DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2020

Nomor: 13
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Lampung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunia Hijau

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan laingkungan hunian yang rapih dan hijau di wilayah Provinsi Lampung;
b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, perlu disusun kebijakan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung perwujudan hunian yang sehat dan hijau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur Lampung tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunia Hijau;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); V

Menetapkan

Menetapkan V

5.Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
8.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2010-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12);
9.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BUNIAN IDJAU.

Pasal 1

PENDAMPINGAN DAN UNTUK LINGKUNGAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.
3.Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Katya Provinsi Lampung.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
6.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berlungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. V u
7.Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau adalah suatu proses penyusunan dan pelaksanaan rancangan penataan permukiman yang secara arsitektur memanfaatkan potensi lingkungan dengan metode partisipatif guna peningkatan kualitas hunian Masyarakat yang produktif, sehat dan berkelanjutan.
8.Infrastruktur penunjang adalah pembangunan fisik untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10.Tenaga Pendamping Profesional adalah perorangan yang direkrut oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pengerak dan pendamping pemerintah Provinsi dalam pengawalan tahapan kegiatan.
11.Pihak Ketiga adalah perorangan dan/atau badan usaha/badan hukum yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan sebagian tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen.

Pasal 2

Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat, dan aman;
b.meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat, dan aman;
c.meningkatkan sinergi program untuk pemberdayaan masyarakat terhadap perumahan dan kawasan pemukiman yang layak, sehat, dan aman; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang perumahan dan kawasan pemukiman.

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan;
b.tugas pendamping;
c.manajemen pendamping;
d.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
e.insentif dan penghargaan;
f.peran serta masyarakat; dan
g.pendanaan.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 4

(1)Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara berjenjang untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri.
(2)Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada perumahan dan pemukiman masyarakat didasarkan pada data dan dokumen kebutuhan.
(3)Pemerintah Provinsi melakukan upaya pendampingan yang berkelanjutan, termasuk dalam penyediaan infrastruktur penunjang, sumber daya manusia dan manajemen.
(4)Upaya pendampingan masyarakat yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

(1)Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten/Kota.
(2)Pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping yang terdiri dari:
1. a.tenaga pendamping profesional;
2. b.kader pemberdayaan masyarakat; dan/ atau V c. pihak ketiga. u

Pasal 6

(1)Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
1. a.fasilitator desa/kelurahan;
2. b.koordinator Kabupaten/Kota; dan
3. c.koordinator wilayah.
(2)Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Provinsi.

Pasal 7

Kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 8

(1)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dapat berasal dari:
1. a.lembaga swadaya masyarakat;
2. b.perguruan tinggi;
3. c.organisasi kemasyarakatan; dan/ atau
4. d.perusahaan.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada atau (1) berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. V

BAB III

TUGAS PENDAMPING Bagian Kesa.tu Tenaga Pendamping Profesional

Pasal 9

Fasilitator Desa/Kelurahan bertugas mendampingi Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, meliputi:

a.mendampingi Desa/Kelurahan dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat di Desa/Kelurahan dalam bentuk pelatihan dan/atau bimbingan teknis serta penyuluhan;
c.mendampingi Desa/Kelurahan dalam pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dan mendorong terbentuknya kelompok masyarakat desa dan kelurahan;
d.melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat di Desa/Kelurahan dan mendorong terciptanya kader-kader baru;
e.mendampingi Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan program pemberdayaan yang berkaitan dengan perumahan dan pemukiman;
f.melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Desa/Kelurahan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan kepada Koordinator Kabupaten/Kota, dan Koordinator Wilayah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1964

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3 Tahun 1964