DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk upaya Pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi perlu dibuat peraturan mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Kependudukan dan www.peraturan.go.id 2017, No.653 Keluarga Berencana Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322); www.peraturan.go.id 2017, No.653
6.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7.Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh www.peraturan.go.id 2017, No.653 Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan fungsi pengendalian gratifikasi.
3.Aparatur Sipil Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat ASN BKKBN adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya di lingkungan BKKBN, termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan (diperbantukan atau dipekerjakan) pada organisasi atau instansi lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pelapor adalah ASN BKKBN yang menyampaikan laporan atas penolakan, penerimaan, pemberian gratifikasi.
5.Benturan Kepentingan adalah situasi dimana ASN BKKBN memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
6.Pihak yang Mempunyai Benturan Kepentingan adalah pihak lain yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan BKKBN, memiliki kepentingan terhadap kebijakan BKKBN, atau dapat terkait dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap satu kebijakan BKKBN.
7.Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar BKKBN yang berinteraksi dan bekerjasama dengan BKKBN termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, agen.
8.Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk persyaratan atau nilai, untuk semua peserta, tamu, undangan, pegawai, nasabah, atau konsumen.
9.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi ASN BKKBN yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi www.peraturan.go.id 2017, No.653 serta jabatannya.
10.Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang memiliki tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BKKBN dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan gratifikasi dengan tujuan :

a.tumbuhnya kesadaran pelaporan gratifikasi bagi para ASN BKKBN yang rawan potensi adanya gratifikasi dalam pelaksanaan tugas; dan
b.terciptanya lingkungan kerja yang kondusif yang bersih dari praktik gratifikasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

a.kewajiban ASN BKKBN;
b.jenis Gratifikasi;
c.UPG;
d.tata cara pelaporan Gratifikasi;
e.penanganan laporan Gratifikasi dan pelaporan hasil penanganan;
f.penetapan status barang Gratifikasi;
g.penyerahan barang Gratifikasi; dan
h.perlindungan dan sanksi. www.peraturan.go.id 2017, No.653

BAB III

KEWAJIBAN ASN BKKBN

Pasal 4

(1)ASN BKKBN memiliki kewajiban untuk:
1. a.menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;
2. b.melaporkan penolakan Gratifikasi kepada UPG; dan
3. c.melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG atau secara langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
(2)Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Gratifikasi yang memenuhi kondisi sebagai berikut:
1. a.Gratifikasi tidak diterima secara langsung ;
2. b.pemberi Gratifikasi tidak diketahui; dan
3. c.penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima; dan/atau
4. d.terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yang antara lain dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain.

BAB IV

JENIS GRATIFIKASI

Pasal 5

Gratifikasi yang diterima oleh ASN BKKBN dikategorikan menjadi :

a.Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
b.Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. www.peraturan.go.id 2017, No.653

Pasal 6

(1)Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
1. a.Gratifikasi yang diterima oleh ASN BKKBN, yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan; dan
2. b.Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang memiliki benturan kepentingan.
(2)Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
1. a.Gratifikasi yang terkait dengan kedinasan:
  1. 1.cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis; dan
  2. 2.kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
2. b.Gratifikasi yang tidak terkait dengan kedinasan, meliputi :
  1. 1.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan;
  2. 2.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
  3. 3.pemberian terkait dengan musibah atau www.peraturan.go.id 2017, No.653 bencana yang dialami oleh pegawai negeri/penyelenggara negara atau bapak/ ibu/ mertua/suami/istri/anak dari pegawai negeri/ penyelenggara negara dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
  4. 4.pemberian sesama pegawai negeri/penyelenggara negara dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
  5. 5.pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentu setara uang (cek, bilyet, giro saham, deposito, voucher, pulsa dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam satu tahun dari pemberi yang sama;
  6. 6.hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
  7. 7.hidangan atau sajian yang berlaku umum;
  8. 8.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
  9. 9.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
  10. 10.kompensasi atau penghasilan atas pekerjaan di luar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari penerima Gratifikasi; www.peraturan.go.id 2017, No.653
  11. 11.manfaat dari bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum; dan
  12. 12.seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum, termasuk bentu-bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum, seperti pin, kalender, mug, payung, kaos dan topi;
3. c.terhadap penerimaan Gratifikasi berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, pihak-pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada UPG disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi berupa laporan rekapitulasinya.

BAB V

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

Pasal 7

(1)Untuk menunjang pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan BKKBN dibentuk UPG.
(2)Pembentukan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. www.peraturan.go.id 2017, No.653

Pasal 8

(1)Organisasi UPG terdiri atas:
1. a.Pembina;
2. b.Pengarah;
3. c.Ketua;
4. d.Wakil Ketua I, II, dan III
5. e.Sekretaris; dan
6. f.Anggota.
(2)Anggota dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur BKKBN dan Perwakilan BKKBN Provinsi yang terdiri atas:
1. a.perwakilan dari Sekretariat Utama, Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN; dan
2. b.Kasubag Administrasi Pengawasan (Adminwas) pada Perwakilan BKKBN Provinsi tipe A dan Kasubag Hukum dan Kepegawaian pada Perwakilan BKKBN Provinsi tipe B di seluruh Indonesia.

Pasal 9

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

a.menerima laporan Gratifikasi dari pegawai yang telah dilengkapi dengan dokumen terkait;
b.menelaah laporan Gratifikasi dan memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh UPG atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
c.memfasilitasi pelaporan terhadap penerimaan hadiah www.peraturan.go.id 2017, No.653 atau cinderamata dan/atau hiburan dari pihak ketiga atau pegawai, terkait dengan acara pernikahan, khitanan, kelahiran;
d.meneruskan laporan Gratifikasi yang menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapat penetapan status dari penerimaan atau pemberian Gratifikasi yang dianggap suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
e.menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi atas penetapan status Gratifikasi;
f.melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memproses laporan penerimaan Gratifikasi dari ASN BKKBN;
g.menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan Gratifikasi;
h.melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas pengendalian Gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi;
i.memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan; dan
j.mensosialisasikan dan mempublikasikan penyelenggaraan Gratifikasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 145 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 145 Tahun 2015