Peraturan ini mengatur mengenai Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penanganan perkara.
Hal-hal lain terkait dengan tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang belum 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.
Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan penanganan perkara.
Hal-hal lain terkait dengan tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang belum 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 4 diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO 4 diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Digital Signature mk434019626240819090513 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota 1 Lampiran: Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Penetapan Perolehan Suara 27 November 2024 16 Desember 2024
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan