Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Digital Signature mk434019626240819090513 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 1 Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Penetapan Perolehan Suara 27 November 2024 16 Desember 2024
1.Pengajuan Permohonan Pemohon
a.Pengajuan Permohonan Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota 27 November 2024 27 November 2024 5 Desember 2024 18 Desember 2024
a) Pemungutan suara tanggal 27 November 2024; b) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, 27 November 2024 s.d 16 Desember 2024; c) Pengajuan permohonan paling lama 3 (tiga) hari 1 Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Penetapan Perolehan Suara 27 November 2024 16 Desember 2024
1.Pengajuan Permohonan Pemohon
a.Pengajuan Permohonan Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota 27 November 2024 27 November 2024 5 Desember 2024 18 Desember 2024
a) Pemungutan suara tanggal 27 November 2024; b) Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara, 27 November 2024 s.d 16 Desember 2024; c) Pengajuan permohonan paling lama 3 (tiga) hari 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 2
b.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
27 November 2024 27 November 2024 5 Desember 2024 18 Desember 2024 kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU. d) e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon melalui email dan Whatsapp yang telah didaftarkan
c.Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 kepada Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota 27 November 2024 27 November 2024 5 Desember 2024 18 Desember 2024 2
b.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 atas Permohonan Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota.
27 November 2024 27 November 2024 5 Desember 2024 18 Desember 2024 kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU. d) e-AP3 dikirimkan kepada Pemohon melalui email dan Whatsapp yang telah didaftarkan
c.Penerbitan dan Penyampaian e-AP3 kepada Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota 27 November 2024 27 November 2024 5 Desember 2024 18 Desember 2024 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 3
2.Memperbaiki dan Melengkapi Permohonan Memperbaiki dan Melengkapi permohonan oleh Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota.
27 November 2024 27 November 2024 9 Desember 2024 20 Desember 2024 Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
3.Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10 Desember 2024 23 Desember 2024 18 Desember 2024 3 Januari 2025
4.Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota 10 Desember 2024 23 Desember 2024 18 Desember 2024 3 Januari 2025 3
2.Memperbaiki dan Melengkapi Permohonan Memperbaiki dan Melengkapi permohonan oleh Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota.
27 November 2024 27 November 2024 9 Desember 2024 20 Desember 2024 Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
3.Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota.
10 Desember 2024 23 Desember 2024 18 Desember 2024 3 Januari 2025
4.Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota 10 Desember 2024 23 Desember 2024 18 Desember 2024 3 Januari 2025 8 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 4
5.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
a.Persiapan pencatatan dalam e-BRPK 10 Desember 2024 23 Desember 2024 18 Desember 2024 3 Januari 2025 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
b.Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan e-ARPK:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
19 Desember 2024 6 Januari 2025
c.Penyampaian e-ARPK kepada Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota 19 Desember 2024 6 Januari 2025 20 Desember 2024 7 Januari 2025 4
5.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
a.Persiapan pencatatan dalam e-BRPK 10 Desember 2024 23 Desember 2024 18 Desember 2024 3 Januari 2025 Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
b.Pencatatan dalam e-BRPK atas Permohonan Pemohon dan Penerbitan e-ARPK:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota;
19 Desember 2024 6 Januari 2025
c.Penyampaian e-ARPK kepada Pemohon:
1.pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/ Kota 19 Desember 2024 6 Januari 2025 20 Desember 2024 7 Januari 2025 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 5
6.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
a.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon:
1.KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh;
2.KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3.KPU RI (sebagai tembusan) 19 Desember 2024 6 Januari 2025 20 Desember 2024 7 Januari 2025
b.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada:
1.Bawaslu Provinsi;
2.Bawaslu Kabupaten/ Kota;
3.Bawaslu RI (sebagai tembusan)
7.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait 19 Desember 2024 6 Januari 2025 20 Desember 2024 7 Januari 2025 5
6.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
a.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon:
1.KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh;
2.KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3.KPU RI (sebagai tembusan) 19 Desember 2024 6 Januari 2025 20 Desember 2024 7 Januari 2025
b.Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada:
1.Bawaslu Provinsi;
2.Bawaslu Kabupaten/ Kota;
3.Bawaslu RI (sebagai tembusan)
7.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait 19 Desember 2024 6 Januari 2025 20 Desember 2024 7 Januari 2025 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 6
8.Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 20 Desember 2024 7 Januari 2025 27 Desember 2024 10 Januari 2025
9.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan
a.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon:
1.Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.Pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota 20 Desember 2024 7 Januari 2025 27 Desember 2024 10 Januari 2025
b.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon:
1.KPU Provinsi /KIP Provinsi Aceh;
2.KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3.KPU RI (sebagai tembusan) 6
8.Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 20 Desember 2024 7 Januari 2025 27 Desember 2024 10 Januari 2025
9.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para pihak dan pemberi keterangan
a.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pemohon:
1.Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota;
2.Pemantau pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota 20 Desember 2024 7 Januari 2025 27 Desember 2024 10 Januari 2025
b.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Termohon:
1.KPU Provinsi /KIP Provinsi Aceh;
2.KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3.KPU RI (sebagai tembusan) 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 7
c.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan:
1.Bawaslu Provinsi;
2.Bawaslu Kabupaten/Kota;
3.Bawaslu RI (sebagai tembusan)
d.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait 20 Desember 2024 7 Januari 2025 27 Desember 2024 10 Januari 2025
10.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.
24 Desember 2024 9 Januari 2025 31 Desember 2024 14 Januari 2025
11.Pemeriksaan Persidangan
1.Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota;
31 Desember 2024 17 Januari 2025 16 Januari 2025 30 Januari 2025 7
c.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan:
1.Bawaslu Provinsi;
2.Bawaslu Kabupaten/Kota;
3.Bawaslu RI (sebagai tembusan)
d.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait 20 Desember 2024 7 Januari 2025 27 Desember 2024 10 Januari 2025
10.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.
24 Desember 2024 9 Januari 2025 31 Desember 2024 14 Januari 2025
11.Pemeriksaan Persidangan
1.Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota;
31 Desember 2024 17 Januari 2025 16 Januari 2025 30 Januari 2025 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 8
2.Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 2 Januari 2025 20 Januari 2025 17 Januari 2025 31 Januari 2025
12.Rapat Permusyawaratan Hakim Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan 20 Januari 2025 3 Februari 2025 28 Januari 2025 11 Februari 2025
13.Pengucapan Putusan/ Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan 30 Januari 2025 12 Februari 2025 31 Januari 2025 13 Februari 2025
14.Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD 30 Januari 2025 12 Februari 2025 4 Februari 2025 17 Februari 2025
15.Pemeriksaan Persidangan Lanjutan Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 3 Februari 2025 14 Februari 2025 12 Februari 2025 25 Februari 2025 8
2.Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawalu Kabupaten/Kota serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota 2 Januari 2025 20 Januari 2025 17 Januari 2025 31 Januari 2025
12.Rapat Permusyawaratan Hakim Laporan hasil pemeriksaan oleh Panel Hakim, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan 20 Januari 2025 3 Februari 2025 28 Januari 2025 11 Februari 2025
13.Pengucapan Putusan/ Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan 30 Januari 2025 12 Februari 2025 31 Januari 2025 13 Februari 2025
14.Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD 30 Januari 2025 12 Februari 2025 4 Februari 2025 17 Februari 2025
15.Pemeriksaan Persidangan Lanjutan Pembuktian lanjutan dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 3 Februari 2025 14 Februari 2025 12 Februari 2025 25 Februari 2025 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 9
16.Rapat Permusyawaratan Hakim Laporan pemeriksaan persidangan lanjutan, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan 13 Februari 2025 26 Februari 2025 23 Februari 2025 6 Maret 2025
17.Pengucapan Putusan/ Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan 24 Februari 2025 7 Maret 2025 26 Februari 2025 11 Maret 2025
18.Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD 24 Februari 2025 7 Maret 2025 28 Februari 2025 13 Maret 2025 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan 9
16.Rapat Permusyawaratan Hakim Laporan pemeriksaan persidangan lanjutan, pembahasan perkara, pengambilan putusan, serta penyusunan dan finalisasi putusan 13 Februari 2025 26 Februari 2025 23 Februari 2025 6 Maret 2025
17.Pengucapan Putusan/ Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan 24 Februari 2025 7 Maret 2025 26 Februari 2025 11 Maret 2025
18.Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyerahan/Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, serta Pemerintah, dan DPRD 24 Februari 2025 7 Maret 2025 28 Februari 2025 13 Maret 2025 paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110 Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177 Po Box 999 JKT 10000 email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id