DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012

Nomor: 7
Tahun: 2012
Ditetapkan: 25 Mei 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Kristen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.547 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5473 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Keagamaan Kristen adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen.
2.Pendidikan Keagamaan Kristen formal adalah pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.
3.Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
4.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
5.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
6.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7.Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.547 4

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan Keagamaan Kristen bertujuan untuk:

(1)mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen.
(2)membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas:

a.Pendidikan Keagamaan Kristen formal;dan
b.Pendidikan Keagamaan Kristen non formal.

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN FORMAL

Pasal 4

Pendidikan Keagamaan Kristen formal terdiri atas:

a.Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
b.Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); dan
c.Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

Pasal 5

(1)Satuan pendidikan SDTK terdiri atas 6 (enam) tingkat.
(2)Satuan pendidikan SMPTK terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
(3)Satuan pendidikan SMTK/SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 6

(1)Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2)Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5475
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
1. a.penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
2. b.memiliki struktur organisasi;
3. c.mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
4. d.melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(5)Pedoman pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Kurikulum SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK terdiri atas kurikulum keagamaan Kristen dan kurikulum pendidikan umum.
(2)Kurikulum keagamaan Kristen pada SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Dogmatika;
2. b.Ilmu Pengetahuan Alkitab;
3. c.Sejarah Gereja/Sejarah Suci;
4. d.Etika;
5. e.Pembentukan Karakter; dan
6. f.Pendidikan Agama Kristen.

Pasal 8

(1)Kurikulum pendidikan umum pada SDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada SDTK paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika;
4. d.ilmu pengetahuan alam; dan
5. e.ilmu pengetahuan sosial. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.547 6
(2)Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.bahasa Inggris;
4. d.matematika;
5. e.ilmu pengetahuan alam; dan
6. f.ilmu pengetahuan sosial.
(3)Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.bahasa Inggris;
4. d.matematika;
5. e.ilmu pengetahuan alam;
6. f.ilmu pengetahuan sosial;
7. g.seni dan budaya; dan
8. h.kewirausahaan.
(4)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
(5)Mata pelajaran seni dan budaya dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Proses pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5477
(2)Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Pasal 10

(1)Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Kristen harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.547 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5473 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan Keagamaan Kristen adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen.
2.Pendidikan Keagamaan Kristen formal adalah pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.
3.Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal adalah pendidikan keagamaan Kristen di luar pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, gereja, kelompok maupun perorangan.
4.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
5.Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan diniyah dan pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
6.Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
7.Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.547 4

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan Keagamaan Kristen bertujuan untuk:

(1)mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen.
(2)membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai- nilai ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas:

a.Pendidikan Keagamaan Kristen formal;dan
b.Pendidikan Keagamaan Kristen non formal.

BAB II

PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN FORMAL

Pasal 4

Pendidikan Keagamaan Kristen formal terdiri atas:

a.Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
b.Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK); dan
c.Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK)/Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK).

Pasal 5

(1)Satuan pendidikan SDTK terdiri atas 6 (enam) tingkat.
(2)Satuan pendidikan SMPTK terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
(3)Satuan pendidikan SMTK/SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Pasal 6

(1)Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal wajib memperoleh izin dari Menteri.
(2)Pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5475
(3)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
1. a.penyelenggara merupakan lembaga berbadan hukum;
2. b.memiliki struktur organisasi;
3. c.mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat;
4. d.melampirkan pernyataan dan bukti kesanggupan untuk membiayai lembaga pendidikan tersebut untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun.
(4)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
(5)Pedoman pendirian Pendidikan Keagamaan Kristen formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)Kurikulum SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK terdiri atas kurikulum keagamaan Kristen dan kurikulum pendidikan umum.
(2)Kurikulum keagamaan Kristen pada SDTK, SMPTK, SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.Dogmatika;
2. b.Ilmu Pengetahuan Alkitab;
3. c.Sejarah Gereja/Sejarah Suci;
4. d.Etika;
5. e.Pembentukan Karakter; dan
6. f.Pendidikan Agama Kristen.

Pasal 8

(1)Kurikulum pendidikan umum pada SDTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) pada SDTK paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.matematika;
4. d.ilmu pengetahuan alam; dan
5. e.ilmu pengetahuan sosial. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.547 6
(2)Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.bahasa Inggris;
4. d.matematika;
5. e.ilmu pengetahuan alam; dan
6. f.ilmu pengetahuan sosial.
(3)Kurikulum muatan pendidikan umum pada SMTK/SMAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling sedikit wajib memuat mata pelajaran:
1. a.pendidikan kewarganegaraan;
2. b.bahasa Indonesia;
3. c.bahasa Inggris;
4. d.matematika;
5. e.ilmu pengetahuan alam;
6. f.ilmu pengetahuan sosial;
7. g.seni dan budaya; dan
8. h.kewirausahaan.
(4)Kurikulum pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
(5)Mata pelajaran seni dan budaya dan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dan huruf h disusun oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen dengan berpedoman pada standar isi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)Proses pembelajaran pada Pendidikan Keagamaan Kristen dilaksanakan dengan memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.5477
(2)Aspek perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh penyelenggara Pendidikan Keagamaan Kristen sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai.

Pasal 10

(1)Pendidik pada Pendidikan Keagamaan Kristen harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tenaga kependidikan pada Pendidikan Keagamaan Kristen terdiri atas kepala sekolah, pengawas, pustakawan, tenaga administrasi, dan tenaga lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 6 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (5)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2021

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 6 Tahun 2015