DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Informasi Publik di lingkungan LPSK yang meliputi: a. Informasi Publik yang wajib dibuka; dan b. Informasi Publik yang dikecualikan; pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri atas: a. atasan PPID; b. PPID; c. PPID pelaksana; d. tim pertimbangan; dan/atau e. petugas Pelayanan Informasi Publik; standar layanan; laporan dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai bentuk penyediaan pelayanan informasi publik terhadap saksi dan/atau korban, serta sebagai wujud profesionalisme dalam fungsi pelayanan informasi publik, telah diundangkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pelayanan informasi publik di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban.
2.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3.Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4.Pelayanan Informasi Publik adalah layanan pemberian Informasi Publik yang dilaksanakan oleh atasan pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi, pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi pelaksana, tim pertimbangan, dan/atau petugas Pelayanan Informasi Publik.
5.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi di LPSK.
6.Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
7.Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
8.Pimpinan LPSK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota LPSK dan 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap sebagai anggota LPSK.
9.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Lembaga ini meliputi:

a.klasifikasi Informasi Publik;
b.pengelola Informasi dan dokumentasi;
c.standar layanan; dan
d.laporan dan evaluasi.

BAB II

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 3

Informasi Publik di lingkungan LPSK meliputi:

a.Informasi Publik yang wajib dibuka; dan
b.Informasi Publik yang dikecualikan.

Pasal 4

(1)Informasi Publik yang wajib dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
1. a.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. b.Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
3. c.Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy).
(3)Penyediaan Informasi dalam bentuk dokumen nondigital (hardcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk informasi elektronik.
(4)Penyediaan Informasi sebagaimamana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib menenuhi kaidah interoperabilitas data.

Pasal 5

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

a.Informasi tentang profil LPSK;
b.ringkasan Informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan LPSK;
c.ringkasan Informasi tentang kinerja LPSK;
d.ringkasan laporan keuangan yang telah dilakukan audit;
e.ringkasan laporan akses Informasi Publik;
f.Informasi tentang peraturan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh LPSK;
g.Informasi tentang prosedur memperoleh Informasi Publik;
h.Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran LPSK;
i.Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;
j.Informasi tentang kebutuhan jabatan di lingkungan LPSK; dan
k.Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di LPSK.

Pasal 6

Pengumuman terhadap Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

(1)Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
(2)Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Informasi bencana alam;
2. b.Informasi keadaan bencana nonalam;
3. c.Informasi bencana sosial;
4. d.Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular;
5. e.Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau
6. f.Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Pasal 8

(1)Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.daftar Informasi Publik;
2. b.Informasi tentang peraturan dan/atau kebijakan LPSK;
3. c.Informasi mengenai organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan;
4. d.surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
5. e.rencana strategis dan rencana kerja LPSK;
6. f.agenda kerja Pimpinan LPSK;
7. g.Informasi mengenai kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
8. h.daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;
9. i.peraturan perundang-undangan yang telah disahkan;
10. j.Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh Pimpinan LPSK atau pejabat LPSK dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
11. k.Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
12. l.Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa; dan
13. m.Informasi mengenai standar pengumuman Informasi.
(2)Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
1. a.nomor;
2. b.ringkasan isi Informasi;
3. c.pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi;
4. d.penanggungjawab pembuatan atau penerbitan Informasi;
5. e.waktu dan tempat pembuatan Informasi;
6. f.bentuk Informasi yang tersedia; dan
7. g.jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
(3)Ketentuan mengenai format daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 9

(1)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersifat ketat dan terbatas.
(2)Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
2. b.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan dan/atau membahayakan keamanan saksi dan/atau korban;
3. c.Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan keamanan Pimpinan LPSK, pejabat LPSK, pegawai LPSK, dan infrastruktur LPSK;
4. d.memorandum atau surat-surat antar LPSK dengan Badan Publik lainnya yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
5. e.Informasi yang dikecualikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi Publik; atau
2. b.Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi Publik.
(4)Sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini.

BAB III

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 10

(1)Pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas:
1. a.atasan PPID;
2. b.PPID;
3. c.PPID pelaksana;
4. d.tim pertimbangan; dan/atau
5. e.petugas Pelayanan Informasi Publik.
(2)Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Jenderal LPSK.
(3)PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
(4)PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh:
1. a.kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban;
2. b.kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang penelaahan permohonan;
3. c.kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang umum dan kepegawaian; dan
4. d.kepala perwakilan LPSK di daerah.
(5)Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, teknologi informasi, dan/atau Pelayanan Informasi Publik.
(6)Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditunjuk oleh atasan PPID dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau Pelayanan Informasi Publik.
(7)Pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011