Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:
a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan milik petani;
pertanian pangan ketahanan, dan pertanian pangan
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
8
f.meningkatkan perlind ungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
1.mewujudkan revalitas pertanian.
Pual4 Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi :
a.perencanaan dan penetapan;
b.pengembangan;
c.pemanfaatan;
d.Penelitian dan lnformasi
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.perlindungan dan pemberdayaan petani;
L pembiayaan; J. peran serta masyarakat. PualS Laban pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa :
a.lahan beririgasi;
b.lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
c.lahan tidak beririgasi.
BABW PERENCANAAN DAN PENETAPAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN Baglan Kesatu Perencanaan Umum Pasal 6 (I) Pemerintah Daerah· merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(2)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dilakukan terhadap :
a.lahan pertanian pangan; dan
b.lahan cadangan pertanian pangan.
9
(3)Perencanaan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan beririgasi, lahan rekalamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak) dan/atau lahan tidak beririgasi.
(4)Perencanaan lahan cadangan pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap :
a.tanah terlantar;
b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan;
c.kawasan lahan marginal;
d.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
e.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
f.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(5)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.kebijakan;
b.strategi;
c.program;
d.rencana pembiayaan; dan
e.evaluasi.
(6)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.perencanaan jangka panjang untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
b.perencanaan jangka menengah untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
c.perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu I (satu) tahun.
(7)Perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
Paragraf2 Penyuaunan Perencanaan Paaal7
(1)Pemerintah Daerah melalui Bappeda menyusun perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
u 10
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan melalui tahap-tahap:
a.inventarisasi dan pembaharuan data;
b.koordinasi dengan instansi terkait;
c.menampung aspirasi masyarakat; dan
d.koordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(3)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan :
a.kondisi sosial dan/ atau ekonomi petani;
b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah.
(4)Dalam menyusun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) instansi dibantu oleh tim perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan :
a.unsur Pemerintah Daerah Provinsi;
b.unsur Pemerintah Daerah;
c.pemangku kepentingan terkait;
d.perguruan tinggi yang menguasai materi; dan
e.masyarakat petani.
(6)Ketentuan lebih Ianjut mengenai tugas, tata kerja dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
Paragraf 3 Pengusulan Rencana Pasal 8 (I) Perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk di bidang pertanian mengusulkan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Bappeda.
(2)Usulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan dalam forum musyawarah rencana pembangunan Daerah.
(3)U sulan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus memuat :
a.lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
c.upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
e.pembiayaan.
11 Bagian Kedua Penetapan Umum Pasal 9
(1)Kriteria penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
a.memiliki hamparan lahan dengan luasan minimal 5 ha sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
b.menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional;
(2)Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
a.berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
b.memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
c.didukung infrastruktur dasar; dan
d.telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
(3)Kriteria lahan untuk ditetapkan sebagai Laban Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut:
a.berada di dalam dan/ a tau diluar kawasan peruntukan pertanian;
b.berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
c.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/ a tau
d.didukung infrastruktur dasar.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
(5)Luas lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebar diseluruh wilayah Daerah.
11 Baglan Kedua Penetapan Paragra.fl Umum Pasal 9 (I) Kriteria penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah:
a.memiliki hamparan lahan dengan luasan minimal 5 ha sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
b.menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional;
(2)Kriteria lahan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:
a.berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
b.memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
c.didukung infrastruktur dasar; dan
d.telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
(3)Kriteria lahan untuk ditetapkan Cadangan Pertanian Pangan ditetapkan sebagai berikut:
a.berada di dalam dan/atau peruntukan pertanian;
sebagai Lahan Berkelanjutan diluar kawasan
b.berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
c.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; dan/ atau
d.didukung infrastruktur dasar.
(4)Pemerintah Daerah menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah.
(5)Luas lahan pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebar diseluruh wilayah Daerah.
12
(6)Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan pendataan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(7)Penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagai perlindungan lahan pangan sawah di sekitar sarana irigasi dan lahan tegalan dengan luasan ± 30.032 Ha (tiga puluh ribu tiga puluh dua hektar).
BAB IV PEl'l'GEMBANGAlf Bagian Keaatu Optlmasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Paaal 10
(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
(2)Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a.intensifikasi lahan pertanian pangan;
b.ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
c.diversifikasi lahan pertanian pangan.