DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

Nomor: 2
Tahun: 2011
Ditetapkan: 12 Juli 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi informasi dan dokumen publik di Lingkungan LPSK; tanggung jawab, wewenang, dan kedudukan PPID; tata kerja; mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan LPSK; prosedur pelayanan informasi di lingkungan LPSK,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga publik yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
c.bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 telah mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635 );

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran www.djpp.depkumham.go.id Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860); dan
5.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan/atau dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
2.Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah Lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban, sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
4.Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban.
5.Dokumentasi publik adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik. www.djpp.depkumham.go.id
6.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat PPID LPSK adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
7.Atasan PPID adalah Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang kerja di lingkungan LPSK.
8.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pasal 2

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban sesuai tugas dan kewenangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, berkewajiban menyiapkan, menentukan, dan memberikan informasi yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas, kewenangan, maupun tanggung jawabnya kepada publik.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk :

1.memberikan standar dan pedoman bagi LPSK dalam memberikan pelayanan informasi publik;
2.meningkatkan pengelolaan dan kualitas pelayanan publik di lingkungan LPSK;
3.mengintegrasikan peranan LPSK dalam pelayanan informasi publik yang diperlukan guna terselenggaranya keterbukaan informasi dan komunikasi dengan pengguna informasi.

Pasal 4

Untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan prinsip:

1.mudah, cepat, cermat, dan akurat dalam pemberian pelayanan informasi publik yang menyangkut ketepatan waktu, kelengkapan informasi yang dibutuhkan, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi;
2.transparansi dalam pemberian pelayanan informasi yang dilaksanakan dengan jelas dan terbuka; www.djpp.depkumham.go.id
3.akuntabel dalam setiap kegiatan pemberian pelayanan informasi publik sehingga setiap informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan;
4.proporsionalitas dalam setiap pemberian pelayanan informasi publik yang dalam hal ini harus memperhatikan aspek keseimbangan antara hak, kepentingan, dan kewajiban dalam penggunaan informasi LPSK; dan
5.kerahasiaan dalam pelayanan informasi dengan memperhatikan uji konsekuensi, kategorikal dan klasifikasi informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KLASIFIKASI INFORMASI DAN DOKUMEN PUBLIK DI LINGKUNGAN LPSK

Pasal 5

(1)Informasi di lingkungan LPSK diklasifikasikan sebagai informasi yang terbuka dan informasi yang dikecualikan;
(2)Informasi yang terbuka sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
1. a.informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.informasi yang tersedia setiap saat; dan
3. c.informasi yang diumumkan secara serta merta.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi:
1. a.informasi yang bersifat rahasia; dan
2. b.informasi yang bersifat terbatas.

Pasal 6

(1)Layanan informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a dilakukan dalam periodesasi bulanan, triwulan, dan tahunan, yang memuat data statistik penerimaan permohonan, kinerja, dan realisasi anggaran LPSK.
(2)Layanan informasi publik yang tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, meliputi informasi dan/atau dokumen antara lain:
1. a.profil LPSK yang meliputi visi, misi dan struktur organisasi;
2. b.peraturan-peraturan LPSK;
3. c.keputusan Ketua LPSK yang tidak dikecualikan; www.djpp.depkumham.go.id
4. d.pengumuman tentang pengadaan barang dan jasa;
5. e.pengumuman tentang penerimaan Pegawai;
6. f.petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan aktivitas perlindungan saksi dan/atau korban yang berlaku pada LPSK dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
7. g.nota kesepahaman kerjasama LPSK dengan lembaga, instansi, dan atau pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kinerja LPSK, dan tidak termasuk informasi yang dikecualikan; dan
8. h.data pelayanan informasi publik yang telah dilakukan.
(3)Informasi yang diumumkan secara sertamerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c, disediakan LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Informasi yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a antara lain:
1. a.informasi yang menimbulkan risiko terhadap reputasi keberadaan dan kelangsungan organisasi LPSK;
2. b.informasi tentang pelaksanaan operasional dalam aktivitas pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban; dan
3. c.informasi yang telah dinyatakan harus dirahasiakan oleh LPSK setelah melalui proses uji konsekuensi oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
(2)Informasi yang bersifat terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b antara lain:
1. a.informasi tentang aktivitas LPSK yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kegiatan dan/atau kebijakan LPSK;
2. b.informasi yang hanya digunakan oleh kalangan terbatas; dan
3. c.informasi yang dinyatakan terbatas dalam beberapa aspek menurut LPSK.

Pasal 8

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik , website dan media publik LPSK. www.djpp.depkumham.go.id

BAB III

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, DAN KEDUDUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Pasal 9

(1)Setiap unit kerja di lingkungan LPSK menyelenggarakan sistem informasi dan dokumentasi dalam rangka informasi publik secara bertingkat dan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi dilaksanakan secara baik, efisien dan mudah diakses.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026