DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur perubahan beberapa ketentuan mengenai besarnya pembayaran insentif dan tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D8;sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia / / Nomor 6856); /; r
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
9.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 8);
11.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
13.Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 29);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 29), diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

1.Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.di bawah Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rp. l .000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.di atas Rp.2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
4. d.di atas Rp.7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 7.
(3)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

( 1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ a tau kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

(2)Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Ditetapkan di Palembang pada tanggal ll April 2023 GUBERNUR SUMATERA SELATAN~ If-- • .J,HERMAN DERU Diundangkan di Palembang pada tanggal 11 April 2023 J, SEKRETARIS DAERAH /vyPROVI~SI SUMATERA SELATAN, I ,,_.. <r- 1 JslA.SUPRIONO BERITA DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 10

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 14

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 14

Dasar hukum (21)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1959

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021