DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur tentang tata cara pelaporan dan penerimaan gratifikasi. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Pelaporan dapat dilakukan dengan disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi, disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau melalui pos, e-mail, atau website KPK (online). penanganan laporan dan penetapan status gratifikasi. Setelah menerima Laporan GratifikasiKPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur secara rinci mengenai pedoman pelaporan dan penetapan status Gratifikasi yang dilaporkan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
c.bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations 2014, No.2101 2 Convention Against Corruption, 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu melakukan penyesuaian dengan memasukkan ketentuan tentang Pejabat Publik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran 2014, No.2101 3 Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2.Pimpinan KPK yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3.Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4.Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima Gratifikasi.
5.Pegawai Negeri adalah meliputi:

a.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
b.pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- 2014, No.2101 4 Undang Hukum Pidana;
c.orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d.orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e.orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
1. 6.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. 7.Pejabat Publik adalah meliputi:
a.setiap orang yang menjalankan jabatan legislatif, yudikatif, atau eksekutif yang ditunjuk atau dipilih secara tetap atau sementara, dibayar atau tidak dibayar;
b.setiap orang yang menjalankan fungsi publik dan menduduki jabatan tertentu pada suatu badan publik atau perusahaan publik atau suatu korporasi yang melakukan pelayanan publik; atau
c.setiap orang yang ditetapkan sebagai pejabat publik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. 8.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. 9.Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
3. 10.Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.
4. 11.Unit Pengendali Gratifikasi yang selanjutnya disebut UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pimpinan suatu instansi untuk melakukan fungsi pengendalian Gratifikasi. 2014, No.2101 5

BAB II

TATA CARA PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Pasal 2

(1)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan setiap penerimaan Gratifikasi kepada KPK apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi diterima oleh Penerima Gratifikasi dengan mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi.

Pasal 3

(1)Penyampaian Formulir Pelaporan Gratifikasi dilakukan dengan cara:
1. a.disampaikan secara langsung ke kantor KPK oleh Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari Penerima Gratifikasi;
2. b.disampaikan melalui UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinas dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Gratifikasi; atau
3. c.melalui pos, e-mail, atau website KPK (online).
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlampaui maka Penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya secara langsung ke kantor KPK atau mengirimkannya melalui pos, email, atau website KPK (online).
(3)Formulir Pelaporan Gratifikasi dapat diperoleh di:
1. a.Kantor KPK;
2. b.Sekretariat UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Pimpinan instansi tempat Penerima Gratifikasi berdinas; dan
3. c.website KPK.
(4)Penerima Gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa secara tertulis, menyampaikan Formulir Pelaporan Gratifikasi yang telah diisi lengkap dan ditandatangani kepada KPK melalui cara penyampaian sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
(5)UPG atau Tim/Satuan Tugas yang ditunjuk wajib meneruskan Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada KPK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak 2014, No.2101 6 Laporan Gratifikasi diterima oleh UPG atau Tim/Satuan Tugas.

Pasal 4

Atas pertimbangan KPK, Laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti apabila penerimaan Gratifikasi tersebut:

a.diketahui sedang dilakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana korupsi;
b.dilaporkan kepada KPK lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasi tersebut diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
c.tidak dilaporkan secara lengkap; atau
d.dilaporkan kepada KPK oleh Penerima Gratifikasi karena adanya temuan dari pengawas internal di instansi tempat Penerima Gratifikasi bertugas.

BAB III

PENANGANAN LAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pasal 5

Setelah menerima Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), KPK melakukan penanganan Laporan Gratifikasi yang meliputi:

a.verifikasi atas kelengkapan Laporan Gratifikasi;
b.permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
c.analisis atas Laporan penerimaan Gratifikasi; dan
d.penetapan status kepemilikan Gratifikasi.

Pasal 6

(1)Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan untuk memeriksa kelengkapan informasi yang termuat dalam Laporan Gratifikasi.
(2)Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila paling kurang memuat informasi sebagai berikut:
1. a.nama dan alamat lengkap Penerima dan Pemberi Gratifikasi;
2. b.jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
3. c.tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
4. d.uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan
5. e.nilai Gratifikasi yang diterima. 2014, No.2101 7
(3)Apabila Laporan Gratifikasi dinyatakan tidak lengkap maka KPK akan memberitahukan kepada Penerima Gratifikasi untuk melengkapi Laporan Gratifikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Gratifikasi diterima.
(4)Apabila Penerima Gratifikasi tidak melengkapi informasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka KPK dapat tidak menindaklanjuti penanganan Laporan Gratifikasi.

Pasal 7

(1)Permintaan data dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan apabila KPK memerlukan tambahan informasi dari pihak terkait lainnya.
(2)Permintaan data dan keterangan disampaikan secara tertulis oleh KPK kepada pihak terkait melalui sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
(3)Keterangan yang disampaikan oleh pihak terkait dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan keterangan.

Pasal 8

(1)Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan untuk menelaah informasi yang diperoleh guna menentukan status kepemilikan Gratifikasi.
(2)Analisis Laporan Gratifikasi dilakukan dengan berlandaskan pada informasi yang diperoleh dari Laporan Gratifikasi, berita acara, dan/atau informasi lain yang relevan.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan analisis Laporan Gratifikasi, KPK berwenang melakukan koreksi atas nilai Gratifikasi yang disampaikan oleh Penerima Gratifikasi.
(2)Koreksi atas nilai Gratifikasi didasarkan pada harga pasar.
(3)Dalam hal harga pasar tidak diketahui, KPK dapat meminta pejabat atau lembaga lain yang berwenang untuk melakukan penilaian.

Pasal 10

(1)Penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Laporan Gratifikasi diterima oleh Direktorat Gratifikasi KPK secara lengkap.
(2)Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan dengan Keputusan 2014, No.2101 8 Pimpinan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2006

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015