DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 133 Tahun 2017

Nomor: 133
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Desember 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPSDM Kemendagri.
7.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya.

Pasal 2

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

ORIENTASI

Pasal 3

(1)BPSDM Kemendagri menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi.
(2)BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berada diwilayahnya.
(3)Dalam hal BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelenggarakan Orientasi, pelaksanaan Orientasi dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di provinsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penentuan penyelenggaraan orientasi oleh BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di daerah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.

Pasal 4

(1)Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2)Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Pasal 5

(1)Peserta Orientasi dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 80 (delapan puluh) orang.
(2)Dalam hal jumlah peserta Orientasi kurang dari jumlah paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta orientasi digabung dengan peserta orientasi lainnya.
(3)Dalam hal jumlah peserta Orientasi melebihi jumlah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta orientasi dibagi menjadi 2 (dua) kelas.

BAB III

PENDALAMAN TUGAS

Pasal 6

(1)BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2)BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya.
(3)Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai.
(5)Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPSDM Kemendagri berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diajukan apabila BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Pasal 8

(1)Sekretariat DPRD Provinsi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(5)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat diajukan apabila Sekretariat DPRD Provinsi atau Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Pasal 9

(1)Partai Politik menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk tingkat pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Partai Politik menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk tingkat daerah/wilayah setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di wilayahnya.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kewenangannya.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(5)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diajukan apabila Partai Politik telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Pasal 10

(1)Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.anggota DPRD provinsi dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
2. b.anggota DPRD kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang berbeda.
(3)Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi.
(5)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(6)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya dapat diajukan apabila perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sudah tidak sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga perlu diganti; SALINAN
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Pendalaman Tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPSDM Kemendagri.
7.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya.

Pasal 2

BAB II

ORIENTASI

Pasal 3

(1)BPSDM Kemendagri menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Provinsi.
(2)BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan Orientasi bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berada diwilayahnya.
(3)Dalam hal BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelenggarakan Orientasi, pelaksanaan Orientasi dapat dilakukan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di provinsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Penentuan penyelenggaraan orientasi oleh BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di daerah provinsi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.

Pasal 4

(1)Orientasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan 1 (satu) kali pada awal masa jabatan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
(2)Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) jam pelajaran.

Pasal 5

(1)Peserta Orientasi dalam 1 (satu) kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 80 (delapan puluh) orang.
(2)Dalam hal jumlah peserta Orientasi kurang dari jumlah paling sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta orientasi digabung dengan peserta orientasi lainnya.
(3)Dalam hal jumlah peserta Orientasi melebihi jumlah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta orientasi dibagi menjadi 2 (dua) kelas.

BAB III

PENDALAMAN TUGAS

Pasal 6

(1)BPSDM Kemendagri menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
(2)BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya.
(3)Sekretariat DPRD menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD yang bersangkutan.
(4)Partai Politik menyelenggarakan Pendalaman Tugas bagi Anggota DPRD dalam 1 (satu) partai.
(5)Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 7

(1)BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPSDM Kemendagri berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Kepala BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya atas nama Gubernur.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diajukan apabila BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Pasal 8

(1)Sekretariat DPRD Provinsi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh BPSDM Kemendagri atau BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(5)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) hanya dapat diajukan apabila Sekretariat DPRD Provinsi atau Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Pasal 9

(1)Partai Politik menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk tingkat pusat setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Partai Politik menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) untuk tingkat daerah/wilayah setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya di wilayahnya.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah sesuai dengan kewenangannya.
(4)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(5)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat diajukan apabila Partai Politik telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Pasal 10

(1)Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Kemendagri.
(2)Anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.anggota DPRD provinsi dalam 1 (satu) daerah provinsi; dan
2. b.anggota DPRD kabupaten/kota dalam daerah provinsi yang berbeda.
(3)Perguruan Tinggi menyelenggarakan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh BPSDM Kemendagri dan BPSDM Provinsi atau sebutan lainnya berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi.
(5)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan proposal kegiatan yang mendeskripsikan jenis dan nama kegiatan, tujuan kegiatan, jadwal kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan, jumlah peserta dan asal peserta.
(6)Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) hanya dapat diajukan apabila perguruan tinggi telah menyampaikan laporan kegiatan sebelumnya.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 34 Tahun 2013

Peraturan turunan (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 3 Tahun 2020