DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) yang telah beberapa kali diubah dengan:

a.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975); dan
b.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 2.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)KPU Provinsi membentuk kelompok kerja terkait Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(3)Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris; dan
6. f.anggota.
(4)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan membantu KPU dalam penyelesaian sengketa seleksi.
(5)Anggota KPU Provinsi yang mencalonkan kembali sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dilarang masuk dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses dan tahapan Seleksi, kelompok kerja wajib segera melaporkan kepada KPU.

3.Di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) dan Pasal 21 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat

(13), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis.
(2)Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
(3)Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.Bhineka Tunggal Ika;
5. e.ketatanegaraan;
6. f.kepemiluan;
7. g.kepartaian; dan
8. h.lembaga Penyelenggara Pemilu.
(4)Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
(5)Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan melalui metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.
(6)Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
1. a.paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
2. b.paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
(6a)Calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a wajib memenuhi nilai dengan ambang batas (passing grade) paling rendah 60 (enam puluh).
(6b)Tim Seleksi menetapkan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi.
(7)Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
(9)Pengumuman hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(10)Tim Seleksi mengumumkan hasil tes tertulis seluruh peserta yang mengikuti tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis.
(11)Dalam hal jumlah calon anggota KPU Provinsi yang memenuhi nilai ambang batas untuk tes tertulis tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi membuka kembali pendaftaran calon anggota KPU Provinsi.
(12)Calon anggota KPU Provinsi yang sudah mengikuti tes tertulis dan dinyatakan lulus, dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
(13)Dalam hal tidak terdapat calon anggota KPU Provinsi perempuan yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi, calon anggota KPU Provinsi perempuan yang tidak memenuhi ambang batas yang memiliki nilai tertinggi dinyatakan lulus tes tertulis.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(8), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) mengikuti tes psikologi.
(2)Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
(3)Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tes tertulis;
2. b.wawancara; dan
3. c.dinamika kelompok.
(4)Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur:
1. a.integritas;
2. b.kepribadian;
3. c.sikap kerja;
4. d.kepemimpinan; dan
5. e.intelegensia.
(5)Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:
1. a.paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
2. b.paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
(5a)Calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan.
(5b)Calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan, dan dapat dipertimbangkan.
(6)Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(8)Dalam hal jumlah calon anggota yang lulus tes psikologi kurang dari 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan, Tim Seleksi hanya menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi untuk melanjutkan ke tahapan tes kesehatan.

5.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh pihak ketiga.
(2)Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim Seleksi dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada pihak ketiga terkait dengan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6.Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan.
(2)Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
(3)Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasmani;
2. b.rohani; dan
3. c.narkoba.
(4)Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pihak ketiga.
(5)Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)KPU dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada pihak ketiga terkait dengan kesimpulan hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan hasil tes kesehatan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

7.Ketentuan ayat (5) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), selanjutnya mengikuti tes wawancara.
(2)Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan.
(3)Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Negara Kesaturan Republik Indonesia;
4. d.Bhinneka Tunggal Ika;
5. e.kepemiluan;
6. f.ketatanegaraan;
7. g.kepartaian; dan
8. h.lembaga Penyelenggara Pemilu.
(4)Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.
(5)Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
(5a)Dalam hal calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang telah lulus seluruh tahapan seleksi.
(6)Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(7)Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
(8)Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; dan
2. b.penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.
(2)Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan daftar hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota.
(3)Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota.
(4)Dalam hal Tim Seleksi telah menyampaikan hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU menemukan adanya calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus tahapan seleksi sebelumnya, KPU mengganti calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan peringkat dibawahnya berdasarkan hasil tes wawancara.

9.Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) Pasal 28 diubah, dan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi.
(1a)Masukan dan tanggapan yang diterima oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan klarifikasi pada saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)KPU dapat menugaskan kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dam Wakil Wali Kota.
(3)KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilengkapi hasil penilaian kepada KPU.
(4)Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu kebersamaan.
(5)Dalam hal telah dilaksanakannya Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada salah 1 (satu) tahapan, KPU dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dimaksud dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun berdasarkan peringkat, kecuali uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak disusun berdasarkan peringkat.
(1a)Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai salah satu dasar KPU dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota.
(2)KPU menetapkan dalam rapat pleno, nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas.
(3)Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(4)Hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diumumkan melalui media massa dan laman KPU.

11.Ketentuan Pasal 36 ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Apabila Tim Seleksi tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi yang telah ditentukan, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
(2)Apabila terdapat hal yang mengakibatkan Tim Seleksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
(3)Dalam hal terdapat laporan dari masyarakat atau temuan hasil pengawasan KPU terkait dengan pelanggaran pelaksanaan Seleksi, KPU membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Tim Seleksi dan pihak-pihak yang terkait dalam proses Seleksi.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, terbukti pelaksanaan Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU dapat menghentikan tahapan Seleksi, dan selanjutnya:
1. a.memberhentikan Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran dan membentuk Tim Seleksi baru; atau
2. b.memperpanjang masa tugas Tim Seleksi untuk melakukan koreksi.
(5)Tim Seleksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a bertugas melanjutkan proses Seleksi atau mengulang proses Seleksi.
(6)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon anggota KPU Provinsi yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pada tahapan seleksi, dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
(7)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU dapat mengubah jadwal pelaksanaan seleksi.

12.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA. Pasal I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) yang telah beberapa kali diubah dengan:

a.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975); dan
b.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1116), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 2.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)KPU Provinsi membentuk kelompok kerja terkait Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
(2)Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
(3)Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.pengarah;
2. b.penanggung jawab;
3. c.ketua;
4. d.wakil ketua;
5. e.sekretaris; dan
6. f.anggota.
(4)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan membantu KPU dalam penyelesaian sengketa seleksi.
(5)Anggota KPU Provinsi yang mencalonkan kembali sebagai calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dilarang masuk dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Apabila ditemukan adanya pelanggaran dalam proses dan tahapan Seleksi, kelompok kerja wajib segera melaporkan kepada KPU.

3.Di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (6a) dan ayat (6b) dan Pasal 21 ditambahkan 4 (empat) ayat yakni ayat (10), ayat (11), ayat (12), dan ayat

(13), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah lulus Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) selanjutnya mengikuti tes tertulis.
(2)Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah hasil pengumuman hasil Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
(3)Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. d.Bhineka Tunggal Ika;
5. e.ketatanegaraan;
6. f.kepemiluan;
7. g.kepartaian; dan
8. h.lembaga Penyelenggara Pemilu.
(4)Tes tertulis dilaksanakan dengan menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
(5)Dalam hal di wilayah daerah kabupaten/kota tidak tersedia fasilitas untuk pelaksanaan tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tes tertulis dapat dilakukan melalui metode lain dengan mengutamakan prinsip transparansi.
(6)Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah:
1. a.paling banyak 7 (tujuh) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
2. b.paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
(6a)Calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a wajib memenuhi nilai dengan ambang batas (passing grade) paling rendah 60 (enam puluh).
(6b)Tim Seleksi menetapkan paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berdasarkan peringkat dengan nilai tertinggi.
(7)Tim Seleksi mengumumkan calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) 1 (satu) hari setelah penetapan hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8)Pengumuman nama calon anggota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun berdasarkan peringkat nilai tertinggi.
(9)Pengumuman hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan di media massa lokal, laman dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(10)Tim Seleksi mengumumkan hasil tes tertulis seluruh peserta yang mengikuti tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pada hari yang sama dengan pelaksanaan tes tertulis.
(11)Dalam hal jumlah calon anggota KPU Provinsi yang memenuhi nilai ambang batas untuk tes tertulis tidak mencapai 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan, Tim Seleksi membuka kembali pendaftaran calon anggota KPU Provinsi.
(12)Calon anggota KPU Provinsi yang sudah mengikuti tes tertulis dan dinyatakan lulus, dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
(13)Dalam hal tidak terdapat calon anggota KPU Provinsi perempuan yang memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6a), untuk memenuhi ketentuan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan KPU Provinsi, calon anggota KPU Provinsi perempuan yang tidak memenuhi ambang batas yang memiliki nilai tertinggi dinyatakan lulus tes tertulis.

4.Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), dan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(8), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) mengikuti tes psikologi.
(2)Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil tes tertulis dengan metode Computer Assisted Test (CAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).
(3)Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tes tertulis;
2. b.wawancara; dan
3. c.dinamika kelompok.
(4)Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengukur:
1. a.integritas;
2. b.kepribadian;
3. c.sikap kerja;
4. d.kepemimpinan; dan
5. e.intelegensia.
(5)Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi sejumlah:
1. a.paling banyak 6 (enam) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi yang dibutuhkan; dan
2. b.paling banyak 5 (lima) kali dari jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
(5a)Calon anggota KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan.
(5b)Calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b wajib memenuhi kesimpulan direkomendasikan atau disarankan, dan dapat dipertimbangkan.
(6)Tim Seleksi mengumumkan hasil tes psikologi 1 (satu) hari setelah menetapkan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Pengumuman hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(8)Dalam hal jumlah calon anggota yang lulus tes psikologi kurang dari 2 (dua) kali jumlah anggota yang dibutuhkan, Tim Seleksi hanya menetapkan calon anggota yang lulus tes psikologi untuk melanjutkan ke tahapan tes kesehatan.

5.Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

(1)Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diselenggarakan oleh pihak ketiga.
(2)Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim Seleksi dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada pihak ketiga terkait dengan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan tes psikologi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

6.Ketentuan Pasal 23 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang lulus tes psikologi, mengikuti tes kesehatan.
(2)Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pengumuman tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
(3)Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.jasmani;
2. b.rohani; dan
3. c.narkoba.
(4)Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pihak ketiga.
(5)Penentuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)KPU dapat meminta penjelasan atau keterangan kepada pihak ketiga terkait dengan kesimpulan hasil tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7)Tim Seleksi dilarang mengubah kesimpulan hasil tes kesehatan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

7.Ketentuan ayat (5) Pasal 25 diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), selanjutnya mengikuti tes wawancara.
(2)Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) hari setelah tes kesehatan.
(3)Materi tes wawancara merupakan pendalaman atas materi:
1. a.Pancasila;
2. b.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. c.Negara Kesaturan Republik Indonesia;
4. d.Bhinneka Tunggal Ika;
5. e.kepemiluan;
6. f.ketatanegaraan;
7. g.kepartaian; dan
8. h.lembaga Penyelenggara Pemilu.
(4)Tim Seleksi melakukan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat dalam tes wawancara.
(5)Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara sejumlah 2 (dua) kali dari jumlah calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dibutuhkan.
(5a)Dalam hal calon anggota yang lulus tes kesehatan dan tes wawancara tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Seleksi menetapkan calon anggota yang telah lulus seluruh tahapan seleksi.
(6)Penetapan oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan paling kurang 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(7)Tim Seleksi mengumumkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara 1 (satu) hari setelah pelaksanaan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
(8)Pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di media massa lokal, laman, dan papan pengumuman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

8.Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan Pasal 26 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Tim Seleksi menyampaikan nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.penyampaian calon anggota KPU Provinsi kepada KPU; dan
2. b.penyampaian calon anggota KPU Kabupaten/Kota kepada KPU.
(2)Penyampaian nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan abjad disertai dengan daftar hasil seleksi dan salinan berkas administrasi setiap calon anggota.
(3)Penyampaian nama calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nama calon anggota.
(4)Dalam hal Tim Seleksi telah menyampaikan hasil seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU menemukan adanya calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus tahapan seleksi sebelumnya, KPU mengganti calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai urutan peringkat dibawahnya berdasarkan hasil tes wawancara.

9.Di antara ayat (1) dan ayat (2) dalam Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (2) Pasal 28 diubah, dan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Tim Seleksi.
(1a)Masukan dan tanggapan yang diterima oleh KPU dan KPU Provinsi dilakukan klarifikasi pada saat pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2)KPU dapat menugaskan kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia, dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dam Wakil Wali Kota.
(3)KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilengkapi hasil penilaian kepada KPU.
(4)Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara panel atau dalam satu waktu kebersamaan.
(5)Dalam hal telah dilaksanakannya Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang tidak lulus pada salah 1 (satu) tahapan, KPU dapat membatalkan hasil uji kelayakan dan kepatutan dimaksud dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan ulang.

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1)Hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disusun berdasarkan peringkat, kecuali uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) tidak disusun berdasarkan peringkat.
(1a)Hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)digunakan sebagai salah satu dasar KPU dalam menetapkan anggota KPU Kabupaten/Kota.
(2)KPU menetapkan dalam rapat pleno, nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 28 ayat (3) sebanyak jumlah anggota berdasarkan urutan peringkat teratas.
(3)Penetapan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
(4)Hasil Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diumumkan melalui media massa dan laman KPU.

11.Ketentuan Pasal 36 ditambah 5 (lima) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Apabila Tim Seleksi tidak dapat mengambil keputusan sampai dengan berakhirnya tahapan Seleksi yang telah ditentukan, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
(2)Apabila terdapat hal yang mengakibatkan Tim Seleksi tidak dapat melaksanakan tugasnya, pelaksanaan Seleksi diambil alih oleh KPU.
(3)Dalam hal terdapat laporan dari masyarakat atau temuan hasil pengawasan KPU terkait dengan pelanggaran pelaksanaan Seleksi, KPU membentuk tim untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada Tim Seleksi dan pihak-pihak yang terkait dalam proses Seleksi.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, terbukti pelaksanaan Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU dapat menghentikan tahapan Seleksi, dan selanjutnya:
1. a.memberhentikan Tim Seleksi yang melakukan pelanggaran dan membentuk Tim Seleksi baru; atau
2. b.memperpanjang masa tugas Tim Seleksi untuk melakukan koreksi.
(5)Tim Seleksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a bertugas melanjutkan proses Seleksi atau mengulang proses Seleksi.
(6)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon anggota KPU Provinsi yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pada tahapan seleksi, dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
(7)Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU dapat mengubah jadwal pelaksanaan seleksi.

12.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16A

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 16A

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 28

Pasal 30

Pasal 36

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019