DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melarang penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk gratifikasi dan menerima imbalan dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah www.peraturan.go.id 2018, No. 894 diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri baru;
d.bahwa untuk menentukan gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan perlu adanya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor www.peraturan.go.id 2018, No. 894 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. www.peraturan.go.id 2018, No. 894

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai Kemen PPPA adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan, diperbantukan, atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pihak Lain adalah pihak eksternal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun instansi yang berbadan hukum atau nonbadan hukum.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi.
6.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai Kemen PPPA yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya. www.peraturan.go.id 2018, No. 894
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA dimaksudkan sebagai acuan bagi Pegawai Kemen PPPA dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan penetapan status Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA.

BAB II

GRATIFIKASI

Pasal 3

Setiap Pegawai Kemen PPPA:

a.wajib melaporkan bila mengetahui adanya Gratifikasi;
b.wajib menolak Gratifikasi;
c.wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi; atau
d.tidak wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi.

Pasal 4

Wajib melaporkan bila mengetahui adanya Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan melalui Whistle Blowing System sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 5

(1)Wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam hal berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai Kemen PPPA.
(2)Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.peraturan.go.id 2018, No. 894
1. a.pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. b.tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. c.tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. d.pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah;
5. e.proses penerimaan, promosi, dan mutasi Pegawai Kemen PPPA;
6. f.proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. g.adanya perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan Pihak Lain;
8. h.pengadaan barang dan jasa dalam bentuk ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses;
9. i.hadiah, oleh-oleh, atau souvenir yang diterima Pegawai Kemen PPPA selama kunjungan Kedinasan;
10. j.fasilitas transportasi, hiburan, wisata, dan voucher yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
11. k.jamuan makan yang tidak berlaku umum;
12. l.upaya untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
13. m.pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;
14. n.hadiah atau parsel yang diterima Pegawai Kemen PPPA pada hari raya keagamaan yang terkait dengan Kedinasan;
15. o.pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi yang tidak wajar;
16. p.pemberian honor dalam kegiatan fiktif;
17. q.pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari Pihak Lain untuk menarik perhatian atasan; atau www.peraturan.go.id 2018, No. 894
18. r.pemberian fasilitas hiburan/wisata yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Kedinasan.

Pasal 6

(1)Wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam hal:
1. a.tidak dapat ditolak; atau
2. b.kondisi tertentu.
(2)Tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
1. a.dapat merusak hubungan baik antar institusi, membahayakan diri dan karier Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi, atau ada ancaman;
2. b.Gratifikasi tidak diterima secara langsung; dan
3. c.pemberi Gratifikasi tidak diketahui.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga yang memiliki konflik kepentingan;
2. b.penerimaan uang/barang oleh Pegawai Kemen PPPA dalam suatu kegiatan antara lain pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/ istri, atau anak Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. d.pemberian sesama Pegawai Kemen PPPA dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang antara lain cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, atau pulsa yang www.peraturan.go.id 2018, No. 894 melebihi nilai yang setara dengan uang melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian yang sama per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
5. e.pemberian sesama Pegawai Kemen PPPA atau Pihak Lain tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pemberi yang sama.

Pasal 7

Tidak wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a.pemberian yang diberlakukan sama dalam hal bentuk, jenis, persyaratan, atau nilai untuk semua Pegawai Kemen PPPA yang memenuhi nilai kewajaran dan nilai kepatutan;
b.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
c.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
e.pemberian sesama Pegawai Kemen PPPA dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun www.peraturan.go.id 2018, No. 894 yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f.pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pemberi yang sama;
g.hidangan atau sajian yang memenuhi nilai kewajaran dan nilai kepatutan;
h.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaran, perlombaan atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
i.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang memenuhi nilai kewajaran dan nilai kepatutan;
j.manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai Kemen PPPA;
k.seminar kit berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan;
l.penerimaan hadiah atau tunjangan dalam bentuk apapun yang kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja dan diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.kompensasi atas profesi di luar Kedinasan dan tidak memiliki konflik kepentingan;
n.fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh Pegawai Kemen PPPA;
o.plakat, goody bag dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh Pegawai Kemen PPPA; www.peraturan.go.id 2018, No. 894
p.hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga lain; atau
q.penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pegawai Kemen PPPA.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 8

(1)Setiap Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan adanya Gratifikasi.
(2)Pegawai yang menerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada:
1. a.UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi; atau
2. b.KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.
(3)Laporan kepada UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laporan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
1. a.melalui aplikasi Gratifikasi Online yang dapat diakses melalui website Kemen PPPA; atau
2. b.melaporkan langsung ke KPK.

Pasal 9

UPG setelah menerima laporan adanya Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan:

a.verifikasi atas kelengkapan laporan Gratifikasi;
b.permintaan data dan keterangan lebih lanjut;
c.analisis atas penerimaan Gratifikasi; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 894
d.menetapkan status kepemilikan Gratifikasi.

Pasal 10

Dalam hal Gratifikasi termasuk yang wajib dilaporkan atau wajib ditolak maka UPG melaporkan Gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme melarang penyelenggara negara untuk melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, termasuk gratifikasi dan menerima imbalan dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak belum menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sebagaimana telah www.peraturan.go.id 2018, No. 894 diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi sehingga perlu diganti dengan Peraturan Menteri baru;
d.bahwa untuk menentukan gratifikasi yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan perlu adanya pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor www.peraturan.go.id 2018, No. 894 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. www.peraturan.go.id 2018, No. 894

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat/diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2.Pegawai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai Kemen PPPA adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan penyelenggara negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya, termasuk pegawai yang ditugaskan, diperbantukan, atau dipekerjakan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Pihak Lain adalah pihak eksternal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, baik orang perseorangan, kelompok, maupun instansi yang berbadan hukum atau nonbadan hukum.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana program pengendalian Gratifikasi.
6.Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai Kemen PPPA yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya. www.peraturan.go.id 2018, No. 894
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA dimaksudkan sebagai acuan bagi Pegawai Kemen PPPA dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan penetapan status Gratifikasi di lingkungan Kemen PPPA.

BAB II

GRATIFIKASI

Pasal 3

Setiap Pegawai Kemen PPPA:

a.wajib melaporkan bila mengetahui adanya Gratifikasi;
b.wajib menolak Gratifikasi;
c.wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi; atau
d.tidak wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi.

Pasal 4

Pasal 5

(1)Wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam hal berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai Kemen PPPA.
(2)Berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Pegawai Kemen PPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: www.peraturan.go.id 2018, No. 894
1. a.pemberian layanan pada masyarakat di luar penerimaan yang sah;
2. b.tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
3. c.tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring, dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
4. d.pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah;
5. e.proses penerimaan, promosi, dan mutasi Pegawai Kemen PPPA;
6. f.proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan Pihak Lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
7. g.adanya perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan Pihak Lain;
8. h.pengadaan barang dan jasa dalam bentuk ungkapan terima kasih sebelum, selama, atau setelah proses;
9. i.hadiah, oleh-oleh, atau souvenir yang diterima Pegawai Kemen PPPA selama kunjungan Kedinasan;
10. j.fasilitas transportasi, hiburan, wisata, dan voucher yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban;
11. k.jamuan makan yang tidak berlaku umum;
12. l.upaya untuk mempengaruhi kebijakan/keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
13. m.pelaksanaan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban/tugas;
14. n.hadiah atau parsel yang diterima Pegawai Kemen PPPA pada hari raya keagamaan yang terkait dengan Kedinasan;
15. o.pemberian honor atau insentif lainnya dalam jumlah atau frekuensi yang tidak wajar;
16. p.pemberian honor dalam kegiatan fiktif;
17. q.pemberian bantuan dalam bentuk uang, setara uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari Pihak Lain untuk menarik perhatian atasan; atau www.peraturan.go.id 2018, No. 894
18. r.pemberian fasilitas hiburan/wisata yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Kedinasan.

Pasal 6

(1)Wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam hal:
1. a.tidak dapat ditolak; atau
2. b.kondisi tertentu.
(2)Tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena:
1. a.dapat merusak hubungan baik antar institusi, membahayakan diri dan karier Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi, atau ada ancaman;
2. b.Gratifikasi tidak diterima secara langsung; dan
3. c.pemberi Gratifikasi tidak diketahui.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.pemberian karena hubungan keluarga yang memiliki konflik kepentingan;
2. b.penerimaan uang/barang oleh Pegawai Kemen PPPA dalam suatu kegiatan antara lain pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi atau upacara/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
3. c.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/ istri, atau anak Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi yang melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. d.pemberian sesama Pegawai Kemen PPPA dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun dalam bentuk uang atau tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang antara lain cek, bilyet, giro, saham, deposito, voucher, atau pulsa yang www.peraturan.go.id 2018, No. 894 melebihi nilai yang setara dengan uang melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian yang sama per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun; atau
5. e.pemberian sesama Pegawai Kemen PPPA atau Pihak Lain tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pemberi yang sama.

Pasal 7

Tidak wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a.pemberian yang diberlakukan sama dalam hal bentuk, jenis, persyaratan, atau nilai untuk semua Pegawai Kemen PPPA yang memenuhi nilai kewajaran dan nilai kepatutan;
b.pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
c.hadiah (tanda kasih) dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitan, dan potong gigi atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
d.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
e.pemberian sesama Pegawai Kemen PPPA dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, atau ulang tahun www.peraturan.go.id 2018, No. 894 yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
f.pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pemberi yang sama;
g.hidangan atau sajian yang memenuhi nilai kewajaran dan nilai kepatutan;
h.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaran, perlombaan atau kompetisi tidak terkait Kedinasan;
i.keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang memenuhi nilai kewajaran dan nilai kepatutan;
j.manfaat bagi seluruh peserta koperasi Pegawai Kemen PPPA;
k.seminar kit berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi Kedinasan;
l.penerimaan hadiah atau tunjangan dalam bentuk apapun yang kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja dan diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
m.kompensasi atas profesi di luar Kedinasan dan tidak memiliki konflik kepentingan;
n.fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cinderamata yang diterima oleh Pegawai Kemen PPPA;
o.plakat, goody bag dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan yang diterima oleh Pegawai Kemen PPPA; www.peraturan.go.id 2018, No. 894
p.hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga lain; atau
q.penerimaan honor, insentif baik dalam bentuk uang maupun setara uang, sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas sebagai pembicara, narasumber, konsultan dan fungsi serupa lainnya yang diterima oleh Pegawai Kemen PPPA.

BAB III

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 8

(1)Setiap Pegawai Kemen PPPA yang menerima Gratifikasi wajib melaporkan adanya Gratifikasi.
(2)Pegawai yang menerima Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada:
1. a.UPG paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi; atau
2. b.KPK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.
(3)Laporan kepada UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir laporan Gratifikasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laporan kepada KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
1. a.melalui aplikasi Gratifikasi Online yang dapat diakses melalui website Kemen PPPA; atau
2. b.melaporkan langsung ke KPK.

Pasal 9

UPG setelah menerima laporan adanya Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) melakukan:

a.verifikasi atas kelengkapan laporan Gratifikasi;
b.permintaan data dan keterangan lebih lanjut;
c.analisis atas penerimaan Gratifikasi; dan www.peraturan.go.id 2018, No. 894
d.menetapkan status kepemilikan Gratifikasi.

Pasal 10

Dalam hal Gratifikasi termasuk yang wajib dilaporkan atau wajib ditolak maka UPG melaporkan Gratifikasi kepada KPK untuk ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan diterima.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015