DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008

Nomor: 10
Tahun: 2008
Ditetapkan: 11 April 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 45 huruf d Peraturan Presiden tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tertib adrni- nistrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, perlu mene- tapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepe- gawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai- mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN MENJADI PEGAWAI NEGERISIPIL BADAN SAR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

(1)Sekretaris Jenderal Oepartemen Perhubungan rnembuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatan sampai dengan penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada organisasi yang baru.
(1)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialih- kan meniadl Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional.
(2)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008. Oalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di lingkungan Oepartemen Perhubungan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAOAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL 01 LlNGKUNGAN OEPARTEMEN PERHUBUNGAN MENJAOI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL. MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional; Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Pasal 7 Untuk tertib administrasi, Badan Kepegawaian Negara membuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

(1)Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
1. a.Menteri Perhubungan;
2. b.Kepala Badan SAR Nasional;
3. c.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. d.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
(2)Penyampaian keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekretaris Utama Badan SAR NasionaL Pasal 6
(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Depar- temen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai N egeri Sipil Badan SAR Nasional, d ibuat m enurut c ontoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(2)Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 5

(2)Dafiar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan Kepada Sekretaris Utama Badan SAR Nasional. EDY TOPO ASHARI ttd. KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2008 Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. c: : co OJ : : co c: .... :::l : CJ) .0 : :"0 :::l: c: s: : : :CJ) .... ""') <I.l : 0.. :: en .;;:; c: co co CJ) 1: .... E<I.l 0.. co .... CJ) :..:.:: ..:.:: 1: Zco <I.l ""') (/) co a. CJ) 0 « ::2: « z 0.. Z z ;2 a is z W 0.. I- Q::J zO::: ::J z ~~ Z« UJ~ ""')UJ ~ 1110 Tulislah satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan, misalnya Kepala Bagian Perencanaan. 109 Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, misalnya SLTA, D-III, S-1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi. 9 Tulislah pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya. 8 7 Tullslah jabatan strukturallfungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir, misal: Kepala Subdirektorat, Kepala Sub Bagian Umum, dan sebagainya. 6 Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, kalau Pria tulislah "P", kalau Wanita tulislah ·'W". 5 6 5 Tulislah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama. 44 Tulislah NIP yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama. 33 Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan. 1 Cukup Jelas Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan. 2 7 dan 8 2 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DILlNGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG AKAN DIALlHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL NIP .. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Pegawai Negeri Sipil : Nama NIP Tanggallahir Pendidikan Pangkat I gal. ruang I tmt Instansi terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional. Apablla dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan lnl, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri S ipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan kepada :

1.Menteri Perhubungan;
2.Kepala Badan SAR Nasional;
3.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
4.Kepala KPPN . MEMUTUSKAN : KETIGA KEDUA Menetapkan PERTAMA Mengingat a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Naslonal, maka Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di Iingkungan Departemen Perhubungan tersebut dalam keputusan ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional; b.bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara; 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007;
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008; Memperhatikan : Usul Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor tanggal . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR KEPAlA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 11 APRIL 2008 Menimbang I- 0::> zO:: ::> z :c« «0:: >-« :)~ ~ -co «~::;::: 0::: « w « <.9CX)C() 0- <.9 WOO W Z~~ ...il- Z ZZ-I 0::;::: Z ««::>- QI- « _I-IO::: ««« 0- 1--- 0-~t:5« ....J ~~ «~ W«O .....«- (!)« _I« ~<.9 .......... 5~ z::> «<.9 ZW .... «0::: o..w ---, Wo.. ~fu ....J (/)z 0- ~W «w ::>~o:::« Z:::2 ro c::~ a.:z t::: «ZI-Zo<.9 l.Uz ~ co ~ti:::2~ :::>« ,:,c, « Z (.)~ 0 CO 0 w«o« --, « o..COZI- CI):c 0 CO LU- = Il:.:;;t_l z « w _I z Q-« 0- « ~ <:OZ (L ",(IO W ::.r«- ~ a::: (..)_I(/) .0::: :::2 n:::W« ..J - I-Z (!):c « ~(!)O::: 1-:) ....J Cl)Z« Z«CI) «>-Z OZ« Q:««0 c:o<.9« z 00 _lZCO -::::>_I 9:c:oa::: CI)::::>- _ICI) 0:::0::- WWO:: {!)Q..W -c WZ<.9 ::;::: ZWW « -:2Z z « - s:Wc:( 1-3! (30:::« W«(9 o..fuw LLOo.. i=z «« ~<..9 :::2Z 0::> Z~ .(9 ~~ I-_I LL- «0 0

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan Pasal 45 huruf d Peraturan Presiden tersebut, antara lain dinyatakan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara mengatur penyelesaian administrasi pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk tertib adrni- nistrasi kepegawaian dan kelancaran pelaksanaannya, perlu mene- tapkan ketentuan pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepe- gawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai- mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DI LlNGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN MENJADI PEGAWAI NEGERISIPIL BADAN SAR NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

(1)Sekretaris Jenderal Oepartemen Perhubungan rnembuat daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang akan dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. Pasal 3 Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap menduduki dan melaksanakan tugas jabatan serta menerima tunjangan jabatan sampai dengan penataan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil pada organisasi yang baru.
(1)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialih- kan meniadl Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional.
(2)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(3)Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008. Oalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di lingkungan Oepartemen Perhubungan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1

Menetapkan

5.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional; Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

(1)Keputusan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada :
1. a.Menteri Perhubungan;
2. b.Kepala Badan SAR Nasional;
3. c.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
4. d.Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.
(2)Penyampaian keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekretaris Utama Badan SAR NasionaL Pasal 6
(1)Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Depar- temen Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi Pegawai N egeri Sipil Badan SAR Nasional, d ibuat m enurut c ontoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
(2)Keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 5

(2)Dafiar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan tembusannya disampaikan Kepada Sekretaris Utama Badan SAR Nasional. EDY TOPO ASHARI ttd. KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2008 Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. c: : co OJ : : co c: .... :::l : CJ) .0 : :"0 :::l: c: s: : : :CJ) .... ""') <I.l : 0.. :: en .;;:; c: co co CJ) 1: .... E<I.l 0.. co .... CJ) :..:.:: ..:.:: 1: Zco <I.l ""') (/) co a. CJ) 0 « ::2: « z 0.. Z z ;2 a is z W 0.. I- Q::J zO::: ::J z ~~ Z« UJ~ ""')UJ ~ 1110 Tulislah satuan unit organisasi Pegawai Negeri Sipil bekerja pada saat dialihkan, misalnya Kepala Bagian Perencanaan. 109 Tulislah pendidikan tertinggi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, misalnya SLTA, D-III, S-1 dan sebagainya secara benar sesuai dengan pendidikan terakhir yang telah dihargai oleh instansi. 9 Tulislah pangkat/golongan ruang gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tulislah tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya. 8 7 Tullslah jabatan strukturallfungsional dari Pegawai Negeri Sipil yang diduduki sekarang sesuai dengan SK jabatan terakhir, misal: Kepala Subdirektorat, Kepala Sub Bagian Umum, dan sebagainya. 6 Tulislah jenis kelamin dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, kalau Pria tulislah "P", kalau Wanita tulislah ·'W". 5 6 5 Tulislah tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama. 44 Tulislah NIP yang bersangkutan dengan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama. 33 Tulislah nama yang lengkap dan benar sesuai dengan SK pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil yang akan dialihkan. 1 Cukup Jelas Tulislah nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan sesuai dengan wilayah pembayaran gaji yang bersangkutan. 2 7 dan 8 2 PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SEARCH AND RESCUE NASIONAL DILlNGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN YANG AKAN DIALlHKAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN SAR NASIONAL NIP .. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal A.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Pegawai Negeri Sipil : Nama NIP Tanggallahir Pendidikan Pangkat I gal. ruang I tmt Instansi terhitung mulai tanggal 1 Juni 2008 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional. Apablla dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan lnl, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri S ipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan disampaikan kepada :

1.Menteri Perhubungan;
2.Kepala Badan SAR Nasional;
3.Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN;
4.Kepala KPPN . MEMUTUSKAN : KETIGA KEDUA Menetapkan PERTAMA Mengingat a.bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 huruf c dan huruf d Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Naslonal, maka Pegawai Negeri Sipil Badan Search And Rescue Nasional di Iingkungan Departemen Perhubungan tersebut dalam keputusan ini dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan SAR Nasional; b.bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pengalihan Pegawai Negeri Sipil tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara; 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
3.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007;
4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008; Memperhatikan : Usul Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan Nomor tanggal . KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR KEPAlA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : 10 TAHUN 2008 TANGGAL : 11 APRIL 2008 Menimbang I- 0::> zO:: ::> z :c« «0:: >-« :)~ ~ -co «~::;::: 0::: « w « <.9CX)C() 0- <.9 WOO W Z~~ ...il- Z ZZ-I 0::;::: Z ««::>- QI- « _I-IO::: ««« 0- 1--- 0-~t:5« ....J ~~ «~ W«O .....«- (!)« _I« ~<.9 .......... 5~ z::> «<.9 ZW .... «0::: o..w ---, Wo.. ~fu ....J (/)z 0- ~W «w ::>~o:::« Z:::2 ro c::~ a.:z t::: «ZI-Zo<.9 l.Uz ~ co ~ti:::2~ :::>« ,:,c, « Z (.)~ 0 CO 0 w«o« --, « o..COZI- CI):c 0 CO LU- = Il:.:;;t_l z « w _I z Q-« 0- « ~ <:OZ (L ",(IO W ::.r«- ~ a::: (..)_I(/) .0::: :::2 n:::W« ..J - I-Z (!):c « ~(!)O::: 1-:) ....J Cl)Z« Z«CI) «>-Z OZ« Q:««0 c:o<.9« z 00 _lZCO -::::>_I 9:c:oa::: CI)::::>- _ICI) 0:::0::- WWO:: {!)Q..W -c WZ<.9 ::;::: ZWW « -:2Z z « - s:Wc:( 1-3! (30:::« W«(9 o..fuw LLOo.. i=z «« ~<..9 :::2Z 0::> Z~ .(9 ~~ I-_I LL- «0 0

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2008

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 5

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 5

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005