DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara, Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, tingkat hukuman disiplin, jenis hukum disiplin dan pejabat yang berwenang menghukum. Diatur mengenai ketentuan umum, kewajiban dan larangan, hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, hari kerja dan jam kerja, pemantauan kedisiplinan kehadiran pegawai, penghargaan dan sanksi, pengawasan dan pembinaan, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan profesionalisme dan peningkatan kinerja serta kelancaran pelaksanaan tugas, perlu peningkatan disiplin;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja untuk membentuk disiplin kerja yang akan menghasilkan loyalitas dan komitmen dalam melaksanakan tugas;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
13.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
14.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
15.Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 45);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENEGAKAN Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen Pegawai ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah suatu lembaga yang berfungsi melakukan kegiatan pengawasan secara internal dalam pemerintah.
9.Hari kerja adalah hari bagi Pegawai ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jam kerja yang ditentukan.
10.Jam kerja adalah jam untuk melaksanakan pekerjaan kedinasan.
11.Guru adalah Guru Pegawai ASN Provinsi Sumatera Selatan.
12.Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi.
13.Disiplin adalah kesanggupan Pegawai ASN untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
14.Disiplin Kerja adalah menaati waktu kehadiran dan kepulangan sesuai jam kerja yang ditentukan dan melaksankan setiap tugas yang diberikan.
15.Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
16.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai ASN karena melanggar peraturan Disiplin Pegawai ASN.
17.Penghargaan (rewards) adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Pegawai ASN atas suatu prestasi yang dihasilkan.
18.Teguran Lisan adalah salah satu bentuk hukuman disiplin yang paling ringan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
19.Kehadiran adalah kehadiran Pegawai ASN untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai tanggung jawab dan beban kerjanya yang dibuktikan dengan memberikan tanda kehadiran sesuai ketentuan melalui mesin absensi elektronik.
20.Me sin Absensi Elektronik adalah sistem absensi yang menggunakan perangkat elektrik baik melalui mesin sidik jari, wajah maupun ponsel. t J

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Disiplin Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan Disiplin Pegawai ASN;
b.menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pegawai ASN;
c.meningkatkan kinerja dan kualitas Pegawai ASN; dan
d.meningkatkan tanggung jawab Pegawai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.kewajiban dan larangan;
b.hukuman disiplin;
c.pejabat yang berwenang menghukum;
d.proses penjatuhan hukuman disiplin;
e.hari kerja dan jam kerja;
f.pemantauan kedisiplinan dan kehadiran kerja;
g.penghargaan (rewards);
h.pelanggaran dan sanksi; dan
1. 1.pengawasan dan pembinaan.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Setiap Pegawai ASN wajib:

a.menaati kewajiban; dan
b.menghindari larangan.

Pasal 6

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
b.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c.melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; ti J
d.menaati segala ketentuan peraturan perundang- undangan;
e.melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai ASN dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
f.menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan;
g.menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. 1.menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil; J. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
k.mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/ atau golongan;
1. 1.melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan negara;
m.melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n.masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
o.menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik- baiknya;
p.memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
q.menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

a.menyalahgunakan wewenang;
b.menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
c.menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
d.bekerja pada lembaga organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
e.bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK; f J
f.memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
g.melakukan pungutan di luar ketentuan;
h.melakukan kegiatan yang merugikan negara;
1. 1.bertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;
j.menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
k.menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/ atau pekerjaan;
1. 1.meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
m.melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
n.memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. 1.ikut kampanye;
2. 2.menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai ASN;
3. 3.sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Pegawai ASN lain;
4. 4.sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
5. 5.membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
6. 6.mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. 7.memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 8

Setiap Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 9

(1)Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
1. a.Hukuman Disiplin ringan;
2. b.Hukuman Disiplin sedang; dan
3. c.Hukuman Disiplin berat.
(2)Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan
3. c.pernyataan tidak puas secara tertulis.
(3)Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
2. b.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
3. c.pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 {dua belas) bulan.
(4)Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c, meliputi:
1. a.penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
2. b.pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
3. c.pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai ASN.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (19)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016