DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 Januari 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7.Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
8.Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
9.Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
10.Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
11.Unsur Tokoh Masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.akuntabilitas;
j.efisien; dan
k.efektifitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

a.persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
b.pembentukan Tim Seleksi;
c.tahapan Seleksi;
d.uji kelayakan dan kepatutan; dan
e.pelantikan dan orientasi tugas.

Pasal 4

(1)Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
1. a.pendaftaran;
2. b.Penelitian Administrasi;
3. c.tes tertulis;
4. d.tes psikologi;
5. e.tes kesehatan; dan
6. f.wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat.
(2)Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f dapat disampaikan kepada Tim Seleksi sejak tahapan pendaftaran sampai dengan dimulainya uji kelayakan dan kepatutan.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

(1)Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. d.mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. e.memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
6. f.berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. g.berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. h.mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. i.telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. j.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. k.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. l.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. m.bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. n.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. o.tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
16. p.tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
17. q.belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara:
1. a.sesama anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
3. c.anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
(3)Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan:
1. a.penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. b.jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi dengan anggota KPU Provinsi, jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota dengan anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  1. 1.telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  2. 2.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  3. 3.2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
4. d.penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 6

(1)KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
(2)KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada provinsi yang sama.
(3)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.
(4)KPU membentuk anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(5)Pembentukan anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan unsur anggota yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
(6)Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

(1)Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
1. a.KPU mengumumkan tahapan pembentukan Tim Seleksi di laman KPU;
2. b.KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas;
3. c.KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota Tim Seleksi;
4. d.KPU menetapkan anggota Tim Seleksi melalui rapat pleno; dan
5. e.KPU menetapkan anggota Tim Seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan Keputusan KPU.
(2)Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

Pasal 8

(1)Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(2)Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
(3)Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 9

(1)Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.
(2)Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.

Pasal 10

(1)Ketua Tim Seleksi bertugas:
1. a.mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi;
2. b.memimpin rapat seluruh kegiatan Seleksi;
3. c.bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi keluar dan ke dalam;
4. d.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Tim Seleksi;
5. e.menandatangani seluruh naskah dinas; dan
6. f.mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada KPU.
(2)Anggota Tim Seleksi mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3)Tim Seleksi berkewajiban untuk menyerahkan hasil semua tahapan Seleksi kepada KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
(4)Sekretariat Tim Seleksi mempunyai tugas:
1. a.memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi Tim Seleksi;
2. b.membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran; dan
3. c.melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi terkait pelaksanaan Seleksi.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.
3.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
4.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi.
5.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota.
6.Seleksi adalah suatu rangkaian kegiatan penjaringan, penyaringan, pemilihan dan penetapan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7.Penelitian Administrasi adalah kegiatan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan calon serta kompetensi tentang kepemiluan dan demokrasi.
8.Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kelompok orang yang dibentuk oleh KPU untuk menjalankan fungsi seleksi terhadap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
9.Unsur Akademisi adalah tenaga pendidik yang bekerja di Perguruan Tinggi.
10.Unsur Profesional adalah anggota dari organisasi profesi yang terkait dengan bidang sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
11.Unsur Tokoh Masyarakat adalah anggota aktif dari organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki reputasi publik yang baik.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pelaksanaan Seleksi calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman kepada asas:

a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib penyelenggara Pemilu;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsionalitas;
i.akuntabilitas;
j.efisien; dan
k.efektifitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

a.persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
b.pembentukan Tim Seleksi;
c.tahapan Seleksi;
d.uji kelayakan dan kepatutan; dan
e.pelantikan dan orientasi tugas.

Pasal 4

(1)Tahapan Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
1. a.pendaftaran;
2. b.Penelitian Administrasi;
3. c.tes tertulis;
4. d.tes psikologi;
5. e.tes kesehatan; dan
6. f.wawancara dengan materi penyelenggaraan Pemilu dan klarifikasi tanggapan masyarakat.
(2)Tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f dapat disampaikan kepada Tim Seleksi sejak tahapan pendaftaran sampai dengan dimulainya uji kelayakan dan kepatutan.

BAB II

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

(1)Setiap calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun untuk calon anggota KPU Provinsi, dan berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. d.mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. e.memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian;
6. f.berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) untuk calon anggota KPU Provinsi, dan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat untuk calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
7. g.berdomisili di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan bagi anggota KPU Provinsi, atau di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
8. h.mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. i.telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik paling singkat 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. j.mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. k.bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. l.tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
13. m.bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. n.bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. o.tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
16. p.tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
17. q.belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan antara:
1. a.sesama anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
2. b.anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; dan
3. c.anggota KPU di semua tingkatan dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
(3)Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, dengan ketentuan:
1. a.penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
2. b.jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah jabatan anggota KPU Provinsi dengan anggota KPU Provinsi, jabatan anggota KPU Kabupaten/Kota dengan anggota KPU Kabupaten/Kota;
3. c.2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  1. 1.telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  2. 2.telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
  3. 3.2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda; dan
4. d.penghitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB III

TIM SELEKSI

Pasal 6

(1)KPU membentuk Tim Seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU Provinsi pada setiap provinsi.
(2)KPU membentuk satu atau lebih Tim Seleksi KPU Kabupaten/Kota untuk menyeleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota pada provinsi yang sama.
(3)Anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang anggota yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional, dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas.
(4)KPU membentuk anggota Tim Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
(5)Pembentukan anggota Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyertakan unsur anggota yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik, sosial, pemerintahan, hukum, ekonomi, jurnalistik dan psikologi.
(6)Pembentukan Tim Seleksi anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 7

(1)Pembentukan anggota Tim Seleksi oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mekanisme:
1. a.KPU mengumumkan tahapan pembentukan Tim Seleksi di laman KPU;
2. b.KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi yang berasal dari Unsur Akademisi, Unsur Profesional dan Unsur Tokoh Masyarakat yang memiliki integritas;
3. c.KPU meneliti pernyataan kesediaan dan berkas kelengkapan syarat administrasi calon anggota Tim Seleksi;
4. d.KPU menetapkan anggota Tim Seleksi melalui rapat pleno; dan
5. e.KPU menetapkan anggota Tim Seleksi berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan Keputusan KPU.
(2)Pembentukan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah KPU meminta kesediaan calon anggota Tim Seleksi.

Pasal 8

(1)Komposisi Tim Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
(2)Ketua Tim Seleksi dipilih dari dan oleh anggota.
(3)Setiap anggota Tim Seleksi mempunyai hak suara yang sama.

Pasal 9

(1)Tim Seleksi anggota KPU Provinsi melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.
(2)Tim Seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan kegiatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Tim Seleksi terbentuk.

Pasal 10

(1)Ketua Tim Seleksi bertugas:
1. a.mengoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan tahapan seleksi;
2. b.memimpin rapat seluruh kegiatan Seleksi;
3. c.bertindak untuk dan atas nama Tim Seleksi keluar dan ke dalam;
4. d.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan Tim Seleksi;
5. e.menandatangani seluruh naskah dinas; dan
6. f.mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan seleksi dan pertanggungjawaban anggaran kepada KPU.
(2)Anggota Tim Seleksi mempunyai tugas membantu ketua dalam melaksanakan seluruh tahapan Seleksi calon anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
(3)Tim Seleksi berkewajiban untuk menyerahkan hasil semua tahapan Seleksi kepada KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
(4)Sekretariat Tim Seleksi mempunyai tugas:
1. a.memfasilitasi pelaksanaan tugas administrasi Tim Seleksi;
2. b.membantu penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran; dan
3. c.melaksanakan tugas lain dari Tim Seleksi terkait pelaksanaan Seleksi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

TIM SELEKSI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PERSYARATAN CALON ANGGOTA KPU PROVINSI DAN KPU KABUPATEN/KOTA

Pasal 5

TIM SELEKSI

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2019