian dalam SIPD, TAPD dan Sekda melakukan validasi dan persetujuan rancangan Perkada APBD untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah untuk diotorisasi. 7) rancangan perda APBD dan rancangan perkada APBD serta kelengkapannya disampaikan secara elektronik melalui SIPD kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan kepada gubernur untuk kabupaten/kota untuk dilakukan evaluasi.
9. e.Penetapan APBD 1) TAPD Keuangan membuka jadwal APBD dengan membuat sub tahapan “penyesuaian hasil evaluasi APBD” dan membuka kunci (kegiatan/sub kegiatan, kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan) untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian oleh SKPD. 2) SKPD melakukan penyesuaian (kegiatan/sub kegiatan, kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan) sesuai dengan hasil evaluasi. 3) kepala SKPD melakukan validasi atas penyesuaian hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan perda APBD dan rancangan perkada penjabaran APBD. 4) jika telah sesuai, TAPD keuangan/PPKD melakukan validasi dan mengunci jadwal sub tahapan “penyesuaian hasil evaluasi APBD”. 5) tahapan penetapan APBD, TAPD keuangan/PPKD membuka sub tahapan “penetapan APBD” untuk melakukan validasi dan memasukkan nomor perda APBD dan nomor perkada penjabaran APBD untuk selanjutnya menjadi dasar tahapan pelaksanaan dan penatausahaan.
10. f.Pergeseran Anggaran 1) Perubahan RKA-SKPD a) TAPD Keuangan/PPKD membuka jadwal pergeseran dan membuat sub tahapan “penyusunan Perubahan RKA-SKPD” serta membuka kunci rincian belanja pada setiap sub kegiatan. dalam hal terdapat amanat peraturan perundang- undangan, TAPD keuangan/PPKD selain membuka kunci kode rekening pada level objek, rincian objek, sub rincian objek dan uraian sub rincian objek juga membuka kunci pada program, kegiatan dan sub kegiatan. b) pergeseran anggaran dapat dilakukan untuk sebagian/ seluruh SKPD. c) pejabat/staf pada SKPD terkait melakukan pergeseran anggaran pada level objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja. d) kepala SKPD melakukan validasi atas pergeseran anggaran yang telah diverifikasi untuk selanjutnya disampaikan kepada TAPD keuangan/PPKD. e) TAPD Keuangan/PPKD melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap SKPD yang melakukan pergeseran anggaran. f) berdasarkan hasil verifikasi, TAPD Keuangan/PPKD mengunci jadwal pergeseran anggaran pada sub tahapan “penyusunan Perubahan RKA-SKPD”. 2) Perubahan DPA-SKPD a) pada tahapan pelaksanaan, SKPD melakukan pergeseran pada level uraian sub rincian objek; b) pengguna anggaran membuka kunci sub rincian objek belanja; c) pejabat/Staf melakukan perubahan uraian sub rincian objek belanja; d) kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran melakukan validasi dan pengesahan.
11. g.Perubahan APBD 1) TAPD keuangan membuka tahapan perubahan APBD; dan 2) Tata cara pada tahapan perubahan APBD dalam SIPD berlaku mutatis mutandis dengan tahapan penyusunan APBD.
12. h.dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akan dinonaktifkan penggunaannya dalam SIPD. G. HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD TA 2023, selain memperhatikan prinsip dan kebijakan umum penyusunan APBD serta teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain:
  1. 1.Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Tabel 4 Contoh Format Perhitungan Alokasi Fungsi Pendidikan NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
  2. 1.a. Urusan Bidang Pendidikan: 1) Belanja Operasi:
13. a.belanja pegawai;
14. b.belanja barang dan jasa;
15. c.belanja hibah;
16. d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
17. b.Urusan Bidang Kebudayaan: 1) Belanja Operasi:
18. a.belanja pegawai;
19. b.belanja barang dan jasa;
20. c.belanja hibah;
21. d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
22. c.Urusan Bidang Perpustakaan: 1) Belanja Operasi:
23. a.belanja pegawai;
24. b.belanja barang dan jasa;
25. c.belanja hibah;
26. d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
27. d.Urusan Bidang Kepemudaaan dan Olahraga: 1) Belanja Operasi:
28. a.belanja pegawai;
29. b.belanja barang dan jasa;
30. c.belanja hibah;
31. d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
32. e.Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan, antara lain: 1) Belanja Transfer: Belanja bantuan keuangan… 2) Sub Kegiatan .... pada SKPD …. dst .... Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
  1. 2.Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b) Rp xxx
  2. 3.Total Belanja Daerah Rp xxx
  3. 4.Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100% xxx%
  4. 2.Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
33. a.bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
34. b.alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dan program prioritas bidang kesehatan lainnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Tabel 5 Contoh Format Perhitungan Alokasi Anggaran Kesehatan NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
  1. 1.a. Urusan bidang Kesehatan: 1) Belanja Operasi:
35. a.belanja pegawai;
36. b.belanja barang dan jasa;
37. c.belanja hibah;
38. d.belanja bantuan sosial. 2) Belanja Modal;
39. b.Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain: 1) Belanja Transfer: Belanja bantuan keuangan… 2) Sub Kegiatan .... pada SKPD …. dst .... Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
  1. 2.Anggaran Kesehatan (a+b) Rp xxx 3. 4. Total Belanja Daerah Gaji ASN Rp xxx (Rp xxx)
  2. 5.Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4) Rp xxx Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100% xxx%
40. c.prioritas bidang kesehatan sebagai mandatory spending belanja kesehatan minimal 10% dari APBD guna mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain: 1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting: a) peningkatan skrining anemia remaja putri; b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; c) pemeriksaan kehamilan (Antenatal Care); d) konsumsi TTD ibu hamil; e) pemberian makanan tambahan bagi ibu Kurang Energi Kronik (KEK); f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan; h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah dua tahun (baduta); i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting); j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita; 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: a) Tuberkulosis (TBC); b) Human lmmunodeficiency Virus (HlV); c) malaria; 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: a) Diabetes Melitus; b) Hipertensi; 5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Permenkes Nomor 43 Tahun 2019; termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); b) sarana prasarana posyandu prima dan posyandu; c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); 6) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu PONEK; 7) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda); 8) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan: a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di puskesmas sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; b) perawat dan bidan pada entitas posyandu prima; c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); d) tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; e) insentif usaha kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan; di puskesmas; f) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.
  1. 3.Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. a.dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang- kurangnya 40% sampai dengan TA 2027;
42. b.belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-daerah;
43. c.belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD. Tabel 6 Contoh Format Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik: Tabel 7 Contoh Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
  1. 1.a) Belanja Modal: 1) tanah; 2) peralatan dan mesin; 3) bangunan dan gedung; 4) jalan, jaringan, dan irigasi; 5) aset tetap lainnya; 6) aset lainnya. b) Belanja Pemeliharaan Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx Rp xxx
  2. 2.a) Belanja Hibah; b) Belanja Bantuan Sosial; c) Belanja Bantuan Keuangan. Rp xxx Rp xxx Rp xxx
  3. 3.Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2) Rp xxx
  4. 4.Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan, dengan ketentuan:
44. a.sinergi pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun di luar APBD;
45. b.pendanaan di luar APBD dapat berupa: 1) kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, pihak ketiga, lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri/di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) belanja kementerian/lembaga dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
  1. 5.Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 mempedomani antara lain:
46. a.urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; NO KOMPONEN PERHITUNGAN JUMLAH
  1. 1.Total Belanja Daerah Rp xxx
  2. 2.belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:
47. a.belanja bagi hasil
48. b.bantuan keuangan Jumlah (a+b) Rp xxx Rp xxx Rp xxx
  1. 3.Selisih (1-2) Rp xxx
  2. 4.Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih) Rp xxx
49. b.urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
50. c.urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
51. d.urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
52. e.urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat: 1) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; 2) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan 3) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan SPM, tabel di bawah dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel 8 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH PROVINSI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Ket No Jenis Pelayanan Dasar Outcome Aktivitas Sub Aktivitas Keluaran (Output) Satuan Kode Nomenklatur UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan 1 SPM Pendidikan Menengah % penduduk usia 16- 18 tahun Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM SMA 1 Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah Tersedianya Data Peserta didik 1 01 02 1.01 60 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan Jumlah warga negara usia 16-18 Tahun yang berpartisip asi dalam pendidikan menengah (SMA) 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Bantuan biaya pendidikan Peserta didik 1 01 01 1.01 45 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 1 01 02 1.01 39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 1.01 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1 01 02 1.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.01 40 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, teluar, dan tertinggal Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 1.01 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1 01 02 1.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.01 40 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik SMA 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut Terselenggara nya komunitas belajar Unit komunitas 1 01 02 1.01 62 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rata-rata capaian literasi dan numerasi berdasar kan assesmen nasional (SMA) 2 Fasilitasi pelatihan/ seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Terselenggara nya pelatihan/ seminar/ lokakarya Kegiatan 1 01 02 1.01 62 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 1.01 57 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 01 02 1.01 39 Pengadaan perlengkapan Peserta Didik 1 01 02 1.01 50 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA) 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Terselenggara nya pendamping an Kegiatan 1 01 02 1.01 61 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Ketersedia an Satuan Pendidikan yang susuai dengan standar (SMA) 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Terselenggara nya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana Kegiatan 1 01 02 1.01 60 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Terselenggara nya pemeliharaan dan perbaikan Kegiatan 1 01 02 1.01 19 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.01 20 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU 1 01 02 1.01 21 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Biologi 1 01 02 1.01 22 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Fisika 1 01 02 1.01 23 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Kimia 1 01 02 1.01 24 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Komputer 1 01 02 1.01 25 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium Bahasa 1 01 02 1.01 26 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Laboratorium IPA 1 01 02 1.01 27 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 01 02 1.01 28 Rehabilitasi Sedang/ Berat Perpustakaan Sekolah 1 01 02 1.01 29 Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Serba Guna/Aula 1 01 02 1.01 31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.01 33 Rehabilitasi Kantin Sekolah 1 01 02 1.01 35 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 1.01 61 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA) 1 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif Penempatan guru pembimbing khusus Kegiatan 1 01 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Ketersedia an jumlah pendidik dan tenaga kependidik an (SMA) 2 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Tersedianya Data Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 3 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk Distribusi pendidik dan tenaga Pendidik dan tenaga 1 01 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan yang merata kependidik an Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 4 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ajuan formasi guru Guru 1 01 02 1.01 50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan kepala sekolah Kegiatan 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Penempatan pengawas sekolah Kegiatan 1 01 02 1.01 51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Tersedianya Data Pengawas 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA) 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Peningkatan kompetensi Kegiatan 1 01 02 1.01 62 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Ketersedia an pendidik dan tenaga kependidik an yang berkualitas (SMA) 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 02 1.01 62 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak pelatihan guru penggerak Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan Kegiatan 1 01 02 1.01 62 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2 SPM Pendidikan Menengah % penduduk usia 16-18 tahun Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMK) 1 Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah Tersedianya Data Peserta didik 1 01 02 1.02 53 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan Jumlah warga negara usia 16-18 Tahun yang berpartisipa si dalam pendidikan menengah (SMK) 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Bantuan biaya pendidikan Peserta didik 1 01 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 1 01 02 1.02 31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 1.02 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1 01 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.02 32 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, teluar, dan tertinggal Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 1.02 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1 01 02 1.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.02 32 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SMK) 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut Terselenggara nya komunitas belajar Unit komunitas 1 01 02 1.02 55 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rata-rata capaian literasi dan numerasi berdasarkan assesmen nasional (SMK) 2 Fasilitasi pelatihan/ seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Terselenggara nya pelatihan/ seminar/ lokakarya Kegiatan 1 01 02 1.02 55 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 1.02 50 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 01 02 1.02 31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1 01 02 1.02 38 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMK) 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Terselenggara nya pendamping an Kegiatan 1 01 02 1.02 54 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Ketersedia an Satuan Pendidikan yang susuai dengan standar (SMK) 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Terselenggara nya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana Kegiatan 1 01 02 1.02 53 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan Terselenggara nya Kegiatan 1 01 02 1.02 15 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat pemeliharaan dan perbaikan 1 01 02 1.02 16 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 01 02 1.02 17 Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa 1 01 02 1.02 18 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 1 01 02 1.02 19 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 01 02 1.02 20 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 1 01 02 1.02 21 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula 1 01 02 1.02 23 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.02 25 Rehabilitasi Kantin Sekolah 1 01 02 1.02 27 Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 1.02 54 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga 1 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang Penempatan guru pembimbing khusus Kegiatan 1 01 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Ketersedia an jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMK) menyelenggarakan pendidikan inklusif Sekolah Menengah Kejuruan kependidik an (SMK) 2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 02 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ajuan formasi guru Guru 1 01 02 1.02 42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 4 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Tersedianya Data Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 02 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan kepala sekolah Kegiatan 1 01 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Penempatan pengawas sekolah Kegiatan 1 01 02 1.02 43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Tersedianya Data Pengawas 1 01 02 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMK) 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Peningkatan kompetensi Kegiatan 1 01 02 1.02 55 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Ketersedia an pendidik dan tenaga kependidik an yang berkualitas (SMK) 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 02 1.02 55 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak pelatihan guru penggerak Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan Kegiatan 1 01 02 1.02 55 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Tingkat penyerapan lulusan SMK 1 Penyediaan data penelusuran lulusan untuk mengukur keterserapan lulusan Tersedianya Data Lulusan 1 01 02 1.02 40 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan Tingkat Keterserap an lulusan SMK 1 01 02 1.02 44 Pembangunan Bengkel/Unit Produksi 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 2 Pemetaan lembaga sertifikasi dan dunia kerja yang memiliki sistem sertifikasi untuk mendorong sertifikasi kompetensi bagi peserta didik Tersedianya Data Lembaga sertifikasi 1 01 02 1.02 37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK 1 Fasilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk penyesuaian pembelajaran di SMK terhadap kebutuhan dunia kerja Kemitraan terfasilitasi Kegiatan 1 01 02 1.02 45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan (SMK) 3 SPM Pendidikan Khusus % penduduk usia 4-18 tahun Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus 1 Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah Tersedianya Data Peserta didik 1 01 02 1.03 59 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan Jumlah warga negara usia 4 - 18 Tahun yang berpartisipa si dalam pendidikan khusus 2 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus Bantuan biaya pendidikan Peserta didik 1 01 02 1.03 38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1 01 02 1.03 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik berkebutuhan khusus 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 1.03 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1 01 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.03 39 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, teluar, dan tertinggal Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 1.03 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 1 01 02 1.03 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.03 39 Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik pendidikan khusus 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut Terselenggara nya komunitas belajar Unit komunitas 1 01 02 1.03 61 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rata-rata capaian literasi dan numerasi berdasarkan assesmen nasional (pendidikan khusus) 2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Terselenggara nya komunitas belajar Unit komunitas 1 01 02 1.03 61 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 1.03 56 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 01 02 1.03 38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1 01 02 1.03 45 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan khusus 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Terselenggara nya pendamping an Kegiatan 1 01 02 1.03 60 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Ketersedia an Satuan Pendidikan yang susuai dengan standar (pendidikan khusus) 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Terselenggara nya pemeriksaan kondisi bangunan Kegiatan 1 01 02 1.03 59 Koordinasi perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan di bidang pendidikan sarana dan prasarana 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Terselenggara nya pemeliharaan dan perbaikan Kegiatan 1 01 02 1.03 18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 1.03 19 Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1 01 02 1.03 20 Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah 1 01 02 1.03 21 Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah 1 01 02 1.03 22 Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula 1 01 02 1.03 23 Rehabilitasi Asrama Sekolah 1 01 02 1.03 24 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 01 02 1.03 25 Rehabilitasi Fasilitas Parkir 1 01 02 1.03 26 Rehabilitasi Kantin Sekolah 1 01 02 1.03 27 Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 1 01 02 1.03 28 Rehabilitasi Ruang Laboratorium 1 01 02 1.03 29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 1 01 02 1.03 30 Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas 1 01 02 1.03 31 Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) 1 01 02 1.03 32 Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) 1 01 02 1.03 33 Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) 1 01 02 1.03 34 Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 1.03 60 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Tersedianya Data Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 04 1.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Ketersedia an jumlah pendidik dan tenaga kependidik an 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang merata Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (pendidikan khusus) 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ajuan formasi guru Guru 1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan Penempatan guru pembimbing khusus Kegiatan 1 01 02 1.03 49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan kepala sekolah Kegiatan 1 01 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Penempatan pengawas sekolah kegiatan 1 01 02 1.03 50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Tersedianya Data Pengawas 1 01 04 1.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan Kegiatan 1 01 02 1.03 61 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Ketersedia an pendidik dan tenaga kependidik an yang di satuan pendidikan khusus kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan tenaga kependidikan berkualitas (pendidikan khusus) 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga kependidik an 1 01 02 1.03 61 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak pelatihan guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan Kegiatan 1 01 02 1.03 61 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Tabel 9 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR KESEHATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Dasar Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. 1 02 02 1.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2 Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. 1 02 02 1.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Tabel 10 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADA PEMERINTAH PROVINSI No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Dasar Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota 1 03 03 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 03 03 1.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM 1 03 03 1.01 03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 1 03 03 1.01 04 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 1 03 03 1.01 05 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 1 03 03 1.01 06 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan 1 03 03 1.01 07 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota 1 03 03 1.01 08 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1 03 03 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 1 03 03 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 1 03 03 1.01 11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota 1 03 03 1.01 12 Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota 1 03 05 1.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 1.01 02 Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk 1 03 05 1.01 03 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 1 03 05 1.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 1 03 05 1.01 05 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 1 03 05 1.01 06 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 1.01 07 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 1.01 08 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota 1 03 05 1.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tabel 11 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA PEMERINTAH PROVINSI No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Ket Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Uraian Sub Kegiatan Barang/Jasa/ Lainnya 1 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah 1 04 02 1.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi Lainnya 1 04 02 1.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Lainnya 1 04 02 1.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi Lainnya 1 04 02 1.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Lainnya 1 04 02 1.02 02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan Jasa 1 04 02 1.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP Jasa 1 04 02 1.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jasa 1 04 02 1.02 06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Lainnya 1 04 02 1.03 02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Barang 1 04 02 1.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Barang 1 04 02 1.03 06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi Lainnya 1 04 02 1.04 01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi Barang 1 04 02 1.04 02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi Barang 1 04 02 1.01 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Lainnya 1 04 02 1.01 09 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Lainnya 2 Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah 1 04 02 1.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Lainnya 1 04 02 1.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Lainnya 1 04 02 1.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Barang 1 04 02 1.02 05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Lainnya 1 04 02 1.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Barang 1 04 02 1.03 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Barang 1 04 02 1.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Barang Tabel 12 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN M INIMAL JENIS PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAH PROVINSI No Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Ket Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi 1 05 02 1.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 05 02 1.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1 05 02 1.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tingkat Provinsi 1 05 02 1.01 04 Pemberdayaan Linmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 05 02 1.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 1 05 02 1.01 07 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1 05 02 1.01 08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1 05 02 1.01 09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada 1 05 02 1.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1 05 02 1.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Peraturan Gubernur 1 05 02 1.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1 05 02 1.03 01 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Tabel 13 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR SOSIAL PADA PEMERINTAH PROVINSI No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Keterangan Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti 1 06 04 1.01 01 Penyediaan Permakanan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 06 04 1.01 02 Penyediaan Sandang 1 06 04 1.01 03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 1 06 04 1.01 04 Penyediaan Alat Bantu 1 06 04 1.01 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 1 06 04 1.01 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1 06 04 1.01 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1 06 04 1.01 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 1 06 04 1.01 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1 06 04 1.01 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1 06 04 1.01 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1 06 04 1.01 12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti 1 06 04 1.02 01 Pengasuhan 1 06 04 1.02 02 Penyediaan Makanan 1 06 04 1.02 03 Penyediaan Sandang 1 06 04 1.02 04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 1 06 04 1.02 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 1 06 04 1.02 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 1 06 04 1.02 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 1 06 04 1.02 08 Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak 1 06 04 1.02 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1 06 04 1.02 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1 06 04 1.02 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1 06 04 1.02 12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 1 06 04 1.02 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti 1 06 04 1.03 01 Penyediaan Permakanan 1 06 04 1.03 02 Penyediaan Sandang 1 06 04 1.03 03 Penyediaan Asrama yang mudah Diakses 1 06 04 1.03 04 Penyediaan Alat Bantu 1 06 04 1.03 05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 1 06 04 1.03 06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1 06 04 1.03 07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1 06 04 1.03 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan 1 06 04 1.03 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1 06 04 1.03 10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1 06 04 1.03 11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1 06 04 1.03 12 Pemulasaraan 1 06 04 1.03 13 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti 1 06 04 1.04 01 Penyediaan Permakanan 1 06 04 1.04 02 Penyediaan Sandang 1 06 04 1.04 03 Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses 1 06 04 1.04 04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial 1 06 04 1.04 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 1 06 04 1.04 06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1 06 04 1.04 07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 1 06 04 1.04 08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 1 06 04 1.04 09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1 06 04 1.04 10 Pemulangan ke Daerah Asal 1 06 04 1.04 11 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 1 06 06 1.01 01 Penyediaan Permakanan 1 06 06 1.01 02 Penyediaan Sandang 1 06 06 1.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 1 06 06 1.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 1 06 06 1.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial Tabel 14 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Ket No Jenis Pelayanan Dasar Outcome Aktivitas Sub Aktivitas Keluaran (Output) Satuan Kode Nomenklatur UrusanBidangUrusan ProgramKegiatan Sub Kegiatan 1 SPM Pendidikan Anak Usia Dini % penduduk usia 5-6 tahun Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD 1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Tersedianya data Peserta didik 1 01 02 2.03 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 2.03 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Biaya bantuan pendidikan Peserta didik 1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani Peserta didik 1 02 03 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 02 03 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Peserta didik terlayani Peserta didik 1 02 03 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 02 03 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan 1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Terselenggara nya pendampingan Kegiatan 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 2 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 2.03 26 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 3 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk Terselerenggara nya Kegiatan pelatihan/semi nar/lokakarya Kegiatan 1 01 02 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan 4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Terselenggara nya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana Kegiatan 1 01 02 2.03 25 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1 01 02 2.03 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 01 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak Terselenggara nya pemeliharaan dan perbaikan Kegiatan 1 01 02 2.03 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 01 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Tersedianya data Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 2 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau pemilik untuk satuan pendidikan anak usia dini Tersedianya data Pengawas atau penilik 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan TenagaKependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ajuan formasi guru Guru 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 4 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan kepala sekolah Kegiatan 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Penempatan pengawas sekolah Kegiatan 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 7 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif Penempatan guru pembimbing khusus Kegiatan 1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan 1 01 02 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 02 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan Kegiatan 1 01 02 2.03 27 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2 SPM Pendidikan Dasar % penduduk usia 7-15 tahun Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM SD 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah Tersedianya data Peserta didik 1 01 02 2.01 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Bantuan biaya pendidikan Peserta didik 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 2.01 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 1 01 02 2.01 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik SD 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tsb Terselenggara nya komunitas belajar Unit komuni tas 1 01 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Terselenggara nya pelatihan/ seminar/ lokakarya Kegiatan 1 01 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 2.01 35 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan SD 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Terselenggara nya pendampingan Kegiatan 1 01 02 2.01 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Terselenggara nya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana Kegiatan 1 01 02 2.01 38 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Terselenggara nya pemeliharaan dan perbaikan Kegiatan 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 2.01 39 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SD 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Tersedianya data Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 2 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ajuan formasi guru Guru 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan kepala sekolah Kegiatan 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Penempatan pengawas sekolah Kegiatan 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 5 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Tersedianya data Kegiatan 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 6 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 7 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif Penempatan guru pembimbing khusus Kegiatan 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan SD 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan 1 01 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan Kegiatan 1 01 02 2.01 40 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 3 % penduduk Kegiatan pemenuhan 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai Tersedianya data Peserta didik 1 01 02 2.02 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi SPM Pendidikan Dasar usia 7-15 tahun layanan dasar SPM SMP dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah Layanan di Bidang Pendidikan 2 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Bantuan biaya pendidikan Peserta didik 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 2.02 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1 01 02 2.02 01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik SMP 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut Terselenggara nya komunitas belajar Unit komuni tas 1 01 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Terselenggara nya pelatihan/ seminar/ lokakarya Kegiatan 1 01 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 2.02 48 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 01 02 2.02 34 Perlengkapan Belajar Peserta Didik 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan SMP 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Terselenggara nya pendampingan Kegiatan 1 01 02 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Terselenggara nya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana Kegiatan 1 01 02 2.02 51 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Terselenggara nya pemeliharaan dan perbaikan Kegiatan 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 2.02 52 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan SMP 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Tersedianya data Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 2 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ajuan formasi guru Guru 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan kepala sekolah Kegiatan 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Penempatan pengawas sekolah Kegiatan 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Tersedianya data Kegiatan 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 6 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 7 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif Penempatan guru pembimbing khusus Kegiatan 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan Kegiatan 1 01 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan kependidikan SMP dan kompetensi yang dipersyaratkan tenaga kependidikan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan Kegiatan 1 01 02 2.02 53 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 4 SPM Pendidikan Kesetaraan % penduduk usia 7-18 tahun Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B dan Paket C) 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak bersekolah Tersedianya data Peserta didik 1 01 02 2.04 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2 Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Bantuan biaya pendidikan Peserta didik 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan 1 01 02 2.04 09 Pengadaan perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 2.04 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan 1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Peserta didik terlayani Peserta didik 1 01 02 2.04 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal /Kesetaraan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Paket A, Paket B dan Paket C) 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut Terselenggara nya komunitas belajar Unit komuni tas 1 01 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Terselenggara nya pelatihan/ seminar/loka karya Kegiatan 1 01 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 1 01 02 2.04 24 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1 01 02 2.04 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B dan Paket C) 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Terselenggara nya pendampingan Kegiatan 1 01 02 2.04 28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Terselenggara nya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana Kegiatan 1 01 02 2.04 27 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Terselenggara nya pemeliharaan dan perbaikan Kegiatan 1 01 02 2.04 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Terselenggara nya sosialisasi Kegiatan 1 01 02 2.04 28 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B dan Paket C) 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Tersedianya data Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 02 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 2 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Ajuan formasi guru Guru 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Penempatan kepala sekolah Kegiatan 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 4 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Penempatan pengawas sekolah Kegiatan 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 5 Pemerataan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Tersedianya data Kegiatan 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 6 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 04 2.01 02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan 7 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif Penempatan guru pembimbing khusus Kegiatan 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B dan Paket C) 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Kegiatan 1 01 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan Pendidik dan tenaga kependidi kan 1 01 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan Kegiatan 1 01 02 2.04 29 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Tabel 15 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA No Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Dasar Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4 Pelayanan Kesehatan Balita 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Tabel 16 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Dasar Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 1 03 03 2.01 03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 09 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum 1 03 03 2.01 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 1 03 03 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 1 03 03 2.01 12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM 1 03 03 2.01 13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 1 03 03 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 03 03 2.01 20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 03 03 2.01 21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 03 05 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 1 03 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1 03 05 2.01 04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 1 03 05 2.01 05 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 1 03 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 1 03 05 2.01 07 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 08 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 09 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 03 05 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1 03 05 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 1 03 05 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 1 03 05 2.01 15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 1 03 05 2.01 16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 1 03 05 2.01 17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Tabel 17 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Ket Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur Barang/ Jasa/ Lainnya 1 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Lainnya 1 04 02 2.01 02 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan Lainnya terkena relokasi program Pemerintah Daerah 1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Lainnya 1 04 02 2.01 06 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus Lainnya 1 04 02 2.02 02 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan Jasa 1 04 02 2.02 03 Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP Jasa 1 04 02 2.02 04 Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator Jasa 1 04 02 2.02 06 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan Lainnya 1 04 02 2.03 02 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Barang 1 04 02 2.03 05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Barang 1 04 02 2.03 06 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota Lainnya 1 04 02 2.04 01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Barang 1 04 02 2.04 02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Barang 1 04 02 2.06 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Lainnya 1 04 02 2.02 08 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP Lainnya 2 Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah 1 04 02 2.01 03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani Lainnya 1 04 02 2.01 04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Lainnya 1 04 02 2.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Barang 1 04 02 2.02 05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Lainnya 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Barang 1 04 02 2.03 03 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Barang 1 04 02 2.03 04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Barang Tabel 18 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Dasar Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 1 05 02 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 1 05 02 2.01 08 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum 1 05 02 2.01 09 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 1 05 02 2.01 10 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 2 Pelayanan informasi rawan bencana 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 1 05 03 2.02 09 Penyusunan Rencana Kontijensi 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1 05 03 2.03 05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 1 05 04 2.01 04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 05 04 2.01 05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi 1 05 04 2.04 02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 1 05 04 2.04 03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana 1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 1 05 04 2.05 01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 1 05 04 2.05 02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 1 05 04 2.05 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 1 05 04 2.05 04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Tabel 19 PEMETAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL JENIS PELAYANAN DASAR SOSIAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA No. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Jenis Pelayanan Dasar UrusanBidangUrusanProgramKegiatan Sub Kegiatan Nomenklatur 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 1 06 04 2.01 07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 1 06 04 2.01 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
  1. 6.Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing- masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari pajak rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage, selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP kelas 3 (tiga) mandiri serta kontribusi iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).
  2. 7.Dukungan pendanaan urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:
53. a.peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana dalam rangka pembinaan teknis operasional ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat termasuk mitigasi bencana, pencegahan kebakaran berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
54. b.peningkatan kinerja daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, yang diprioritaskan untuk: 1) pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 2) pengadaan alat pelindung diri petugas pemadam penyelamatan; 3) pendidikan dan pelatihan petugas kebakaran dan penyelamatan; 4) sosialisasi kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran; 5) pengelolaan data dan informasi kebakaran; 6) implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat keterampilan dan keahlian di kabupaten/kota; dan 7) pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55. c.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2023 secara memadai untuk pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) sebagai urusan wajib pelayanan dasar, Pemerintah Daerah perlu mendukung antara lain: 1) pembinaan kepada Sat-Pol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas; 2) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat; 3) mendukung penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM); 4) pendataan, validasi dan pemetaan Sat-Pol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas oleh Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; 5) pemenuhan hak Sat-Pol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas antara lain pemberian Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja dan insentif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 6) pengadaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas; 7) tim penilai angka kredit; 8) pembentukan dan operasional sekretariat PPNS dan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja; 9) pembentukan satgas linmas di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; 10) pemberdayaan anggota satlinmas melalui kegiatan: a) lomba sistem keamanan lingkungan; b) jambore satlinmas; dan c) posko komando satlinmas. 11) Uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional Pol PP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. d.Pemerintah Daerah harus menjamin tercapainya indikator dan target kinerja dari program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pelaksanaan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
  1. 8.Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah:
57. a.Pemerintah Daerah agar mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk lnspektorat/APIP, kecuali untuk beberapa Pemda yang nilai APBD-nya sangat besar.
58. b.dalam rangka penertiban aset Pemerintah Daerah agar menganggarkan: 1) kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah. 2) kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri. 3) penganggaran sensus barang milik daerah bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 tahun. 4) Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota agar menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dalam rangka penguatan atas hak BMD berupa tanah.
59. c.dalam rangka mengoptimalkan pendapatan pajak daerah khususnya dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyiapkan anggaran untuk mengimplementasikan kerja sama dengan kantor pertanahan berupa pembuatan dan pemanfaatan peta bidang/sub bidang Zona Nilai Tanah (ZNT) dengan mengacu Surat Menteri ATR/BPN Nomor: PT0301/299/II/2020 tanggal 5 Februari 2020 perihal Pemanfaatan Peta Zona Nilai Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
60. d.untuk mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta dalam rangka mencegah korupsi di sektor perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu agar Pemda mencukupkan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau OPD yang menangani layanan perizinan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
61. e.Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemutakhiran data keluarga/warga miskin dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis nomor induk kepegawaian dan kartu keluarga. Pemutakhiran data digunakan untuk kepentingan penerimaan bantuan sosial langsung ke penerima. misalnya bantuan subsidi listrik, LPG, keluarga harapan, pangan non tunai, bantuan sosial tunai dan lainnya yang akan diintegrasikan dalam satu data.
62. f.Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengumpulan data/pemutakhiran data Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
63. g.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk implementasi Pendidikan Anti Korupsi (PAK) pada satuan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420/4047/SJ dan 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan.
64. h.Agar dapat menganggarkan pengelolaan sampah berbasis RDF (refuse-derived fuel) untuk daerah yang lokasinya dekat dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
65. i.Mengingat relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (PBJ), agar Pemda memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan yang memperhitungkan risiko dan beban kerja berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
66. j.Dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi agar Pemerintah Daerah mengimplementasikan program Belanja Langsung Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  1. 9.Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan.
67. a.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi: 1) kegiatan pengawasan, yaitu: a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja; b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan priorotas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD; c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah; d) Reviu Laporan Keuangan; e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probity Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP. 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP. 3) sarana dan prasarana pengawasan seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.
68. b.Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi: 1) Pemerintah Daerah provinsi: a) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan c) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota: a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
  1. 10.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar menganggarkan Hak Keuangan, Biaya Sarana dan Prasarana, Biaya Mobilitas dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (Wa KDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
69. a.Hak keuangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Gaji Pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
70. b.KDH dan Wa KDH tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.
71. c.Selain Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, KDH dan Wa KDH dapat menerima Hak Keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
72. d.Sarana dan Prasarana disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. Bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga KDH dan Wa KDH, sebatas kemampuan keuangan daerah.
73. e.Biaya Mobilitas berupa disediakan kendaraan Dinas;
74. f.Biaya Operasional disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KDH dan Wa KDH, terdiri dari: 1) biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga KDH dan Wa KDH; 2) biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan KDH dan Wa KDH; 3) biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan Wa KDH termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah; 4) biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan Wa KDH; 5) biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi KDH dan Wa KDH beserta anggota keluarga; 6) biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas KDH dan Wa KDH; 7) biaya Pakaian Dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas KDH dan Wa KDH berikut atributnya, Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara; dan 8) biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas. Kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya. Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara KDH dan Wa KDH agar diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan.
75. g.Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rumah negara bagi KDH dan Wa KDH, KDH dan Wa KDH disewakan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
76. h.Dalam hal KDH dan Wa KDH yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
77. i.Dalam hal KDH dan/atau Wa KDH berhalangan sementara karena tersangka ditahan atau cuti di luar tanggungan negara hanya diberikan Hak Keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami.
78. j.Penjabat KDH, Penjabat Sementara KDH dan Pelaksana Tugas KDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta tidak diberikan Hak Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  1. 11.Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
  2. 12.Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil penerbitan dokumen kependudukan tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam APBD TA 2023 karena tidak dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. 13.Pemerintah Daerah menganggarkan penyelenggaraan penanganan sampah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
  4. 14.Dukungan Kerja sama dalam APBD, diatur ketentuan:
79. a.dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan: 1) daerah lain; 2) pihak ketiga; dan/atau 3) lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri/di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
80. b.Pemerintah Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pendanaannya bersumber dari APBD;
81. c.dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dapat dibentuk sekretariat kerja sama. Penyediaan anggaran untuk sekretariat kerja sama dibebankan dalam APBD masing-masing Pemerintah Daerah yang bekerja sama dan dianggarkan dalam bentuk belanja hibah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
82. d.dalam hal daerah melakukan kerja sama, Pemerintah Daerah dapat menetapkan TKKSD (Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah);
83. e.dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam APBD TA berjalan harus ada Persetujuan DPRD dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) Hari. Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) Hari DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan, maka dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD;
84. f.bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment) KPBU, agar menyediakan anggaran pada setiap Tahun Anggaran selama jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 15.Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Asosiasi antara lain asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi, asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten, asosiasi Pemerintah Kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD Kabupaten, asosiasi DPRD Kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  2. 16.Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, selain memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Daerah), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
  3. 17.Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Non Fisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. 18.Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pelaksanaan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK baik untuk realisasi fisik, anggaran maupun capaian jangka pendek, menengah dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan maupun SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK, rapat koordinasi maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan. Kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.
  5. 19.Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), diatur dengan ketentuan:
85. a.Pemerintah Daerah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. b.guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah mengoptimalkan kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dimaksud dapat menggunakan tambahan dana berupa hibah yang antara lain bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero).
  1. 20.Dalam rangka peningkatan pelayanan publik pengelolaan tatalaksana, kualitas, terpadu, terintegrasi dan percepatan pelayanan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha, (Ease of Doing Bussiness/EoDB), sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Turunan dan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan untuk:
87. a.pembentukan/pengembangan kelembagaan dalam rangka Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
88. b.penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan pada DPMPTSP berbasis elektronik;
89. c.pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada DPMPTSP yang merupakan pembangunan gedung baru atau rehabilitasi bangunan lama atau sewa/pinjam pakai gedung sesuai standar pelayanan yang akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, dan pengawasan;
90. d.Penyelenggaraan pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan pembentukan/penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan;
91. e.pembinaan, peningkatan kapasitas, pengawasan SDM dalam rangka pemantapan tugas-tugas pada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
92. f.penyelenggaraan pelayanan publik terkait pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan serta pemberian tunjangan penghasilan pegawai dan insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik terkait pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
93. g.penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan; dan
94. h.monitoring, evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha berbasis risiko dan nonperizinan.
  1. 21.Penggunaan belanja tidak terduga, penyediaan anggaran untuk penanggulangan keadaan darurat, dan alokasi anggaran pra bencana dan pasca bencana, diatur ketentuan:
95. a.Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/non-alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana: 1) prabencana yang selanjutnya diuraikan antara lain: a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana; c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. 2) tanggap darurat yang selanjutnya diuraikan antara lain: a) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d) perlindungan terhadap kelompok rentan; dan e) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala BPBD sesuai kewenangannya. 3) pasca bencana yang selanjutnya diuraikan antara lain: a) rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD. b) rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. Kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang dikoordinasikan oleh kepala BPBD.
96. b.terhadap kebutuhan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 22.Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan cara:
97. a.menetapkan Perkada tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2023; atau
98. b.ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.
  1. 23.Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana antara lain ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi antara lain kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 24.Pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
99. a.rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
100. b.dalam hal suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
101. c.dalam rangka pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan dan bagi Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 25.Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.
  2. 26.Pemberian tunjangan kesejahteraan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:
102. a.Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.
103. b.dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan.
104. c.besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 27.Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain- lain PD Yang Sah, jenis Lain-lain PD Yang Sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP milik Pemerintah Daerah tersebut yang belum menerapkan BLUD mempedomani:
105. a.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
106. b.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan
107. c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah.
  1. 28.Pemanfaatan Modul SIPD Kapitasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Milik Pemerintah Daerah:
108. a.Pemerintah Daerah menerapkan pengelolaan Dana Kapitasi JKN Non BLUD berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIPD dengan berpedoman pada: 1) Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan SIPD Modul Kapitasi berbasis elektronik (cloud computing) yang dapat diakses secara online oleh Pemerintah Daerah dan FKTP Non BLUD milik Pemerintah Daerah sebagai bagian implementasi SIPD. 2) SIPD Modul Kapitasi merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi FKTP Non BLUD milik Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah untuk pengelolaan Dana Kapitasi JKN mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah, terutama tahapan perencanaan dan penganggaran memperhatikan pemanfaatan Dana Kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan. 3) Selanjutnya untuk melaksanakan pengelolaan Dana Kapitasi JKN Non BLUD berbasis elektronik diminta Pemerintah Daerah melakukan registrasi sistem aplikasi dimaksud pada laman: https://reg.kapitasi.sipd.kemendagri.go.id atau dapat menghubungi Direktorat Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 4) Pemerintah Daerah menugaskan Dinas Kesehatan untuk melakukan registrasi dan koordinasi dengan BPKAD dalam rangka kebutuhan data dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD Modul Kapitasi dalam pelaporan keuangan daerah dan pelaporan barang milik daerah.
109. b.Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan peningkatan kapasitas pengelola Dana Kapitasi JKN dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan penggunaan sistem informasi pengelolaan Dana Kapitasi JKN pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 29.Dalam rangka mencapai target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 100% Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terakreditasi:
110. a.Pemerintah Daerah agar mengalokasikan pembiayaan akreditasi Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan daerah baik akreditasi perdana maupun re-akreditasi, dengan memaksimalkan pendanaan dari APBD TA 2023 termasuk memanfaatkan dana kapitasi JKN;
111. b.Penggunaan dialokasikan untuk persiapan akreditasi, survey akreditasi dan pendampingan pasca akreditasi;
112. c.Dalam hal target akreditasi tidak dapat tercapai dalam tahun berjalan, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali di tahun berikutnya.
  1. 30.Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 31.Dalam rangka Penguatan Perencanaan Pencegahan dan Pengendalian AIDS – Tuberkulosis – Malaria (ATM) di Daerah, Pemerintah Daerah agar menganggarkan ATM pada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan UPTD Dinas Kesehatan dengan menggunakan 5 (lima) nomenklatur untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian ATM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. 32.Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
113. a.Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, antara lain: 1) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada Pemerintah Daerah; 2) monitoring dan evaluasi KUR di daerah; 3) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Daerah; 4) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
114. b.Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD.
115. c.Pemerintah Daerah mengarahkan dukungan kebijakan kepada petani untuk memanfaatkan KUR pertanian yang membantu permodalan dan kemajuan pertanian dengan memperioritaskan pembelian Rice Milling Unit (RMU), pengering (dryer) dan alat panen padi modern lainnya dalam rangka optimalisasi peningkatan sarana pasca panen pertanian yang modern, meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, dan meningkatkan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.
  1. 33.Pemerintah Daerah melakukan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program Kredit Usaha Rakyat Daerah (Kurda) dengan mekanisme pemberian subsidi bunga atau program lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. 34.Dalam rangka mendukung percepatan Implementasi Tranformasi Digital Nasional, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya:
116. a.Mendukung implementasi Transformasi Digital di bidang: 1) Infrastruktur Digital antara lain melalui: a) Fasilitasi/koordinasi/dukungan regulasi/kebijakan penyediaan infrastruktur TIK; dan b) Fasilitasi pengumpulan data titik layanan publik/OPD/UPT (puskesmas, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit) yang memiliki dan tidak memiliki akses internet di wilayah 4G 2) Pemerintahan Digital antara lain melalui: a) Penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah; b) Penyediaan Infrastruktur SPBE pemerintah daerah, yaitu akses internet, Jaringan Intra pemerintah daerah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah untuk Perangkat Daerah/UPT; c) Pengelolaan data elektronik dan informasi elektronik; d) Digitalisasi layanan administrasi pemerintahan, layanan publik dan layanan warga negara; e) Peningkatan kapasitas ASN pengelola SPBE; f) Pelaksanaan promosi literasi SPBE; g) Penerapan Manajemen SPBE; dan h) Penyelenggaraan Audit TIK. 3) Ekonomi Digital antara lain melalui: a) Fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, IoT, robotik) untuk menyelesaikan permasalahan sesuai karakteristik daerah melalui kemitraan dengan startup digital, institusi, dan/atau lembaga lain; dan b) Fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan aplikasi oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM Go Online); 4) Masyarakat Digital antara lain melalui: a) fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk masyarakat, ASN, dan pelaku usaha; b) fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi mahasiswa/i, lulusan baru SMK/D1-D4/Perguruan Tinggi, pegawai yang bekerja minimum 2 tahun, masyarakat umum, ASN, wirausaha pemula; dan c) Pemberdayaan komunitas digital.
117. b.Percepatan penerapan transformasi digital di pemerintah daerah dilakukan dengan menyusun rencana dan anggaran SPBE: 1) secara terpadu; 2) sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah; dan 3) berpedoman pada arsitektur SPBE pemerintah daerah dan peta rencana SPBE pemerintah daerah masing- masing.
118. c.Menyusun dan/atau memfasilitasi penyusunan masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas, mengimplementasikan masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas serta melakukan monitoring implementasi program di dalam masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas.
119. d.Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pelayanan informasi publik serta melakukan kontra narasi berita bohong (hoaks) di daerah dengan mempertimbangkan ekosistem komunikasi digital, Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang antara lain meliputi: 1) perumusan kebijakan teknis dan sosialisasi kebijakan bidang informasi dan komunikasi publik; 2) monitoring informasi kebijakan, serta opini publik dan aspirasi publik terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; 3) penyusunan strategi komunikasi publik; 4) penyusunan konten; 5) diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik; 6) pelayanan informasi publik; 7) relasi media; 8) kemitraan komunikasi dengan pemangku kepentingan; 9) penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
  1. 35.Dalam rangka meningkatkan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda di daerah, pemerintah daerah:
120. a.menyediakan pendanaan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di daerah;
121. b.mengelola Tim Koordinasi, Sekretariat, dan Kelompok Kerja terkait koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Stratrgis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
122. c.menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022.
  1. 36.Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, Pemerintah Daerah:
123. a.wajib menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga yang bergerak di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
124. b.dapat menyediakan dukungan pendanaan melalui hibah kepada Masyarakat dalam rangka membangun industri olahraga berbasis home industri dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan;
125. c.dilarang menganggarkan dalam APBD pendanaan organisasi cabang olahraga profesional dikarenakan menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 37.Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan sekurang- kurangnya meliputi:
126. a.menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan memedomani peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
127. b.mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
128. c.membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
129. d.menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
130. e.menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran Sport Developmen Index (SDI) di daerah.
  1. 38.Dalam rangka menunjang kesuksesan penyelenggaraan kejuaraan internasional Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023 sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021, Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah (Venue) pertandingan agar menyediakan dukungan penganggaran guna pemeliharaan infrastruktur utama dan pendukung sesuai dengan ketentuan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencaaaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  2. 39.Penganggaran kegiatan/sub kegiatan tahun jamak:
131. a.Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan/sub kegiatan untuk: 1) 1 (satu) Tahun Anggaran; atau 2) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dalam bentuk kegiatan/sub kegiatan tahun jamak.
132. b.Kegiatan/sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: 1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam TA berkenaan; atau 2) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian Tahun Anggaran antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service).
133. c.penganggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS;
134. d.persetujuan bersama paling sedikit memuat: 1) nama kegiatan/sub kegiatan; 2) jangka waktu pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 3) jumlah anggaran; dan 4) alokasi anggaran per tahun.
135. e.jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah berakhir, kecuali kegiatan/sub kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 40.Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak pada tahun 2024 menganggarkan dukungan pendanaan kegiatan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program kegiatan pemilihan yang dimulai tahun 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
136. a.Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran yang memadai TA 2022-2025 pada perangkat daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan unsur Pemerintahan Umum di daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memelihara stabilitas politik dalam negeri. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dimaksud antara lain: 1) pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat; 2) pembinaan forum kerukunan umat beragama; 3) gerakan kemitraan bersama organisasi kemasyarakatan sipil dan perguruan tinggi mensukseskan pemilu serentak tahun 2024; 4) Pembinaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dan Forum Koordinasi Pimpinan di Tingkat Kecamatan (FORKOPIMCAM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; 5) pembumian nilai-nilai pancasila dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat mendukung pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024; 6) forum komunikasi sosial politik dalam rangka sukses pemilu dan pilkada serentak 2024; 7) pembentukan dan operasionalisasi tim pemantauan, dan monitoring serta evaluasi penyelenggaraan dan tahapan pemilu dan pilkada serentak 2024; 8) penguatan iklan layanan pendidikan politik; 9) pembinaan karya seni dan budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024; 10) Pembentukan dan pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024; 11) Gerakan Indonesia Bersatu dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024; dan 12) Peningkatan kapasitas ASN dan anggota FKDM dalam rangka deteksi dini potensi ancaman tantangan hambatan dan gangguan (ATHG) penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini.
137. b.Penganggaran dukungan anggaran biaya pengamanan (TNI, Polri dan Satpol PP) dalam bentuk sub kegiatan pada SKPD terkait atau belanja hibah pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
  1. 41.Dalam rangka pilkada serentak tahun 2024, Pemerintah Daerah menyediakan pendanaan kegiatan pemilihan bersama antara provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan yang dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai beban kerja masing-masing sesuai dengan tahapan pilkada serentak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2019.
  2. 42.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan pada APBD TA 2023 dalam rangka optimalisasi Kampanye “War On Drugs” dan sinkronisasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan P4GN.
  3. 43.Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  4. 44.Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. 45.Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada masyarakat dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan hukum termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum.
  6. 46.Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
  7. 47.Dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah, Pemerintah Daerah dapat menghibahkan tanah milik Pemerintah Daerah yang telah digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat seperti pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA), Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), Asrama Haji, Pusat Pengembangan Keagamaan, Pos Observasi Bulan (POB), dan pembangunan rumah ibadah kepada Kementerian Agama dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
  8. 48.Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD TA 2023, antara lain untuk:
138. a.Palang Merah Indonesia (PMI) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
139. b.Madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
140. c.pendidikan tinggi dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
141. d.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
142. e.Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
143. f.Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
144. g.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 49.Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota memprioritaskan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik dan pengaduan serta Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota pada APBD TA 2023 pada SKPD terkait, dengan ketentuan:
145. a.pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh penyelenggaran pelayanan publik: 1) menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; 2) menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar; 3) membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan; 4) melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan 5) melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, seperti monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik dan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik.
146. b.pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan Pemerintah Daerah: 1) menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; 2) menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu; 3) mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan; dan 4) menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas.
147. c.dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) layanan penyelesaian sengketa informasi; 2) monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang mengenai Komisi Informasi Publik; 3) sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik; dan 4) layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Tugas dan Fungsi Komisi Informasi.
  1. 50.Dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak lndonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:
148. a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
149. b.memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
150. c.mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
151. d.menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
152. e.melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
153. f.melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
154. g.memberikan laporan kepada pihak berwaiib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang ini. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud di daerah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 51.Dukungan kebijakan penganggaran pada APBD untuk Desa, diatur ketentuan:
155. a.Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten/Kota TA 2023 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan anggaran kegiatan/sub kegiatan pendanaan pengamanan dari TNI/POLRI dalam bentuk hibah.
156. b.Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
157. c.dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud, yaitu: 1) penyusunan regulasi, antara lain penetapan dan penegasan batas desa; kewenangan desa; pemilihan kepala desa; perangkat desa; pengelolaan keuangan desa; alokasi dana desa per desa; dan pengadaan barang/jasa di desa; 2) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa; 3) pelaksanaan SPM desa; 4) penyediaan biaya operasional aparatur kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; 5) pelaksanaan pengawalan dana desa; 6) penguatan pengawasan inspektorat daerah dalam pengawasan keuangan desa; 7) fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; 8) fasilitasi kerja sama desa; 9) fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan; 10) fasilitasi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; 11) pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan keberlanjutan BUMDesa dan BUMDesa bersama.
158. d.dalam rangka mewujudkan dana desa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan dana desa guna mendorong percepatan pembangunan di desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan Perjanjian Kerja sama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
159. e.Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan kegiatan/sub kegiatan dalam APBD untuk mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
160. f.penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
161. g.percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pemerintah Daerah memprioritaskan kebijakan Satu Peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
162. h.pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
163. i.Pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa, sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.
  1. 52.Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang- undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
  2. 53.Dalam Rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan sebagai perangkat daerah, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran antara lain untuk:
164. a.Forum Koordinasi Pimpinan di tingkat Kecamatan;
165. b.pembuatan Peta Batas Kecamatan dan/atau Kelurahan sesuai dengan kaidah kartografi;
166. c.pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
167. d.program/kegiatan/sub Kegiatan yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
168. e.melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota;
169. f.penyusunan Peta Risiko Bencana tingkat Kecamatan;
170. g.penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat Kecamatan;
171. h.penyusunan rencana kontijensi sesuai jenis ancaman bencana;
172. i.penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas;
173. j.pembentukan forum penanggulangan bencana tingkat kecamatan; dan
174. k.pemantauan evaluasi dan pelaporan program kecamatan tangguh bencana.
  1. 54.Dalam rangka pembakuan nama rupa bumi (Toponimi) dan penegasan batas daerah Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
175. a.fasilitasi, penelaahan, verifikasi, dan pembakuan nama unsur rupa bumi;
176. b.pengembangan kapasitas aparatur dan tim pembakuan nama rupa bumi di daerah serta tim penegasan batas daerah;
177. c.pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi rupa bumi dan batas daerah yang berbasis geospasial;
178. d.fasilitasi penegasan batas daerah;
179. e.fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah;
180. f.sosialisasi dan publikasi peta batas daerah;
181. g.pengadaan GPS geodetik/handheld dan printer plotter; dan
182. h.pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial.
  1. 55.Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan BUMD, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelaahan rancangan rencana bisnis, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direksi BUMD.
  2. 56.Dalam rangka penangangan dampak sosial kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2023 untuk:
183. a.penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional;
184. b.koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional.
  1. 57.Dukungan penganggaran program strategis pada APBD yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
185. a.dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara lain: 1) peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen; 2) peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal; 3) optimalisasi PTSL; dan 4) optimalisasi agen bank dan titik layanan non bank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai, serta penguatan monev inklusif.
186. b.Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir tahun 2024.
187. c.dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk: 1) mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD TA 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait. 2) pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui belanja tidak terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan.
  1. 58.Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ Tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
188. a.Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja memiliki kewajiban: 1) mendaftarkan pekerja sebagai peserta; 2) melakukan pemungutan simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah; 3) menyetorkan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 4) melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait kepesertaan Tapera; 5) menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja; dan 6) melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi peserta dengan melaporkan identitas kepesertaan dan membayar simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya perjanjian.
189. b.Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera, dengan ketentuan: 1) simpanan Tapera peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja; 2) besaran simpanan untuk peserta pekerja ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan; 3) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah; 4) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
190. c.Pemerintah Daerah selaku pemberi kerja wajib menganggarkan besaran iuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD TA 2023 pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan.
191. d.dasar perhitungan perkalian besaran simpanan dari gaji atau upah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
192. e.dalam hal belum menganggarkan simpanan Tapera selaku pemberi kerja pada APBD TA 2023 atau penganggaran tidak sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran simpanan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD TA 2023 dengan cara menetapkan perubahan perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 59.Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
193. a.pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, Standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
194. b.pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
195. c.pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 60.Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian Arsip Negara, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
196. a.identifikasi Arsip Negara yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah;
197. b.penilaian dan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis yang merupakan kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan kearsipan; dan
198. c.pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah untuk penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.
  1. 61.Dukungan penganggaran program inovasi pada APBD, diatur ketentuan:
199. a.Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan Inovasi Daerah, yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional menangani penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
200. b.Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD yang dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional menangani penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk: 1) meningkatkan kualitas dan mendorong kebijakan inovasi daerah; 2) pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah; dan 3) pengukuran indeks kepemimpinan kepala daerah.
  1. 62.Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
201. a.sosialisasi dan internalisasi 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, meliputi Manajamen Perubahan, Penataan dan Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penguatan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, secara masif dan berkelanjutan bagi seluruh ASN daerah;
202. b.implementasi Reformasi Birokrasi Substantial, antara lain melalui: 1) peningkatan kualitas dokumen perencanaan; 2) peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan akuntablitas kinerja; 3) penerapan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang baik; 4) penerapan pengelolaan dan penatausahaan aset yang baik; 5) pelaksanaan evaluasi dan deregulasi peraturan perundangan- undangan; 6) pelaksanaan evaluasi dan penataan organisasi; 7) penerapan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 8) penerapan sistem pelaporan kinerja elektronik; 9) peningkatan keterbukaan informasi publik; 10) percepatan implementasi sistem merit guna penguatan talent pool dan talent management ASN; 11) mendorong peningkatan pendidikan dan pelatihan ASN guna pemenuhan hak pengembangan kapasitas ASN; 12) peningkatan kualitas maturitas APIP atau Internal Audit Capability Model; 13) peningkatan dan penguatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 14) pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, sebagai sarana percontohan bagi perangkat daerah; 15) peningkatan kepatuhan atas pelaporan LHKPN/LHKASN; 16) pembangunan dan penerapan pengawasan melalui Whistle Blowing System, pengendalian gratifikasi, konflik kepentingan dan survei integritas; dan 17) pelaksanaan kebijakan evaluasi pelayanan publik guna peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
203. c.monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.
  1. 63.Dukungan anggaran pelaksanaan urusan transmigrasi pada APBD, diatur sesuai Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan; dan Sekretariat Kabinet sebagaimana tercantum pada tabel: Tabel 20 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
  2. 1.Perencanaan Kawasan Transmigrasi Penetapan dan perencanaan kawasan transmigrasi Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di daerah kabupaten/kota I. Penetapan kawasan transmigrasi I. Penetapan kawasan transmigrasi Pemerintah provinsi (Sekretariat Daerah) melakukan sinkronisasi usulan penetapan kawasan transmigrasi dengan dokumen tata ruang provinsi yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi I. Penetapan kawasan transmigrasi Pemerintah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah) melakukan Pengusulan penetapan kawasan transmigrasi yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi Penetapan kawasan transmigrasi
  3. 1.Pengusulan penetapan kawasan transmigrasi menjadi bagian pelaksanaan dari unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai berikut:
204. a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03.02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
205. b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. II. Perencanaan kawasan transmigrasi
  1. 1.Penyusunan rencana (grand design) pembangunan dan pengembangan transmigrasi nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
  2. 2.Penyusunan Rencana II. Perencanaan kawasan transmigrasi
  3. 1.Pemerintah Provinsi (Sekretariat Daerah) tujuan melakukan:
206. a.Fasilitasi validasi dokumen perwujudan kawasan transmigrasi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam 1 II. Perencanaan kawasan transmigrasi
  1. 1.Pemerintah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah) tujuan melakukan:
207. a.Penyediaan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi kabupaten/ kota;
208. b.Persiapan Kerja sama Sekretariat Daerah sebagai berikut:
209. a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03.02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Kawasan Transmigrasi (RKT);
  1. 3.Pendampingan penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi pada beberapa kawasan transmigrasi, dan;
  2. 4.Fasilitasi bimbingan teknis penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
  3. 5.Fasilitasi kerja sama antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/kota lintas provinsi. (satu) daerah provinsi;
210. b.Fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, Dengan melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi.
  1. 2.Pemerintah Provinsi (Sekretariat Daerah) asal melakukan fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi. antar- Pemerintah Kabupaten/ Kota, dengan melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi.
  2. 2.Pemerintah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah) asal melakukan persiapan kerja sama antar- Pemerintah Kabupaten/Kota yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
211. b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota III. Pencadangan tanah transmigrasi Pemerintah Pusat melakukan Pengelolaan Tanah HPL. III. Pencadangan tanah transmigrasi Pemerintah Provinsi asal melakukan validasi dokumen usulan Penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Transmigrasi. III. Pencadangan tanah transmigrasi Pemerintah Kabupaten/ Kota tujuan melakukan:
  1. 1.Penyediaan dokumen usulan penerbitan HPL;
  2. 2.Pengusulan penerbitan HPL;
  3. 3.Pengusulan pengukuran kadastral HPL;
  4. 4.Pendampingan pengukuran kadastral HPL;
  5. 5.Pendaftaran SK HPL menjadi Sertifikat HPL;
  6. 6.Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Tanah HPL. Pencadangan tanah transmigrasi Penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
  7. 2.Pembangunan Kawasan Transmigrasi
  8. 1.Pembangun an satuan permukiman di kawasan transmigrasi
  9. 2.Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas provinsi Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota I. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi I. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
  10. 1.Dalam hal Pemerintah Provinsi (Sekretariat Daerah) akan memberikan dukungan pembangunan I. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
  11. 1.Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah) akan memberikan dukungan pembangunan Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
  12. 1.Pelaksanaan hibah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota satuan permukiman di kawasan transmigrasi dapat menganggarkan melalui belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku kepada Pemerintah Pusat selaku instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014;
  13. 2.Pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Tripartit yakni antara Pemerintah Daerah Asal, Pemerintah satuan permukiman di kawasan transmigrasi dapat menganggarkan melalui belanja hibah sesuai ketentuan peraturan Undang-Undang yang berlaku kepada Pemerintah Pusat selaku instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014;
  14. 2.Pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Tripartit yakni antara Pemerintah Daerah Asal, Pemerintah Pusat Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah Tujuan. Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  15. 2.Perencanaan dan penganggaran hibah menjadi bagian pelaksanaan dari unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai berikut:
212. a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03.02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pusat Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah Tujuan. Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
213. b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial. II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi Pemerintah Pusat melakukan: II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi
  1. 1.Pemerintah Kabupaten/Kota Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota asal dan tujuan memiliki kode yang No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
214. a.Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran;
215. b.Pengadaan catu pangan;
216. c.Sosialisasi kebijakan transmigrasi dan penetapan kuota transmigrasi
  1. 1.Pemerintah Provinsi Daerah Asal melakukan:
217. a.Verifikasi hasil penjajakan calon lokasi penempatan transmigran yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota;
218. b.Penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk asal dan OPD tingkat kabupaten/ kota;
219. c.Fasilitasi dan pelatihan calon transmigran (wawasan kebangsaan dan karakter lokasi daerah tujuan);
220. d.Pengangkutan dari Kab/Kota ke embarkasi; Daerah Asal melakukan:
221. a.Penjajakan ke calon lokasi penempatan transmigran;
222. b.Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk asal;
223. c.Pendaftaran, Seleksi administrasi dan seleksi teknis calon transmigran penduduk asal;
224. d.Fasilitasi pelatihan calon transmigran;
225. e.Pelatihan calon transmigran (keterampilan spesifik);
226. f.Pengangkutan dari desa ke Kabupaten/ Kota;
227. g.Penampungan Kab/Kota;
228. h.Cek kesehatan calon transmigran; sama pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Urusan Transmigrasi. . No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
229. e.Penampungan provinsi;
230. f.Pelayanan kesehatan transmigran;
231. g.Seleksi akhir pra pemberang katan;
232. h.Pengangkutan dari penampungan Provinsi ke embarkasi;
233. i.Pendampingan dari penampungan provinsi sampai ke lokasi;
234. j.Bantuan non- standar transmigrasi (dalam bentuk barang sesuai kearifan lokal);
235. k.Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi.
  1. 2.Pemerintah Provinsi Daerah Tujuan melakukan:
236. a.Koordinasi dan sinkronisasi
237. i.Penyuluhan transmigrasi sebelum keberangkatan (ke tingkat desa);
238. j.Pendampingan dari Kab/Kota sampai ke lokasi;
239. k.Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku);
240. l.Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi.
  1. 2.Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Tujuan melakukan:
241. a.Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota;
242. b.Penyiapan lingkungan hunian fisik, No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota kerja sama pembangunan transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
243. b.Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
244. c.Penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi;
245. d.Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari lintas daerah kabupaten/ kota dalam provinsi; sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran;
246. c.Penyuluhan program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk setempat;
247. d.Pendaftaran, Seleksi administrasi dan Seleksi teknis calon transmigran penduduk setempat;
248. e.Pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi;
249. f.Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
250. e.Penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada calon transmigran penduduk setempat dan OPD tingkat kabupaten/ kota;
251. f.Pelatihan calon transmigran;
252. g.Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi.
253. g.Pelatihan transmigran;
254. h.Penyesuaian lingkungan baru transmigran di kawasan transmigrasi.
  1. 3.Pengembangan Kawasan Transmigrasi
  2. 1.Pengembang an kawasan transmigrasi
  3. 2.Pengembang an satuan permukiman pada tahap penyesuaian Pengembang an satuan permukiman pada tahap pemantapan Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian I. Pengembangan kawasan transmigrasi
  4. 1.Pelayanan Pertanahan:
255. a.Fasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah transmigrasi;
256. b.Fasilitasi penyelesaian kasus pertanahan di I. Pengembangan kawasan transmigrasi
  1. 1.Dukungan alokasi APBD Provinsi (Sekretariat Daerah) yang ditujukan untuk pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di kawasan transmigrasi dapat dilakukan I. Pengembangan kawasan transmigrasi
  2. 1.Dukungan alokasi APBD Kabupaten/ Kota (Sekretariat Daerah) yang ditujukan untuk Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) di kawasan transmigrasi dapat dilakukan dengan mekanisme Pengembangan kawasan transmigrasi
  3. 1.Mekanisme hibah dianggarkan pada Sekretariat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi transmigrasi.
  4. 2.Penguatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi:
257. a.Identifikasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat;
258. b.Kerja sama/ kemitraan;
259. c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat;
260. d.Monitoring dan evaluasi.
  1. 3.Penguatan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi:
261. a.Identifikasi kebutuhan, infrastruktur, serta penyusunan dokumen teknis; dengan mekanisme belanja hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
  1. 2.Pengembangan kawasan transmigrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi secara lintas sektor melalui dukungan alokasi APBD Provinsi sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur sebagai upaya pengembangan wilayah. belanja hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
  2. 2.Pengembangan kawasan transmigrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota secara lintas sektor melalui dukungan alokasi APBD Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur sebagai upaya pengembangan wilayah. Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
  3. 2.Perencanaan dan penganggaran hibah menjadi bagian pelaksanaan dari unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai berikut:
262. a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03.02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
263. b.Pelaksanaan kegiatan infrastruktur;
264. c.Pengendalian/ monitoring dan evaluasi.
  1. 4.Penguatan sosial, ekonomi dan kelembagaan kawasan transmigrasi:
265. a.Identifikasi kebutuhan, sosial, ekonomi dan kelembagaan kawasan, serta penyusunan dokumen teknis;
266. b.Kerja sama/ kemitraan;
267. c.Pelaksanaan kegiatan Sosial, ekonomi dan kelembagaan kawasan;
268. d.Pengendalian/ monitoring dan evaluasi;
269. e.Evaluasi perkembangan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
270. b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
  1. 3.Pelaksanaan bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi/kab/kota kepada pemerintah daerah provinsi/kab/ kota lainnya dapat dilaksanakan sepanjang kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh pemerintah pusat merupakan kewenangan pemerintah daerah meskipun lokasi di No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota kawasan transmigrasi;
271. f.Pengelolaan aset kawasan transmigrasi.
  1. 5.Melakukan identifikasi dan inventarisasi aset kawasan transmigrasi.
  2. 6.Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan lingkungan:
272. a.Identifikasi kegiatan dan Penyusunan dokumen teknis
273. b.Pelaksanaan kegiatan: 1) Pemantauan dan pengelolaan lingkungan di kawasan transmigrasi 2) Mitigasi bencana; 3) Pengendali an pemanfaa tan ruang.
274. c.Pengendalian/ monitoring dan evaluasi. kawasan transmigrasi.
  1. 4.Guna mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi maka diperlukan penyusunan rencana aksi revitalisasi kawasan transmigrasi secara lintas sektor dan lintas pelaku di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota II. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Penyesuaian, mencakup:
  2. 1.Penguatan SDM dalam Rangka Penyesuaian Satuan Permukiman;
  3. 2.Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Penyesuaian Satuan Permukiman II. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, mencakup:
  4. 1.Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman;
  5. 2.Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman. II. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, mencakup:
  6. 1.Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman;
  7. 2.Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman. II. Pengembangan satuan permukiman
  8. 1.Pengembangan SP pada tahap pemantapan dan kemandirian dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme belanja hibah/ Tugas Pembantuan (TP) ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
  9. 2.Pelaksanaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kab/Kota kepada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota lainnya dapat dilaksanakan di kawasan transmigrasi.
  10. 64.Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
275. a.menganggarakan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDes sesuai kemempuan daerah;
276. b.pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun melalui redistribusi tanah;
277. c.kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
278. d.kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral;
279. e.kegiatan pendaftaran tanah dan ruang;
280. f.kegiatan pangadaan tanah dan pencadangan tanah;
281. g.kegiatan menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah untuk mendukung proyek RPJMN dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria.
  1. 65.Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan layanan disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota dengan mempedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
  2. 66.Dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah.
282. a.Pemerintah Daerah agar segera melakukan penyesuaian organisasi pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain: 1) Pengguna Anggaran (PA) dapat menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 20l8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2) tugas PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai pendelegasian kewenangan dari PA, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) PA dapat menjalankan seluruh tugas kewenangannya tanpa mendelegasikan kepada KPA atau PPK; atau 4) kepala SKPD selaku PA dan Kepala Unit Kerja selaku KPA dapat menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk melaksanakan tugas PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
283. b.dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, Perangkat Daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), E-Tendering/E-Seleksi, E-Purchasing, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, serta E- Kontrak.
284. c.dalam rangka mempermudah pertanggungjawaban atas pengadaan barang/jasa,dengan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, berupa: 1) bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian/pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian dan surat pesanan; 2) bukti pembelian/pembayaran digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 3) kuitansi digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 4) Surat Perintah Kerja (SPK) digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 5) surat perjanjian digunakan untuk pengadan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 6) surat pesanan digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing;
285. d.untuk meningkatkan kualitas hasil pekerjaan jasa konsultansi, Perangkat Daerah pada saat penyusunan RAB pekerjaan jasa konsultansi khususnya pada komponen Biaya Langsung Personel (Remunerasi) Tenaga Ahli didasarkan pada harga pasar setempat.
286. e.untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan maka: 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 2) Untuk transaksi barang/jasa lainnya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bentuk Kontrak cukup berupa bukti pembelian, PPK, Pejabat Pengadaan, PPTK dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak perlu meminta bukti pendukung pertanggungjawaban kepada penyedia barang/jasa, berupa: a) Surat Perintah Kerja/Surat Perjanjian dan Kontrak; b) Meterai; c) Cap Penyedia; d) Tanda Tangan Penyedia. 3) Guna memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui toko daring/retail online, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing SKPD agar menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GUP) atau Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang bekerjasama dengan Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketentuan lebih lanjut Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP diatur dengan Perkada; 4) Untuk meningkatkan persaingan usaha yang sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa dan kemudahan dalam transaksi melalui toko daring/retail online, terkait Perpajakan Daerah diberlakukan sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah dilarang meminta pelaku usaha untuk membuat NPWP Daerah/NPWR Daerah apabila pelaku usaha tersebut sudah memiliki NPWP; b) Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tidak perlu melakukan pemotongan/pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalui toko daring/retail online termasuk Bela Pengadaan.
287. f.dalam rangka meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk maksud tersebut PA/KPA dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa dan PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/agen Pengadaan dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (Sibarjasramling).
288. g.pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, namun demikian antara lain BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa kedalam aplikasi SIRUP dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi SPSE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
289. h.Dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, agar Gubernur/Bupati/Wali Kota: 1) Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan ketentuan: a) beranggotakan unsur Pemerintah Daerah dan unsur dunia usaha untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah masing-masing; b) Tim P3DN melaksanakan tugas; c) Pembentukan Tim P3DN dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Surat Edaran Bersama ini ditetapkan. 2) Melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. a) Pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah; b) Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan c) memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). 3) Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan Barang/Jasa serta kemudahan dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah dengan: a) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan Katalog Elektronik Lokal; b) mencantumkan produk lokal dalam Katalog Elektronik Lokal; c) melaksanakan E-purchasing melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan E-purchasing. 5) Melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait dengan penggunaan Produk Dalam Neger serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk UMK.
  1. 67.Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota melalui:
290. a.upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
291. b.dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
292. c.mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian;
293. d.mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/ tata laksana rumahtangga;
294. e.dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak, Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumahtangga, peningkatan peranserta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan KB untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;
295. f.pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 Program Pokok PKK, yang meliputi: 1) penghayatan dan pengamalan pancasila; 2) gotong royong; 3) pangan; 4) sandang; 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6) pendidikan dan keterampilan; 7) kesehatan; 8) pengembangan kehidupan berkoperasi; 9) kelestarian lingkungan hidup; dan 10) perencanaan sehat.
296. g.dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
297. h.Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Tim Penggerak PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan Stunting, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi/Kabupaten/Kota, serta kegiatan lainnya.
298. i.Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
  1. 68.Penyelenggaran jaminan sosial dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
299. a.jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
300. b.Pemerintah Daerah mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, selain itu bagi Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan anggaran dapat juga mendaftarkan untuk kepersertaan program untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
301. c.Dalam rangka memberikan perlindungan bagi aparatur pemerintahan desa, RT/RW dan pekerja rentan, Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan anggaran dapat mendaftarkan pada program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
302. d.Besaran iuran minimal Program BPJS ketenagakerjaan untuk Non ASN, aparatur pemerintah desa, RT/RW sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yaitu: 1) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK dan jaminan kematian 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; 2) jaminan hari tua 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
303. e.penganggaran Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
304. f.dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja penerima upah dilingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan: 1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya; 2) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara, dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; 3) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; 4) mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari badan usaha milik daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan 5) melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.
305. g.Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rentan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 69.Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan Program JKN berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optmalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, sebagai berikut:
306. a.Gubernur untuk: 1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN di wilayahnya; 2) memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik; 3) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program JKN; 4) mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program JKN dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara; 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 6) memastikan Bupati/Wali Kota mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN; 7) memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah; 8) melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 9) memastikan Bupati/Wali Kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 10) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 11) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program JKN di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; 12) melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan PBI Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dan 13) meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota dalam rangka pelaksanaan program JKN.
307. b.Para Bupati/Wali Kota untuk: 1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN di wilayahnya; 2) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program JKN; 3) memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program JKN sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik; 4) mendorong Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program JKN dalam segmen PPU Penyelenggara Negara; 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara di wilayahnya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 6) melakukan pendaftaran, perencanaan, penganggaran, dan pembayaran iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program JKN; 7) melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 8) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya merupakan Peserta aktif dalam program JKN; 9) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi Peserta program JKN di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; 10) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan; dan 11) melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
  1. 70.Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dilaksanakan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam rangka mewujudkan UHC dari sisi perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional dan ketersediaan Fasilitas Kesehatan, maka Pemerintah Daerah melakukan:
308. a.Menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
309. b.Memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional.
310. c.Mempersyaratkan kewajiban status kepesertaan JKN aktif bagi setiap orang dan badan usaha dalam seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya untuk memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam Program JKN.
311. d.Memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi setiap orang yang belum mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam kepesertaan Program JKN dan Badan Usaha yang belum mendaftarkan kepesertaan seluruh pekerjanya dalam Program JKN dan tidak membayar iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah.
312. e.Mengalokasikan anggaran dan mendaftarkan seluruh Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai Peserta aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional.
313. f.Mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi korban PHK untuk dimasukkan dalam skema peserta PBI JK dan/atau PBPU Pemda.
314. g.Melakukan verifikasi, validasi dan penginputan usulan data melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial dalam segmen kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK).
315. h.Menganggarkan untuk mendukung perlindungan jaminan kesehatan sosial bagi penduduk desa/kelurahan melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa kedalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa UHC dengan menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa.
316. i.Memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari BUMD beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.
317. j.Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
318. k.Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan sumber daya di bidang Kesehatan di wilayahnya.
319. l.Menjamin ketersediaan obat dan alat Kesehatan bagi peserta JKN di wilayahnya.
  1. 71.Pemerintah Daerah menganggarkan pada APBD untuk penyelenggaraan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada SKPD berkenaan.
320. a.dalam hal belum dialokasikan penganggaran TMMD pada APBD TA 2023, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan Perkada penjabaran tentang APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;
321. b.pelaksanaan kegiatan diprioritaskan melalui mekanisme swakelola padat karya.
  1. 72.Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah mendukung:
322. a.perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektifitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat real time, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk: 1) pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi; 2) pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; serta 3) pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas.
323. b.dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal e-legislasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat; dan
324. c.dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Pemerintah Daerah memberikan dukungan anggaran dalam APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 73.Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik, meliputi bidang-bidang:
325. a.bidang pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Berkenaan dengan penataan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran pelaksanaan kegiatan urusan Kesbangpol bidang Organisasi Kemasyarakatan antara lain: 1) sosialisasi kebijakan dibidang organisasi kemasyarakatan; 2) penyiapan fasilitas pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS); 3) pembentukan dan Pemberdayaan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; 4) kerja sama Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 5) pengawasan Ormas yang meliputi pengawasan umum, pengawasan ormas berbasis resiko, pemetaan ormas dan pengukuran indeks kinerja ormas.
326. b.bidang fasilitasi politik dalam negeri 1) sosialisasi kebijakan dibidang politik dalam negeri; 2) pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain operasional untuk pokja IDI Pemerintah Daerah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD.
327. c.bidang fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya. 1) implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN) antara lain: a) pembentukan tim terpadu P4GN dan PN; b) penyusunan rencana aksi daerah P4GN dan PN; c) pembentukan perda tentang P4GN dan PN; dan d) pelaporan dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan PN. 2) koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 antara lain: a) pelaksanaan rencana aksi generik; b) pelaksanaan rencana aksi khusus; dan c) pelaporan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020. 3) pelaksanaan kegiatan Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di TMII melalui: a) promosi budaya; b) pagelaran seni dan budaya; c) pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan d) seminar dan lokakarya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengalokasi anggaran untuk FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
328. d.bidang fasilitasi kewaspadaan nasional 1) penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 3) pendanaan konflik faktual; 4) pemetaan daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/kelurahan; 5) penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. 6) penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 8) penanganan pengungsi luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9) peningkatan efektifitas FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupaten, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing-masing; 10) peningkatan SDM aparatur kesbangpol di bidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 11) pembentukan dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunjang pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat terkait situasi kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; dan 12) Pendanaan pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021.
329. e.bidang bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan: 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik; 6) pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program kegiatan atau dukungan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; 7) penyelenggaraan Revitaliasi Nilai-Nilai Sejarah Kebangsaan dalam Penguatan Persatuan dan Kesatuan; dan 8) penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban.
  1. 74.Dalam rangka Pembinaan Ideologi Pancasila pada Generasi Muda sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menganggarkan dukungan pendanaan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Pumapaskibraka Duta Pancasitra, pembinaan lanjutan kepada Pumapaskibraka Duta Pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka. Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan program paskibraka, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
330. a.pemerintah provinsi: 1) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; 2) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan 3) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).
331. b.pemerintah kabupaten/kota: 1) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; 2) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan 3) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
  1. 75.Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi yang dianggarkan pada kelompok belanja operasi dan jenis belanja barang dan jasa.
  2. 76.Dalam rangka percepatan pembangunan Kota Baru sesuai arah kebijakan pengembangan kawasan perkotaan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020- 2024 serta untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, agar menganggarkan dukungan pendanaan pada APBD:
332. a.provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor; dan
333. b.provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Barat dan Kota Tidore untuk pembangunan Kota Baru Mandiri Sofifi yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara.
  1. 77.Dalam rangka pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri dalam situasi khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan alokasi anggaran antara lain:
334. a.pemulangan PMI, mencakup pemulangan PMI dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus meliputi terjadinya bencana alam, wabah penyakit, perang, pendeportasian besar-besaran, negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan PMI; dan
335. b.meningkatkan koordinasi pemulangan PMI, Gubernur/Bupati/Wali Kota membentuk Satuan Tugas Pemulangan PMI di daerah masing- masing.
  1. 78.Pemberian Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah kepada ahli waris bagi pimpinan atau anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) yang meninggal dunia sesuai amanat Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sebagaima telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dengan ketentuan:
336. a.penganggaran bantuan biaya pengangkutan jenazah dianggarkan pada belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
337. b.mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga mengikuti mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk kategori darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. 79.Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2O24 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
338. a.Pemerintah Daerah Provinsi untuk: 1) mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti; b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti; c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti; d) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; e) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti; f) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi; g) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota; h) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. 2) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi; b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah lintas Kabupaten/Kota; dan c) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan. 3) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi serta mengalokasikan anggaran pada APBD Provinsi dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; dan b) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. 4) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati/Wali Kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/sub kegiatan antara lain: a) Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi; dan b) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM. 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
339. b.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk: 1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/sub kegiatan antara lain: a) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial; b) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; c) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan; d) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat; e) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/ kelurahan melalui kegitan/sub kegiatan antara lain: a) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota; b) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. 3) menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengalokasikan anggaran pada APBD Kabupaten/Kota dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address); a) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; b) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; dan c) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. 4) memfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  1. 80.Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan sebagian urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penganggaran tugas pembantuan Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten didanai melalui anggaran APBD Provinsi sesuai ketentuan:
340. a.Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai keuangan daerah;
341. b.Sinergi kebijakan fiskal daerah provinsi; dan
342. c.Senergi pendanaan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah Provinsi.
  1. 81.Pemerintah Daerah mensinergikan program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA 2023 dengan kebijakan pemerintah, antara lain:
343. a.pencapaian SDG’s, seperti: penanggulangan stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan Tuberculosis (TBC) memedomani Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis, malaria dan akses penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian: 1) upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting; 2) upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender; 3) peningkatan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup: a) penguatan kebijakan dan regulasi; b) percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG). 4) penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statment (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan.
344. b.dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemuktahiran skala besar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu dalam APBD.
345. c.peningkatan capaian target TFR (Total Fertility Rate), mCPR (prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate), unmeet need (Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi), ASFR (angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun), dan iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan ketahanan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk, dalam pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
346. d.pelaksanaan Program Kartu Prakerja dalam bentuk: 1) sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja; 2) penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing- masing daerah; 3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan 4) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada program kartu prakerja. selain bentuk dukungan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: 1) sistem berbagi biaya pendanaan program kartu prakerja; dan/atau 2) pendampingan kepada penerima manfaat program kartu prakerja dan usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
347. e.rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia serta pemberdayaan untuk lanjut usia aktif sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
348. f.pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya “Clean Government”, untuk menunjang kinerja UPP Provinsi dan UPP Kabupaten/Kota.
349. g.penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
350. h.pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan: 1) pengelolaan kerja sama dengan media cetak, media online, televisi dan radio; 2) pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial; 3) peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop; 4) penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan 5) pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
351. i.dukungan Pendanaan yang diperlukan untuk: 1) Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), antara lain: a) pelaksanaan PKBN lingkup pendidikan; b) penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat; c) penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan. 2) pengeloaan kompenen pendukung pertahanan negara. 3) Pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisas.
352. j.peningkatan akselerasi penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
353. k.pemberian tunjangan Autism Spectrum Disorder (ASD) Daerah yang bertugas pada unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
354. l.pelaksanaan program Sistem Resi Gudang sebagai instrumen sistem pembiayaan perdagangan, pengendalian inflasi dan persediaan nasional dengan mempedomani Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa urusan Pemerintah Daerah dibidang pembinaan sistem resi gudang, antara lain percepatan pelaksanaan sistem resi gudang, pengembangan komoditi unggulan dan penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong pengembangan pelaksanaan sistem resi gudang, perlu dilakukan sosialisasi sistem resi gudang, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap bangunan serta peralatan dan mesin yang telah menjadi barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
355. m.kemudahaan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui program/kegiatan meliputi: 1) pendataan; 2) pelatihan dan pendampingan; 3) layanan bantuan dan pendampingan hukum; 4) pemulihan usaha; 5) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada infrastruktur publik; 6) dukungan kemitraan; 7) pemberian kemudahan dan insentif bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 8) penyelenggaraan dan pengembangan inkubasi; 9) fasilitasi perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
356. n.peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
357. o.peningkatan pelaksanaan pencegahan kekerasan dan penanganan serta pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
358. p.penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
359. q.pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KDRT antara lain: 1) penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; 2) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasma program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; 3) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
360. r.pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan antara lain: 1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas; 2) incubasi usaha; 3) penguatan kapasitas layanan usaha; 4) pengembangan sentra Industri Kecil dan Menegah (IKM); dan 5) penyediaan insentif fiskal.
361. s.peningkatan partisipasi dan keterlibatan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha (LPDU) serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
362. t.dukungan hibah dari APBD Provinsi seluruh Indonesia pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) untuk dukungan dan partisipasi kegiatan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat nasional II pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional.
363. u.penyiapan calon PMI yang kompeten sesuai dengan job order yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktek- praktek perdagangan manusia, Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon PMI secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara non procedural (ilegal).
364. v.dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah agar melakukan: 1) pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah; 2) penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Makro dan PTK mikro; 3) penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan RTK mikro dalam rangka menciptakan kesempatan kerja yang seluas luasnya; 4) koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktrur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja; 5) membentuk forum koordinasi perluasan kesempatan kerja; 6) pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan menengah; 7) pembinaan dan pelaksanaan sistem pelatihan kerja; 8) pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan klaster kompetensi (Skilling, Up-skilling, Re-skilling); 9) penguatan Peraturan Daerah dibidang pelatihan kerja; 10) survey, penilaian dan pelaksanaan akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja; 11) pengukuran kompetensi dan produktifitas tenaga kerja; 12) jejaring kelembagaan produktifitas; 13) peningkatan pelindungan dan kompetensi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 14) pemberdayaan komunitas pekerja migran indonesia dan operasional pelaksanaan program dasa migran produktif; 15) pemberdayaan personil bursa kerja khusus sebagai petugas antar kerja; 16) pelayanan antar kerja dalam daerah dan lintas daerah; 17) pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK); 18) pameran kesempatan kerja (job fair); 19) validasi pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) sebagai pendapatan daerah; 20) pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan; 21) pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit; 22) pememberian tunjangan mediator hubungan industrial; 23) pelaksanaan tugas dewan pengupahan; 24) pemberian honorarium/imbalan jasa bagi konsiliator sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial; 25) dukungan sarana dan prasarana unit kerja pengawasan ketenagakerjaan; 26) membangun, mengelola dan mengembangkan jaringan informasi pengawasan ketenagakerjaan; 27) penyelenggaraan rapat koordinasi pengawasan ketenagakerjaan; 28) tunjangan pengawas ketenagakerjaan pada jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan; 29) penyediaan kantor lokal, fasilitas transportasi, biaya perjalanan dan pengeluaran tambahan pengawas ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan; 30) penyediaan tenaga administrasi pengawasan ketenagakerjan; 31) pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kemampuan pengawas ketenagakerjaan; 32) penyebarluasan norma ketengakerjaan; dan 33) uji kompetensi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan.
365. w.pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
366. x.tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dan penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
367. y.pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
368. z.pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas: 1) Pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar; 2) Peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar; 3) Budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya; 4) Pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; dan 5) Peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan. aa. percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ab. pendanaan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan memperkuat Ketahanan Pangan, serta Program Peningkatan Konektifitas melalui Pembangunan Infrastruktur Kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara yang berkoordinasi dengan BPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ac. pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang berada di kawasan perbatasan negara harus memperhatikan/ menjadikan dasar atau acuan pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024. ad. percepatan pembangunan daerah tertinggal, Pemerintah Daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. ae. percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antar daerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi penyusunan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, penyusunan dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT), Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD- PPDT), pelaksanaan reviu dokumen STRADA-PPDT dan RAD-PPDT, penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi STRADA-PPDT dan RAD-PPDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. af. pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/ distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain: 1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida. ag. peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, gubernur, bupati dan wali kota menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. ah. fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ai. penyediaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. aj. untuk memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi krisis pangan, diperlukan kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi, berbasis peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). ak. pelaksanaan penjaminan keamanan pangan segar melalui pengawasan pre market dan post market, pembinaan kepada pelaku usaha pangan segar usaha kecil dan mikro, peningkatan kompetensi petugas pengawas keamanan pangan, peningkatan sarana prasarana pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan segar. al. Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah atau anak perusahaannya dapat berperan serta dalam pengusahaan hulu migas melalui kepemilikan participating interest paling besar 10% dalam Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. am. Dalam rangka optimalisasi produksi minyak bumi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi dalam pengusahaan Minyak Bumi pada Sumur Tua melalui Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi Unit Desa. an. Dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat (Menteri ESDM), Pemerintah Daerah Provinsi menyiapkan Pendanaan dalam pelaksanaan penentuan wilayah yang diusulkan Pemerintah Daerah Provinsi. ao. Dalam rangka penyelenggaraan pendegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan: 1) Pendanaan dalam pelaksanaan: a) pemberian sertifikat standar dan izin di bidang mineral dan batubara; b) pembinaan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan; c) pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha yang didelegasikan. 2) Pendanaan dalam pelaksanaan pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang didelegasikan. 3) Pendanaan dalam pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. 4) Pendanaan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. ap. Dalam rangka pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga yang tepat sasaran, Pemerintah Daerah melakukan: 1) pendataan masyarakat yang tidak mampu dan hasil pendataan disampaikan kepada kementerian sosial sebagai bahan masukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan dasar pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga; 2) Sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran; dan 3) fasilitasi pengaduan masyarakat di kelurahan dan kecamatan. aq. Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan infrastruktur tenaga listrik di daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan. ar. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menyediakan dana untuk pemasangan instalasi listrik di rumah dan Biaya Penyambungan (BP) listrik bagi masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan / atau tinggal di daerah 3T. as. Pemerintah Daerah provinsi mengalokasikan anggaran untuk menetapkan RUKD yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan disampaikan ke Kementerian ESDM sebagai pertimbangan dalam pemutakhiran RUKN sehingga aspirasi pembangunan ketenagalistrikan di daerah dapat terserap secara maksimal. at. Pemerintah Daerah menyusun rincian penganggaran pengelolaan dan penggunaan/pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi dengan memprioritaskan penggunaan/pemanfaatan untuk masyarakat sekitar Wilayah Kerja Panas bumi (WKP). au. Dalam hal Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan fisik pemanfaatan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), harus menyediakan lahan untuk pembangunan, pengadaan, dan/atau pemasangan instalasi penyediaan Tenaga Listrik dari EBT atau non tenaga listrik bioenergi. av. Dalam hal telah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE, Pemerintah Daerah: 1) harus mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari EBT atau non tenaga listrik bioenergy; dan 2) dapat menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemenfaatan EBTKE kepada BUMD, Koperasi, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/swadaya masyarakat. aw. Dalam hal menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemenfaatan EBTKE, Pemerintah Daerah melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat. ax. Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan sinkronisasi program dan kegiatan konservasi energi sesuai dengan target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan RPJMN serta memperhatikan RUED. ay. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan konservasi energi untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan terkait antara lain: 1) mengembangkan sumber daya manusia; 2) melakukan sosialisasi konservasi energi; 3) melakukan bimbingan teknis konservasi energi kepada seluruh lapisan masyarakat; dan 4) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program konservasi energi. az. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana geologi, Pemerintah Daerah: 1) Mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 2) Mengalokasi dana untuk mitigasi Bencana Geologi. ba. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, Pemerintah Daerah: 1) Mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 2) Mengalokasikan dana untuk mitigasi Bencana hidrometeorologi. bb. Dalam rangka konservasi, pengelolaan, penatausahaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) sesuai kewenanganya Pemerintah Daerah: 1) Mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait pengelolaan dan penatausahaan air tanah berbasis cekungan air tanah; dan 2) Mempersiapkan Kelembagaan dan Tim yang bertugas untuk penatausahaan dan pungutan pajak air tanah. bc. Dalam rangka konservasi, edukasi, dan pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah: 1) Mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM dan Tim Pelaksana untuk Kajian dan Evaluasi Pengusulan Wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan Geoheritage; 2) Mempersiapkan Kelembagaan dan Tim yang bertugas untuk melakukan kajian dan evaluasi pengusulan Geoheritage dan Geopark; dan 3) Mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM dan Tim untuk penyelenggaran proses Pengisian Informasi Geologi pada kawasan yang sudah ditetapkan. bd. Dalam rangka pengelolaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, Pemerintah Daerah: 1) Penyusunan peraturan daerah mengenai pemanfaatan langsung panas bumi; dan 2) Pemanfaatan langsung potesi panas bumi dapat dilakukan melalui KPDBU atau melalui BUMD. be. Dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan potensi sumber daya geologi, Pemerintah Daerah: 1) Mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- KESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; 2) Melaksanakan pemberian izin pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) Melaksanakan pengawasan pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. bf. Dalam rangka sinergitas Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED): 1) Pemerintah Daerah provinsi menganggarkan dana penyusunan RUED Provinsi yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan; 2) Dalam hal RUED Provinsi telah disusun Pemerintah Daerah provinsi harus terus mengikuti perkembangan KEN dan RUEN; 3) Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan anggaran untuk implementasi RUED Provinsi; dan 4) Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan anggaran terkait Monev dari pelaksanaan RUED Provinsi yang akan diagregasikan sebagai masukan dari pengawasan RUEN. bg. pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain untuk: 1) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) sebagai produk hukum daerah; 2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P) sebagai produk hukum daerah; 3) percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui: a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL; dan c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil. 4) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan 5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM. bh. memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu: 1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. bi. pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pengolahan minerba sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. bj. meningkatkan koordinasi dengan pemerintah yang menangani bidang geologi serta sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data dan informasi hidrogeologi dalam rangka pengolahan air tanah dan air baku serta pencegahan terhadap penurunan tanah. bk. peningkatan penelitian dan penyelidikan sumber daya geologi. bl. rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. bm. pelaksanaan perlindungan konsumen melalui: 1) pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan sosial; 2) peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen; dan 3) koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen. bn. pengujian dan setifikasi mutu dan produk melalui: 1) verifikasi mutu produk; dan 2) pengembangan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi. bo. pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa melalui: 1) peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa; dan 2) fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen. bp. metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan melalui: 1) pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang; 2) verifikasi standar ukuran; 3) pengawasan/penyukuhan metrologi legal; dan 4) penyidikan metrologi legal. bq. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan di bidang tata ruang agar menganggarkan alokasi untuk: 1) menyelesaikan integrasi atau revisi rencana tata ruang wilayah provinsi; 2) menyusun dan menyediakan, merevisi atau menyelesaikan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota; 3) menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang; 4) menyusun dokumen sinkronisasi program program; 5) menyusun intrumen pengendalian pemanfaatan ruang; 6) melaksanakan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang; 7) mendukung pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria dalam penataan aset dan penataan akses; dan 8) melakukan pembentukan dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). br. Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan: 1) koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW pada DAS; 3) koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah; dan 4) fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah. bs. Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyusunan, perubahan, dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 2) pelaksanaan pemanfaatan ruang, diantaranya dalam kebijakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR); dan 3) pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya dalam pengendalian alih fungsi lahan. bt. melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan Hotspot dengan sistem dashboard. bu. melakukan infrastruktur dan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan koorporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi. bv. mencegah dan menangani karhutla untuk masa yang akan datang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. bw. Pemerintah Daerah menganggarkan dukungan pembiayaan pengelolaan perhutanan sosial yang bersumber dari APBD dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. bx. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk Fasilitasi pembuatan Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) termasuk migrasi kartu nelayan menjadi kartu KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. by. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, SDM pengawasan, sarana dan prasarana pengawasan, dan peraturan daerah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) penyusunan dan sosialisasi Perda RZWP-3-K yang terintegrasi dengan RTRW; dan 3) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. bz. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Forum Penataan Ruang (FPR) di daerah, mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 diamanatkan pembentukan FPR di daerah untuk menggantikan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sehingga diperlukan alokasi penganggaran khusus untuk mendukung mekanisme kerja dan tugas FPR di daerah. ca. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) penyediaan data pelaku usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 2) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan; 3) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan. cb. Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk Peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. cc. Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi: 1) revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; 2) integrasi Pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional; dan 3) penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024. cd. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk: 1) menjalankan 3 (tiga) program prioritas sebagai langkah terobosan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, yaitu: a) peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan; b) pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan; dan c) pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal yang dilakukan secara terpadu mulai dari penyediaan benih, induk, pakan, vaksin, dan pengolahan pasca panen. 2) mengembangkan perikanan budidaya yang fokus pada komoditas bernilai ekspor tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut, dengan tetap memperhatikan komoditas ekonomis lainnya, seperti kerapu, bawal bintang, nila, patin dan kepiting. Pengembangan komoditas bernilai ekspor tinggi tersebut akan dilakukan melalui: a) pengembangan shrimp estate dengan tata kelola lahan dan pemanfaatan teknologi guna menjamin keberlangsungan usaha dan menjaga kualitas lingkungan; b) pengembangan budidaya lobster yang terbuka bagi seluruh provinsi yang memiliki potensi teknis dan daya dukung lingkungan. Ekspor benih bening lobster (BBL) dihentikan dan dialihkan untuk budidaya; dan c) Pengembangan rumput laut yang dilakukan secara hulu-hilir, termasuk diversifikasi produk turunannya. 3) meningkatkan sarana prasarana produksi, serta regulasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan program-program prioritas KKP; 4) menyelesaikan dan menyeleraskan peraturan daerah tentang penataan ruang provinsi dan peraturan gubernur yang menjadi turunannya guna mendukung program prioritas KKP; 5) menyusun peraturan daerah terkait pengawasan SDKP dan penerapan sanksi administratif sebagai implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; 6) melakukan pemutakhiran indikator kinerja sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ke dalam RKPD Tahun 2023 dengan sasaran dan indikator kinerja tata kelola SDKP bertanggung jawab dan pengawasan SDKP yang integratif; dan 7) merumuskan keluaran (output) dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kewenangan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. ce. dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia Pemerintah Daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk: 1) kampanye sosial lanjut usia di daerah; 2) penghargaan lanjut usia bagi tokoh di daerah maupun organisasi yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia; dan 3) bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia atau Pusat Santuanan Keluarga (PUSAKA) khususnya dalam pelayanan dan penanganan Lanjut Usia melalui Pelayanan home care, nursing care, dan pelayanan berbasis komunitas. cf. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan: 1) pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2) pelaksanaan kemitraan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, serta Koperasi; 3) penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usana Mikro dan usaha Kecil pada infrastruktur publik; dan 4) layanan bantuan dan pendampingan hukum, bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah. Pengawasan dimaksud meliputi kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) yang sudah berjalan. cg. Dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah. MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, ttd R. Gani Muhamad, SH, MAP Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1001

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Peraturan turunan (14)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022

Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2023

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 06 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 47 Tahun 2023