Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009
- Nomor
- 13
- Tahun
- 2009
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
K£PALA BADAN KOOROINASI PENANAMAN MODAL, DENGAN RAH.MATTUHAN YANG MAHA ESA Tl:NTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGu'-'DALIAN PEu\KSANAi\N' PENANAMA!'I MODAL PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAM.MII MODAi. NOMOR 13 TAHUN 2009 _, SAUNAN w - . . KEPAL\ BADA1'l KOORDINASI PENANAMAN MODAL
.. -2·
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
Pasal I llAB I KETENrUAl"I UMUM
Menetapkan : PER.ATURAN KEPALA BADru"I KOORDlNASl P£NANAMAN MODAL TENTA!"IG PEOOMAN DAN TATA CAR.A PENGENOALIAN l'EtAKSANAAN PF.NANA,\1AN MODAL. MUvlUTUSKAN:
Tahun 200!1 tentang 'Iala Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pinnt di Bidang Pcnanaman Modal;
Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanamnn Modal;
I 7. Betita Acara Pemeriksaan proyek, yang selonjulnya disingkat DAP, adalah laporan hasil perneriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegi,11:111 penanaman modal dalam rangka pemberian fasililas fiskal penunnman modal, pcngenaan dan pembatalan sanksi, serta keperluan pen..~~mtnlian pelaksanaan lainnya.
·4·
Setiap penanam modal berhak mendapatkan
BAD 111 HAK, KJ:WA]IDAN, DAN TANGGUNG JA WAB PENANAl\1 MODAL Pasal :~ (I) Maksud pengendalian pclaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pcmantauan, pembinann, clan pengawasan tcrhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban, clan . tanggungjawab penanam modal.
BABll MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN
Pcmantauan, pernbinaan, dan pengawasan penanaman modal dilakukan dengan earn
BAB IV TATA CARA t•t:NGENDALIAN Pt:LAKSANAAN Pt:NANAMAN MODAL Seliap penanam modal bertanggung jawab
BAB IV
Setiap penanam modal bcrkewajiban
b, POPPM terhadap pembinaan Penanaman Modal yang tidak dapal dilaksanakan oleh kabupaten/kota;
(Z). PDKP/1·1 dulam mclakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
Pemantauan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan olch BKPM, POPPM, atau POKPM sesuai dengan kcwenangannya dalam melakukan Pcndaftaran Penanaman Modal dan/atau Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanarnan Modal dan 11.in Usaha. PasaJ 7
I. 2. penyuluJU111 pelaksanaan ketentuan penanamnn modal· ' pcm~rian kcnsultasi dan bimbingan pelaksnnaan penannman modal scsuai dengan ketentuan perizinan yang tclah diperoleh; S. bantuan den fasilitasi penyelcsalnn masalah/hambaum yang dihadapi pcnanam modal dalam mcrealisasikan kegialan penanaman modalnya.
• .7.
(1). Pengawasan di lokasi proyek sebagnimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
{l) Kepaln BKPM dapat melimpahkan wewcnangnya kepada Gubernur alas pemantauan kegiaran penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemcrintah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 7.
b, adanya permintaan dari perusahaan atau pcmerintah daernh atau instnnsi terkait;
.._. .g. ~- Perusahaan ... CI) Perusahaan yang telah mendapat Pendaftarnn Penanaman Modal dnn/atau Izin Prinsip Pcnanaman Modal dan/atau Persetujuan Penanaman Modal atnu lzin Usaha, wajib mcnyampaikan LKPM secara berkala sebagaimann dimaksud dalam Pasal 4 hurur e yang disarnpaikan kcpada BKPM, POPPM, rum PDKPM dcngan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tereantum pada Lampirnn m.
a, perusahaan yang masih dalam tahap pembangunan/konstruksi wajib mcnyampaikan LKPM dengan I'eriode Lapomn Semester I (1 janunri s.d. 30 Juni) clan Semester 11 ( I Juli s.d. 31 Dcsember); b, laporan Semester I disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun YaJ18 bersangkutnn dan Laporau Semester ll paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikulnya; c, perusahaan yang telah memiliki lzin Usaha wajib menyampaikan LKPM I (satu) tahun sekali dengan Periode Lapomn 1 J.i111U11i s.d. 31 Desernber dan penyampaiannya dilaksanakan paling larnbat pada akhir bulan januari tahun berikutnyn.
BADY LAPORAN KEGIATA1"1 PENANAMAN MODAL
.9. l'.isal t 4 ... (S) Perusahaan yang memiliki I (satu) Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman ModaV Persetujuan Penanaman Modal atau lzin Usaha, yang kegiatan penanaman modalnya Iebih dari I (sntu) kabupatcn/kota dalam l (satu) provinsi wajib menyampaikan LKPM kepada provinsi dan kabupateu/kota secara terpisah.
(Ii) Kantor penvakilan perusahaan asing wajib menyampaikan laporan kegiaurnnya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan fonuulir Iapornn scbagaimana tereantum p.,ctn Lampiran IV.
UAD VJ ...
(•I) Lapomn kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), clan ayal (3) disampaikan dengan mcnggunakau format Japomn sebaguimana tcrcanlum padn Lampiran VJ.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan