DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 36 Tahun 2016

Nomor: 36
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengertian-Pengertian, Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2017, Besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi, Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa .
a.bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu penjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan;
b.bahwa untuk melindungi upah pekerja/ buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, serta untuk melaksanakan amanah ketentuan pasal 88, pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45 dan pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ten tang pengupahan serta ketentuan Pasal 3, pasal 6, pasal 8, Pasal 11, dan pasal 12 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, perlu penyelarasan kebijakan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memperhatikan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
c.bahwa Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan sekarang sehingga perlu di ganti; Menimbang GUBERNURSULAWESITENGGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA Nomor: '3 b, TAHUN2016 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINS! DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINS! SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017 GUBBRNUK SULAWESI TENGGARA • •

Mengingat

5.Peraturan .
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengu bah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2687);
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, ten tang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3373); Mengingat

d.bahwa kondisi perekonomian dewasa ini baik skala nasional mau pun skala regional masih berada pada situasi yang belum menggembirakan akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar yang cenderung mengalami kenaikan atau belum stabil, sementara disisi lain harga bahan kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan, oleh karena itu untuk mewujudkan upah yang lebih realistis sesuai kondisi Daerah dan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka perlu ditetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi yang mengacu pada Formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan serta memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017. • •

5.Upah .

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah, adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2.Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3.Gubemur, adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4.Upah Minimum, adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas :

a.Upah tanpa tunjangan; atau
b.Upah pokok termasuk tunjangan tetap. PERATURANGUBERNUR TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINS! DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINS!SULAWESITENGGARATAHUN2017. MEMUTUSKAN :
1. 1.Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor. B.175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2016;
2. 2.Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Usul Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 tanggal 27 Oktober 2016.
3. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237 tahun 2015 );
4. 6.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
5. 7.Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja;
6. 8.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
7. 9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum; Menetapkan Memperhatikan • • A Pasal 7 .

Pasal 6

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan ini dilarang mengurangi atau menurunkan upah;

Pasal 5

{1) Pekerja yang berstatus tetap, tidak tetap dan atau dalam masa percobaan, upah diberikan oleh pengusaha serendah-rendahnya sebesar Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Sektoral Provinsiyang berlaku;

(2)Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Sektoral Provinsi hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari l(satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan;
(3)Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau pengurus Serikat Pekerja dengan Pengusaha di perusahaan yang bersangkutan; •

Pasal 4

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini. •

Pasal 2

Dengan Peraturan ini menetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2017 yang berlaku di seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang belum mempunyai Upah Minimum Kabupaten/Kota.

5.Upah Minimum Provinsi, yang selanjutnya di singkat UMPadalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
6.Upah Minimum Sektoral Provinsi, yang selanjutnya di singkat UMSP adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara. BERITADAERAHPROVINS!SULAWESITENGGARATAHUN2016 NOMOR LUKMAN ABUNAWAS Diundangkan di Kendari Pada tanggal 2016 NUR ALAM / I TENGGARA, Ditetapkan di Kendari Pada tanggal l ll - 2016 orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur 1n1 dengan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Agar setiap ........... _ --····· . . Pengundangan F s~ I°{ r. F' u· fl Q f· 1: '· ·, p,enem_p_atannya .. "1 ._ Ill.. 4b \\..,,: ,• ' L ~· l •,: · I ..1. ., #.:'. •' ••• "··' .. --~···~-·- . -enggax:a. ....... r·irima Jt...1 t r ,--,ip'1.~I~TU! .. . . A.CP,._~; ~: ~iii.·.. _ .- l A-" A ''I~~ ,-1 •• •. •, ff'_J • fP•;,1 ! I :N"" """'........,,.., wz tc,r\-·!J r~--··r-·----------+-- ; ·.. I D~ · lrRrru.JMff.0 · k..+.6 u-----. · u; l : I .,_ --- '1 ....~. ~-:~_ir,·- At4'K.:~e r~llwvl ;----(---------+---- I ! ·. i -,-----. 1 ~· ,>,••Rf-·~~- j ; ...... TTf ;.JJ.Jflb}t~~LJ.l. Jc~;-t-)y-; : ,,_ ru L L l'r- /.I , r ff ,_. · · ,-,. 1 ; - - "---- v l~l) It{ !_..,._ ___. __ ,._ --· .. -·--~- ..

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 9

Pengawasan untuk ditaatinya Peraturan ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. •

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan mi, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 54 Tahun 2015 ten tang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1964

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013